PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 204-pmk-04-2017 Tahun 2017 tentang Toko Bebas Bea

PERMEN Nomor 204-pmk-04-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENDIRIAN TOKO BEBAS BEA

Pasal 5

(1) Di dalam Toko Bebas Bea dilakukan penyelenggaraan Toko Bebas Bea dan pengusahaan Toko Bebas Bea. (2) Penyelenggaraan Toko Bebas Bea dan pengusahaan Toko Bebas Bea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengusaha Toko Bebas Bea.

Pasal 6

Pasal 7

Koreksi

(1) Untuk mendapatkan penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan izin Pengusaha Toko Bebas Bea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), pihak yang bermaksud menjadi Pengusaha Toko Bebas Bea mengajukan permohonan kepada: a. Menteri c.q. Kepala Kantor Wilayah; atau b. Menteri c.q. Kepala KPU. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan melalui Kepala Kantor Pabean yang mengawasi. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan: a. profil perusahaan yang memuat informasi paling sedikit mengenai: 1. perkiraan investasi; 2. daftar jenis barang yang akan dijual di Toko Bebas Bea; 3. sistem pengendalian internal; 4. sistem pencatatan sediaan barang;dan 5. rencana lokasi Toko Bebas Bea yang diusahakan; b. bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan Toko Bebas Bea; c. surat izin tempat usaha, surat izin usaha perdagangan, dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; d. pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; e. surat keterangan tidak memiliki tunggakan pajak, bea masuk, bea keluar, dan cukai; f. dokumen yang membuktikan telah mendayagunakan sistem informasi persediaan (IT Inventory) dan sistem Closed Circuit Television (CCTV) yang dapat diakses secara realtime dan daring oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak antara lain petunjuk manual atau cetak layar (print screen); g. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dalam hal Pengusaha Toko Bebas Bea menjual Barang Kena Cukai; h. dokumen yang membuktikan telah mendayagunakan alat pemindai sidik jari elektronik; dan/atau i. dokumen yang membuktikan telah mendayagunakan alat pembaca kartu kendali elektronik. (4) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Kantor Pabean paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap: a. melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; b. menerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi dan rekomendasi; dan c. meneruskan berita acara pemeriksaan lokasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Kepala Kantor Wilayah. (5) Dalam hal permohonan diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala KPU paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap: a. melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan b. menerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi. (6) Perusahaan yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melakukan pemaparan profil perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang diwakili oleh anggota direksi perusahaan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau perubahan terakhirnya kepada Kepala Kantor Wilayah atau KPU. (7) Berdasarkan berita acara pemeriksaan lokasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b atau berita acara pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dan hasil pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Kantor Wilayah atau KPU atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan. (8) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, sejak diterimanya: a. berita acara pemeriksaan lokasi, rekomendasi, dan hasil pemaparan, untuk Kantor Wilayah; atau b. berita acara pemeriksaan lokasi dan hasil pemaparan, untuk KPU. (9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau KPU atas nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan pemberian izin Pengusaha Toko Bebas Bea. (10) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau KPU menyampaikan surat penolakan yang menyebutkan alasan penolakan.

BAB III

PERLAKUAN KEPABEANAN DAN PERPAJAKAN

Pasal 12

Koreksi

(1) Pemasukan barang impor ke Toko Bebas Bea yang berasal dari: a. luar Daerah Pabean; b. Gudang Berikat; dan/atau c. Toko Bebas Bea lainnya, diberikan penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan/atau tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor. (2) Pemasukan barang ke Toko Bebas Bea yang berasal dari: a. tempat lain dalam Daerah Pabean; dan/atau b. Toko Bebas Bea lainnya yang barangnya berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (3) Terhadap pemasukan barang impor ke Toko Bebas Bea yang berasal dari Gudang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengusaha Gudang Berikat atau pengusaha di Gudang Berikat wajib membuat faktur pajak yang diberikan keterangan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut. (4) Terhadap pemasukan barang impor ke Toko Bebas Bea yang berasal dari Toko Bebas Bea lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pengusaha Toko Bebas Bea lainnya dimaksud wajib membuat faktur pajak yang diberikan keterangan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut. (5) Ketentuan mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut atas pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus dipenuhi oleh setiap Pengusaha Toko Bebas Bea. (6) Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut atas pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus diterapkan oleh Pengusaha Toko Bebas Bea dengan menggunakan faktur pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (7) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dipenuhi oleh Pengusaha Toko Bebas Bea, atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang seharusnya tidak dipungut, tidak dapat dikreditkan. (8) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bukan merupakan barang untuk dikonsumsi di Toko Bebas Bea yang bersangkutan.

Pasal 13

(1) Orang tertentu yang berhak membeli barang di Toko Bebas Bea yang berlokasi di bandar udara internasional dan pelabuhan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf d, dengan tidak dipungut bea masuk dan cukai serta Pajak Dalam Rangka Impor meliputi: a. orang yang bepergian ke luar negeri; atau b. penumpang yang sedang transit di Kawasan Pabean dengan tujuan ke luar negeri. (2) Pembelian barang di Toko Bebas Bea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukkan paspor dan tanda bukti penumpang (boarding pass).

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

(1) Kartu kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus disediakan dalam bentuk kartu kendali elektronik. (2) Kartu kendali elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diverifikasi kepemilikannya dengan menggunakan pola sidik jari melalui alat pemindai sidik jari elektronik pada saat penggunaannya.

Pasal 17

(1) Untuk dapat diberikan perpanjangan kartu kendali, anggota korps diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di INDONESIA yang memperoleh kekebalan diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, harus mengajukan permohonan perpanjangan atas kartu kendali dimaksud sebelum atau sesudah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8) berakhir. (2) Dalam hal kartu kendali telah berakhir jangka waktu berlakunya, pembelian barang di Toko Bebas Bea tidak dapat dilayani. (3) Permohonan perpanjangan kartu kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah atau KPU, dilampiri dengan: a. kartu kendali yang jangka waktunya akan atau telah berakhir; b. fotokopi paspor; c. pas foto anggota korps diplomatik dan pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di INDONESIA; dan d. fotokopi identitas serta pas foto suami atau istri anggota korps diplomatik dan pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di INDONESIA, dalam hal suami atau istri dari anggota korps diplomatik dan pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di INDONESIA akan dimohonkan untuk mendapatkan perpanjangan kartu kendali. (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Kepala Kantor Wilayah atau KPU. (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan kartu kendali sebagai pengganti kartu kendali yang jangka waktunya akan atau telah berakhir. (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau KPU menyampaikan surat pemberitahuan yang menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB, DAN LARANGAN

Pasal 20

Koreksi

Pengusaha Toko Bebas Bea berkewajiban: a. memasang tanda nama perusahaan pada tempat yang dapat dilihat dengan jelas oleh umum; b. menyediakan ruang kerja, sarana kerja, dan fasilitas yang layak bagi Pejabat Bea dan Cukai untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan; c. memisahkan dengan memberikan tanda yang jelas dan/atau batas tertentu atas barang yang berasal dari luar Daerah Pabean dan barang yang berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean yang ditimbun di Ruang Penimbunan; d. mendayagunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT Inventory) untuk pencatatan barang yang masuk dan keluar ke dan dari Toko Bebas Bea yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak secara realtime dan online; e. memasang sistem Closed Circuit Television (CCTV) yang bisa diakses dari Kantor Pabean secara realtime dan daring serta memiliki data rekaman paling sedikit selama 7 (tujuh) hari sebelumnya, yang dapat memberikan gambaran mengenai pemasukan dan pengeluaran barang; f. menyediakan: 1. komputer; dan 2. sistem informasi yang terhubung dengan Sistem Komputer Pelayanan, dalam rangka pelayanan kepabeanan; g. mengajukan permohonan perubahan keputusan izin Pengusaha Toko Bebas Bea kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU dalam hal terdapat perubahan data Toko Bebas Bea; h. melakukan pencacahan (stock opname) terhadap barang- barang yang mendapat fasilitas kepabeanan, cukai, dan perpajakan, dengan mendapatkan pengawasan dari KPU atau Kantor Pabean yang mengawasi, paling sedikit 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; i. menyelenggarakan pembukuan mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Toko Bebas Bea serta pemindahan barang dalam Toko Bebas Bea berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi sesuai Standar Akuntansi INDONESIA; j. menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku dan catatan serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun; k. memberikan akses terhadap data dan dokumen seluruh kegiatan Toko Bebas Bea yang dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan pabean oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; l. menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Toko Bebas Bea jika dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan m. secara berkala menyampaikan salinan (copy) laporan keuangan tahunan yang disusun berdasarkan prinsip akutansi yang berlaku umum sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan INDONESIA paling lambat pada akhir bulan ke-3 (tiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Pasal 21

(1) Pengusaha Toko Bebas Bea wajib meneliti dan mendata orang yang membeli barang di Toko Bebas Bea yang diusahakannya. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan bahwa orang yang membeli barang di Toko Bebas Bea merupakan orang tertentu yang berhak. (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. mencatat orang yang membeli barang di Toko Bebas Bea; dan b. melakukan pemotongan kuota pada kartu kendali dalam hal pembelian dilakukan oleh orang tertentu yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b dan barang yang dibeli merupakan barang kena cukai.

Pasal 22

(1) Pengusaha Toko Bebas Bea bertanggung jawab terhadap bea masuk, cukai, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang atas barang yang berada atau seharusnya berada di Toko Bebas Bea. (2) Pengusaha Toko Bebas Bea dibebaskan dari tanggung jawab atas bea masuk, cukai, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang, dalam hal barang: a. telah dijual kepada orang tertentu yang berhak; b. musnah tanpa sengaja; c. telah diekspor kembali; d. telah dipindahkan ke Tempat Penimbunan Pabean (TPP); e. telah dipindahkan ke Gudang Berikat, dalam hal barang retur/reject; f. telah dikeluarkan ke tempat lain dalam Daerah Pabean, dalam hal barang retur/reject; g. telah dipindahkan ke Toko Bebas Bea lainnya; dan/atau h. dimusnahkan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 23

(1) Dalam hal barang musnah tanpa sengaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, Pengusaha Toko Bebas Bea mengajukan permohonan pembebasan dari tanggung jawab atas bea masuk, cukai, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang kepada Kepala Kantor Pabean atau Kepala KPU yang mengawasi. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan alasan dan dilampiri pernyataan tertulis dari instansi yang berwenang. (3) Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu: a. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dalam hal terjadi bencana alam; b. Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dalam hal huru-hara, kebakaran, dan/atau kecelakaan darat; atau c. Komite Nasional Keselamatan Transportasi, dalam hal kecelakaan laut dan udara. (4) Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Kantor Pabean atau Kepala KPU yang mengawasi menerbitkan keputusan mengenai pembebasan dari tanggung jawab atas bea masuk, cukai, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang. (5) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Kantor Pabean atau Kepala KPU yang mengawasi memberikan surat penolakan disertai alasan.

Pasal 24

(1) Barang kena cukai yang dijual di Toko Bebas Bea wajib dilekati tanda pengawasan cukai. (2) Tanda pengawasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan: a. tulisan “Republik INDONESIA”; b. tulisan “INDONESIA Duty and Excise Not Paid”; dan c. nama Pengusaha Toko Bebas Bea yang bersangkutan. (3) Pelekatan tanda pengawasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila dalam kemasan telah tercetak informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Pelekatan tanda pengawasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. di luar Daerah Pabean, tempat penimbunan sementara, Gudang Berikat, atau Ruang Penimbunan, dalam hal barang kena cukai berasal dari luar Daerah Pabean. b. di pabrik barang kena cukai atau Ruang Penimbunan, dalam hal barang kena cukai berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean. (5) Tanda pengawasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pengusaha Toko Bebas Bea yang bersangkutan.

Pasal 25

Pengusaha Toko Bebas Bea dilarang memasukkan barang larangan impor ke Toko Bebas Bea.

BAB V

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG

Pasal 26

Koreksi

Pemasukan barang ke Toko Bebas Bea dapat dilakukan dari: a. luar Daerah Pabean; b. Gudang Berikat; c. Toko Bebas Bea lainnya; dan/atau d. tempat lain dalam Daerah Pabean.

Pasal 27

Koreksi

(1) Pengeluaran barang dari Toko Bebas Bea dapat dilakukan dengan tujuan: a. pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 19; b. Gudang Berikat, dalam hal barang retur/reject; c. tempat lain dalam Daerah Pabean, dalam hal barang retur/reject; d. Toko Bebas Bea lainnya; e. diekspor kembali; dan/atau f. dimusnahkan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai. (2) Terhadap pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berlaku ketentuan tatalaksana kepabeanan di bidang ekspor. (3) Barang yang dapat dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f hanya dapat dilakukan terhadap barang yang rusak, busuk, dan/atau kedaluwarsa. (4) Atas pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acara pemusnahan.

Pasal 28

(1) Terhadap transaksi pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara daring dengan aplikasi transaksi elektronik yang disediakan secara mandiri oleh Pengusaha Toko Bebas Bea. (2) Transaksi pengeluaran barang secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan menggunakan kartu kredit atas nama yang bersangkutan. (3) Aplikasi transaksi elektronik secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan data pembeli dan data pembelian yang paling sedikit memuat : a. nama pembeli; b. nomor paspor; c. jumlah dan jenis barang yang dibeli; d. nilai transaksi pembelian; dan e. nomor, nama, dan bank penerbit kartu kredit yang digunakan untuk transaksi. (4) Terhadap transaksi pengeluaran barang yang dilakukan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas penyerahan barang dimaksud harus diserahkan di Ruang Penjualan atau Tempat Penyerahan.

Pasal 29

Tata cara pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai ke dan dari Toko Bebas Bea sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 30

(1) Pemasukan barang impor ke Toko Bebas Bea belum diberlakukan ketentuan pembatasan di bidang impor kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Atas penjualan barang dari Toko Bebas Bea kepada orang tertentu yang berhak membeli, tidak berlaku ketentuan pembatasan di bidang impor, kecuali instansi teknis menyampaikan secara khusus kepada Menteri untuk memberlakukan ketentuan pembatasan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN

Pasal 32

Koreksi

(1) Pengusaha Toko Bebas Bea yang mengeluarkan barang dari Toko Bebas Bea sebelum diberikan persetujuan oleh Pejabat Bea dan Cukai tanpa bermaksud mengelakkan kewajiban pabean, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). (2) Pengusaha Toko Bebas Bea yang tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya berada di Toko Bebas Bea yang bersangkutan, wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar. (3) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengusaha Toko Bebas Bea dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 33

(1) Dalam hal Pengusaha Toko Bebas Bea tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan/atau Pasal 24 atau melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean atas nama Kepala Kantor Wilayah melakukan pembekuan terhadap izin Toko Bebas Bea yang bersangkutan. (2) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan paling lama 6 (enam) bulan. (3) Selama masa pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengusaha Toko Bebas Bea dilarang untuk memasukkan barang ke Toko Bebas Bea. (4) Kepala Kantor Pabean memberitahukan pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 34

(1) Izin sebagai Pengusaha Toko Bebas Bea dibekukan oleh Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean atas nama Kepala Kantor Wilayah dalam hal Pengusaha Toko Bebas Bea: a. melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, antara lain berupa: 1. memasukkan barang impor yang tidak berhubungan dengan izin Toko Bebas Bea yang telah diberikan; 2. Pengusaha Toko Bebas Bea menjual barang kepada orang yang tidak berhak membeli di Toko Bebas Bea; atau 3. Pengusaha Toko Bebas Bea menjual barang kepada orang tertentu yang berhak membeli di Toko Bebas Bea melebihi kuota yang diberikan. b. menunjukkan ketidakmampuan dalam menyelenggarakan dan/atau mengusahakan Toko Bebas Bea, yang dapat dibuktikan dengan: 1. tidak diselenggarakannya pembukuan dalam kegiatan Toko Bebas Bea; 2. tidak dilakukan kegiatan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut; atau 3. tidak dilunasi utang bea masuk, cukai, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam jangka waktu yang ditentukan. (2) Selama masa pembekuan, Pengusaha Toko Bebas Bea dilarang untuk memasukkan barang ke Toko Bebas Bea. (3) Kepala Kantor Pabean memberitahukan pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 35

Penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan pemberian izin Pengusaha Toko Bebas Bea yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 dapat diberlakukan kembali dalam hal Pengusaha Toko Bebas Bea: a. telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24; b. tidak terbukti dengan sengaja memasukkan barang larangan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan; c. tidak terbukti melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a; dan d. telah mampu kembali menyelenggarakan dan/atau mengusahakan Toko Bebas Bea.

Pasal 36

(1) Pembekuan terhadap izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat diubah statusnya menjadi pencabutan penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan pemberian izin Pengusaha Toko Bebas Bea dalam hal Pengusaha Toko Bebas Bea: a. tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan/atau Pasal 24; dan/atau b. terbukti dengan sengaja memasukkan barang larangan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan. (2) Pembekuan terhadap izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat diubah statusnya menjadi pencabutan keputusan mengenai penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan pemberian izin Pengusaha Toko Bebas Bea dalam hal Pengusaha Toko Bebas Bea: a. terbukti telah melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan; dan/atau b. tidak mampu lagi melakukan penyelenggaraan dan/atau pengusahaan Toko Bebas Bea tersebut berdasarkan hasil audit Pejabat Bea dan Cukai. (3) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau KPU atas nama Menteri.

Pasal 37

(1) Keputusan mengenai penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan pemberian izin Pengusaha Toko Bebas Bea dicabut dalam hal Pengusaha Toko Bebas Bea: a. tidak melakukan kegiatan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut sejak penyerahan pemberitahuan pabean terakhir; b. menggunakan izin usaha perdagangan yang sudah tidak berlaku; c. dinyatakan pailit; d. bertindak tidak jujur dalam usahanya antara lain berupa menyalahgunakan fasilitas Toko Bebas Bea dan melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan, cukai, dan/atau perpajakan; atau e. mengajukan permohonan pencabutan. (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau KPU atas nama Menteri.

Pasal 38

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 39

Koreksi

(1) Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean melakukan pengawasan terhadap kegiatan Pengusaha Toko Bebas Bea yang berada dalam pengawasannya. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan manajemen risiko. (3) Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean melakukan analisa berdasarkan akses data terhadap sistem informasi persediaan (IT Inventory) dan/atau sistem Closed Circuit Television (CCTV); (4) Kepala Kantor Pabean melaporkan hasil analisa kepada kepala Kantor Wilayah secara periodik.

Pasal 40

(1) Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran ketentuan kepabeanan dan/atau cukai pada Toko Bebas Bea, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan penelitian secara mendalam. (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pelanggaran yang bersifat administratif, pelanggaran dimaksud segera ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadi tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai, bukti permulaan tersebut segera ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal orang yang bertanggungjawab atas Toko Bebas Bea terbukti melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan orang tersebut merupakan warga negara asing, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan kepada instansi teknis terkait untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Sebelum melakukan pencabutan keputusan mengenai penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan pemberian izin Pengusaha Toko Bebas Bea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37, terhadap Pengusaha Toko Bebas Bea dapat dilakukan audit kepabeanan, audit cukai dan/atau audit perpajakan, atau pemeriksaan sederhana oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak.

BAB X

PENUTUP

Pasal 43

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.04/2013 tentang Toko Bebas Bea (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 335), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Koreksi

Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan izin Toko Bebas Bea; b. tata cara pengajuan permohonan perpanjangan izin Toko Bebas Bea; c. penerapan manajemen risiko dalam rangka pemeriksaan pabean secara selektif; d. tata cara pengawasan dan pelayanan atas pemasukan barang ke Toko Bebas Bea, pengeluaran barang dari Toko Bebas Bea, pengeluaran barang dari Ruang Penimbunan ke Ruang Penjualan yang lokasinya terpisah, dan pemusnahan barang di Toko Bebas Bea; e. tata cara penjualan barang dari Toko Bebas Bea kepada orang tertentu yang berhak; f. tata cara penyerahan barang dari Toko Bebas Bea ke tempat penyerahan; g. bentuk, format, tata cara pengisian, serta tata cara pengajuan penerbitan kartu kendali; h. bentuk, format, tata cara pengelolaan serta tata cara pengajuan penerbitan dan perpanjangan kartu kendali elektronik; i. batasan musnah tanpa sengaja; j. tata cara penetapan tanggung jawab Pengusaha Toko Bebas Bea; k. tata cara pembekuan dan pencabutan izin Toko Bebas Bea; l. tata cara pemeriksaan sederhana; m. tata cara penelitian dan pendataan orang yang membeli di Toko Bebas Bea; dan n. desain dan tata cara pelekatan tanda pengawasan cukai, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 45

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2017 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

(1) Orang tertentu yang berhak membeli barang di Toko Bebas Bea yang berlokasi di dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dengan mendapatkan pembebasan bea masuk dan cukai serta tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor yaitu: a. anggota korps diplomatik yang bertugas di INDONESIA beserta keluarganya yang berdomisili di INDONESIA berikut lembaga diplomatik; b. pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di INDONESIA yang memperoleh kekebalan diplomatik beserta keluarganya; dan c. orang yang akan keluar dari Daerah Pabean. (2) Pembelian barang oleh orang yang akan ke luar dari Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menunjukkan paspor dan tiket perjalanan tujuan luar daerah pabean serta dilakukan perekaman pola sidik jari melalui alat pemindai sidik jari elektronik. (3) Anggota korps diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus berkewarganegaraan asing dan direkomendasikan oleh instansi teknis terkait. (4) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan suami atau istri yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal barang yang dibeli di Toko Bebas Bea oleh orang tertentu yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan barang kena cukai, pembelian dibatasi dalam jumlah yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait berdasarkan asas timbal balik dengan mendapatkan pembebasan cukai. (6) Dalam hal barang yang dibeli di Toko Bebas Bea oleh orang tertentu yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan barang kena cukai, pembelian dibatasi berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis terkait dalam jumlah paling banyak: a. 10 (sepuluh) liter minuman mengandung etil alkohol per orang dewasa per bulan; dan/atau b. 300 (tiga ratus) batang sigaret atau 100 (seratus) batang cerutu atau 500 (lima ratus) gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya per orang dewasa per bulan atau dalam hal lebih dari satu jenis hasil tembakau, setara dengan perbandingan jumlah per jenis hasil tembakau tersebut, diberikan pembebasan cukai. (7) Pembelian barang di Toko Bebas Bea oleh lembaga diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dengan persetujuan Kepala Kantor Wilayah atau KPU dengan ketentuan: a. berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh pimpinan lembaga diplomatik; b. untuk kepentingan khusus seperti perayaan hari kemerdekaan negara yang bersangkutan dan perayaan hari besar tertentu; c. telah direkomendasikan oleh instansi teknis terkait; d. dalam jumlah sesuai dengan yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait berdasarkan asas timbal balik; dan e. mendapatkan pembebasan cukai. (8) Terhadap pembelian barang oleh orang yang akan ke luar dari Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penyerahan barang yang dibeli dimaksud harus dilakukan di: a. Toko Bebas Bea yang berlokasi di terminal keberangkatan internasional bandar udara internasional di Kawasan Pabean; b. Toko Bebas Bea yang berlokasi di terminal keberangkatan internasional di pelabuhan utama di Kawasan Pabean; c. Toko Bebas Bea yang berlokasi di tempat transit terminal keberangkatan internasional bandar udara internasional di Kawasan Pabean; d. Toko Bebas Bea yang berlokasi di tempat transit terminal keberangkatan internasional di pelabuhan utama di Kawasan Pabean; e. Tempat Penyerahan yang berlokasi di terminal keberangkatan internasional bandar udara internasional di Kawasan Pabean; f. Tempat Penyerahan yang berlokasi di terminal keberangkatan internasional di pelabuhan utama di Kawasan Pabean; g. Tempat Penyerahan yang berlokasi di tempat transit pada terminal keberangkatan bandar udara internasional yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri di Kawasan Pabean; atau h. Tempat Penyerahan yang berlokasi di tempat transit pada terminal keberangkatan di pelabuhan utama yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri di Kawasan Pabean, yang memiliki nama perusahaan yang sama dengan Toko Bebas Bea yang berlokasi di dalam kota tempat pembelian barang. (9) Penyerahan barang yang dibeli oleh orang yang akan ke luar dari Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan menunjukkan paspor dan tanda bukti penumpang (boarding pass). (10) Pembelian barang oleh orang yang akan ke luar dari Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimasukkan kembali ke Toko Bebas Bea dalam hal: a. tidak diambil oleh pemiliknya di terminal keberangkatan; atau b. retur.

(1) Anggota korps diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di INDONESIA yang memperoleh kekebalan diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dapat membeli barang kena cukai di Toko Bebas Bea sepanjang memiliki kartu kendali. (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala korps diplomatik dapat diwakili oleh pihak yang ditunjuk, berdasarkan surat kuasa Kepala korps diplomatik yang bersangkutan. (3) Untuk mendapatkan kartu kendali, anggota korps diplomatik atau pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah atau KPU dengan melampirkan: a. fotokopi paspor; b. pas foto orang yang bersangkutan; dan c. rekomendasi dari instansi teknis terkait yang paling sedikit memuat: 1. nama, kebangsaan, dan jabatan orang yang bersangkutan; 2. nama dan kebangsaan dari suami atau istri dari orang yang bersangkutan; 3. nama instansi atau lembaga tempat kerja orang yang bersangkutan; 4. masa tugas; dan 5. batasan jumlah barang yang dapat dibeli di Toko Bebas Bea. (4) Dalam hal suami atau istri dari anggota korps diplomatik atau pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dimohonkan untuk mendapatkan kartu kendali, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dilampirkan dengan fotokopi identitas serta pas foto suami atau istri orang yang bersangkutan. (5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4), Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan atau penolakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Kepala Kantor Wilayah atau KPU. (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan kartu kendali. (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4) ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU menyampaikan surat pemberitahuan yang menyebutkan alasan penolakan. (8) Kartu kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(1) Orang yang dapat membeli barang di Toko Bebas Bea yang berlokasi di terminal kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan orang yang baru tiba dari luar negeri. (2) Pembelian barang yang berasal dari luar Daerah Pabean di Toko Bebas Bea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan pembebasan bea masuk, cukai, dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai impor barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman. (3) Pembelian barang yang berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean di Toko Bebas Bea sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilunasi Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang pada saat pemasukan barang ke Toko Bebas Bea tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (4) Pembelian barang di Toko Bebas Bea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukkan paspor dan tanda bukti penumpang (boarding pass) serta dilakukan perekaman pola sidik jari melalui alat pemindai sidik jari elektronik. (5) Pembelian barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak boleh melebihi batasan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai impor barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman. (6) Pembelian barang selain barang kena cukai, dalam jumlah melebihi batasan nilai yang diberikan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas kelebihan nilai dikenakan pungutan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor. (7) Atas penyerahan barang dari Toko Bebas Bea kepada orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Toko Bebas Bea wajib membuat faktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan. (8) Dasar perhitungan pungutan bea masuk, cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku ketentuan sebagai berikut: a. bea masuk dihitung berdasarkan: 1. nilai pabean sesuai dengan nilai transaksi yang terjadi pada saat penjualan barang dari Toko Bebas Bea kepada pembeli; dan/atau 2. klasifikasi dan pembebanan yang berlaku pada saat penjualan barang dari Toko Bebas Bea kepada pembeli; dan b. Pajak Dalam Rangka Impor dihitung berdasarkan nilai impor yang berlaku pada saat penjualan barang dari Toko Bebas Bea kepada pembeli. (9) Nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b diperoleh dari penjumlahan nilai pabean ditambah Bea Masuk. (10) Penghitungan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menggunakan Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM) yang ditetapkan oleh Menteri, yang berlaku pada saat penjualan barang dari Toko Bebas Bea kepada pembeli.

(1) Terhadap keputusan mengenai penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan pemberian izin Pengusaha Toko Bebas Bea yang telah dilakukan pencabutan, Pengusaha Toko Bebas Bea dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencabutan atau berakhirnya izin harus melunasi bea masuk, cukai, dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang, baik utang yang berasal dari hasil temuan audit maupun utang yang terjadi karena pengeluaran barang dari Toko Bebas Bea ke tempat lain dalam Daerah Pabean. (2) Barang asal luar Daerah Pabean yang masih tersisa pada Toko Bebas Bea yang telah dicabut keputusan mengenai penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan pemberian izin Pengusaha Toko Bebas Bea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan/atau Pasal 37, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutannya harus: a. diekspor kembali; b. dipindahtangankan ke Toko Bebas Bea lain; dan/atau c. dikeluarkan ke tempat lain dalam Daerah Pabean dengan membayar bea masuk, cukai, dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor sepanjang telah memenuhi tatalaksana kepabeanan dan cukai di bidang impor. (3) Barang asal tempat lain dalam Daerah Pabean yang masih tersisa pada Toko Bebas Bea yang telah dicabut keputusan mengenai penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan pemberian izin Pengusaha Toko Bebas Bea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan/atau Pasal 37, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutannya harus: a. diekspor; b. dipindahtangankan ke Toko Bebas Bea lain; dan/atau c. dikeluarkan ke tempat lain dalam Daerah Pabean dengan membayar Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang pada saat pemasukannya tidak dipungut. (4) Atas pengeluaran barang ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c, pengusaha wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan. (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) terlampaui, atas barang yang berada di Toko Bebas Bea dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai.

Peraturan Menteri Nomor 204-pmk-04-2017 Tahun 2017 tentang Toko Bebas Bea

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB VI

Pasal 31

BAB VII

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

BAB VIII

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

BAB IX

Pasal 42

BAB X

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45