PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 20-pmk-05-2016 Tahun 2016 tentang TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT

PERMEN Nomor 20-pmk-05-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. 2. Subsidi Bunga KUR yang selanjutnya disebut Subsidi Bunga adalah subsidi berupa bagian bunga yang menjadi beban pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh penyalur KUR dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada penerima KUR. 3. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Komite Kebijakan adalah komite yang dibentuk oleh PRESIDEN dengan Keputusan yang diberi kewenangan dalam memberikan arahan terhadap kebijakan program KUR. 4. Penerima KUR adalah individu/perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha produktif sebagaimana ditetapkan oleh Komite Kebijakan. 5. Penyalur KUR adalah bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR. 6. Perjanjian Kerjasama Pembiayaan KUR yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian tertulis antara kuasa pengguna anggaran atas nama Menteri Keuangan mewakili pemerintah dengan Penyalur KUR. 7. Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat K/L adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara. 8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. 9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 11. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN. 12. Bagian Anggaran yang selanjutnya disingkat BA adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur kementerian negara/lembaga dan menurut fungsi BUN. 13. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA

Pasal 3

Koreksi

(1) Dana Subsidi Bunga dialokasikan dalam APBN. (2) Menteri selaku PA atas anggaran belanja subsidi MENETAPKAN pejabat pada K/L yang membidangi subsidi atas bunga KUR sebagai KPA. (3) Menteri dapat mempertimbangkan masukan dari Komite Kebijakan dalam rangka MENETAPKAN KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Penetapan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 4

(1) Subsidi Bunga dibayarkan melalui skema kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama. (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. hak dan kewajiban para pihak; dan b. sanksi atas pelanggaran atas hak dan kewajiban para pihak.

Pasal 5

(1) Setiap awal tahun anggaran, KPA menyusun indikasi kebutuhan dana Subsidi Bunga tahun angaran berikutnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN. (2) Indikasi kebutuhan dana Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun antara lain berdasarkan: a. perkiraan baki debet pokok pinjaman (outstanding) KUR pada tahun anggaran berikutnya; b. plafon penyaluran tahunan KUR yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan untuk masing-masing Penyalur KUR; dan/atau c. perkiraan tunggakan Subsidi Bunga pada periode tahun-tahun sebelumnya. (3) Indikasi kebutuhan dana Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh KPA kepada pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang menjalankan fungsi PA atas anggaran belanja subsidi.

Pasal 6

(1) KUR disalurkan dengan ketentuan tidak melampaui plafon penyaluran tahunan KUR yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan untuk masing-masing Penyalur KUR. (2) Selisih lebih penyaluran KUR yang melampaui plafon penyaluran tahunan KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan Subsidi Bunga.

Pasal 7

(1) Besaran Subsidi Bunga ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2) Besaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci per jenis kredit yang terdiri atas: a. KUR mikro; b. KUR ritel; c. KUR penempatan tenaga kerja INDONESIA; dan d. KUR lain yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan. (3) Dalam rangka penetapan besaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mempertimbangkan: a. kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan; b. kemampuan pemerintah menyediakan alokasi belanja subsidi; dan/atau c. data dan informasi pendukung lainnya. (4) Selain MENETAPKAN besaran Subsidi Bunga, Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pula ketentuan mengenai tanggal mulai berlakunya. (5) Besaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk penyaluran KUR yang akad kreditnya ditandatangani sebelum tanggal mulai berlakunya Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 8

(1) Perhitungan Subsidi Bunga dilakukan berdasarkan rumus besaran Subsidi Bunga dikali outstanding KUR dikali hari bunga dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) hari. (2) Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan kepada Penyalur KUR. (3) Hari bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah hari dalam satu periode penagihan Subsidi Bunga dimana outstanding pokok pinjaman KUR tidak berubah.

Pasal 9

(1) Penyalur KUR mengajukan permohonan pembayaran Subsidi Bunga kepada KPA. (2) Permohonan pembayaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. diajukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan atas outstanding KUR per akhir bulan sebelumnya; b. disertai data pendukung yang terdiri dari: 1. surat permohonan pembayaran Subsidi Bunga sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 2. rincian tagihan Subsidi Bunga per jenis kredit sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 3. rekapitulasi tagihan sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 4. kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani direksi Penyalur KUR; dan 5. arsip data komputer Subsidi Bunga. (3) Kebenaran data pendukung permohonan pembayaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menjadi tanggung jawab Penyalur KUR.

Pasal 10

(1) KPA melakukan verifikasi atas permohonan pembayaran Subsidi Bunga yang diajukan oleh Penyalur KUR berdasarkan data yang terdapat dalam sistem informasi kredit program. (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi yang ditandatangani oleh KPA dan Penyalur KUR.

Pasal 11

Pelaksanaan mekanisme pembayaran Subsidi Bunga dilaksanakan sesuai standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh KPA.

Pasal 12

Tata cara pencairan dana Subsidi Bunga oleh KPA dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pelaksanaan APBN.

Peraturan Menteri Nomor 20-pmk-05-2016 Tahun 2016 tentang TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

Pasal 17