PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 193-pmk-05-2011 Tahun 2011 tentang KREDIT INVESTASI PEMERINTAH

PERMEN Nomor 193-pmk-05-2011 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB V

LEMBAGA KEUANGAN PELAKSANA KIP

Pasal 8

(1) LKP-KIP ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas dasar permohonan lembaga keuangan yang bersangkutan. (2) Untuk ditetapkan sebagai LKP-KIP, lembaga keuangan harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut: a. Lembaga keuangan yang mempunyai status sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); b. Laporan keuangan dalam 2 (dua) tahun terakhir dinyatakan wajar tanpa pengecualian oleh auditor independen; c. Laporan evaluasi kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir dinyatakan sehat atau cukup sehat oleh auditor independen; www.djpp.kemenkumham.go.id d. Tidak memiliki permasalahan dengan pinjaman yang diberikan oleh Pemerintah; e. Memperoleh laba dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan f. Manajemen lembaga keuangan memperoleh persetujuan untuk dapat bertindak sebagai LKP-KIP dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Pasal 9

LKP-KIP mempunyai tugas sebagai berikut: a. melaksanakan Penyaluran dana KIP dengan menanggung risiko kredit sepenuhnya (executing); b. melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin terlaksananya Penyaluran dana KIP sesuai dengan persyaratan- persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini dan Perjanjian KIP, secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan c. membuka rekening tersendiri yang digunakan untuk menampung Pencairan dana KIP, pengembalian pokok, dan penerimaan bunga dan penerimaan lainnya dari Pengguna Akhir (End-Users).

Pasal 10

(1) Pembiayaan kerjasama antara Pemerintah dengan LKP-KIP dituangkan dalam Perjanjian KIP. (2) Perjanjian KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. para pihak; b. tujuan; c. jumlah pembiayaan; d. persyaratan; e. hak dan kewajiban; dan f. sanksi.

Pasal 11

Persyaratan KIP dari Pemerintah kepada LKP-KIP: a. Jangka waktu pembiayaan KIP paling lama 8 (delapan) tahun; b. Tingkat suku bunga KIP berdasarkan rata-rata BI rate 3 (tiga) bulan terakhir; www.djpp.kemenkumham.go.id c. Pembayaran bunga KIP dihitung sejak tanggal pencairan oleh LKP-KIP dan dibayar secara triwulanan; d. Pengembalian pokok pembiayaan KIP dilakukan secara semesteran; dan e. LKP-KIP tidak dikenakan biaya yang bersifat administratif.

BAB VII

PENYALURAN DANA KIP

Pasal 15

Koreksi

(1) Dana KIP disalurkan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada semua sektor ekonomi, yang dinilai layak dibiayai oleh LKP-KIP berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat. (2) Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang dapat memperoleh Penyaluran dana KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Usaha Mikro 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). b. Usaha Kecil 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 16

(1) Jangka waktu KIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Kredit untuk investasi paling lama 5 (lima) tahun termasuk masa tenggang (grace period); dan/atau b. Kredit untuk modal kerja paling lama 3 (tiga) tahun. (2) Jangka waktu KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan siklus usaha yang wajar.

Pasal 17

Tingkat suku bunga KIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id a. untuk Usaha Mikro, paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) di atas tingkat suku bunga yang dikenakan Pemerintah kepada LKP-KIP; dan b. untuk Usaha Kecil, paling tinggi sebesar 7% (tujuh persen) di atas tingkat suku bunga yang dikenakan Pemerintah kepada LKP-KIP.

Pasal 18

Jumlah dana KIP yang dapat disalurkan kepada: a. Usaha Mikro, paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan b. Usaha Kecil, paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2011 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDDIN www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 193/PMK.05/2011 TENTANG KREDIT INVESTASI PEMERINTAH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK KOP SURAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertandatangan dibawah ini, Direktur/Pimpinan Lembaga Keuangan ….(1)……. sebagai Penerima Kredit Investasi Pemerintah, dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penyaluran dana Kredit Investasi Pemerintah sesuai Perjanjian Kredit Investasi Pemerintah Nomor …….(2)…..yang tertuang dalamDIPA-KIP Nomor …..(3)………tanggal ……….(4)……... Apabila di kemudian hari terdapat kerugian negara yang disebabkan oleh penyimpangan terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penyaluran dana Kredit Investasi Pemerintah dimaksud, maka saya bersedia menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Negara dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai syarat/lampiran Permintaan Pencairan Kredit Investasi Pemerintah Nomor ……….(5)………. tanggal ………..(6)………... (tempat, tanggal, bulan, tahun) Penerima Dana Direktur/Pimpinan Lembaga Keuangan ………..(7)…………. www.djpp.kemenkumham.go.id PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK NO URAIAN ISI (1) Diisi dengan nama Lembaga Keuangan Pengelola Kredit Investasi Pemerintah (2) Diisi dengan Nomor Perjanjian Kredit Investasi Pemerintah (3) Diisi dengan Nomor DIPA-KIP (4) Diisi dengan tanggal DIPA-KIP (5) Diisi Nomor Surat Permintaan Pencairan Kredit Investasi Pemerintah (6) Diisi dengan tanggal Surat Permintaan Pencairan Kredit Investasi Pemerintah (7) Diisi dengan tandatangan Direktur/Pimpinan Lembaga Keuangan Pengelola dan dibubuhi stempel/cap dinas MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 193/PMK.05/2011 TENTANG KREDIT INVESTASI PEMERINTAH RENCANA PENGGUNAAN DANA Nama Lembaga Keuangan Pelaksana : ............................(1) NO. URAIAN KEGIATAN KEBUTUHAN DANA YANG AKAN DICAIRKAN RENCANA PENYALURAN DANA (2) (3) (4) (5) JUMLAH (6) Jakarta, ..................... (7) Direktur /Pimpinan, (8) (NamaLengkap) ....(9) www.djpp.kemenkumham.go.id PETUNJUK PENGISIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA NO URAIAN ISI (1) Diisi dengan nama Lembaga Keuangan Pengelola Kredit Investasi Pemerintah (2) Diisi dengan Nomor Urut (3) Diisi dengan uraian rencana kegiatan penyaluran Dana Kredit Investasi Pemerintah ke pihak penerima (4) Diisi dengan jumlah rupiah Dana Kredit Investasi Pemerintah yang akan dicairkan (5) Diisi dengan bulan dan tahun rencana penyaluran Dana Kredit Investasi Pemerintah ke pihak penerima (6) Diisi dengan jumlah total rupiah Dana Kredit Investasi Pemerintah yang akan dicairkan (7) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (8) Diisi dengan tanda tangan Direktur/Pimpinan Lembaga Keuangan Pengelola dan dibubuhi stempel/cap dinas (9) Diisi dengan nama Direktur/Pimpinan Lembaga Keuangan Pengelola MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 193/PMK.05/2011 TENTANG KREDIT INVESTASI PEMERINTAH LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA Nama Lembaga Keuangan Pelaksana : ............................(1) NO. URAIAN KEGIATAN/SEKTOR PLAFOND DANA REALISASI SISA DANA (2) (3) (4) (5) (6) = (4) – (5) JUMLAH Jakarta, ..................... (7) Direktur /Pimpinan, (8) (NamaLengkap) ....(9) www.djpp.kemenkumham.go.id PETUNJUK PENGISIAN REALISASI PENGGUNAAN DANA NO URAIAN ISI (1) Diisi dengan nama Lembaga Keuangan Pengelola Kredit Investasi Pemerintah (2) Diisi dengan Nomor Urut (3) Diisi dengan uraian Kegiatan/Sektor Penyaluran Dana Kredit Investasi Pemerintah ke pihak penerima (4) Diisi dengan jumlah pagu dana rupiah Dana Kredit Investasi Pemerintah yang akan dicairkan (5) Diisi dengan jumlah realisasi penyaluran Dana Kredit Investasi Pemerintah ke pihak penerima (6) Diisi dengan sisa pagu dana rupiah Dana Kredit Investasi Pemerintah yang akan dicairkan (7) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (8) Diisi dengan tanda tangan Direktur/Pimpinan Lembaga Keuangan Pengelola dan dibubuhi stempel/cap dinas (9) Diisi dengan nama Direktur/Pimpinan Lembaga Keuangan Pengelola MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 193/PMK.05/2011 TENTANG KREDIT INVESTASI PEMERINTAH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGELUARAN PEMBIAYAAN Nomor : .......(1) 1. Nama Satuan Kerja :.......................................... (2) 2. Kode Satuan Kerja :.......................................... (3) 3. Tanggal/Nomor DIPA :.......................................... (4) 4. Kegiatan/Sub Kegiatan :.......................................... (5) 5. Klasifikasi Pengeluaran Pembiayaan :.......................................... (6) Yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja .....(7)..... menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang dibayarkan kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut: No Akun Penerima Uraian Bukti Jumlah Tanggal Nomor (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Bukti-bukti tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja ......(16)...... untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. .........................(17)............................. Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (18) Nama Lengkap NIP www.djpp.kemenkumham.go.id PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGELUARAN PEMBIAYAAN (SPTPP) Nomor Uraian Satuan (1) Diisi dengan nomor penerbitan SPTPP (2) Diisi dengan nama satuan kerja bersangkutan (3) Diisi dengan kode satuan kerja bersangkutan (4) Diisi dengan tanggal dan nomor penerbitan DIPA (5) Diisi dengan kode kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam DIPA (6) Diisi dengan kode klasifikasi pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam DIPA (7) Diisi dengan nama satuan kerja bersangkutan (8) Diisi dengan nomor urut (9) Diisi dengan kode akun pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam DIPA (10) Diisi dengan nama pihak penerima pembayaran (11) Diisi dengan uraian singkat kegiatan pengeluaran negara (12) Diisi dengan tanggal penerbitan dokumen tagihan dan/atau yang disetarakan (13) Diisi dengan nomor penerbitan dokumen tagihan dan/atau yang disetarakan (14) Diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan dalam angka (15) Diisi dengan akumulasi jumlah uang yang dibayarkan dalam angka (16) Diisi dengan nama satuan kerja bersangkutan (17) Diisi dengan nama tempat, tanggal-bulan-tahun penerbitan SPTPP (18) Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan dibubuhi cap dinas satuan kerja bersangkutan MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor 193-pmk-05-2011 Tahun 2011 tentang KREDIT INVESTASI PEMERINTAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19

BAB IX

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB X

Pasal 23