PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 198-pmk-06-2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaporan, Perubahan, dan Pemantauan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

PERMEN Nomor 198-pmk-06-2018 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau kapitalisasi modal untuk dijadikan sebagai modal Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA dan dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan. 2. Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA. 3. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA. 4. Direktur Jenderal adalah pimpinan unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan fungsinya meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara dipisahkan. 5. Dewan Direktur adalah Dewan Direktur LPEI sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA. 6. Direktur Eksekutif adalah Direktur Eksekutif LPEI sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Koreksi

(1) Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, memiliki kewenangan: a. meminta laporan penggunaan tambahan PMN dari Direktur Eksekutif; b. meminta tanggapan tertulis atas laporan penggunaan tambahan PMN dari Dewan Direktur; c. melakukan penelaahan atas laporan penggunaan tambahan PMN; d. meminta penyesuaian laporan penggunaan tambahan PMN dari Direktur Eksekutif e. melakukan pemantauan penggunaan tambahan PMN; dan f. memberikan persetujuan atau penolakan kepada Direktur Eksekutif atas usulan perubahan penggunaan tambahan PMN. (2) Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilimpahkan kepada Direktur Jenderal. (3) Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, memiliki kewenangan: a. meminta laporan penggunaan tambahan PMN dari Direktur Eksekutif; b. menerima usulan perubahan penggunaan tambahan PMN dari Direktur Eksekutif; c. memberikan tanggapan tertulis atas laporan penggunaan tambahan PMN; d. memberikan tanggapan tertulis atas usulan perubahan penggunaan tambahan PMN; dan e. memberikan rekomendasi atas usulan perubahan penggunaan tambahan PMN. (4) Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, memiliki kewenangan: a. menggunakan tambahan PMN; dan b. mengajukan usulan perubahan penggunaan tambahan PMN.

Pasal 7

(1) Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, memiliki tanggung jawab: a. menyampaikan tanggapan tertulis atas usulan perubahan penggunaan tambahan PMN; b. menandatangani laporan penggunaan tambahan PMN; dan c. melaksanakan tanggung jawab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, memiliki tanggung jawab: a. menyusun, menandatangani dan menyampaikan laporan penggunaan tambahan PMN secara berkala kepada Dewan Direktur dan Menteri; b. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab; c. mempertanggungjawabkan penggunaan tambahan PMN; d. menyusun kajian dan memberikan penjelasan atas rencana perubahan penggunaan tambahan PMN, dalam hal terdapat perubahan penggunaan tambahan PMN; e. menyampaikan penyesuaian laporan penggunaan tambahan PMN dalam hal perlu dilakukan penyesuaian; dan f. melaksanakan tanggung jawab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MEKANISME PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Direktur Eksekutif menyusun laporan penggunaan tambahan PMN yang memuat antara lain: a. tanggal efektif tambahan PMN diterima; b. jumlah tambahan PMN yang diterima, digunakan dan belum habis digunakan; c. rincian penggunaan tambahan PMN dan rencana penggunaan tambahan PMN yang belum habis digunakan; d. penjelasan atas sisa tambahan PMN yang belum digunakan; dan e. penjelasan atas perubahan penggunaan tambahan PMN, dalam hal terdapat perubahan penggunaan PMN. (2) Laporan penggunaan tambahan PMN harus didukung dengan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana yang membidangi keuangan. (3) Direktur Eksekutif menandatangani laporan penggunaan tambahan PMN untuk disampaikan kepada Menteri. (4) Laporan penggunaan tambahan PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Laporan penggunaan tambahan PMN disusun secara berkala setiap akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember. (2) Laporan penggunaan tambahan PMN disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal laporan. (3) Laporan penggunaan tambahan PMN disampaikan secara terpisah dengan laporan realisasi Rencana Kerja dan Anggaran triwulanan.

Pasal 10

Jika batas akhir penyampaian laporan penggunaan tambahan PMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur, laporan penggunaan tambahan PMN disampaikan pada hari kerja pertama berikutnya.

Pasal 11

Dalam hal LPEI memperoleh tambahan PMN lebih dari satu kali, laporan penggunaan tambahan PMN dibuat secara terpisah untuk masing-masing penambahan PMN.

Pasal 12

Kepatuhan terhadap ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja utama serta sebagai bahan evaluasi kinerja Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur LPEI.

BAB V

MEKANISME PERUBAHAN PENGGUNAAN TAMBAHAN PMN

Pasal 13

Koreksi

(1) Direktur Eksekutif mengajukan usulan perubahan penggunaan tambahan PMN kepada Menteri. (2) Usulan perubahan penggunaan tambahan PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai rekomendasi tertulis dari Dewan Direktur. (3) Direktur Jenderal berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) melakukan penelaahan dan/atau pembahasan atas usulan perubahan penggunaan tambahan PMN. (4) Hasil penelaahan dan/atau pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan kepada Menteri. (5) Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan penggunaan tambahan PMN.

Pasal 14

(1) Usulan perubahan penggunaan tambahan PMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dalam hal terdapat kondisi yang berbeda dengan kajian bersama dalam rangka penetapan PERATURAN PEMERINTAH tentang penambahan PMN, antara lain sebagai berikut: a. perubahan peraturan dan/atau kebijakan pemerintah; b. permasalahan hukum atau kondisi di luar kendali LPEI; atau c. terdapat sisa tambahan PMN sebagai hasil efisiensi penggunaan tambahan PMN. (2) Perubahan penggunaan tambahan PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang: a. tidak bertentangan dengan tujuan penambahan PMN yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH mengenai penambahan PMN ke dalam modal negara pada LPEI; dan b. memberikan manfaat yang paling sedikit sama atau lebih baik dengan kajian bersama dalam rangka penetapan PERATURAN PEMERINTAH mengenai tambahan PMN.

Pasal 15

(1) Usulan perubahan penggunaan tambahan PMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disertai kajian yang disusun oleh Direktur Eksekutif. (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pertimbangan perubahan penggunaan tambahan PMN; b. penjelasan kegiatan pembiayaan, asuransi, dan penjaminan yang akan dilaksanakan yang bersumber dari perubahan penggunaan tambahan PMN; c. tujuan dan manfaat perubahan penggunaan tambahan PMN; d. rincian perubahan penggunaan tambahan PMN; dan e. perbandingan proyeksi keuangan antara usulan penggunaan tambahan PMN awal dengan rencana perubahan penggunaan tambahan PMN. (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan reviu dari badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

Peraturan Menteri Nomor 198-pmk-06-2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaporan, Perubahan, dan Pemantauan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21