Fasilitas Perpajakan Bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena …

Pasal 2

(1) Untuk kepentingan perlakuan Pajak Penghasilan, SPC dalam skema KIK tertentu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan KIK. (2) Skema KIK tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu skema investasi dalam bentuk KIK dengan wadah DIRE dengan atau tanpa menggunakan SPC. (3) Dividen yang diterima oleh KIK dari SPC dalam skema KIK tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak KIK. (4) Dividen dari SPC kepada KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 UNDANG-UNDANG Pajak Penghasilan.

Pasal 3

(1) Untuk mendapatkan perlakuan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), pada saat penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan, KIK harus melampirkan dokumen sebagai berikut: a. fotokopi surat pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran DIRE berbentuk KIK yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; b. keterangan dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa Wajib Pajak merupakan SPC dalam skema KIK tertentu; dan c. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa SPC dibentuk semata-mata untuk kepentingan DIRE berbentuk KIK. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampirkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pada tahun pajak diperolehnya dividen oleh KIK dari SPC dalam skema KIK tertentu.

Pasal 4

(1) Pengalihan Real Estat dari pihak yang mengalihkan Real Estat kepada SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu tidak termasuk dalam cakupan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) PP 48 Tahun 1994 yang dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) UNDANG-UNDANG Pajak Penghasilan. (2) Penghasilan yang berasal dari pengalihan Real Estat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan objek Pajak Penghasilan berupa keuntungan atas pengalihan harta bagi pihak yang mengalihkan Real Estat. (3) Perlakuan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB). (4) Wajib Pajak yang melakukan pengalihan Real Estat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan secara tertulis pemberitahuan mengenai adanya pengalihan Real Estat kepada SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu kepada kepala kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1) Pejabat yang berwenang hanya menandatangani akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan, atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan pengalihan Real Estat dari pihak yang mengalihkan Real Estat kepada SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) apabila kepadanya telah diserahkan kelengkapan dokumen sebagai berikut: a. fotokopi surat pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran DIRE berbentuk KIK yang diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; b. keterangan dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa Wajib Pajak yang mengalihkan Real Estat bertransaksi dengan SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu; c. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa Wajib Pajak mengalihkan Real Estat kepada SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu; dan d. fotokopi pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) yang dilampiri dengan fotokopi bukti penerimaan surat dari kantor pelayanan pajak atas pemberitahuan secara tertulis dimaksud. (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi notaris, pejabat pembuat akta tanah, camat, pejabat lelang, atau pejabat lain yang diberi wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bebas.

Pasal 6

Koreksi

(1) SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (2) merupakan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah. (2) SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 7

Koreksi

(1) Untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pengusaha Kena Pajak harus menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut: a. fotokopi surat pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran DIRE berbentuk KIK yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; b. keterangan dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa Wajib Pajak merupakan SPC dalam skema KIK tertentu; dan c. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa SPC atau KIK dibentuk semata-mata untuk kepentingan DIRE berbentuk KIK. (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap menerbitkan: a. keputusan penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah; atau b. surat pemberitahuan bahwa permohonan tidak dapat diproses karena tidak melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat keputusan atau surat pemberitahuan bahwa permohonan tidak dapat diproses berlaku ketentuan sebagai berikut: a. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dikabulkan; dan b. Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Surat keputusan penetapan atau surat pemberitahuan bahwa permohonan tidak dapat diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Keputusan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berlaku untuk 12 (dua belas) masa pajak sejak masa pajak Pengusaha Kena Pajak ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah.

Pasal 8

(1) Apabila jangka waktu penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah berakhir, Pengusaha Kena Pajak dapat menyampaikan permohonan kembali untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 9

(1) Keputusan penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah dinyatakan tidak berlaku dalam hal: a. Pengusaha Kena Pajak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan; atau b. Pengusaha Kena Pajak dilakukan pemeriksaan dan ternyata dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Pengusaha Kena Pajak tidak menjalankan skema KIK tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). (2) Penetapan Pengusaha Kena Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak: a. diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan, dalam hal dilakukan pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau b. ditandatanganinya berita acara hasil pemeriksaan, dalam hal terhadap Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. (3) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat pemberitahuan pencabutan penetapan Pengusaha Kena Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah.

Pasal 11

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2015 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 200/PMK.03/2015 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK DAN PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENGGUNAKAN SKEMA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU DALAM RANGKA PENDALAMAN SEKTOR KEUANGAN Nomor : ………………… (1) Lampiran : ……………………… (2) Perihal : Pemberitahuan Pengalihan Real Estat kepada SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ............ ........................................... (3) Dengan ini kami selaku pengurus/kuasa *) dari : Nama Wajib Pajak : ............................................ (4) NPWP : ............................................ (5) Alamat : ............................................ (6) menyampaikan pemberitahuan telah terjadi pengalihan Real Estat kepada SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu atas tanah dan/atau bangunan dengan nomor SPPT......(7) pada Tanggal, Bulan, Tahun, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2015. Adapun rincian transaksi pengalihan Real Estat adalah: 1. Nama Pihak yang menerima pengalihan : .................................... (8) 2. Alamat objek pengalihan : .................................... (9) 3. Nilai transaksi pengalihan : .................................. (10) Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan: a. fotokopi surat pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran DIRE berbentuk KIK yang diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; b. fotokopi surat keterangan dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa Wajib Pajak yang mengalihkan Real Estat bertransaksi dengan SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu dan telah dilegalisasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; c. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa Wajib Pajak mengalihkan Real Estat kepada SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu; dan d. fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak....(11) Demikian permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan. ...............,.............................(12) .............................. (13) ................................(14) PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran surat Wajib Pajak . Nomor (3) : Diisi dengan nama dan alamat tempat Wajib Pajak terdaftar. Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (5) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) Pajak Bumi dan/atau Bangunan yang dialihkan. Nomor (8) : Diisi dengan alamat nama SPC atau KIK yang menerima pengalihan dalam skema KIK tertentu. Nomor (9) : Diisi dengan alamat Real Estat yang dialihkan. Nomor (10) : Diisi dengan nilai transaksi pengalihan Real Estat. Nomor (11) : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT. Nomor (12) : Diisi dengan tempat dan tanggal ditandatanganinya surat. Nomor (13) dan (14) : Diisi dengan nama, jabatan, dan tanda tangan yang menandatangani surat. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG P.S. BRODJONEGORO LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 200/PMK.03/2015 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK DAN PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENGGUNAKAN SKEMA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU DALAM RANGKA PENDALAMAN SEKTOR KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ......................................... (1) ......................................... (2) Nomor : S-................................ (3) ..............................(4) Sifat : ................................... (5) Hal : Pemberitahuan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak tidak diterbitkan Yth................................. ......................................(6) Sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak …(7) yang Saudara ajukan dengan cara mengisi kolom yang tersedia dalam SPT Masa PPN Masa Pajak …(8)/dengan surat permohonan nomor …(8) tanggal …(9) hal …(10)*), berdasarkan penelitian**): bukan merupakan SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu yang telah mendapatkan penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah tidak ada pengkreditan pajak masukan berupa Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Real Estat ternyata tidak lebih bayar lampiran Surat Pemberitahuan tidak lengkap pembayaran pajak tidak benar dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor …(11)/PMK.03/2015, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak …(12) yang Saudara ajukan tersebut tidak dapat diproses melalui penelitian dan akan diproses melalui pemeriksaan. Demikian untuk dimaklumi. Kepala Kantor, ..........................(13) NIP ...................(14) *) Coret yang tidak perlu. **) Pilih yang sesuai. PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor wilayah atasan kantor pelayanan pajak yang bersangkutan/menggunakan kepala surat unit kantor yang bersangkutan. Contoh: Kantor Wilayah DJP Banten Nomor (2) : Diisi dengan nama kantor pelayanan pajak yang bersangkutan/menggunakan kepala surat unit kantor pelayanan pajak yang bersangkutan. Contoh: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat. Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat. Nomor (5) : Diisi dengan sifat surat. Nomor (6) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. Nomor (7) dan (12) : Diisi dengan masa pajak. Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. Nomor (10) : Diisi dengan hal surat permohonan Wajib Pajak. Nomor (11) : Diisi dengan nomor Peraturan Menteri terkait. Nomor (13) dan (14) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Peraturan Menteri Nomor 200-pmk-3-2015 Tahun 2015 tentang FASILITAS PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK DAN PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENGGUNAKAN SKEMA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU DALAM RANGKA PENDALAMAN SEKTOR KEUANGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11