PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 192-pmk-05-2009 Tahun 2009 tentang PERENCANAAN KAS

PERMEN Nomor 192-pmk-05-2009 Tahun 2009

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

TANGGUNG JAWAB BENDAHARA UMUM NEGARA DAN KEWAJIBAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA DALAM PERENCANAAN KAS

Pasal 5

Koreksi

(1) Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFO) bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas. (2) Sumber data dalam melakukan penyusunan perencanaan kas yaitu: a. Perkiraan pencairan dana dan/atau perkiraan penerimaan dana dari KPPN; dan b. Perkiraan penarikan dana dan perkiraan penyetoran dana dari unit eselon I Departemen Keuangan atau Kementerian Negara/Lembaga yang bertanggung jawab menangani penerimaan dan pengeluaran negara.

Pasal 6

Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Chief Operational Officer (COO) wajib membuat rencana/jadwal pelaksanaan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran. (1) Menteri/Pimpinan Lembaga membuat perkiraan penarikan dana dan/atau perkiraan penyetoran dana berdasarkan rencana/jadwal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (2) Penyusunan perkiraan penarikan dana dan/atau perkiraan penyetoran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada para Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran lingkup kementerian negara/lembaga. (3) Perkiraan penarikan dana dibuat secara periodik yaitu bulanan, mingguan, dan harian. (4) Perkiraan penyetoran dana dibuat secara periodik yaitu bulanan dan mingguan. (5) Perkiraan penarikan dana dan/atau perkiraan penyetoran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BUN/Kuasa BUN sebagai Chief Financial Officer (CFO) untuk penyusunan perencanaan kas.

Pasal 7

(1) Unit eselon I Departemen Keuangan yang tugas dan fungsinya secara langsung mengelola penerimaan negara wajib menyusun perkiraan penyetoran dana. (2) Unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Direktorat Jenderal Pajak; b. Direktorat Jenderal Bea Cukai; c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; d. Direktorat Jenderal Anggaran; e. Direktorat Jenderal Perbendaharaan; f. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan g. Sekretariat Jenderal c.q. Pusat Investasi Pemerintah. (3) Unit eselon I Departemen Keuangan yang tugas dan fungsinya secara langsung mengelola pengeluaran negara wajib menyusun perkiraan penarikan dana. (4) Unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari: a. Direktorat Jenderal Pajak; b. Direktorat Jenderal Bea Cukai; c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; d. Direktorat Jenderal Anggaran; e. Direktorat Jenderal Perbendaharaan; f. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; g. Sekretariat Jenderal c.q. Pusat Investasi Pemerintah. (5) Kementerian negara yang membidangi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib menyusun perkiraan penarikan dana dan/atau perkiraan penyetoran dana. (6) Kementerian negara yang ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran belanja subsidi wajib menyusun perkiraan penarikan dana.

BAB Kedua

Menteri/Pimpinan Lembaga

Pasal 6

Koreksi

Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Chief Operational Officer (COO) wajib membuat rencana/jadwal pelaksanaan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran. (1) Menteri/Pimpinan Lembaga membuat perkiraan penarikan dana dan/atau perkiraan penyetoran dana berdasarkan rencana/jadwal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (2) Penyusunan perkiraan penarikan dana dan/atau perkiraan penyetoran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada para Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran lingkup kementerian negara/lembaga. (3) Perkiraan penarikan dana dibuat secara periodik yaitu bulanan, mingguan, dan harian. (4) Perkiraan penyetoran dana dibuat secara periodik yaitu bulanan dan mingguan. (5) Perkiraan penarikan dana dan/atau perkiraan penyetoran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BUN/Kuasa BUN sebagai Chief Financial Officer (CFO) untuk penyusunan perencanaan kas.

Pasal 7

(1) Unit eselon I Departemen Keuangan yang tugas dan fungsinya secara langsung mengelola penerimaan negara wajib menyusun perkiraan penyetoran dana. (2) Unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Direktorat Jenderal Pajak; b. Direktorat Jenderal Bea Cukai; c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; d. Direktorat Jenderal Anggaran; e. Direktorat Jenderal Perbendaharaan; f. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan g. Sekretariat Jenderal c.q. Pusat Investasi Pemerintah. (3) Unit eselon I Departemen Keuangan yang tugas dan fungsinya secara langsung mengelola pengeluaran negara wajib menyusun perkiraan penarikan dana. (4) Unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari: a. Direktorat Jenderal Pajak; b. Direktorat Jenderal Bea Cukai; c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; d. Direktorat Jenderal Anggaran; e. Direktorat Jenderal Perbendaharaan; f. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; g. Sekretariat Jenderal c.q. Pusat Investasi Pemerintah. (5) Kementerian negara yang membidangi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib menyusun perkiraan penarikan dana dan/atau perkiraan penyetoran dana. (6) Kementerian negara yang ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran belanja subsidi wajib menyusun perkiraan penarikan dana.

BAB V

MEKANISME PENYAMPAIAN PERKIRAAN PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENYETORAN DANA

Pasal 9

Koreksi

(1) Unit eselon I Departemen Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (4) wajib menyampaikan perkiraan penarikan dana dan/atau perkiraan penyetoran dana ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara. (2) Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan: a. Perkiraan penarikan dana terkait belanja pajak yang ditanggung pemerintah, imbalan bunga pajak, dan restitusi pajak; dan b. Perkiraan penyetoran dana terkait penerimaan perpajakan dalam negeri kecuali pajak penghasilan minyak bumi dan gas alam. (3) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan: a. Perkiraan penyetoran dana terkait penerimaan bea masuk, bea keluar dan cukai; dan b. Perkiraan penarikan dana terkait bea yang ditanggung pemerintah dan pengembalian kelebihan pembayaran di bidang kepabeanan dan cukai serta imbalan bunga. (4) Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan: a. Perkiraan Penyetoran Dana terkait penerimaan pajak penghasilan minyak bumi dan gas alam, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan b. Perkiraan Penarikan Dana terkait belanja subsidi, belanja lain-lain, dan pengembalian-pengembalian terkait dengan PNBP. (5) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang menyampaikan: a. Perkiraan penyetoran dana terkait penerimaan pembiayaan dan hibah yang diregistrasi; dan b. Perkiraan penarikan dana terkait pengeluaran pembiayaan dan belanja bunga utang. (6) Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Manajemen Investasi menyampaikan perkiraan penyetoran dana terkait penyetoran pokok dan bunga dari Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah. (7) Sekretariat Jenderal c.q. Pusat Investasi Pemerintah menyampaikan perkiraan penyetoran dana dan/atau perkiraan penarikan dana terkait penerimaan dan/atau pengeluaran dana investasi pemerintah. (8) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyampaikan perkiraan penyetoran dana terkait penerimaan dari pengelolaan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan aset eks bank dalam likuidasi.

Pasal 10

(1) Kementerian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) wajib menyampaikan Perkiraan Penarikan Dana dan/atau Perkiraan Penyetoran Dana ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara. (2) Kementerian negara yang membidangi pengelolaan BUMN menyampaikan perkiraan penyetoran dana terkait penerimaan dari dividen dan privatisasi BUMN, dan perkiraan penarikan dana terkait penyertaan modal negara pada BUMN. (3) Kementerian negara yang ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran belanja subsidi menyampaikan perkiraan penarikan dana terkait belanja subsidi.

Pasal 11

(1) Kantor/satuan kerja yang mendapatkan alokasi APBN wajib menyusun perkiraan penarikan dana dan/atau perkiraan penyetoran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) serta menyampaikan ke KPPN. (2) Tata cara pembuatan perkiraan penarikan dana dan/atau perkiraan penyetoran dana oleh kantor/satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 12

(1) Perkiraan penyetoran dana/perkiraan penarikan dana bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan (5) merupakan perkiraan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dirinci dalam 12 (dua belas) bulan. (2) Perkiraan penyetoran dana/perkiraan penarikan dana bulanan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengesahan DIPA. (3) Perkiraan penyetoran dana/perkiraan penarikan dana mingguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) merupakan perkiraan dalam 1 (satu) bulan yang dibuat dalam 4 (empat) periode/ minggu yaitu tanggal 1 sampai dengan 7 untuk minggu pertama, tanggal 8 sampai dengan 15 untuk minggu kedua, tanggal 16 sampai dengan 23 untuk minggu ketiga, dan tanggal 24 sampai dengan akhir bulan untuk minggu keempat. (4) Perkiraan penyetoran dana/perkiraan penarikan dana mingguan dibuat setiap 2 (dua) bulan dan disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum minggu pertama perkiraan. (5) Perkiraan penarikan dana harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) merupakan perkiraan dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dirinci dalam hari kerja dalam minggu perkiraan. (6) Perkiraan penarikan dana harian dibuat setiap minggu dan disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum awal minggu.

Pasal 13

(1) Perkiraan penyetoran dana/perkiraan penarikan dana wajib dilakukan pemutakhiran setiap ada perubahan. (2) Pemutakhiran perkiraan penyetoran dana/perkiraan penarikan dana bulanan dilakukan setiap bulan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum bulan perkiraan. (3) Pemutakhiran perkiraan penyetoran dana/perkiraan penarikan dana mingguan dilakukan setiap bulan disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum minggu pertama perkiraan. (4) Pemutakhiran perkiraan penarikan dana harian disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari perkiraan.

BAB VI

PENYUSUNAN PERENCANAAN KAS PADA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Pasal 14

Koreksi

(1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara bertanggung jawab untuk: a. membuat perencanaan kas yang bersumber dari perkiraan pencairan dana dan/atau perkiraan penerimaan dana yang disampaikan oleh KPPN dan perkiraan penyetoran dana dan/atau perkiraan penarikan dana dari unit eselon I/kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; b. melakukan pemutakhiran data setelah menerima perubahan perkiraan pencairan dana dan/atau perkiraan penerimaan dana dari KPPN dan perkiraan penyetoran dana dan/atau perkiraan penarikan dana dari unit eselon I Departemen Keuangan atau kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) Perencanaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara kepada BUN/Kuasa BUN Pusat sebagai bahan pembuatan keputusan dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 15

(1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan rekapitulasi perkiraan pencairan dana/perkiraan penerimaan dana dari KPPN dalam wilayah kerjanya dan menyampaikan ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara paling lama 2 (dua) hari kerja setelah waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan monitoring dan pembinaan kepada KPPN yang belum menyampaikan perkiraan pencairan dana/perkiraan penerimaan dana.

Pasal 16

(1) KPPN setelah menerima perkiraan penarikan dana dan/atau perkiraan penyetoran dana dari kantor/satuan kerja dalam wilayah kerjanya, segera menyusun perkiraan pencairan dana dan perkiraan penerimaan dana untuk kemudian disampaikan ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (2) KPPN segera menyampaikan pemutakhiran atas perkiraan pencairan dana dan perkiraan penerimaan dana setelah menerima pemutakhiran atas perkiraan penarikan dana dan/atau perkiraan penyetoran dana dari kantor/satuan kerja ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Peraturan Menteri Nomor 192-pmk-05-2009 Tahun 2009 tentang PERENCANAAN KAS

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

BAB Kelima

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17