PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 194-pmk-05-2020 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TERTENTU

PERMEN Nomor 194-pmk-05-2020 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. 2. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah unit pengelola dan pelayanan air minum kepada masyarakat milik pemerintah daerah. 3. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui perjanjian kerja sama atau pemberian izin antara menteri yang membidangi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, kepala daerah, atau direksi PDAM dengan badan usaha. 4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 5. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. 7. Bunga/Biaya Administrasi yang selanjutnya disebut Bunga adalah beban yang timbul sebagai akibat atas penarikan pokok pinjaman sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pinjaman. 8. Tunggakan Pokok adalah Piutang Negara berupa pokok yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo. 9. Tunggakan Non Pokok adalah Piutang Negara berupa Bunga, biaya komitmen, dan denda yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo. 10. Cut-off Date yang selanjutnya disingkat CoD adalah tanggal acuan yang dijadikan sebagai dasar perhitungan kewajiban dalam rangka penyelesaian Piutang Negara. 11. Kewajiban Pokok adalah Tunggakan Pokok sampai dengan CoD dan/atau utang pokok yang belum jatuh tempo. 12. Kewajiban Non Pokok adalah Tunggakan Non Pokok sampai dengan CoD. 13. Penerusan Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan kepada penerima PPLN yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu. 14. Perjanjian Pinjaman adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman yang bersumber dari PPLN, rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah antara Pemerintah dan BUMD tertentu. 15. Penghapusan Secara Bersyarat adalah penghapusan yang dilakukan dengan menghapuskan pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih negara atas Piutang Negara pada PDAM. 16. Penghapusan Secara Mutlak adalah penghapusan yang dilakukan dengan menghapuskan hak tagih negara atas Piutang Negara pada PDAM. 17. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. 19. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. 20. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

BAB 2

Optimalisasi Piutang Negara

Pasal 6

Koreksi

Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM dilakukan dengan cara: a. penjadwalan kembali seluruh Kewajiban Pokok; dan/atau b. penghapusan seluruh Kewajiban Non Pokok.

Pasal 7

Koreksi

Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tidak dikenakan Bunga terhitung sejak CoD.

Pasal 8

(1) PDAM mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada gubernur/bupati/walikota dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (2) Pengajuan permohonan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melampirkan dokumen sebagai berikut: a. laporan keuangan yang telah diaudit 1 (satu) tahun terakhir; b. laporan evaluasi kinerja dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada 1 (satu) tahun terakhir; c. rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun berjalan; dan d. surat pernyataan kesanggupan gubernur/bupati/walikota yang berisi kesediaan pemda untuk membantu penyelesaian kewajiban pinjaman PDAM sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) CoD untuk PDAM ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (2) CoD ditetapkan pada saat surat permohonan penyelesaian Piutang Negara diterima lengkap dan benar. (3) PDAM tidak dikenakan Bunga dan denda atau biaya lainnya atas Piutang Negara terhitung sejak CoD ditetapkan sampai dengan tanggal persetujuan atau penolakan penyelesaian Piutang Negara. (4) Dalam hal terdapat pembayaran setelah CoD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran dimaksud diperhitungkan sebagai pembayaran atas Kewajiban Pokok. (5) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran atas Kewajiban Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembayaran dimaksud diperhitungkan sebagai pembayaran atas Kewajiban Non Pokok.

Pasal 10

(1) Dalam hal Piutang Negara pada PDAM berasal dari pengembalian pengurusan PUPN, perhitungan kewajiban pembayarannya ditetapkan sebesar nilai penyerahan piutang kepada PUPN dikurangi keringanan dan/atau pembayaran selama dalam pengurusan PUPN. (2) PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan Bunga dan denda atau biaya lainnya atas Piutang Negara terhitung sejak tanggal pengembalian dari pengurusan PUPN sampai dengan CoD ditetapkan.

Pasal 11

Direktorat Jenderal melakukan penilaian permohonan penyelesaian Piutang Negara pada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas: a. penilaian kelengkapan dokumen; dan b. penilaian kelayakan penyelesaian Piutang Negara.

Pasal 12

(1) Penilaian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan terhadap kesesuaian format, kebenaran, dan kelengkapan dokumen. (2) Dalam hal dokumen permohonan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan benar, Direktorat Jenderal melakukan rekonsiliasi perhitungan seluruh kewajiban atas pinjaman dengan PDAM. (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan penyelesaian Piutang Negara dari PDAM dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 13

(1) Penilaian kelayakan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan setelah rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). (2) Penilaian kelayakan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. kemampuan bayar; b. jangka waktu penjadwalan kembali seluruh Kewajiban Pokok; dan c. dukungan Pemda. (3) Penilaian terhadap kemampuan bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan untuk memastikan bahwa PDAM memiliki prospek untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk membayar seluruh Kewajiban Pokok. (4) Penilaian terhadap jangka waktu pembayaran kembali seluruh Kewajiban Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk menentukan jangka waktu penjadwalan kembali seluruh Kewajiban Pokok yang paling sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM. (5) Penilaian terhadap dukungan Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan untuk memastikan bahwa Pemda sanggup untuk membantu penyelesaian kewajiban pinjaman PDAM dalam hal PDAM mengalami kesulitan kondisi keuangan. (6) Dalam hal PDAM tidak memenuhi penilaian kelayakan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal mengembalikan permohonan penyelesaian Piutang Negara kepada PDAM.

Pasal 14

Dalam melakukan penilaian permohonan penyelesaian Piutang Negara pada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, Direktur Jenderal dapat meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 15

(1) Berdasarkan hasil penilaian permohonan penyelesaian Piutang Negara pada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direktur Jenderal menyampaikan rekomendasi penyelesaian Piutang Negara kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan. (2) Surat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PDAM.

BAB 3

Mekanisme Penyelesaian Piutang Negara

Pasal 8

Koreksi

(1) PDAM mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada gubernur/bupati/walikota dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (2) Pengajuan permohonan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melampirkan dokumen sebagai berikut: a. laporan keuangan yang telah diaudit 1 (satu) tahun terakhir; b. laporan evaluasi kinerja dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada 1 (satu) tahun terakhir; c. rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun berjalan; dan d. surat pernyataan kesanggupan gubernur/bupati/walikota yang berisi kesediaan pemda untuk membantu penyelesaian kewajiban pinjaman PDAM sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) CoD untuk PDAM ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (2) CoD ditetapkan pada saat surat permohonan penyelesaian Piutang Negara diterima lengkap dan benar. (3) PDAM tidak dikenakan Bunga dan denda atau biaya lainnya atas Piutang Negara terhitung sejak CoD ditetapkan sampai dengan tanggal persetujuan atau penolakan penyelesaian Piutang Negara. (4) Dalam hal terdapat pembayaran setelah CoD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran dimaksud diperhitungkan sebagai pembayaran atas Kewajiban Pokok. (5) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran atas Kewajiban Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembayaran dimaksud diperhitungkan sebagai pembayaran atas Kewajiban Non Pokok.

Pasal 10

(1) Dalam hal Piutang Negara pada PDAM berasal dari pengembalian pengurusan PUPN, perhitungan kewajiban pembayarannya ditetapkan sebesar nilai penyerahan piutang kepada PUPN dikurangi keringanan dan/atau pembayaran selama dalam pengurusan PUPN. (2) PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan Bunga dan denda atau biaya lainnya atas Piutang Negara terhitung sejak tanggal pengembalian dari pengurusan PUPN sampai dengan CoD ditetapkan.

Pasal 11

Direktorat Jenderal melakukan penilaian permohonan penyelesaian Piutang Negara pada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas: a. penilaian kelengkapan dokumen; dan b. penilaian kelayakan penyelesaian Piutang Negara.

Pasal 12

(1) Penilaian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan terhadap kesesuaian format, kebenaran, dan kelengkapan dokumen. (2) Dalam hal dokumen permohonan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan benar, Direktorat Jenderal melakukan rekonsiliasi perhitungan seluruh kewajiban atas pinjaman dengan PDAM. (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan penyelesaian Piutang Negara dari PDAM dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 13

(1) Penilaian kelayakan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan setelah rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). (2) Penilaian kelayakan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. kemampuan bayar; b. jangka waktu penjadwalan kembali seluruh Kewajiban Pokok; dan c. dukungan Pemda. (3) Penilaian terhadap kemampuan bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan untuk memastikan bahwa PDAM memiliki prospek untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk membayar seluruh Kewajiban Pokok. (4) Penilaian terhadap jangka waktu pembayaran kembali seluruh Kewajiban Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk menentukan jangka waktu penjadwalan kembali seluruh Kewajiban Pokok yang paling sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM. (5) Penilaian terhadap dukungan Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan untuk memastikan bahwa Pemda sanggup untuk membantu penyelesaian kewajiban pinjaman PDAM dalam hal PDAM mengalami kesulitan kondisi keuangan. (6) Dalam hal PDAM tidak memenuhi penilaian kelayakan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal mengembalikan permohonan penyelesaian Piutang Negara kepada PDAM.

Pasal 14

Dalam melakukan penilaian permohonan penyelesaian Piutang Negara pada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, Direktur Jenderal dapat meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 15

(1) Berdasarkan hasil penilaian permohonan penyelesaian Piutang Negara pada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direktur Jenderal menyampaikan rekomendasi penyelesaian Piutang Negara kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan. (2) Surat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PDAM.

BAB 2

Optimalisasi Piutang Negara

Pasal 18

Koreksi

Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM eks KSO dilakukan dengan cara: a. penjadwalan kembali seluruh Kewajiban Pokok; dan/atau b. penghapusan seluruh Kewajiban Non Pokok.

Pasal 19

Koreksi

Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM eks KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, tidak dikenakan Bunga terhitung sejak tanggal CoD.

Pasal 20

(1) PDAM eks KSO mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada gubernur/bupati/walikota dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (2) Pengajuan permohonan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melampirkan dokumen sebagai berikut: a. laporan keuangan yang telah diaudit 1 (satu) tahun terakhir; b. rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun berjalan; c. surat pernyataan Pemda terkait status eks KSO PDAM sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; d. dokumen yang menyatakan status PDAM eks KSO; e. peraturan daerah mengenai pendirian PDAM; dan f. surat pernyataan kesanggupan gubernur/bupati/walikota yang berisi kesediaan Pemda untuk membantu penyelesaian kewajiban pinjaman PDAM eks KSO sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Direktorat Jenderal melakukan penilaian permohonan penyelesaian Piutang Negara pada PDAM eks KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, yang terdiri atas: a. penilaian kelengkapan dokumen; b. penilaian kebenaran status eks KSO pada PDAM; dan c. penilaian kelayakan penyelesaian Piutang Negara.

Pasal 22

Penilaian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilakukan terhadap kesesuaian format, kebenaran, dan kelengkapan dokumen.

Pasal 23

(1) Penilaian kebenaran status eks KSO pada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilakukan setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar. (2) Dalam melakukan penilaian kebenaran status eks KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal dapat melakukan konfirmasi kepada pihak terkait. (3) Dalam hal hasil penilaian kebenaran status eks KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan status bukan PDAM eks KSO, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) kepada PDAM eks KSO.

Pasal 24

(1) Penilaian kelayakan penyelesaian Piutang Negara pada PDAM eks KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan setelah penilaian status eks KSO pada PDAM dinyatakan benar. (2) Penilaian kelayakan penyelesaian Piutang Negara pada PDAM eks KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap: a. kemampuan bayar; b. jangka waktu penjadwalan kembali seluruh Kewajiban Pokok; dan c. dukungan Pemda. (3) Penilaian terhadap kemampuan bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan untuk memastikan bahwa PDAM eks KSO memiliki prospek untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk membayar seluruh Kewajiban Pokok. (4) Penilaian terhadap jangka waktu pembayaran kembali seluruh Kewajiban Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk menentukan jangka waktu penjadwalan kembali seluruh Kewajiban Pokok yang paling sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM eks KSO. (5) Penilaian terhadap dukungan Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bertujuan untuk memastikan bahwa Pemda sanggup untuk membantu penyelesaian kewajiban pinjaman PDAM eks KSO dalam hal PDAM eks KSO mengalami kesulitan kondisi keuangan. (6) Dalam hal PDAM eks KSO tidak memenuhi penilaian kelayakan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal mengembalikan permohonan penyelesaian Piutang Negara kepada PDAM eks KSO.

Pasal 25

(1) Direktur Sistem Manajemen Investasi atas nama Direktur Jenderal mengajukan permohonan kepada PUPN untuk meminta kembali pengurusan Piutang Negara pada PDAM eks KSO. (2) Untuk PDAM eks KSO yang telah dikembalikan pengurusan Piutang Negara dari PUPN sebagai dimaksud pada ayat (1), perhitungan kewajiban pembayarannya ditetapkan sebesar nilai penyerahan piutang kepada PUPN dikurangi keringanan dan/atau pembayaran selama dalam pengurusan PUPN. (3) PDAM eks KSO tidak dikenakan Bunga dan denda atau biaya lainnya atas Piutang Negara terhitung sejak tanggal pengembalian dari pengurusan PUPN sampai dengan CoD ditetapkan.

Pasal 26

(1) CoD untuk PDAM eks KSO ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (2) CoD ditetapkan pada saat surat pengembalian pengurusan Piutang Negara dari PUPN diterima lengkap dan benar. (3) PDAM eks KSO tidak dikenakan Bunga dan denda atau biaya lainnya atas Piutang Negara terhitung sejak CoD ditetapkan sampai dengan tanggal persetujuan atau penolakan penyelesaian Piutang Negara. (4) Dalam hal terdapat pembayaran setelah CoD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran dimaksud diperhitungkan sebagai pembayaran atas Kewajiban Pokok. (5) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran atas Kewajiban Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembayaran dimaksud diperhitungkan sebagai pembayaran atas Kewajiban Non Pokok.

Pasal 27

(1) Direktorat Jenderal melakukan rekonsiliasi perhitungan seluruh kewajiban atas pinjaman dengan PDAM eks KSO setelah pengurusan Piutang Negara dikembalikan oleh PUPN kepada Direktur Jenderal. (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengembalian pengurusan Piutang Negara pada PDAM eks KSO dari PUPN.

Pasal 28

Dalam melakukan penilaian permohonan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dan huruf c, Direktur Jenderal dapat meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 29

(1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Direktur Jenderal menyampaikan rekomendasi penyelesaian Piutang Negara pada PDAM eks KSO kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan. (2) Surat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PDAM eks KSO.

Pasal 30

(1) PDAM eks KSO menyelesaikan program optimalisasi penyelesaian Piutang Negara yang ditetapkan dalam surat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2). (2) Dalam hal PDAM eks KSO tidak dapat menyelesaikan program optimalisasi penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat menyerahkan kembali pengurusan Piutang Negara PDAM eks KSO kepada PUPN.

BAB 3

Mekanisme Penyelesaian Piutang Negara

Pasal 20

Koreksi

(1) PDAM eks KSO mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada gubernur/bupati/walikota dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (2) Pengajuan permohonan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melampirkan dokumen sebagai berikut: a. laporan keuangan yang telah diaudit 1 (satu) tahun terakhir; b. rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun berjalan; c. surat pernyataan Pemda terkait status eks KSO PDAM sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; d. dokumen yang menyatakan status PDAM eks KSO; e. peraturan daerah mengenai pendirian PDAM; dan f. surat pernyataan kesanggupan gubernur/bupati/walikota yang berisi kesediaan Pemda untuk membantu penyelesaian kewajiban pinjaman PDAM eks KSO sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Direktorat Jenderal melakukan penilaian permohonan penyelesaian Piutang Negara pada PDAM eks KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, yang terdiri atas: a. penilaian kelengkapan dokumen; b. penilaian kebenaran status eks KSO pada PDAM; dan c. penilaian kelayakan penyelesaian Piutang Negara.

Pasal 22

Penilaian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilakukan terhadap kesesuaian format, kebenaran, dan kelengkapan dokumen.

Pasal 23

(1) Penilaian kebenaran status eks KSO pada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilakukan setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar. (2) Dalam melakukan penilaian kebenaran status eks KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal dapat melakukan konfirmasi kepada pihak terkait. (3) Dalam hal hasil penilaian kebenaran status eks KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan status bukan PDAM eks KSO, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) kepada PDAM eks KSO.

Pasal 24

(1) Penilaian kelayakan penyelesaian Piutang Negara pada PDAM eks KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan setelah penilaian status eks KSO pada PDAM dinyatakan benar. (2) Penilaian kelayakan penyelesaian Piutang Negara pada PDAM eks KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap: a. kemampuan bayar; b. jangka waktu penjadwalan kembali seluruh Kewajiban Pokok; dan c. dukungan Pemda. (3) Penilaian terhadap kemampuan bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan untuk memastikan bahwa PDAM eks KSO memiliki prospek untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk membayar seluruh Kewajiban Pokok. (4) Penilaian terhadap jangka waktu pembayaran kembali seluruh Kewajiban Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk menentukan jangka waktu penjadwalan kembali seluruh Kewajiban Pokok yang paling sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM eks KSO. (5) Penilaian terhadap dukungan Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bertujuan untuk memastikan bahwa Pemda sanggup untuk membantu penyelesaian kewajiban pinjaman PDAM eks KSO dalam hal PDAM eks KSO mengalami kesulitan kondisi keuangan. (6) Dalam hal PDAM eks KSO tidak memenuhi penilaian kelayakan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal mengembalikan permohonan penyelesaian Piutang Negara kepada PDAM eks KSO.

Pasal 25

(1) Direktur Sistem Manajemen Investasi atas nama Direktur Jenderal mengajukan permohonan kepada PUPN untuk meminta kembali pengurusan Piutang Negara pada PDAM eks KSO. (2) Untuk PDAM eks KSO yang telah dikembalikan pengurusan Piutang Negara dari PUPN sebagai dimaksud pada ayat (1), perhitungan kewajiban pembayarannya ditetapkan sebesar nilai penyerahan piutang kepada PUPN dikurangi keringanan dan/atau pembayaran selama dalam pengurusan PUPN. (3) PDAM eks KSO tidak dikenakan Bunga dan denda atau biaya lainnya atas Piutang Negara terhitung sejak tanggal pengembalian dari pengurusan PUPN sampai dengan CoD ditetapkan.

Pasal 26

(1) CoD untuk PDAM eks KSO ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (2) CoD ditetapkan pada saat surat pengembalian pengurusan Piutang Negara dari PUPN diterima lengkap dan benar. (3) PDAM eks KSO tidak dikenakan Bunga dan denda atau biaya lainnya atas Piutang Negara terhitung sejak CoD ditetapkan sampai dengan tanggal persetujuan atau penolakan penyelesaian Piutang Negara. (4) Dalam hal terdapat pembayaran setelah CoD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran dimaksud diperhitungkan sebagai pembayaran atas Kewajiban Pokok. (5) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran atas Kewajiban Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembayaran dimaksud diperhitungkan sebagai pembayaran atas Kewajiban Non Pokok.

Pasal 27

(1) Direktorat Jenderal melakukan rekonsiliasi perhitungan seluruh kewajiban atas pinjaman dengan PDAM eks KSO setelah pengurusan Piutang Negara dikembalikan oleh PUPN kepada Direktur Jenderal. (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengembalian pengurusan Piutang Negara pada PDAM eks KSO dari PUPN.

Pasal 28

Dalam melakukan penilaian permohonan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dan huruf c, Direktur Jenderal dapat meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 29

(1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Direktur Jenderal menyampaikan rekomendasi penyelesaian Piutang Negara pada PDAM eks KSO kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan. (2) Surat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PDAM eks KSO.

Pasal 30

(1) PDAM eks KSO menyelesaikan program optimalisasi penyelesaian Piutang Negara yang ditetapkan dalam surat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2). (2) Dalam hal PDAM eks KSO tidak dapat menyelesaikan program optimalisasi penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat menyerahkan kembali pengurusan Piutang Negara PDAM eks KSO kepada PUPN.

BAB IV

PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PADA BUMD SELAIN PDAM

Pasal 31

Koreksi

(1) BUMD selain PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, yang memiliki utang kepada negara dengan kualitas macet, dapat mengikuti penyelesaian Piutang Negara; (2) Ketentuan mengenai penentuan kualitas macet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih pada kementerian negara/lembaga dan bendahara umum negara.

Pasal 32

(1) Penyelesaian Piutang Negara pada BUMD selain PDAM dilakukan dengan cara: a. penjadwalan kembali seluruh Kewajiban Pokok; dan/atau b. penjadwalan kembali sebagian Kewajiban Non Pokok dan penghapusan sebagian Kewajiban Non Pokok. (2) Jangka waktu penjadwalan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama setengah dari jangka waktu Perjanjian Pinjaman terhitung sejak tanggal persetujuan penyelesaian Piutang Negara pada BUMD selain PDAM oleh Menteri. (3) Penghapusan sebagian Kewajiban Non Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap sebagian atau seluruh denda. (4) Penjadwalan kembali seluruh Kewajiban Pokok dan sebagian Kewajiban Non Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan Bunga terhitung sejak tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 33

(1) BUMD selain PDAM mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada gubernur/bupati/walikota dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (2) Pengajuan permohonan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: a. laporan keuangan yang telah diaudit 1 (satu) tahun terakhir; b. laporan evaluasi kinerja dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan pada 1 (satu) tahun terakhir; c. rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun berjalan; dan d. surat pernyataan kesanggupan gubernur/bupati/walikota yang berisi kesediaan Pemda untuk membantu penyelesaian kewajiban pinjaman BUMD selain PDAM sebagaimana contoh tercantum pada Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

Nilai Kewajiban Pokok dan Kewajiban Non Pokok sebagai dasar perhitungan kewajiban dalam rangka penyelesaian Piutang Negara pada BUMD selain PDAM ditetapkan sebesar nilai saldo laporan keuangan pemerintah pusat audited per tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 35

Direktorat Jenderal melakukan penilaian permohonan penyelesaian Piutang Negara pada BUMD selain PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), yang terdiri atas: a. penilaian kelengkapan dokumen; dan b. penilaian kelayakan penyelesaian Piutang Negara.

Pasal 36

(1) Penilaian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dilakukan terhadap kesesuaian format, kebenaran, dan kelengkapan dokumen. (2) Dalam hal dokumen permohonan penyelesaian Piutang Negara pada BUMD selain PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan benar, Direktorat Jenderal melakukan rekonsiliasi perhitungan seluruh kewajiban atas pinjaman dengan BUMD selain PDAM. (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan penyelesaian Piutang Negara dari BUMD selain PDAM dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 37

(1) Penilaian kelayakan penyelesaian Piutang Negara pada BUMD selain PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan setelah rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). (2) Penilaian kelayakan penyelesaian Piutang Negara pada BUMD selain PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap: a. kemampuan bayar; b. jangka waktu penjadwalan kembali seluruh Kewajiban Pokok dan sebagian Kewajiban Non Pokok; dan c. dukungan Pemda. (3) Penilaian terhadap kemampuan bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan untuk memastikan bahwa BUMD selain PDAM memiliki prospek untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk membayar seluruh Kewajiban Pokok. (4) Penilaian terhadap jangka waktu pembayaran kembali seluruh Kewajiban Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk menentukan jangka waktu penjadwalan kembali seluruh Kewajiban Pokok yang paling sesuai dengan kemampuan keuangan BUMD selain PDAM. (5) Penilaian terhadap dukungan Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bertujuan untuk memastikan bahwa Pemda sanggup untuk membantu penyelesaian kewajiban pinjaman BUMD selain PDAM dalam hal BUMD selain PDAM mengalami kesulitan kondisi keuangan. (6) Dalam hal BUMD selain PDAM tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal mengembalikan permohonan penyelesaian Piutang Negara kepada BUMD selain PDAM.

Pasal 38

Dalam melakukan penilaian permohonan penyelesaian Piutang Negara pada BUMD selain PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, Direktur Jenderal dapat meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 39

(1) Berdasarkan hasil penilaian permohonan penyelesaian Piutang Negara pada BUMD selain PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Direktur Jenderal menyampaikan rekomendasi penyelesaian Piutang Negara kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan. (2) Surat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUMD selain PDAM.

BAB Ketiga

Mekanisme Penyelesaian Piutang Negara

Pasal 33

Koreksi

(1) BUMD selain PDAM mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada gubernur/bupati/walikota dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (2) Pengajuan permohonan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: a. laporan keuangan yang telah diaudit 1 (satu) tahun terakhir; b. laporan evaluasi kinerja dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan pada 1 (satu) tahun terakhir; c. rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun berjalan; dan d. surat pernyataan kesanggupan gubernur/bupati/walikota yang berisi kesediaan Pemda untuk membantu penyelesaian kewajiban pinjaman BUMD selain PDAM sebagaimana contoh tercantum pada Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

Nilai Kewajiban Pokok dan Kewajiban Non Pokok sebagai dasar perhitungan kewajiban dalam rangka penyelesaian Piutang Negara pada BUMD selain PDAM ditetapkan sebesar nilai saldo laporan keuangan pemerintah pusat audited per tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 35

Direktorat Jenderal melakukan penilaian permohonan penyelesaian Piutang Negara pada BUMD selain PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), yang terdiri atas: a. penilaian kelengkapan dokumen; dan b. penilaian kelayakan penyelesaian Piutang Negara.

Pasal 36

(1) Penilaian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dilakukan terhadap kesesuaian format, kebenaran, dan kelengkapan dokumen. (2) Dalam hal dokumen permohonan penyelesaian Piutang Negara pada BUMD selain PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan benar, Direktorat Jenderal melakukan rekonsiliasi perhitungan seluruh kewajiban atas pinjaman dengan BUMD selain PDAM. (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan penyelesaian Piutang Negara dari BUMD selain PDAM dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 37

(1) Penilaian kelayakan penyelesaian Piutang Negara pada BUMD selain PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan setelah rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). (2) Penilaian kelayakan penyelesaian Piutang Negara pada BUMD selain PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap: a. kemampuan bayar; b. jangka waktu penjadwalan kembali seluruh Kewajiban Pokok dan sebagian Kewajiban Non Pokok; dan c. dukungan Pemda. (3) Penilaian terhadap kemampuan bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan untuk memastikan bahwa BUMD selain PDAM memiliki prospek untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk membayar seluruh Kewajiban Pokok. (4) Penilaian terhadap jangka waktu pembayaran kembali seluruh Kewajiban Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk menentukan jangka waktu penjadwalan kembali seluruh Kewajiban Pokok yang paling sesuai dengan kemampuan keuangan BUMD selain PDAM. (5) Penilaian terhadap dukungan Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bertujuan untuk memastikan bahwa Pemda sanggup untuk membantu penyelesaian kewajiban pinjaman BUMD selain PDAM dalam hal BUMD selain PDAM mengalami kesulitan kondisi keuangan. (6) Dalam hal BUMD selain PDAM tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal mengembalikan permohonan penyelesaian Piutang Negara kepada BUMD selain PDAM.

Pasal 38

Dalam melakukan penilaian permohonan penyelesaian Piutang Negara pada BUMD selain PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, Direktur Jenderal dapat meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 39

(1) Berdasarkan hasil penilaian permohonan penyelesaian Piutang Negara pada BUMD selain PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Direktur Jenderal menyampaikan rekomendasi penyelesaian Piutang Negara kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan. (2) Surat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUMD selain PDAM.

Peraturan Menteri Nomor 194-pmk-05-2020 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TERTENTU

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB 2

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 3

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

BAB 1

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 2

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 3

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB IV

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38