Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
(1) Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
(2) Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 1994.