PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 198-pmk-07-2009 Tahun 2009 tentang ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

PERMEN Nomor 198-pmk-07-2009 Tahun 2009

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG. (2) Dana Insentif Daerah, yang selanjutnya disingkat DID, adalah Dana Penyesuaian dalam APBN Tahun Anggaran 2010 yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan mempertimbangkan kriteria tertentu untuk melaksanakan fungsi pendidikan. (3) Kriteria tertentu adalah kriteria yang ditetapkan sebagai dasar penentuan daerah penerima dan penghitungan besaran alokasi DID, meliputi daerah berprestasi yang memenuhi Kriteria Kinerja Keuangan dan Kriteria Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan, serta mempertimbangkan daerah yang memenuhi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. (4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (5) Kriteria Kinerja Keuangan adalah kriteria yang ditetapkan sebagai unsur penilaian terhadap kinerja dan upaya daerah, meliputi daerah yang mampu meningkatkan atau mempertahankan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, daerah yang menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD secara tepat waktu setiap tahunnya, daerah yang mencapai kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas rata-rata nasional, dan daerah yang memiliki Kemampuan Fiskal Daerah (KFD) di bawah rata- rata nasional, namun memiliki Indeks Pembangunan Manusia di atas rata-rata nasional. (6) Kriteria Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan adalah kriteria yang ditetapkan sebagai unsur penilaian terhadap kinerja dan upaya daerah, meliputi daerah yang mampu mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, daerah yang mampu mengurangi tingkat kemiskinan di atas rata-rata pengurangan tingkat kemiskinan nasional, daerah yang mampu mengurangi tingkat pengangguran di atas rata-rata pengurangan tingkat pengangguran nasional, dan daerah yang memiliki tingkat inflasi di bawah rata-rata tingkat inflasi nasional. (7) Pelaksanaan fungsi pendidikan adalah pengalokasian belanja fungsi pendidikan yang dianggarkan dalam APBD untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 8

Koreksi

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2009........ MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR SURAT PERNYATAAN Nomor: ............................................. Yang bertanda-tangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota*) …………………………. menyatakan telah mencantumkan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2010 dalam APBD dan /atau akan mencantumkan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2010 dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010 dan segera melaksanakan kegiatan setelah menerima transfer. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2010. Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Gubernur/Bupati/Walikota Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota*) ….. (cap dan tanda tangan) (materai Rp6000,-) Nama ........................................ *) Coret yang tidak perlu MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 198/PMK.07/2009 TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 (dalam Rupiah) NO. DAERAH JUMLAH 1 Provinsi Sumatera Utara 38.815.602.000,00 2 Provinsi Sumatera Barat 26.748.014.000,00 3 Provinsi Kepulauan Riau 20.718.151.000,00 4 Provinsi Jawa Barat 21.044.966.000,00 5 Provinsi Jawa Tengah 24.590.163.000,00 6 Provinsi Jawa Timur 26.509.541.000,00 7 Provinsi Kalimantan Tengah 28.137.721.000,00 8 Provinsi Kalimantan Selatan 20.725.047.000,00 9 Provinsi Sulawesi Utara 32.800.533.000,00 10 Kab. Aceh Besar 19.055.433.000,00 11 Kota Banda Aceh 23.616.395.000,00 12 Kab. Labuhan Batu 19.112.781.000,00 13 Kab. Simalungun 18.575.895.000,00 14 Kota Binjai 21.025.497.000,00 15 Kab. Agam 19.719.465.000,00 16 Kota Padang 18.802.358.000,00 17 Kab. Indragiri Hilir 20.297.949.000,00 18 Kota Pekanbaru 22.223.351.000,00 19 Kota Batam 26.859.874.000,00 20 Kab. Bungo 21.106.391.000,00 21 Kota Bandar Lampung 21.074.721.000,00 22 Kab. Bekasi 19.485.287.000,00 23 Kab. Sukabumi 18.710.744.000,00 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 198/PMK.07/2009 TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 Kota Bandung 18.409.382.000,00 25 Kota Bekasi 18.499.475.000,00 26 Kota Depok 23.034.186.000,00 27 Kota Sukabumi 20.832.800.000,00 28 Kota Cilegon 20.071.371.000,00 29 Kota Tangerang 30.937.388.000,00 30 Kab. Karanganyar 19.156.885.000,00 NO. DAERAH JUMLAH 31 Kota Surakarta 19.285.178.000,00 32 Kota Yogyakarta 18.805.513.000,00 33 Kab. Gresik 24.921.453.000,00 34 Kab. Jombang 19.224.254.000,00 35 Kab. Sidoarjo 22.867.801.000,00 36 Kab. Tuban 19.242.536.000,00 37 Kota Madiun 18.620.378.000,00 38 Kota Surabaya 20.082.152.000,00 39 Kota Batu 19.225.757.000,00 40 Kab. Malinau 19.312.825.000,00 41 Kab. Minahasa 20.200.367.000,00 42 Kab. Sangihe 23.125.759.000,00 43 Kota Bitung 21.170.032.000,00 44 Kota Kotamobagu 19.860.188.000,00 45 Kota Gorontalo 22.933.199.000,00 46 Kota Palu 20.738.295.000,00 47 Kota Makassar 26.010.976.000,00 48 Kota Kendari 24.245.897.000,00 49 Kab. Badung 24.190.475.000,00 50 Kota Denpasar 26.694.597.000,00 51 Kota Kupang 19.552.190.000,00 52 Kota Ternate 19.726.672.000,00 53 Kota Jayapura 25.796.404.000,00 54 Kota Sorong 23.918.425.000,00 Total Provinsi 240.089.738.000,00 Total Kabupaten/ Kota 960.358.951.000,00 Total Nasional 1.200.448.689.000,00 MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI

Peraturan Menteri Nomor 198-pmk-07-2009 Tahun 2009 tentang ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

BAB VI

Pasal 8