PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 202-pmk-04-2019 Tahun 2019 tentang PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI BERUPA KENDARAANBERMOTOR DALAM BENTUK JADI (COMPLETELY BUILT UP)

PERMEN Nomor 202-pmk-04-2019 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

IMPOR KENDARAAN BERMOTOR DALAM BENTUK JADI (COMPLETELY BUILT UP)

Pasal 2

(1) Pengeluaran barang impor yang diimpor untuk dipakai berupa Kendaraan Bermotor dalam bentuk jadi (completely built up) dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang dipersamakan sebagai Kawasan Pabean dilakukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean impor. (2) Jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. tractor head atau Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Sub Pos 8701.20 Buku Tarif Kepabeanan INDONESIA; b. mobil bus atau Kendaraan Bermotor roda empat atau lebih untuk penumpang 10 (sepuluh) orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pos. 87.02 Buku Tarif Kepabeanan INDONESIA; c. mobil penumpang atau Kendaraan Bermotor roda empat atau lebih untuk penumpang kurang dari 10 (sepuluh) orang sebagaimana dimaksud dalam Pos. 87.03 Buku Tarif Kepabeanan INDONESIA; d. mobil barang atau Kendaraan Bermotor roda empat atau lebih untuk pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pos. 87.04 Buku Tarif Kepabeanan INDONESIA; e. Kendaraan Bermotor khusus atau Kendaraan Bermotor selain yang terutama dirancang untuk pengangkutan orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pos. 87.05 Buku Tarif Kepabeanan INDONESIA; dan f. sepeda motor atau Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pos. 87.11 Buku Tarif Kepabeanan INDONESIA. (3) Pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Kendaraan Bermotor yang: a. wajib membayar bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang; atau b. mendapat pembebasan, keringanan, atau penangguhan bea masuk dan/atau mendapat pembebasan pajak dalam rangka impor. (4) Pengisian kolom uraian barang dalam pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jenis; b. tipe; c. merek; d. tahun pembuatan; e. nomor rangka; f. nomor mesin; dan g. kapasitas silinder. (5) Tata cara pengisian uraian barang impor Kendaraan Bermotor dalam pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam aplikasi pemberitahuan pabean impor tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1) Untuk kepentingan registrasi dan identifikasi terhadap importasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan Data A kepada Kepolisian Negara Republik INDONESIA secara elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang meliputi: a. nomor urut; b. jenis; c. merek; d. tipe; e. tahun pembuatan; f. nomor rangka; g. nomor mesin; h. kapasitas silinder; i. nama importir; j. alamat importir; k. kantor pabean pengimporan; l. tempat pengimporan; m. nomor pendaftaran pemberitahuan pabean impor/ dokumen sumber; dan n. tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor/ dokumen sumber. (2) Penyampaian Data A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). (3) Dalam hal Data A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pencetakan oleh Kepolisian Negara Republik INDONESIA dalam bentuk formulir, disebut menjadi Formulir A. (4) Formulir A sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai surat keterangan pengimporan Kendaraan Bermotor. (5) Bentuk Formulir A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Terhadap Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan sebagai barang yang menjadi milik negara dan telah disetujui peruntukannya sebagai: a. penjualan secara lelang; b. hibah; atau c. penetapan status penggunaan, diterbitkan Data A yang direkam dalam SKP pada Kantor Pabean. (2) Data A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik kepada Kepolisian Negara Republik INDONESIA melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 5

(1) Untuk kepentingan registrasi dan identifikasi terhadap importasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan Data B kepada Kepolisian Negara Republik INDONESIA secara elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang meliputi: a. nomor urut; b. jenis; c. merek; d. tipe; e. tahun pembuatan; f. nomor rangka; g. nomor mesin; h. kapasitas silinder; i. nama importir; j. alamat importir; k. kantor pabean pengimporan; l. tempat pengimporan; m. nomor pendaftaran pemberitahuan pabean impor/ dokumen sumber; n. tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor/ dokumen sumber; dan o. nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan, keringanan, atau penangguhan bea masuk. (2) Penyampaian Data B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). (3) Dalam hal Data B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pencetakan oleh Kepolisian Negara Republik INDONESIA dalam bentuk formulir, disebut menjadi Formulir B. (4) Formulir B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai surat keterangan pengimporan Kendaraan Bermotor. (5) Bentuk Formulir B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan Data C kepada Kepolisian Negara Republik INDONESIA secara elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang meliputi: a. nama pemilik Kendaraan Bermotor; b. alamat; c. jenis Kendaraan Bermotor; d. merek dan tipe; e. tahun pembuatan; f. nomor rangka; g. nomor mesin; h. kapasitas silinder; i. nomor dan tanggal Formulir B; j. tanda nomor Kendaraan Bermotor; k. nomor dan tanggal Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan/atau Pajak (SPPBMCP) pada saat pelunasan bea masuk; l. nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pelunasan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor; dan m. nomor dan tanggal bukti penerimaan negara. (2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan Data C yang telah direkam dalam SKP pada Kantor Pabean kepada Kepolisian Negara Republik INDONESIA secara elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (3) Dalam hal Data C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pencetakan oleh Kepolisian Negara Republik INDONESIA dalam bentuk formulir, disebut menjadi Formulir C. (4) Formulir C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai surat keterangan pengimporan Kendaraan Bermotor yang telah dipindahtangankan dan sebelumnya memperoleh fasilitas kepabeanan. (5) Bentuk Formulir C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Data Impor Kendaraan Bermotor yang merupakan: a. impor sementara Kendaraan Bermotor melalui pos lintas batas negara; atau b. impor sementara Kendaraan Bermotor dengan menggunakan dokumen carnet atau ekspor yang digunakan untuk diimpor kembali dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan dokumen carnet, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6 ayat (1). (2) Ketentuan mengenai Impor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan mengenai impor sementara Kendaraan Bermotor melalui pos lintas batas negara. (3) Ketentuan mengenai Impor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menggunakan dokumen carnet atau ekspor yang digunakan untuk diimpor kembali dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan dokumen carnet.

BAB Kesatu

Pemberitahuan Pabean Impor

Pasal 2

Koreksi

BAB Keempat

Data C

Pasal 6

Koreksi

Peraturan Menteri Nomor 202-pmk-04-2019 Tahun 2019 tentang PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI BERUPA KENDARAANBERMOTOR DALAM BENTUK JADI (COMPLETELY BUILT UP)

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

BAB Keempat

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12