PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 202-pmk-010-2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan yang Didasarkan Pada Ketentuan Dalam Perjanjian Internasional

PERMEN Nomor 202-pmk-010-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan UNDANG-UNDANG Pajak Penghasilan adalah UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pasal 2

(1) Dalam hal terdapat ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam perjanjian internasional yang berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Pajak Penghasilan, perlakuan Pajak Penghasilan didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian internasional dimaksud. (2) Pelaksanaan perlakuan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. (3) Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik antara Pemerintah INDONESIA dengan organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan organisasi/badan/lembaga/asosiasi/ perhimpunan/forum/kerjasama antarpemerintah atau nonpemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama. (5) Organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan subjek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan. (6) Perlakuan Pajak Penghasilan didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian internasional sampai dengan berakhirnya perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan syarat: a. perjanjian internasional tersebut telah sesuai dengan UNDANG-UNDANG di bidang Perjanjian Internasional; b. tidak terdapat persyaratan (reservation) atau pernyataan (declaration) mengenai ketentuan perlakuan Pajak Penghasilan dalam perjanjian internasional tersebut; dan c. telah dilakukan pengesahan dalam bentuk ratifikasi (ratification), aksesi (accession), penerimaan (acceptance) dan /atau penyetujuan (approval) melalui pembentukan peraturan perundang- undangan sesuai dengan UNDANG-UNDANG di bidang Perjanjian Internasional. (7) Dikecualikan dari pemenuhan persyaratan telah dilakukan pengesahan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c yaitu dalam hal perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mensyaratkan adanya pengesahan dalam pemberlakuan perjanjian tersebut dan perjanjian dimaksud memuat materi yang bersifat teknis atau merupakan pelaksanaan teknis atas suatu perjanjian induk.

Pasal 5

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2017 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 202/PMK.010/2017 TENTANG PELAKSANAAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIDASARKAN PADA KETENTUAN DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL ORGANISASI INTERNASIONAL YANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DIDASARKAN PADA KETENTUAN DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL 1. Kerjasama Teknik Australia - Republik INDONESIA (Australia-INDONESIA Partnership) 2. Kerjasama Teknik Canada - Republik INDONESIA 3. Kerjasama Teknik India - Republik INDONESIA 4. Kerjasama Teknik Inggris - Republik INDONESIA 5. Kerjasama Teknik Jepang - Republik INDONESIA 6. Kerjasama Teknik New Zealand - Republik INDONESIA 7. Kerjasama Teknik Negeri Belanda - Republik INDONESIA 8. Kerjasama Teknik Rusia - Republik INDONESIA 9. Kerjasama Teknik Jerman - Republik INDONESIA 10. Kerjasama Teknik Perancis - Republik INDONESIA 11. Kerjasama Teknik Negeri Polandia - Republik INDONESIA 12. Kerjasama Teknik Amerika Serikat - Republik INDONESIA (USAID: United States) 13. Kerjasama Teknik Swiss - Republik INDONESIA 14. Kerjasama Teknik Italia - Republik INDONESIA 15. Kerjasama Teknik Belgia - Republik INDONESIA 16. Kerjasama Teknik Denmark - Republik INDONESIA 17. Kerjasama Teknik Korea - Republik INDONESIA 18. Kerjasama Teknik Finlandia - Republik INDONESIA 19. Kerjasama Teknik Malaysia - Republik INDONESIA 20. Kerjasama Teknik Singapura - Republik INDONESIA 21. Kerjasama Teknik RRT – Republik INDONESIA 22. Kerjasama Teknik Vietnam - Republik INDONESIA 23. Kerjasama Teknik Thailand - Republik INDONESIA 24. Kerjasama Teknik Meksiko - Republik INDONESIA 25. Kerjasama Teknik Kerajaan Arab Saudi – Republik INDONESIA 26. Kerjasama Teknik Iran - Republik INDONESIA 27. Kerjasama Teknik Pakistan - Republik INDONESIA 28. Kerjasama Teknik Filipina - Republik INDONESIA 29. Kerjasama Kebudayaan Belanda - Republik INDONESIA 30. Japan Foundation 31. Kerjasama Teknik Mesir/RPA - Republik INDONESIA 32. Kerjasama Teknik Austria - Republik INDONESIA 33. Kerjasama Teknik di bidang Perkoperasian antara DMTCI/CLUSA - 34. IDB (Islamic Development Bank) 35. ADB (Asian Development Bank) 36. IFC (International Finance Corporation) 37. JICA (Japan International Cooperations Agency) 38. JBIC (Japan Bank for International Cooperation) 39. ICD (Islamic Corporation for Development of the Private Sector) 40. OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development) 41. AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) 42. EIB (European Investment Bank) 43. CTI-CFF (Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security) 44. ITFC (International Islamic Trade Finance Corporation) 45. CGIF (Credit Guarantee and Investment Facility) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI

Peraturan Menteri Nomor 202-pmk-010-2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan yang Didasarkan Pada Ketentuan Dalam Perjanjian Internasional

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5