PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 199-pmk-08-2012 Tahun 2012 tentang PENERBITAN DAN PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DENGAN CARA BOOKBUILDING DI PASAR PERDANA DALAM NEGERI

PERMEN Nomor 199-pmk-08-2012 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. 2. Perusahaan Penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN. 3. Pihak adalah orang perseorangan atau warga negara INDONESIA maupun warga negara asing, atau perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi, dimanapun bertempat tinggal atau berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri. 4. Bookbuilding adalah kegiatan penjualan SBSN kepada Pihak melalui Agen Penjual, dimana Agen Penjual mengumpulkan pemesanan pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan. 5. Agen Penjual adalah Perusahaan Efek yang ditunjuk guna melaksanakan penjualan SBSN dengan cara Bookbuilding. 6. Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan SBSN untuk pertama kali. 7. Pemesanan Pembelian adalah pengajuan pemesanan pembelian SBSN oleh investor kepada Agen Penjual dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya. 8. Memorandum Informasi adalah informasi tertulis mengenai penawaran SBSN yang disampaikan kepada Pihak. 9. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA. 10. Akad adalah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 11. Aset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan/atau barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN. 12. Perusahaan Efek adalah perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek. 13. Panitia Pengadaan adalah panitia atau kelompok kerja unit layanan pengadaaan yang dibentuk untuk melaksanakan seleksi calon Agen Penjual dan/atau calon konsultan hukum. 14. Imbalan adalah pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil atau margin, atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan Akad penerbitan SBSN, yang diberikan kepada pemegang SBSN sampai dengan berakhirnya periode SBSN. 15. Hari Kerja adalah hari operasional sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank INDONESIA. 16. Setelmen adalah penyelesaian transaksi SBSN yang terdiri dari Setelmen dana dan Setelmen kepemilikan SBSN. 17. Harga Setelmen adalah nilai Setelmen yang harus dibayarkan oleh investor yang pemesanan pembeliannya telah mendapatkan penjatahan.

BAB III

KETENTUAN DAN SYARAT AGEN PENJUAL DAN KONSULTAN HUKUM

Pasal 7

Koreksi

(1) Agen Penjual paling kurang memiliki kriteria sebagai berikut: a. ijin usaha dari otoritas pasar modal INDONESIA untuk melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek; b. pengalaman dalam penerbitan sukuk dalam mata uang rupiah dan/atau memiliki anggota tim yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penjaminan pelaksana emisi sukuk; c. komitmen terhadap Pemerintah dalam pengembangan pasar SBSN; d. rencana kerja, strategi, dan metodologi penjualan SBSN; e. sistem informasi dan teknologi memadai untuk mendukung proses penerbitan SBSN; dan f. terdaftar sebagai Peserta Lelang SBSN. (2) Untuk dapat menjadi Agen Penjual, calon Agen Penjual harus: a. menyampaikan proposal dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan kepada Panitia Pengadaan; b. memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan; dan c. lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan.

Pasal 8

Agen Penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas antara lain: a. mengumumkan rencana penjualan SBSN kepada calon investor; b. melaksanakan penjualan SBSN; c. melakukan fungsi penjaminan emisi dalam penjualan SBSN sesuai dengan yang diperjanjikan; d. menyampaikan seluruh data penawaran penjualan SBSN, termasuk bookorder kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang; dan e. mengumumkan hasil ketetapan penjualan SBSN kepada Pihak yang Pemesanan Pembeliannya mendapatkan penjatahan.

Pasal 9

(1) Agen Penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan melalui proses seleksi oleh Panitia Pengadaan. (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. pengumuman; b. pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan; c. pemberian penjelasan (aanwijzing); d. pemasukan dokumen penawaran; e. pembukaan dokumen penawaran; f. evaluasi dokumen penawaran; g. pemilihan peserta pengadaaan jasa Agen Penjual untuk mengikuti tahap klarifikasi teknis (beauty contest); h. klarifikasi teknis (beauty contest); i. pemeringkatan hasil klarifikasi teknis (beauty contest); j. negosiasi fee; k. penetapan pemenang; l. pengumuman pemenang; m. masa sanggah; dan n. sanggahan banding (apabila diperlukan). (3) Negosiasi fee sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dilakukan kepada sejumlah calon Agen Penjual yang menduduki peringkat teratas berdasarkan urutan hasil pelaksanaan klarifikasi teknis (beauty contest) dan dimulai dari urutan pertama. (4) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam negosiasi fee dengan calon Agen Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan dilakukan negosiasi fee kepada calon Agen Penjual peringkat berikutnya sampai terjadi kesepakatan, dan seterusnya sampai dengan memenuhi jumlah Agen Penjual yang diperlukan.

Pasal 10

(1) Penunjukan Agen Penjual didasarkan pada penetapan pemenang seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf k. (2) Penunjukan Agen Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja. (3) Penunjukan Agen Penjual dan penandatanganan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Pasal 11

(1) Dalam hal Pemerintah telah menunjuk agen penjual untuk penerbitan SBSN pada tahun anggaran berjalan maka agen penjual yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat ditunjuk sebagai Agen Penjual. (2) Dalam rangka penunjukan Agen Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengirimkan request for proposal kepada seluruh agen penjual yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (3) Pengiriman request for proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan agar agen penjual menyampaikan penawaran fee dan indikasi harga atau yield SBSN. (4) Dalam rangka penunjukan Agen Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memilih satu atau beberapa agen penjual yang menyampaikan penawaran fee dan indikasi harga atau yield SBSN terbaik.

Pasal 12

Perjanjian kerja antara Pemerintah dengan Agen Penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) paling kurang memuat kewajiban Agen Penjual sebagai berikut: a. melakukan penjualan SBSN dengan tata cara penjualan SBSN sebagaimana diatur dalam Memorandum Informasi dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; b. melaporkan dan menyampaikan seluruh hasil penawaran dari calon pembeli SBSN, termasuk bookorder, kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang; c. memastikan pihak pembeli yang mendapatkan penjatahan memiliki kecukupan dana di bank dan/atau bank pembayar untuk pelaksanaan Setelmen dana ke rekening Pemerintah di Bank INDONESIA; d. menyetorkan seluruh dana hasil penjualan SBSN ke rekening kas negara; e. mengembalikan dana pihak ketiga yang tidak mendapatkan penjatahan; dan f. memastikan bahwa SBSN hasil penjatahan telah tercatat dalam rekening surat berharga pihak pembeli.

Pasal 13

(1) Dalam rangka penerbitan dan penjualan SBSN di Pasar Perdana dalam negeri dengan cara Bookbuilding, dapat dilakukan penunjukan konsultan hukum. (2) Penunjukan konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi. (3) Dalam hal Pemerintah telah menunjuk konsultan hukum untuk penerbitan SBSN pada tahun anggaran berjalan maka Pemerintah dapat menggunakan konsultan hukum yang telah ditunjuk untuk membantu penerbitan SBSN dengan cara Bookbuilding.

Pasal 14

(1) Kriteria dan persyaratan calon konsultan hukum paling sedikit memiliki: a. partner yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal pada otoritas di bidang pasar modal; b. pengalaman dalam penerbitan sukuk dalam mata uang rupiah dan/atau memiliki anggota tim yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam penyusunan dokumen hukum untuk penerbitan sukuk; dan c. komitmen terhadap Pemerintah dalam pengembangan pasar SBSN. (2) Untuk dapat menjadi konsultan hukum, calon konsultan hukum harus: a. menyampaikan proposal dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan kepada Panitia Pengadaan; b. memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan; dan c. lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan.

Pasal 15

(1) Konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan melalui proses seleksi oleh Panitia Pengadaan. (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. pengumuman; b. pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan; c. pemberian penjelasan (aanwijzing); d. pemasukan dokumen penawaran; e. pembukaan dokumen penawaran; f. evaluasi dokumen penawaran; g. pemilihan peserta pengadaaan jasa konsultan hukum untuk mengikuti tahap klarifikasi teknis (beauty contest); h. masa sanggah terhadap hasil evaluasi dokumen penawaran; i. klarifikasi teknis (beauty contest); j. pemeringkatan hasil klarifikasi teknis (beauty contest); k. negosiasi fee; l. penetapan pemenang; m. pengumuman pemenang; n. masa sanggah; dan o. sanggahan banding (apabila diperlukan). (3) Calon konsultan hukum yang mendapatkan peringkat pertama dari hasil klarifikasi teknis (beauty contest), akan mendapatkan kesempatan pertama untuk melakukan negosiasi fee. (4) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam negosiasi fee dengan calon konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan dilakukan negosiasi fee kepada calon konsultan hukum peringkat berikutnya sampai terjadi kesepakatan.

Pasal 16

(1) Penunjukan konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didasarkan pada penetapan pemenang seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf l. (2) Penunjukan konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja. (3) Penunjukan konsultan hukum dan penandatanganan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Peraturan Menteri Nomor 199-pmk-08-2012 Tahun 2012 tentang PENERBITAN DAN PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DENGAN CARA BOOKBUILDING DI PASAR PERDANA DALAM NEGERI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB VII

Pasal 30

BAB VIII

Pasal 31

Pasal 32