PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 20-pmk-04-2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia

PERMEN Nomor 20-pmk-04-2018 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1141) diubah sebagai berikut: 1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2018 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/PMK.04/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 148/PMK.04/2015 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA CONTOH FORMAT PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH BADAN INTERNASIONAL PETUNJUK PENGISIAN No. (1) : Diisi jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atau Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang. No. (2) : Diisi nama Badan Internasional. No. (3) : Diisi nama negara tempat barang diimpor. No. (4) : Diisi kota tempat Badan Internasional berdomisili di INDONESIA. No. (5) : Diisi nama Pejabat Badan Internasional. No. (6) : Diisi nama jabatan Pejabat Badan Internasional. No. (7) : Nama kegiatan yang diadakan oleh Badan Internasional. No. (8) : Nama Badan Internasional yang menyelenggarakan kegiatan. No. (9) : Nama tempat dilaksanakan kegiatan. No. (10) : Diisi nomor urut jenis barang yang diajukan pembebasan bea masuk. No. (11) : Diisi uraian rincian jenis barang impor yang diajukan pembebasan bea masuk. No. (12) : Diisi jumlah barang impor yang diajukan pembebasan bea masuk. No. (13) : Diisi perkiraan nilai pabean barang impor yang diajukan pembebasan bea masuk. No. (14) : Diisi kota tempat pengajuan permohonan. No. (15) : Diisi tanggal pengajuan permohonan. No. (16) : Diisi nama Kepala Badan Internasional. No. (17) : Diisi nomor persetujuan Panitia Nasional Kegiatan. No. (18) : Diisi tanggal persetujuan Panitia Nasional Kegiatan. No. (19) : Diisi nama Panitia Nasional Kegiatan atau Pejabat yang ditunjuk. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI

Peraturan Menteri Nomor 20-pmk-04-2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia

Pasal I

Pasal 4

Pasal I

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal II