Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Subsidi Listrik adalah Belanja Negara yang dialokasikan oleh Pemerintah dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan sebagai bantuan kepada konsumen agar dapat menikmati listrik dari PT PLN (Persero) dengan tarif yang terjangkau.
2. Kebutuhan Pendapatan adalah batas pendapatan yang dibutuhkan oleh PT PLN (Persero) untuk membiayai kegiatan sehubungan dengan penyediaan tenaga listrik sesuai peraturan perundang-undangan, yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan Subsidi Listrik.
3. Kebutuhan Pendapatan Operasi adalah batas pendapatan kegiatan operasi yang dibutuhkan berdasarkan kompensasi atas biaya-biaya operasi yang menjadi beban PT PLN (Persero) dalam rangka penyediaan tenaga listrik sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Kebutuhan Pendapatan Investasi adalah batas pendapatan kegiatan investasi yang dibutuhkan berdasarkan kompensasi atas biaya-biaya investasi termasuk margin untuk PT PLN (Persero) dalam rangka penyediaan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Parameter Terkendali adalah faktor-faktor dan biaya- biaya yang digunakan untuk menghitung Kebutuhan Pendapatan Operasi yang menurut sifatnya berada di dalam kendali PT PLN (Persero).
6. Parameter Tidak Terkendali adalah faktor-faktor yang digunakan untuk menghitung Kebutuhan Pendapatan Operasi yang menurut sifatnya berada di luar kendali PT PLN (Persero).
7. Golongan Tarif adalah golongan tarif sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tarif tenaga listrik.
8. Biaya Pembangkitan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) untuk melaksanakan kegiatan memproduksi tenaga listrik.
9. Biaya Transmisi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) untuk melaksanakan kegiatan penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
10. Biaya Distribusi dan Penjualan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) untuk melaksanakan kegiatan penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
11. Biaya Fungsional Perusahaan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) yang tidak dapat digolongkan ke dalam Biaya Pembangkitan, Biaya Transmisi dan Biaya Distribusi dan Penjualan.
12. Susut Jaringan adalah selisih energi (kWh) antara energi yang diterima di sisi penyaluran dengan energi yang terjual ke konsumen setelah dikurangi dengan energi
yang digunakan untuk keperluan sendiri di penyaluran dan pendistribusian energi listrik.
13. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelola anggaran belanja Subsidi Listrik yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
14. Daftar Isian Pelaksana Anggaran Bendahara Umum Negara, selanjutnya disingkat DIPA BUN, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN.
15. Rekening Dana Cadangan Belanja Subsidi/Public Service Obigation (PSO), selanjutnya disebut Rekening Cadangan Subsidi, adalah rekening milik Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang digunakan untuk menyimpan dana cadangan.
16. Tim Lintas Kementerian adalah tim adhoc yang dibentuk oleh Menteri Keuangan yang terdiri dari unsur 3 (tiga) Kementerian, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang bertugas membantu Menteri Keuangan dalam pengalokasian Subsidi Listrik.
(1) Subsidi Listrik diberikan kepada pelanggan dengan Golongan Tarif yang tarif tenaga listrik rata-ratanya lebih rendah dari Kebutuhan Pendapatan pada tegangan di Golongan Tarif tersebut.
(2) Subsidi Listrik tidak diberikan kepada:
a. pelanggan sebagaimana pada ayat (1) yang sudah menerapkan mekanisme penyesuaian tarif sesuai peraturan perundang-perundangan; atau
b. pelanggan yang tidak dikenakan tarif tenaga listrik dari PT PLN (Persero).
(3) Pemberian Subsidi Listrik kepada pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan melalui PT PLN (Persero) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dihitung dengan formula sebagai berikut:
S = – ((TTL x V)– KP) Keterangan:
S = Subsidi Listrik (Rp) TTL = Tarif Tenaga Listrik Rata-Rata (Rp/kWh) dari masing-masing Golongan Tarif V = Volume penjualan tenaga listrik (kWh) untuk setiap Golongan Tarif.
KP = Kebutuhan Pendapatan (Rp)
Kebutuhan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
a. Kebutuhan Pendapatan Operasi; dan
b. Kebutuhan Pendapatan Investasi.
Paragraf Kesatu Kebutuhan Pendapatan Operasi
Pasal 5
(1) Kebutuhan Pendapatan Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
a. Biaya Pembangkitan;
b. Biaya Transmisi;
c. Biaya Distribusi dan Penjualan; dan
d. Biaya Fungsional Perusahaan.
(2) Kebutuhan Pendapatan Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya penyusutan.
Pasal 6
(1) Biaya Pembangkitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
a. biaya bahan bakar;
b. biaya pembelian tenaga listrik;
c. biaya sewa pembangkit tenaga listrik; dan
d. biaya pendukung pembangkitan.
(2) Biaya bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya pembelian bahan bakar yang terkait langsung untuk pembangkitan listrik.
(3) Biaya pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya pembelian tenaga listrik dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik pelanggan PT PLN (Persero).
(4) Biaya sewa pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya sewa pembangkit dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik pelanggan PT PLN (Persero).
(5) Biaya pendukung pembangkitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan biaya yang terkait langsung dengan kegiatan pembangkitan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang meliputi:
a. biaya pelumas;
b. biaya kepegawaian;
c. biaya jasa borongan;
d. biaya pemakaian material;
e. biaya honorarium;
f. biaya perjalanan dinas;
g. biaya asuransi;
h. biaya teknologi informasi;
i. biaya sewa aset bukan pembangkit;
j. biaya pos, telepon, dan telegram; dan
k. biaya administrasi pembangkitan lainnya.
Pasal 7
Biaya Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf b merupakan biaya yang terkait langsung dengan kegiatan transmisi, yang meliputi:
a. biaya kepegawaian;
b. biaya komponen E pembelian listrik pembangkit listrik swasta;
c. biaya jasa borongan;
d. biaya pemakaian material;
e. biaya honorarium;
f. biaya perjalanan dinas;
g. biaya asuransi;
h. biaya teknologi informasi;
i. biaya sewa aset;
j. biaya pos, telepon, dan telegram; dan
k. biaya administrasi transmisi lainnya.
Pasal 8
Biaya Distribusi dan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf c merupakan biaya yang terkait langsung dengan kegiatan distribusi dan penjualan yang meliputi:
a. biaya kepegawaian;
b. biaya jasa borongan;
c. biaya pemakaian material;
d. biaya honorarium;
e. biaya perjalanan dinas;
f. biaya baca meter;
g. biaya pengelolaan pelanggan;
h. biaya penagihan rekening;
i. biaya penertiban pemakaian tenaga listrik;
j. biaya asuransi;
k. biaya teknologi informasi;
l. biaya sewa aset;
m. biaya pos, telepon dan telegram; dan
n. biaya administrasi distribusi, dan penjualan lainnya.
Pasal 9
Biaya Fungsional Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5
ayat (1) huruf d merupakan biaya yang terkait langsung dengan kegiatan fungsional perusahaan yang meliputi:
a. biaya kepegawaian;
b. biaya jasa borongan;
c. biaya pemakaian material;
d. biaya honorarium;
e. biaya perjalanan dinas;
f. biaya asuransi;
g. biaya teknologi informasi;
h. biaya sewa aset;
i. biaya bunga pinjaman Kredit Modal Kerja;
j. biaya Lindung Nilai (Hedging);
k. biaya CSU (Customer Service Unit);
l. biaya pajak badan; dan
m. biaya administrasi fungsional perusahaan lainnya.
Pasal 10
Penghitungan atas Kebutuhan Pendapatan Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) mempertimbangkan:
a. Parameter Terkendali; dan
b. Parameter Tidak Terkendali.
Pasal 11
(1) Parameter Terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dikelompokkan menjadi:
a. Parameter Terkendali yang berupa biaya; dan
b. Parameter Terkendali yang berupa faktor.
(2) Parameter Terkendali yang berupa biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. Biaya Transmisi;
b. Biaya Distribusi dan Penjualan;
c. Biaya Fungsional Perusahaan; dan
d. biaya pendukung pembangkitan.
(3) Parameter Terkendali yang berupa faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. tara kalor (heat rate) menjadi listrik untuk masing- masing jenis bahan bakar;
b. Susut Jaringan;
c. pemakaian sendiri pembangkit; dan
d. faktor penghematan.
(4) Tara kalor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kadar perubahan energi dari masing-masing bahan bakar dari pembangkit thermal.
(5) Susut Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Susut Jaringan yang ditetapkan dalam APBN yang dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Pemakaian sendiri pembangkit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan penggunaan energi oleh pembangkit dan/atau aset lainnya yang dimiliki oleh PT PLN (Persero) yang dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Faktor penghematan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf d merupakan penyesuaian atas perubahan biaya riil dengan nilai yang diharapkan atas perbaikan produktivitas tahunan atas aset dan pegawai.
Pasal 12
(1) Nilai dari masing-masing Parameter Terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat
(3), berlaku untuk periode 3 (tiga) tahun.
(2) Nilai dari masing-masing parameter Terkendali yang berupa biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disesuaikan secara tahunan pada tahun kedua dan tahun ketiga dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a. faktor nilai tukar;
b. faktor inflasi;
c. faktor pertumbuhan; dan
d. faktor penghematan.
(3) Faktor nilai tukar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan perbandingan antara nilai tukar (Rp/USD) dalam penyusunan APBN dan/atau APBN- Perubahan tahun berjalan dengan nilai tukar (Rp/USD) dalam penyusunan APBN dan/atau APBN-Perubahan tahun sebelumnya.
(4) Faktor nilai tukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberlakukan untuk biaya yang menggunakan valuta asing.
(5) Faktor inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan nilai inflasi dalam APBN dan/atau APBN- Perubahan tahun anggaran berjalan.
(6) Faktor pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c merupakan faktor pertumbuhan sistem ketenagalistrikan tertentu yang terdapat dalam fungsi operasi.
(7) Faktor penghematan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf d, merupakan Faktor Penghematan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (7).
Pasal 13
(1) Nilai dari masing-masing Parameter Terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(1),
merupakan target yang ditetapkan oleh Tim Lintas Kementerian.
(2) Dalam rangka pelaksanaan Public Service Obigation (PSO) penyaluran listrik selama tahun berjalan, PT PLN (Persero) dapat menghasilkan realisasi nilai Parameter Terkendali yang berbeda dari target sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal realisasi nilai Parameter Terkendali lebih rendah dari target, selisih nilai dimaksud menjadi menjadi manfaat bagi PT PLN (Persero).
(4) Dalam hal realisasi nilai Parameter Terkendali lebih tinggi dari target, selisih nilai dimaksud menjadi menjadi beban bagi PT PLN (Persero).
(5) Dalam hal selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencapai nilai akumulasi sebesar 10% (sepuluh persen) dari Kebutuhan Pendapatan, Tim Lintas Kementerian dapat melakukan reviu untuk perubahan Parameter Terkendali.
(6) Dalam hal selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan terganggunya keberlangsungan PT PLN (Persero), PT PLN (Persero) dapat mengajukan usulan perubahan Parameter Terkendali kepada Tim Lintas Kementerian.
(7) Terhadap perubahan Parameter Terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dibahas oleh Tim Lintas Kementerian dan hasilnya ditetapkan untuk digunakan dalam penghitungan subsidi dalam APBN- Perubahan dan/atau APBN Tahun Anggaran berikutnya.
Pasal 14
Pasal 15
Nilai dari masing-masing faktor Parameter Tidak Terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), berlaku untuk periode 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan penyesuaian nilai setiap 3 (tiga) bulan.
Pasal 16
(1) Nilai dari masing-masing faktor Parameter Tidak Terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(1), merupakan target yang ditetapkan oleh Tim Lintas Kementerian.
(2) Dalam rangka pelaksanaan Public Service Obigation (PSO) penyaluran listrik selama tahun berjalan, PT PLN (Persero) dapat menghasilkan nilai realisasi Parameter Tidak Terkendali yang berbeda dengan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Selisih antara target yang ditetapkan Tim Lintas Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan realisasi nilai Parameter Tidak Terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat digunakan dalam pengajuan tagihan koreksi atas pembayaran bulanan Subsidi Listrik.
Paragraf Kedua Kebutuhan Pendapatan untuk Investasi
Pasal 17
(1) Kebutuhan Pendapatan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
a. biaya untuk memenuhi kewajiban pembiayaan; dan
b. biaya untuk menambah kapasitas usaha dan menjaga kinerja aset.
(9) Penghitungan atas biaya untuk memenuhi kewajiban pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada:
a. angka perencanaan atas pembayaran cicilan pokok pinjaman investasi yang akan jatuh tempo pada tahun berjalan;
b. angka perencanaan atas pembayaran biaya bunga dari pinjaman investasi;
e. angka perencanaan atas pembayaran biaya pinjaman yang dipersyaratkan oleh pemberi pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
(10) Angka perencanaan atas pembayaran biaya pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c tidak termasuk biaya-biaya yang diakibatkan kelalaian PT PLN (Persero).
(11) Penghitungan atas biaya untuk menambah kapasitas usaha dan menjaga kinerja aset sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b didasarkan pada angka perencanaan kebutuhan investasi tahun berjalan dengan memperhatikan pelaksanaan kewajiban PT PLN (Persero) terhadap pemberi pinjaman.
Pasal 18
Tata cara penghitungan Kebutuhan Pendapatan Operasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dihitung dengan formula sebagai berikut:
S = – ((TTL x V)– KP) Keterangan:
S = Subsidi Listrik (Rp) TTL = Tarif Tenaga Listrik Rata-Rata (Rp/kWh) dari masing-masing Golongan Tarif V = Volume penjualan tenaga listrik (kWh) untuk setiap Golongan Tarif.
KP = Kebutuhan Pendapatan (Rp)
Kebutuhan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
a. Kebutuhan Pendapatan Operasi; dan
b. Kebutuhan Pendapatan Investasi.
Paragraf Kesatu Kebutuhan Pendapatan Operasi
(1) Kebutuhan Pendapatan Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
a. Biaya Pembangkitan;
b. Biaya Transmisi;
c. Biaya Distribusi dan Penjualan; dan
d. Biaya Fungsional Perusahaan.
(2) Kebutuhan Pendapatan Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya penyusutan.
Pasal 6
(1) Biaya Pembangkitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
a. biaya bahan bakar;
b. biaya pembelian tenaga listrik;
c. biaya sewa pembangkit tenaga listrik; dan
d. biaya pendukung pembangkitan.
(2) Biaya bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya pembelian bahan bakar yang terkait langsung untuk pembangkitan listrik.
(3) Biaya pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya pembelian tenaga listrik dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik pelanggan PT PLN (Persero).
(4) Biaya sewa pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya sewa pembangkit dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik pelanggan PT PLN (Persero).
(5) Biaya pendukung pembangkitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan biaya yang terkait langsung dengan kegiatan pembangkitan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang meliputi:
a. biaya pelumas;
b. biaya kepegawaian;
c. biaya jasa borongan;
d. biaya pemakaian material;
e. biaya honorarium;
f. biaya perjalanan dinas;
g. biaya asuransi;
h. biaya teknologi informasi;
i. biaya sewa aset bukan pembangkit;
j. biaya pos, telepon, dan telegram; dan
k. biaya administrasi pembangkitan lainnya.
Pasal 7
Biaya Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf b merupakan biaya yang terkait langsung dengan kegiatan transmisi, yang meliputi:
a. biaya kepegawaian;
b. biaya komponen E pembelian listrik pembangkit listrik swasta;
c. biaya jasa borongan;
d. biaya pemakaian material;
e. biaya honorarium;
f. biaya perjalanan dinas;
g. biaya asuransi;
h. biaya teknologi informasi;
i. biaya sewa aset;
j. biaya pos, telepon, dan telegram; dan
k. biaya administrasi transmisi lainnya.
Pasal 8
Biaya Distribusi dan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf c merupakan biaya yang terkait langsung dengan kegiatan distribusi dan penjualan yang meliputi:
a. biaya kepegawaian;
b. biaya jasa borongan;
c. biaya pemakaian material;
d. biaya honorarium;
e. biaya perjalanan dinas;
f. biaya baca meter;
g. biaya pengelolaan pelanggan;
h. biaya penagihan rekening;
i. biaya penertiban pemakaian tenaga listrik;
j. biaya asuransi;
k. biaya teknologi informasi;
l. biaya sewa aset;
m. biaya pos, telepon dan telegram; dan
n. biaya administrasi distribusi, dan penjualan lainnya.
Pasal 9
Biaya Fungsional Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5
ayat (1) huruf d merupakan biaya yang terkait langsung dengan kegiatan fungsional perusahaan yang meliputi:
a. biaya kepegawaian;
b. biaya jasa borongan;
c. biaya pemakaian material;
d. biaya honorarium;
e. biaya perjalanan dinas;
f. biaya asuransi;
g. biaya teknologi informasi;
h. biaya sewa aset;
i. biaya bunga pinjaman Kredit Modal Kerja;
j. biaya Lindung Nilai (Hedging);
k. biaya CSU (Customer Service Unit);
l. biaya pajak badan; dan
m. biaya administrasi fungsional perusahaan lainnya.
Pasal 10
Penghitungan atas Kebutuhan Pendapatan Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) mempertimbangkan:
a. Parameter Terkendali; dan
b. Parameter Tidak Terkendali.
Pasal 11
(1) Parameter Terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dikelompokkan menjadi:
a. Parameter Terkendali yang berupa biaya; dan
b. Parameter Terkendali yang berupa faktor.
(2) Parameter Terkendali yang berupa biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. Biaya Transmisi;
b. Biaya Distribusi dan Penjualan;
c. Biaya Fungsional Perusahaan; dan
d. biaya pendukung pembangkitan.
(3) Parameter Terkendali yang berupa faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. tara kalor (heat rate) menjadi listrik untuk masing- masing jenis bahan bakar;
b. Susut Jaringan;
c. pemakaian sendiri pembangkit; dan
d. faktor penghematan.
(4) Tara kalor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kadar perubahan energi dari masing-masing bahan bakar dari pembangkit thermal.
(5) Susut Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Susut Jaringan yang ditetapkan dalam APBN yang dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Pemakaian sendiri pembangkit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan penggunaan energi oleh pembangkit dan/atau aset lainnya yang dimiliki oleh PT PLN (Persero) yang dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Faktor penghematan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf d merupakan penyesuaian atas perubahan biaya riil dengan nilai yang diharapkan atas perbaikan produktivitas tahunan atas aset dan pegawai.
Pasal 12
(1) Nilai dari masing-masing Parameter Terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat
(3), berlaku untuk periode 3 (tiga) tahun.
(2) Nilai dari masing-masing parameter Terkendali yang berupa biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disesuaikan secara tahunan pada tahun kedua dan tahun ketiga dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a. faktor nilai tukar;
b. faktor inflasi;
c. faktor pertumbuhan; dan
d. faktor penghematan.
(3) Faktor nilai tukar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan perbandingan antara nilai tukar (Rp/USD) dalam penyusunan APBN dan/atau APBN- Perubahan tahun berjalan dengan nilai tukar (Rp/USD) dalam penyusunan APBN dan/atau APBN-Perubahan tahun sebelumnya.
(4) Faktor nilai tukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberlakukan untuk biaya yang menggunakan valuta asing.
(5) Faktor inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan nilai inflasi dalam APBN dan/atau APBN- Perubahan tahun anggaran berjalan.
(6) Faktor pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c merupakan faktor pertumbuhan sistem ketenagalistrikan tertentu yang terdapat dalam fungsi operasi.
(7) Faktor penghematan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf d, merupakan Faktor Penghematan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (7).
Pasal 13
(1) Nilai dari masing-masing Parameter Terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(1),
merupakan target yang ditetapkan oleh Tim Lintas Kementerian.
(2) Dalam rangka pelaksanaan Public Service Obigation (PSO) penyaluran listrik selama tahun berjalan, PT PLN (Persero) dapat menghasilkan realisasi nilai Parameter Terkendali yang berbeda dari target sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal realisasi nilai Parameter Terkendali lebih rendah dari target, selisih nilai dimaksud menjadi menjadi manfaat bagi PT PLN (Persero).
(4) Dalam hal realisasi nilai Parameter Terkendali lebih tinggi dari target, selisih nilai dimaksud menjadi menjadi beban bagi PT PLN (Persero).
(5) Dalam hal selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencapai nilai akumulasi sebesar 10% (sepuluh persen) dari Kebutuhan Pendapatan, Tim Lintas Kementerian dapat melakukan reviu untuk perubahan Parameter Terkendali.
(6) Dalam hal selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan terganggunya keberlangsungan PT PLN (Persero), PT PLN (Persero) dapat mengajukan usulan perubahan Parameter Terkendali kepada Tim Lintas Kementerian.
(7) Terhadap perubahan Parameter Terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dibahas oleh Tim Lintas Kementerian dan hasilnya ditetapkan untuk digunakan dalam penghitungan subsidi dalam APBN- Perubahan dan/atau APBN Tahun Anggaran berikutnya.
Pasal 14
Pasal 15
Nilai dari masing-masing faktor Parameter Tidak Terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), berlaku untuk periode 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan penyesuaian nilai setiap 3 (tiga) bulan.
Pasal 16
(1) Nilai dari masing-masing faktor Parameter Tidak Terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(1), merupakan target yang ditetapkan oleh Tim Lintas Kementerian.
(2) Dalam rangka pelaksanaan Public Service Obigation (PSO) penyaluran listrik selama tahun berjalan, PT PLN (Persero) dapat menghasilkan nilai realisasi Parameter Tidak Terkendali yang berbeda dengan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Selisih antara target yang ditetapkan Tim Lintas Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan realisasi nilai Parameter Tidak Terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat digunakan dalam pengajuan tagihan koreksi atas pembayaran bulanan Subsidi Listrik.
Paragraf Kedua Kebutuhan Pendapatan untuk Investasi
Pasal 17
(1) Kebutuhan Pendapatan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
a. biaya untuk memenuhi kewajiban pembiayaan; dan
b. biaya untuk menambah kapasitas usaha dan menjaga kinerja aset.
(9) Penghitungan atas biaya untuk memenuhi kewajiban pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada:
a. angka perencanaan atas pembayaran cicilan pokok pinjaman investasi yang akan jatuh tempo pada tahun berjalan;
b. angka perencanaan atas pembayaran biaya bunga dari pinjaman investasi;
e. angka perencanaan atas pembayaran biaya pinjaman yang dipersyaratkan oleh pemberi pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
(10) Angka perencanaan atas pembayaran biaya pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c tidak termasuk biaya-biaya yang diakibatkan kelalaian PT PLN (Persero).
(11) Penghitungan atas biaya untuk menambah kapasitas usaha dan menjaga kinerja aset sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b didasarkan pada angka perencanaan kebutuhan investasi tahun berjalan dengan memperhatikan pelaksanaan kewajiban PT PLN (Persero) terhadap pemberi pinjaman.
Pasal 18
Tata cara penghitungan Kebutuhan Pendapatan Operasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Dalam rangka pengalokasian Subsidi Listrik dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan, Direksi PT PLN (Persero) mengajukan usulan alokasi Subsidi Listrik dengan menggunakan perhitungan Subsidi Listrik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
(2) Direksi PT PLN (Persero) menyampaikan usulan alokasi Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:
a. Menteri Keuangan;
b. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
c. Menteri Badan Usaha Milik Negara.
(3) Berdasarkan usulan alokasi Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan kewenangannya menyampaikan kebutuhan Subsidi Listrik kepada Menteri Keuangan.
Pasal 20
(1) Usulan alokasi Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan kebutuhan Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(3) dikoordinasikan dan dibahas dalam Tim Lintas Kementerian.
(2) Hasil pembahasan alokasi Subsidi Listrik dan kebutuhan Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Lintas Kementerian kepada Menteri Keuangan.
(3) Menteri Keuangan
c.q.
Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan alokasi Subsidi Listrik kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara
c.q. Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata.
Pasal 21
Tata cara perencanaan dan penetapan alokasi Subsidi Listrik dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara MENETAPKAN pejabat eselon II terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran selaku KPA BUN.
(2) KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menerbitkan keputusan untuk menunjuk:
a. pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/ pembuat komitmen, yang selanjutnya disebut PPK;
b. pejabat yang diberi wewenang untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar; dan
d. Bendahara Pengeluaran apabila diperlukan.
(3) Salinan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja.
Pasal 23
(1) Dana Subsidi Listrik dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan.
(2) Berdasarkan alokasi dana Subsidi Listrik dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan DIPA BUN untuk belanja Subsidi Listrik yang penyusunan dan pengesahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3) DIPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) merupakan pagu tertinggi yang tidak dapat dilampaui dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan pembayaran Subsidi Listrik kepada PT PLN (Persero).
(4) Dalam hal pagu DIPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperkirakan tidak mencukupi atau melampaui kebutuhan Subsidi Listrik dalam tahun anggaran berjalan, dapat dilakukan revisi DIPA BUN setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
Pasal 24
Pasal 25
(1) Berdasarkan permintaan pembayaran Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), KPA BUN melakukan penelitian dan verifikasi atas data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(2).
(2) Dalam rangka penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN dapat meminta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan penghitungan Subsidi Listrik kepada PT PLN (Persero) dan/atau instansi terkait lainnya.
(3) Dalam melakukan penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN dapat membentuk tim verifikasi.
(4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi, yang ditandatangani PPK dan Direksi PT PLN (Persero) selaku pihak yang diverifikasi.
Pasal 26
(1) Jumlah Subsidi Listrik berdasarkan penghitungan Kebutuhan Pendapatan Operasi yang dapat dibayar kepada PT PLN (Persero) untuk setiap bulannya sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari hasil penghitungan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
(2) Jumlah Subsidi Listrik berdasarkan penghitungan Kebutuhan Pendapatan Investasi yang dapat dibayar kepada PT PLN (Persero) untuk setiap bulannya pada triwulan pertama sebesar 55% (lima puluh lima persen), pada triwulan kedua sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan pada triwulan ketiga dan keempat sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari hasil
penghitungan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
Pasal 27
Tata cara pencairan dana Subsidi Listrik dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberian Subsidi Listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 28
Pasal 29
(1) Sisa anggaran Subsidi Listrik yang belum dapat dibayarkan sampai dengan akhir Desember tahun berjalan sebagai akibat dari belum dapat dilakukannya verifikasi atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dapat ditempatkan pada Rekening Dana Cadangan Subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penempatan dana pada Rekening Cadangan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), paling tinggi sebesar sisa pagu DIPA BUN untuk belanja Subsidi Listrik.
(3) Pencairan dana pada Rekening Cadangan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 30
(1) Dalam hal jumlah Subsidi Listrik hasil penelitian dan verifikasi lebih kecil dari dana yang tersedia pada Rekening Cadangan Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dana yang tersisa pada Rekening Cadangan Subsidi segera disetorkan ke Kas Negara.
(2) Dalam hal jumlah subsidi hasil penelitian dan verifikasi lebih besar dari dana yang tersedia dalam Rekening Cadangan Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, jumlah yang dapat dimintakan pencairannya sebesar jumlah dana pada Rekening Cadangan Subsidi.
Pasal 31
Pembayaran Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 28 bersifat sementara.
Pasal 32
(1) Pembayaran dana Subsidi Listrik diperiksa oleh pemeriksa yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan.
(3) Besarnya Subsidi Listrik dalam 1 (satu) tahun anggaran secara final berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 33
(1) Dalam hal terdapat selisih kurang pembayaran Subsidi Listrik antara yang telah dibayar kepada PT PLN (Persero) dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, kekurangan pembayaran tersebut akan dibayarkan kepada PT PLN (Persero) setelah dianggarkan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan.
(2) Dalam hal dana kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dianggarkan pada tahun berjalan, dana tersebut dapat diusulkan untuk dianggarkan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan tahun anggaran berikutnya.
(3) Dalam hal terdapat selisih lebih pembayaran Subsidi Listrik antara yang telah dibayar kepada PT PLN (Persero) dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, kelebihan pembayaran tersebut harus segera disetor ke Kas Negara oleh PT PLN (Persero) menggunakan Kode Akun 423913 (Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Tahun Anggaran yang Lalu).
(1) Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara MENETAPKAN pejabat eselon II terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran selaku KPA BUN.
(2) KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menerbitkan keputusan untuk menunjuk:
a. pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/ pembuat komitmen, yang selanjutnya disebut PPK;
b. pejabat yang diberi wewenang untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar; dan
d. Bendahara Pengeluaran apabila diperlukan.
(3) Salinan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja.
(1) Dana Subsidi Listrik dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan.
(2) Berdasarkan alokasi dana Subsidi Listrik dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan DIPA BUN untuk belanja Subsidi Listrik yang penyusunan dan pengesahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3) DIPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) merupakan pagu tertinggi yang tidak dapat dilampaui dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan pembayaran Subsidi Listrik kepada PT PLN (Persero).
(4) Dalam hal pagu DIPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperkirakan tidak mencukupi atau melampaui kebutuhan Subsidi Listrik dalam tahun anggaran berjalan, dapat dilakukan revisi DIPA BUN setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
(1) Direksi PT PLN (Persero) mengajukan permintaan pembayaran Subsidi Listrik setiap bulan kepada KPA BUN yang dapat disampaikan pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
(2) Permintaan pembayaran Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan data pendukung secara lengkap, yang terdiri atas:
a. data realisasi penjualan tenaga listrik yang memuat antara lain data realisasi penjualan per Golongan Tarif pada saat periode penagihan;
b. data Kebutuhan Pendapatan per tegangan (Rp/kWh) di masing-masing Golongan Tarif pada periode penagihan; dan
c. perhitungan jumlah Subsidi Listrik berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
(3) Data Kebutuhan Pendapatan per tegangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi Kebutuhan Pendapatan Operasi per tegangan (Rp/kWh) dan Kebutuhan Pendapatan Investasi per tegangan (Rp/kWh) di masing-masing Golongan Tarif pada periode penagihan.
(4) Data Kebutuhan Pendapatan per tegangan (Rp/kWh) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan formula pengalokasian Kebutuhan Pendapatan per tegangan dari Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.
(5) Data Kebutuhan Pendapatan Operasi dan Kebutuhan Pendapatan Investasi per tegangan (Rp/kWh) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) yang dihitung dengan pengalokasian perhitungan Kebutuhan Pendapatan merupakan:
a. data yang digunakan dalam penetapan jumlah Subsidi Listrik dalam APBN dan/atau APBN- Perubahan; atau
b. data berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh instansi yang berwenang melakukan audit sesuai peraturan perundang-undangan.
(6) Data Kebutuhan Pendapatan Operasi dan Kebutuhan Pendapatan Investasi (Rp/kWh) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan dalam pembayaran Subsidi Listrik merupakan data Kebutuhan Pendapatan Operasi dan Kebutuhan Pendapatan Investasi (Rp/kWh) yang paling akhir diterbitkan.
(7) Kebenaran data dan kelengkapan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) merupakan tanggung jawab PT PLN (Persero) yang dinyatakan dalam permintaan pembayaran Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(1) Berdasarkan permintaan pembayaran Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), KPA BUN melakukan penelitian dan verifikasi atas data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(2).
(2) Dalam rangka penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN dapat meminta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan penghitungan Subsidi Listrik kepada PT PLN (Persero) dan/atau instansi terkait lainnya.
(3) Dalam melakukan penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN dapat membentuk tim verifikasi.
(4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi, yang ditandatangani PPK dan Direksi PT PLN (Persero) selaku pihak yang diverifikasi.
Pasal 26
(1) Jumlah Subsidi Listrik berdasarkan penghitungan Kebutuhan Pendapatan Operasi yang dapat dibayar kepada PT PLN (Persero) untuk setiap bulannya sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari hasil penghitungan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
(2) Jumlah Subsidi Listrik berdasarkan penghitungan Kebutuhan Pendapatan Investasi yang dapat dibayar kepada PT PLN (Persero) untuk setiap bulannya pada triwulan pertama sebesar 55% (lima puluh lima persen), pada triwulan kedua sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan pada triwulan ketiga dan keempat sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari hasil
penghitungan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
Pasal 27
Tata cara pencairan dana Subsidi Listrik dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberian Subsidi Listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB Kelima
Koreksi Pembayaran, Rekening Dana Cadangan Subsidi, dan Pemeriksaan
(1) Terhadap pembayaran bulanan Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, PT PLN (Persero) dapat mengajukan koreksi setiap akhir triwulan.
(2) Untuk mengajukan tagihan koreksi atas pembayaran bulanan Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), PT PLN (Persero) menyampaikan surat permintaan koreksi kepada KPA BUN, yang dilengkapi dengan perhitungan realisasi Subsidi Listrik.
(3) Surat permintaan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan realisasi penjualan tenaga listrik per Golongan Tarif, realisasi Kebutuhan Pendapatan per tegangan untuk pelanggan semua Golongan Tarif.
(4) Berdasarkan surat permintaan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA BUN melakukan penelitian dan verifikasi terhadap perhitungan koreksi dan data pendukung pembayaran Subsidi Listrik.
(5) Hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan digunakan sebagai dasar koreksi pembayaran Subsidi Listrik.
(6) Dalam hal terdapat selisih kurang pembayaran Subsidi Listrik antara yang telah dibayar bulanan kepada PT PLN
(Persero) dengan hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), kekurangan pembayaran tersebut akan dibayarkan kepada PT PLN (Persero) dengan memperhatikan pagu yang tersedia dalam DIPA BUN.
(7) Dalam hal terdapat selisih lebih pembayaran Subsidi Listrik antara yang telah dibayar bulanan kepada PT PLN (Persero) dengan hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan tagihan Subsidi Listrik dari PT PLN (Persero) pada periode berikutnya.
(8) Dalam hal tidak terdapat surat permintaan pembayaran Subsidi Listrik dari PT PLN (Persero) pada periode berikutnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus segera disetor ke Kas Negara oleh PT PLN (Persero).
(9) Pembayaran Subsidi Listrik berdasarkan perhitungan Subsidi Listrik yang telah dikoreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), merupakan pembayaran 100% (seratus persen).
Pasal 29
(1) Sisa anggaran Subsidi Listrik yang belum dapat dibayarkan sampai dengan akhir Desember tahun berjalan sebagai akibat dari belum dapat dilakukannya verifikasi atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dapat ditempatkan pada Rekening Dana Cadangan Subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penempatan dana pada Rekening Cadangan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), paling tinggi sebesar sisa pagu DIPA BUN untuk belanja Subsidi Listrik.
(3) Pencairan dana pada Rekening Cadangan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 30
(1) Dalam hal jumlah Subsidi Listrik hasil penelitian dan verifikasi lebih kecil dari dana yang tersedia pada Rekening Cadangan Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dana yang tersisa pada Rekening Cadangan Subsidi segera disetorkan ke Kas Negara.
(2) Dalam hal jumlah subsidi hasil penelitian dan verifikasi lebih besar dari dana yang tersedia dalam Rekening Cadangan Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, jumlah yang dapat dimintakan pencairannya sebesar jumlah dana pada Rekening Cadangan Subsidi.
Pasal 31
Pembayaran Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 28 bersifat sementara.
Pasal 32
(1) Pembayaran dana Subsidi Listrik diperiksa oleh pemeriksa yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan.
(3) Besarnya Subsidi Listrik dalam 1 (satu) tahun anggaran secara final berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 33
(1) Dalam hal terdapat selisih kurang pembayaran Subsidi Listrik antara yang telah dibayar kepada PT PLN (Persero) dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, kekurangan pembayaran tersebut akan dibayarkan kepada PT PLN (Persero) setelah dianggarkan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan.
(2) Dalam hal dana kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dianggarkan pada tahun berjalan, dana tersebut dapat diusulkan untuk dianggarkan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan tahun anggaran berikutnya.
(3) Dalam hal terdapat selisih lebih pembayaran Subsidi Listrik antara yang telah dibayar kepada PT PLN (Persero) dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, kelebihan pembayaran tersebut harus segera disetor ke Kas Negara oleh PT PLN (Persero) menggunakan Kode Akun 423913 (Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Tahun Anggaran yang Lalu).
Direksi PT PLN (Persero) bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan dan penggunaan dana Subsidi Listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
KPA BUN bertanggung jawab atas penyaluran dana Subsidi Listrik kepada PT PLN (Persero).
Pasal 36
(1) PT PLN (Persero) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Subsidi Listrik kepada KPA BUN.
(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat target dan realisasi Parameter Terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) serta realisasi Parameter Tidak Terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
Pasal 37
KPA BUN menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan.
(1) Dalam hal PT PLN (Persero) untuk suatu periode tertentu mendapat penugasan khusus dari Pemerintah dalam rangka mempertahankan ketersediaan pasokan komoditas tertentu yang diawasi untuk daerah tertentu yang mengakibatkan tambahan biaya bagi PT PLN (Persero), maka PT PLN (Persero) dapat meminta tambahan biaya Subsidi Listrik melalui penyesuaian Kebutuhan Pendapatan.
(2) Dalam hal terjadi kenaikan harga bahan bakar dan/atau penurunan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika yang dapat mengakibatkan ketidaksinambungan keuangan PT PLN (Persero), PT PLN (Persero) dapat meminta pengalihan Kebutuhan Pendapatan Investasi berupa biaya untuk menambah kapasitas usaha dan menjaga kinerja aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) sebagai tambahan Kebutuhan Pendapatan Operasi untuk Biaya Pembangkitan.
(3) Tambahan biaya Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengalihan biaya untuk menambah kapasitas usaha dan menjaga kinerja aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.
Pasal 39
(1) Ketentuan pemberlakuan nilai Parameter Terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), mulai berlaku untuk penghitungan kebutuhan pendapatan yang digunakan dalam penghitungan Subsidi Listrik mulai Tahun Anggaran 2020.
(2) Nilai dari masing-masing Parameter Terkendali untuk penghitungan Kebutuhan Pendapatan yang digunakan dalam penghitungan Subsidi Listrik pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 berlaku untuk periode 1 (satu) Tahun Anggaran.
Ketentuan mengenai tata cara penghitungan, pengalokasian, pembayaran, dan pertanggungjawaban Subsidi Listrik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku untuk tata cara penghitungan, pengalokasian, pembayaran, dan pertanggungjawaban Subsidi Listrik mulai Tahun Anggaran 2017.
Pasal 42
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik, tetap berlaku untuk penyediaan anggaran, penghitungan, pembayaran dan pertanggungjawaban Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
(1) Parameter Tidak Terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, berupa faktor yang terdiri atas:
a. harga bahan bakar;
b. nilai tukar rupiah;
c. pertumbuhan kebutuhan listrik;
d. keadaan kahar yang menyebabkan perubahan bauran energi;
e. kinerja instansi Pemerintah yang menyebabkan keterlambatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;
f. ketidaktersediaan bahan bakar; dan/atau
g. ketidaktersediaan/ketidakcukupan pasokan listrik dari pembelian listrik swasta.
(2) Harga bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan nilai yang digunakan dalam perhitungan APBN, dan penyesuaiannya berdasarkan realisasi Indonesian Crude Oil Price (ICP), Harga Batubara Acuan dan Harga Patokan Komoditas Energi lainnya sesuai laporan keuangan triwulanan.
(3) Nilai tukar rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan nilai rupiah yang ditetapkan dalam APBN dan penyesuaiannya berdasarkan kurs yang digunakan dalam laporan keuangan.
(4) Pertumbuhan kebutuhan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c merupakan pertumbuhan penjualan listrik yang ditetapkan dalam APBN dan penyesuaiannya sesuai pencatatan PT PLN (Persero).
(5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kondisi bencana alam yang dinyatakan oleh PRESIDEN, Menteri Teknis, Kepala Daerah Tingkat I, Kepala Daerah Tingkat II, Kepala Dinas Teknis di Daerah Tingkat I, Kepala Dinas Teknis di Daerah Tingkat II, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tingkat I, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tingkat II yang menyebabkan tidak tercapainya bauran energi.
(6) Kinerja instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan instansi Pemerintah yang menyebabkan keterlambatan investasi pada pembangkit dan transmisi serta penambahan biaya pinjaman terkait proyek investasi tersebut.
(7) Ketidaktersediaan bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kondisi dimana PT PLN (Persero) tidak dapat memperoleh bahan bakar dari pemasok atau pengganti lainnya dengan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan dimana penggunaan bahan bakar dimaksud lebih efisien dari penggunaan bahan bakar lainnya.
(8) Ketidaktersediaan/ketidakcukupan pasokan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan gangguan trafo, pembangkit atau peralatan lainnya yang menyebabkan Independent Power Producer tidak dapat menyalurkan listrik sehingga PT PLN (Persero) dalam melaksanakan tugas memenuhi kebutuhan listrik harus menggunakan pembangkit yang lebih mahal.
(1) Parameter Tidak Terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, berupa faktor yang terdiri atas:
a. harga bahan bakar;
b. nilai tukar rupiah;
c. pertumbuhan kebutuhan listrik;
d. keadaan kahar yang menyebabkan perubahan bauran energi;
e. kinerja instansi Pemerintah yang menyebabkan keterlambatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;
f. ketidaktersediaan bahan bakar; dan/atau
g. ketidaktersediaan/ketidakcukupan pasokan listrik dari pembelian listrik swasta.
(2) Harga bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan nilai yang digunakan dalam perhitungan APBN, dan penyesuaiannya berdasarkan realisasi Indonesian Crude Oil Price (ICP), Harga Batubara Acuan dan Harga Patokan Komoditas Energi lainnya sesuai laporan keuangan triwulanan.
(3) Nilai tukar rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan nilai rupiah yang ditetapkan dalam APBN dan penyesuaiannya berdasarkan kurs yang digunakan dalam laporan keuangan.
(4) Pertumbuhan kebutuhan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c merupakan pertumbuhan penjualan listrik yang ditetapkan dalam APBN dan penyesuaiannya sesuai pencatatan PT PLN (Persero).
(5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kondisi bencana alam yang dinyatakan oleh PRESIDEN, Menteri Teknis, Kepala Daerah Tingkat I, Kepala Daerah Tingkat II, Kepala Dinas Teknis di Daerah Tingkat I, Kepala Dinas Teknis di Daerah Tingkat II, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tingkat I, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tingkat II yang menyebabkan tidak tercapainya bauran energi.
(6) Kinerja instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan instansi Pemerintah yang menyebabkan keterlambatan investasi pada pembangkit dan transmisi serta penambahan biaya pinjaman terkait proyek investasi tersebut.
(7) Ketidaktersediaan bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kondisi dimana PT PLN (Persero) tidak dapat memperoleh bahan bakar dari pemasok atau pengganti lainnya dengan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan dimana penggunaan bahan bakar dimaksud lebih efisien dari penggunaan bahan bakar lainnya.
(8) Ketidaktersediaan/ketidakcukupan pasokan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan gangguan trafo, pembangkit atau peralatan lainnya yang menyebabkan Independent Power Producer tidak dapat menyalurkan listrik sehingga PT PLN (Persero) dalam melaksanakan tugas memenuhi kebutuhan listrik harus menggunakan pembangkit yang lebih mahal.
(1) Direksi PT PLN (Persero) mengajukan permintaan pembayaran Subsidi Listrik setiap bulan kepada KPA BUN yang dapat disampaikan pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
(2) Permintaan pembayaran Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan data pendukung secara lengkap, yang terdiri atas:
a. data realisasi penjualan tenaga listrik yang memuat antara lain data realisasi penjualan per Golongan Tarif pada saat periode penagihan;
b. data Kebutuhan Pendapatan per tegangan (Rp/kWh) di masing-masing Golongan Tarif pada periode penagihan; dan
c. perhitungan jumlah Subsidi Listrik berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
(3) Data Kebutuhan Pendapatan per tegangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi Kebutuhan Pendapatan Operasi per tegangan (Rp/kWh) dan Kebutuhan Pendapatan Investasi per tegangan (Rp/kWh) di masing-masing Golongan Tarif pada periode penagihan.
(4) Data Kebutuhan Pendapatan per tegangan (Rp/kWh) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan formula pengalokasian Kebutuhan Pendapatan per tegangan dari Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.
(5) Data Kebutuhan Pendapatan Operasi dan Kebutuhan Pendapatan Investasi per tegangan (Rp/kWh) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) yang dihitung dengan pengalokasian perhitungan Kebutuhan Pendapatan merupakan:
a. data yang digunakan dalam penetapan jumlah Subsidi Listrik dalam APBN dan/atau APBN- Perubahan; atau
b. data berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh instansi yang berwenang melakukan audit sesuai peraturan perundang-undangan.
(6) Data Kebutuhan Pendapatan Operasi dan Kebutuhan Pendapatan Investasi (Rp/kWh) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan dalam pembayaran Subsidi Listrik merupakan data Kebutuhan Pendapatan Operasi dan Kebutuhan Pendapatan Investasi (Rp/kWh) yang paling akhir diterbitkan.
(7) Kebenaran data dan kelengkapan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) merupakan tanggung jawab PT PLN (Persero) yang dinyatakan dalam permintaan pembayaran Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(1) Terhadap pembayaran bulanan Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, PT PLN (Persero) dapat mengajukan koreksi setiap akhir triwulan.
(2) Untuk mengajukan tagihan koreksi atas pembayaran bulanan Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), PT PLN (Persero) menyampaikan surat permintaan koreksi kepada KPA BUN, yang dilengkapi dengan perhitungan realisasi Subsidi Listrik.
(3) Surat permintaan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan realisasi penjualan tenaga listrik per Golongan Tarif, realisasi Kebutuhan Pendapatan per tegangan untuk pelanggan semua Golongan Tarif.
(4) Berdasarkan surat permintaan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA BUN melakukan penelitian dan verifikasi terhadap perhitungan koreksi dan data pendukung pembayaran Subsidi Listrik.
(5) Hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan digunakan sebagai dasar koreksi pembayaran Subsidi Listrik.
(6) Dalam hal terdapat selisih kurang pembayaran Subsidi Listrik antara yang telah dibayar bulanan kepada PT PLN
(Persero) dengan hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), kekurangan pembayaran tersebut akan dibayarkan kepada PT PLN (Persero) dengan memperhatikan pagu yang tersedia dalam DIPA BUN.
(7) Dalam hal terdapat selisih lebih pembayaran Subsidi Listrik antara yang telah dibayar bulanan kepada PT PLN (Persero) dengan hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan tagihan Subsidi Listrik dari PT PLN (Persero) pada periode berikutnya.
(8) Dalam hal tidak terdapat surat permintaan pembayaran Subsidi Listrik dari PT PLN (Persero) pada periode berikutnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus segera disetor ke Kas Negara oleh PT PLN (Persero).
(9) Pembayaran Subsidi Listrik berdasarkan perhitungan Subsidi Listrik yang telah dikoreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), merupakan pembayaran 100% (seratus persen).
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2015 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 195/PMK.08/2015 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGALOKASIAN, PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI LISTRIK TATA CARA PENGHITUNGAN ATAS KEBUTUHAN PENDAPATAN UNTUK OPERASI Bagian I Penghitungan Biaya Pembangkitan
1. Penghitungan Biaya Pembangkitan menggunakan formula sebagai berikut:
BP = B3 + BPTL + BSP + BPB keterangan:
BP = Biaya Pembangkitan B3 = Biaya Bahan Bakar BPTL = Biaya Pembelian Tenaga Listrik BSP = Biaya Sewa Pembangkit BPB = Biaya Pendukung Pembangkitan
2. Biaya Pembangkitan ditentukan oleh total volume produksi listrik PT PLN (Persero). Total volume produksi listrik dapat dihitung dengan formula yang menggunakan pendekatan penjualan dan pendekatan produksi.
Total volume produksi listrik yang menggunakan pendekatan penjualan dirumuskan dengan formula sebagai berikut:
TVP = TS + SJ + PS keterangan:
TVP = Total volume produksi (kWh) TS = Target penjualan (kWh) SJ = Susut Jaringan (kWh) PS = Pemakaian Sendiri (kWh) Target Penjualan merupakan realisasi penjualan tenaga listrik tahun sebelumnya yang dikalikan dengan faktor pertumbuhan penjualan listrik.
TS = P(t-1) x (1+G)
keterangan:
TS = Target penjualan (kWh) P(t-1) = Penjualan tahun sebelumnya (kWh) G = Pertumbuhan (Growth) (%) Faktor pertumbuhan (G) penjualan listrik dihitung berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi, asumsi kemampuan produksi listrik, daftar tunggu, dan asumsi target penyambungan listrik yang ditetapkan Pemerintah.
Total volume produksi listrik yang menggunakan pendekatan produksi dirumuskan dengan formula sebagai berikut:
TVP = V PLN + V Beli keterangan:
TVP = Total volume produksi (kWh) V PLN = Volume produksi listrik PT PLN (persero) (kWh) V Beli = Volume beli listrik (kWh)
3. Biaya Bahan Bakar
a. Penghitungan biaya bahan bakar menggunakan formula sebagai berikut:
B3 = ∑(V (BB) x H (BB) ) keterangan:
B3 = Biaya Bahan Bakar V (BB) = Volume per masing-masing bahan bakar (kL/ton/MMBTU atau satuan lainnya) H(BB) = Harga per masing-masing bahan bakar (Rp./satuan ukur (massa/volume))
b. Penghitungan volume bahan bakar per masing-masing bahan bakar menggunakan formula sebagai berikut:
V (BB) = (TK(BB) x V PLN(BB)) ÷ NK(BB) keterangan:
V (BB) = Volume per masing-masing bahan bakar (kL/ton/MMBTU atau satuan lainnya) TK(BB) = Tara Kalor Listrik per bahan bakar (heat rate) (kcal/kWh) V PLN(BB) = Volume produksi listrik per bahan bakar (kWh) NK(BB) = Nilai Kalor per bahan bakar (kcal/satuan ukur (massa/volume))
4. Biaya Pembelian Tenaga Listrik (BPTL) Penghitungan Biaya Pembelian Tenaga Listrik menggunakan formula sebagai berikut:
BPTL = ∑(V Beli (BB) x H Beli(BB)) keterangan:
BPTL = Biaya Pembelian Tenaga Listrik V Beli (BB) = Volume pembelian listrik (kWh) H Beli (BB) = Harga beli listrik (komponen A,B,C,dan D) (Rp/kWh)
5. Biaya Sewa Pembangkit (BSP) Penghitungan Biaya Sewa Pembangkit menggunakan formula sebagai berikut:
BSP = ∑(V PLN Sewa x H sewa) keterangan:
BSP = Biaya Sewa Pembangkit V PLN Sewa = Volume pembelian listrik (kWh) H sewa = Harga sewa listrik (komponen A,B, dan D) tidak termasuk biaya bahan bakar (komponen C) (Rp/kWh)
6. Biaya Pendukung Pembangkitan (BPB)
a. Penyesuaian tahunan untuk tahun berikutnya pada penghitungan Biaya Pendukung Pembangkitan dihitung dengan formula sebagai berikut:
BPB(t+1) = BPB (t)k x (1-X) x (1+I) keterangan:
BPB(t+1) = Biaya Pendukung Pembangkitan tahun berikutnya BPB(t)k = Biaya Pendukung Pembangkitan tahun berjalan dengan penyesuaian nilai tukar X = Faktor Penghematan I = Faktor Inflasi
b. Faktor Penghematan (X) adalah nilai yang diharapkan atas perbaikan produktivitas tahunan atas aset dan pegawai.
Nilai Faktor penghematan dihitung berdasarkan:
1) Peningkatan produktivitas tahunan yang telah dicapai oleh Perusahaan Pelaksana Penugasan pada tahun-tahun atau periode sebelumnya;
2) Perbandingan dengan peningkatan produktivitas tahunan yang telah dicapai oleh pesaing atau perusahaan sejenis secara internasional pada tahun-tahun atau periode sebelumnya;
3) Keputusan regulator (kebijakan) dengan alasan lainnya.
c. Penyesuaian tahunan penghitungan Biaya Pendukung Pembangkitan terhadap perubahan nilai tukar dihitung dengan formula sebagai berikut:
BPB(t)k = BPB(t) Rp + (BPB(t) Va x K) keterangan:
BPB(t)k = Biaya Pendukung Pembangkitan tahun berjalan dengan penyesuaian nilai tukar BPB(t)Rp = Biaya Pendukung Pembangkitan tahun berjalan porsi belanja Rupiah BPB(t) Va= Biaya Pendukung Pembangkitan tahun berjalan porsi belanja Valuta Asing K = Faktor Kurs ( Kt+1/Kt) Bagian II Penghitungan Biaya Transmisi
1. Penyesuaian tahunan untuk tahun berikutnya pada penghitungan Biaya Transmisi dihitung dengan formula sebagai berikut:
BT(t+1) = BT(t)k x (1+G) x (1-X) x (1+I) keterangan:
BT(t+1) = Biaya Transmisi tahun berikutnya BT(t)k = Biaya Transmisi tahun berjalan dengan penyesuaian nilai tukar G = Faktor Pertumbuhan X = Faktor Penghematan I = Faktor Inflasi
2. Faktor Pertumbuhan (G) ditetapkan menggunakan indikator utama, yaitu:
a. Pertambahan kapasitas trafo (%);
b. Pertambahan panjang jaringan (%)
Kedua indikator dimaksud merupakan faktor kunci yang menentukan kinerja energi yang dialirkan khususnya pada periode puncak demand listrik.
Penghitungan Faktor Pertumbuhan (G) menggunakan formula sebagai berikut:
G = (T1 x Trf) + (T2 x jar.)+(TKE x (Trf+jar.)) keterangan:
G = Faktor Pertumbuhan T1 = Elastisitas pertambahan biaya penambahan trafo yang ditetapkan sebesar 0,5 T2 = Elastisitas pertambahan biaya penambahan Jaringan Kabel yang ditetapkan sebesar 0,15 TKE = Elastisitas Pertambahan biaya penambahan jaringan Kabel dan Trafo yang ditugaskan khusus Pemerintah yang ditetapkan sebesar 0,65 Trf = Persentase Pertambahan kapasitas trafo (Trafo(t+1) RUPTL / Trafo(t) RUPTL) jar. = Persentase Pertambahan Jaringan Kabel (Jaringan (t+1) RUPTL / Jaringan (t) RUPTL) Trf+jar.
= Persentase Pertambahan Jaringan dan Trafo Penugasan yang ditugaskan khusus Pemerintah
3. Penyesuaian tahunan penghitungan Biaya Transmisi terhadap perubahan nilai tukar dihitung dengan formula sebagai berikut:
BT(t)k = BT(t) Rp + (BT(t) Va x K) keterangan:
BT(t)k = Biaya Transmisi tahun berjalan dengan penyesuaian nilai tukar BT(t) Rp = Biaya Transmisi tahun berjalan porsi belanja Rupiah BT(t) Va = Biaya Transmisi tahun berjalan porsi belanja Valuta Asing K = Faktor Kurs ( Kt+1/Kt)
Bagian III Penghitungan Biaya Distribusi dan Penjualan
1. Penyesuaian tahunan untuk tahun berikutnya pada Penghitungan Biaya Distribusi dan Penjualan dihitung dengan formula sebagai berikut:
BDP(t+1) = BDP(t)k x (1+G) x (1-X) x (1+I) keterangan:
BDP(t+1) = Biaya Distribusi dan Penjualan tahun berikutnya BDP(t)k = Biaya Distribusi dan Penjualan tahun berjalan dengan penyesuaian kurs G = Faktor Pertumbuhan X = Faktor Penghematan I = Faktor Inflasi
2. Faktor Pertumbuhan (G) ditetapkan dengan menggunakan indikator utama sebagai berikut:
a. Pertambahan Jumlah Pelanggan (%);
b. Pertambahan kapasitas transformer (%);
c. Pertambahan panjang jaringan (%).
Penghitungan faktor pertumbuhan (G) menggunakan formula sebagai berikut:
G = (D1 x Plg) + (D2 x Trf) + (D3 x jar.)+ (DKE x (Plg+Trf+jar.)) keterangan:
G = Faktor Pertumbuhan biaya transmisi D1 = Elastisitas pertambahan biaya penambahan Pelanggan (0,3) D2 = Elastisitas pertambahan biaya penambahan transformer (0,15) D3 = Elastisitas pertambahan biaya penambahan Jaringan Kabel(0,15) DKE = Elastisitas pertumbuhan biaya Distribusi karena penugasan khusus oleh Pemerintah (0,6) Plg = Persentase Pertambahan jumlah pelanggan RUPTL(Pelanggan(t+1) / Pelanggan(t))
Trf = Persentase Pertambahan kapasitas trafo RUPTL (Trafo(t+1) / Trafo(t)) Jar .
= Persentase Pertambahan Jaringan Kabel RUPTL (Jaringan (t+1) / Jaringan (t)) Plg+Trf+jar.
= Persentase Pertambahan Pelanggan, Jaringan dan Trafo Penugasan yang ditugaskan khusus Pemerintah
3. Penyesuaian tahunan penghitungan Biaya Distribusi dan Penjualan terhadap perubahan nilai tukar dihitung dengan formula sebagai berikut:
BDP(t)k = BDP(t) Rp + ( BDP(t) Va x K) keterangan:
BDP(t) k = Biaya Distribusi dan Penjualan tahun berjalan dengan penyesuaian nilai tukar BDP(t)Rp = Biaya Distribusi dan Penjualan tahun berjalan porsi belanja Rupiah BDP(t) Va = Biaya Distribusi dan Penjualan tahun berjalan porsi belanja Valuta Asing K = Faktor Kurs ( Kt+1/Kt) Bagian IV Penghitungan Biaya Fungsional Perusahaan Penyesuaian tahunan untuk tahun berikutnya pada penghitungan Biaya Transmisi dihitung dengan formula sebagai berikut:
BFP(t+1) = BFP(t) x (1-X) x (1+I) keterangan:
BFP(t+1) = Biaya Fungsional Perusahaan tahun berikutnya BFP(t) = Biaya Fungsional Perusahaan tahun berjalan X = Faktor Penghematan I = Faktor Inflasi
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG P. S. BRODJONEGORO