PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 189-pmk-01-2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN

PERMEN Nomor 189-pmk-01-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB Kesatu

Tata Cara Penunjukan dan Lingkup Wewenang

Pasal 96A

BAB Kedua

Hak Keuangan Plt. dan Plh.

Pasal 96B

Koreksi

(1) Pegawai/Pejabat yang diangkat sebagai Plt. atau Plh. tidak mendapat tunjangan struktural/jabatan pada jabatannya sebagai Plt. atau Plh. (2) Pegawai/Pejabat yang diangkat sebagai Plt. atau Plh. dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama 1 (satu) bulan kalender, diberikan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh., menerima Tunjangan Kinerja yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh per seratus) dari Tunjangan Kinerja dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan yang dirangkapnya; b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima Tunjangan Kinerja yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh per seratus) dari Tunjangan Kinerja yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima Tunjangan Kinerja dalam jabatan definitifnya; dan d. pelaksana bawahan dari pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara, yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima Tunjangan Kinerja dan/atau Tunjangan Tambahan Unsur TKPKN (jika ada) dalam jabatan pelaksana definitifnya. (3) Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada bulan pembayaran Tunjangan Kinerja berikutnya. (4) Plt. atau Plh. dengan jangka waktu menjabat kurang dari 1 (satu) bulan kalender, tidak berhak mendapatkan pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 9. Di antara Pasal 98 dan Pasal 99 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 98A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98A

(1) Untuk pertama kali, Direktur ditunjuk oleh Menteri sampai dengan dilaksanakannya pemilihan Direktur sesuai dengan statuta PKN STAN. (2) Direktur yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 4 (empat) tahun. (3) Direktur yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kecuali huruf b, huruf e, dan huruf m apabila berstatus PNS. (4) Direktur yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kecuali huruf b, huruf e, huruf g, huruf i, huruf k, dan huruf m apabila berstatus bukan PNS. (5) Sebelum memangku jabatannya, Direktur yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik oleh Menteri dan wajib mengucapkan sumpah atau janji. (6) Direktur yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh penghasilan dan tunjangan kinerja rutin yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 5 Desember 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA