PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 187-pmk-05-2021 Tahun 2021 tentang SKEMA SUBSIDI RESI GUDANG

PERMEN Nomor 187-pmk-05-2021 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Skema Subsidi Resi Gudang yang selanjutnya disingkat SSRG adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh penyalur SSRG kepada penerima SSRG dengan jaminan/agunan berupa resi gudang dan diberikan subsidi bunga/subsidi margin dari Pemerintah. 2. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. 3. Petani adalah warga negara INDONESIA perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. 4. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. 5. Suku Bunga/Margin adalah tingkat bunga/margin yang dikenakan dalam pemberian SSRG. 6. Subsidi Bunga/Subsidi Margin adalah bagian bunga/margin yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara Suku Bunga/Margin yang berlaku dengan Suku Bunga/Margin yang dibebankan kepada penerima SSRG. 7. Badan Pengawas Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut Badan Pengawas adalah unit organisasi di bawah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan sistem Resi Gudang. 8. Pusat Registrasi Resi Gudang yang selanjutnya disebut Pusat Registrasi adalah badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan derivatif Resi Gudang, yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan serta penyediaan sistem dan jaringan informasi. 9. Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 10. Lembaga Keuangan Non Bank yang selanjutnya disingkat LKNB adalah badan usaha yang berupa perusahaan pembiayaan yang menyediakan pelayanan jasa keuangan, tidak termasuk pada perusahaan asuransi dan/atau dana pensiun. 11. Penyalur SSRG adalah Bank atau LKNB yang ditetapkan untuk menyalurkan SSRG. 12. Lembaga Linkage adalah lembaga berbadan hukum yang dapat meneruspinjamkan SSRG dari Penyalur SSRG kepada penerima SSRG berdasarkan perjanjian kerja sama. 13. Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka SSRG yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menyalurkan anggaran belanja Subsidi Bunga/Subsidi Margin SSRG kepada Penyalur SSRG. 14. Komoditi adalah barang yang dapat disimpan di gudang dalam sistem Resi Gudang sebagaimana ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 15. Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan yang selanjutnya disingkat PKP adalah perjanjian antara KPA dengan Penyalur SSRG. 16. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. 17. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program. 18. Sistem Informasi Resi Gudang yang selanjutnya disingkat SIRG adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi Resi Gudang.

BAB VI

SKEMA PEMBIAYAAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Bank/LKNB dapat menjadi Penyalur SSRG dengan memenuhi kriteria paling sedikit: a. sehat dan berkinerja baik; dan b. memiliki sistem yang dapat terkoneksi dan/atau kompatibel dengan sistem pengelolaan SSRG. (2) Bank/LKNB yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan untuk menjadi Penyalur SSRG. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Direktur Utama/Pimpinan Bank/LKNB kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan dokumen paling sedikit: a. komitmen tertulis penyediaan dana untuk disalurkan sebagai SSRG; b. standar operasional dan prosedur pembiayaan/kredit pelaksanaan SSRG; c. informasi dari Otoritas Jasa Keuangan yang menunjukan bahwa Bank/LKNB memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; d. memiliki rekomendasi online system SIKP yang diperoleh sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman penggunaan SIKP; dan e. rekomendasi terkait SSRG dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan atau pejabat yang ditunjuk. (5) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat meminta dokumen lain yang dibutuhkan kepada Bank/LKNB. (6) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5). (7) Terhadap permohonan yang disetujui, Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan MENETAPKAN Bank/LKNB yang memenuhi kriteria sebagai Penyalur SSRG beserta plafon penyaluran SSRG. (8) Plafon penyaluran SSRG sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan berdasarkan pertimbangan: a. program dan proyeksi SSRG berdasarkan jenis Komoditi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; b. kemampuan Pemerintah menyediakan alokasi Subsidi Bunga/Subsidi Margin; dan c. besaran komitmen tertulis penyediaan dana untuk disalurkan sebagai SSRG dari Penyalur SSRG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. (9) Terhadap permohonan yang tidak disetujui, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan pemberitahuan kepada Bank/LKNB.

Pasal 8

(1) Penyalur SSRG dapat mengajukan permohonan penambahan plafon penyaluran SSRG kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan KPA. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri komitmen tertulis penyediaan dana penyaluran SSRG yang telah disesuaikan dengan kebutuhan Penyalur SSRG. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA melakukan penilaian penambahan plafon penyaluran SSRG berdasarkan komitmen tertulis penyediaan dana penyaluran SSRG yang telah disesuaikan dengan kebutuhan Penyalur SSRG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan: a. program dan proyeksi SSRG berdasarkan jenis Komoditi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; b. kemampuan Pemerintah menyediakan alokasi Subsidi Bunga/Subsidi Margin; dan c. kinerja penyaluran Penyalur SSRG. (4) Dalam melakukan penilaian penambahan plafon penyaluran SSRG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA dapat melibatkan pihak terkait. (5) Berdasarkan hasil penilaian penambahan plafon penyaluran SSRG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), KPA menyusun dan menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan. (6) Berdasarkan permohonan penambahan plafon penyaluran SSRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekomendasi KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dapat MENETAPKAN atau menolak penambahan plafon penyaluran SSRG. (7) Terhadap permohonan penambahan plafon penyaluran SSRG yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan pemberitahuan kepada Penyalur SSRG. (8) Permohonan penambahan plafon penyaluran SSRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format huruf A yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Dalam melaksanakan SSRG, Penyalur SSRG menyeleksi calon penerima SSRG, memberikan kredit/pembiayaan, dan mengadministrasikan SSRG.

Pasal 10

(1) Penyalur SSRG menyalurkan SSRG kepada penerima SSRG melalui pembiayaan konvensional atau pembiayaan syariah. (2) Penyalur SSRG menyalurkan SSRG kepada penerima SSRG dengan pola penyaluran: a. langsung; dan/atau b. tidak langsung. (3) Penyaluran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Penyalur SSRG secara langsung kepada penerima SSRG. (4) Penyaluran tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Penyalur SSRG kepada penerima SSRG melalui Lembaga Linkage. (5) Penyaluran SSRG melalui Lembaga Linkage sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai kesepakatan antara Penyalur SSRG dengan Lembaga Linkage. (6) Penyalur SSRG dan Lembaga Linkage bertanggungjawab atas penyaluran yang dilakukan kepada penerima SSRG.

Pasal 11

(1) Berdasarkan penetapan Penyalur SSRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7), KPA dan Direktur Utama/pejabat yang diberikan kewenangan pada Penyalur SSRG menandatangani PKP. (2) PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. identitas para pihak; b. hak dan kewajiban para pihak; dan c. sanksi atas pelanggaran hak dan kewajiban para pihak.

Pasal 12

(1) Berdasarkan penetapan plafon penyaluran SSRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) atau penetapan tambahan plafon penyaluran SSRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), Penyalur SSRG menyusun rencana pembiayaan tahunan SSRG. (2) Rencana pembiayaan tahunan SSRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Penyalur SSRG kepada: a. Menteri Keuangan; b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; dan c. KPA.

Pasal 13

(1) Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan terhadap SSRG yang penyalurannya berdasarkan penetapan plafon penyaluran SSRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) atau penetapan tambahan plafon penyaluran SSRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) untuk masing-masing Penyalur SSRG. (2) Dalam hal penyaluran SSRG melebihi plafon penyaluran SSRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap kelebihan penyaluran tersebut tidak diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin. (3) Penyalur SSRG harus memenuhi total baki debet realisasi penyaluran SSRG dari waktu ke waktu: a. paling tinggi sebesar alokasi plafon penyaluran SSRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari plafon penyaluran SSRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam hal Penyalur SSRG tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, KPA melakukan penilaian untuk mengurangi plafon penyaluran SSRG. (5) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPA MENETAPKAN pengurangan plafon.

Pasal 14

Resi Gudang digunakan sebagai jaminan/agunan SSRG tanpa dipersyaratkan adanya jaminan/agunan lain.

Pasal 15

(1) SSRG diberikan kepada penerima SSRG dengan: a. plafon penyaluran paling banyak sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per tahun; b. akad kredit kumulatif yang masih aktif sampai dengan tahun berkenaan paling banyak sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan c. plafon maksimal per pinjaman SSRG paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) dari Resi Gudang yang dijadikan sebagai jaminan. (2) Dalam hal penerima SSRG merupakan Petani yang tergabung dalam kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), plafon penyaluran paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan jumlah Petani pada kelompok tani, gabungan kelompok tani, atau Koperasi. (3) Penerima SSRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bersamaan dapat menjadi debitur kredit program lainnya dengan kolektibilitas lancar kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. (4) Penerima SSRG dibebankan Suku Bunga/Margin yang berlaku selama jangka waktu SSRG dan paling lama 1 (satu) tahun tidak termasuk perpanjangan jangka waktu SSRG. (5) Jangka waktu SSRG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai jangka waktu jatuh tempo Resi Gudang dan paling lama 1 (satu) tahun. (6) Besaran Suku Bunga/Margin yang dibebankan kepada penerima SSRG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan mengacu pada Suku Bunga/Margin kredit program KUR sejenis SSRG. (7) Penerima SSRG dapat melakukan pembayaran pokok dan bunga/margin secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara penerima SSRG dan Penyalur SSRG dengan memperhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing penerima SSRG.

Pasal 16

(1) Penyalur SSRG MENETAPKAN penerima SSRG setelah melakukan penilaian terhadap keabsahan Resi Gudang yang dijadikan sebagai jaminan/agunan. (2) Penetapan penerima SSRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan asas-asas pembiayaan yang sehat. (3) Dalam MENETAPKAN penerima SSRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyalur SSRG tidak mengenakan provisi kredit dan biaya komitmen kepada penerima SSRG.

Pasal 17

(1) Pemerintah memberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin selama jangka waktu SSRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dan paling lama 1 (satu) tahun tidak termasuk perpanjangan jangka waktu pinjaman. (2) Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan mengacu pada besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin kredit program KUR sejenis SSRG. (3) Penghitungan Subsidi Bunga/Subsidi Margin dihitung dengan formula sebagai berikut: Besaran Subsidi x Baki Debet x hari bunga atau hari margin 360 (4) Penghitungan Subsidi Bunga/Subsidi Margin dilakukan sesuai dengan format huruf B yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

(1) Penyalur SSRG dapat menjaminkan SSRG kepada perusahaan penjaminan. (2) Penjaminan oleh perusahaan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. (3) Imbal jasa penjaminan atau imbal jasa kafalah yang diperlukan untuk penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Penyalur SSRG.

Pasal 19

(1) Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan kepada penerima SSRG melalui Penyalur SSRG. (2) Terhadap Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyalur SSRG mengajukan tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin secara bulanan kepada KPA. (3) Tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen pendukung yang terdiri atas: a. surat permohonan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin, yang disusun sesuai dengan format huruf C yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. rincian perhitungan tagihan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin SSRG sesuai dengan format huruf D yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. tanda terima pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin SSRG yang ditandatangani oleh Direktur Utama/pejabat yang diberikan kewenangan pada Penyalur SSRG; dan d. arsip data komputer tagihan yang diunggah ke dalam SIKP. (4) Pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin SSRG dilakukan berdasarkan data penyaluran SSRG dari Penyalur SSRG dan data Resi Gudang yang disampaikan oleh Pusat Registrasi berdasarkan data SIRG. (5) Prosedur penyampaian data Resi Gudang oleh Pusat Registrasi didasarkan pada pedoman pelaksanaan SSRG yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. (6) Kebenaran data dalam dokumen pendukung tagihan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab Penyalur SSRG.

Pasal 20

(1) KPA melakukan pengujian terhadap dokumen tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang diajukan oleh Penyalur SSRG. (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kelengkapan dokumen tagihan; dan b. kebenaran perhitungan tagihan. (3) Dalam melakukan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPA menggunakan SIKP yang terintegrasi dengan SIRG. (4) Dalam hal berdasarkan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dokumen tagihan belum lengkap dan/atau terdapat kesalahan dalam perhitungan tagihan, KPA menyampaikan pemberitahuan kepada Penyalur SSRG. (5) Penyalur SSRG harus menyampaikan kelengkapan dokumen tagihan dan/atau hasil perbaikan atas kesalahan perhitungan tagihan kepada KPA sesuai pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima pemberitahuan dimaksud. (6) Dalam hal setelah 5 (lima) hari kerja setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Penyalur SSRG belum menyampaikan kelengkapan dokumen tagihan dan/atau hasil perbaikan atas kesalahan perhitungan tagihan, KPA mengembalikan dokumen tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada Penyalur SSRG. (7) Dokumen tagihan yang telah memenuhi ketentuan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin.

Pasal 21

(1) Dalam hal penetapan penerima SSRG tidak sesuai dengan keabsahan Resi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), terhadap Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang telah dibayarkan untuk penerima SSRG oleh Penyalur SSRG, KPA harus: a. memperhitungkan pembayaran dimaksud dengan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin pada periode berikutnya; atau b. memerintahkan Penyalur SSRG untuk melakukan penyetoran ke rekening kas negara. (2) Penyetoran ke rekening kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

Pasal 22

(1) KPA MENETAPKAN standar prosedur operasi atas pengujian dan pembayaran tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin. (2) Standar prosedur operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara atas beban bagian anggaran bendahara umum negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. (3) Dalam penyusunan standar prosedur operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA meminta pendapat aparat pengawas intern pemerintah pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 23

Tata cara pencairan dana untuk pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Margin dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara atas beban bagian anggaran bendahara umum negara pada kantor pelayanan perbendaharaan negara.

BAB Kesatu

Penetapan Penyalur SSRG dan Plafon Penyaluran SSRG

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

Dalam melaksanakan SSRG, Penyalur SSRG menyeleksi calon penerima SSRG, memberikan kredit/pembiayaan, dan mengadministrasikan SSRG.

BAB Kelima

Penyaluran kepada Penerima SSRG

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

BAB Kedelapan

Pengajuan Tagihan Subsidi Bunga/subsidi Margin

Pasal 19

Koreksi

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 1. KPA yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang tetap melaksanakan kewenangannya sampai dengan dilakukan penetapan KPA berdasarkan Peraturan Menteri ini; 2. Pembayaran atas tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang telah diajukan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang; 3. Subsidi Bunga/Subsidi Margin atas penyaluran SSRG yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum dilakukan penagihan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang; 4. Penyalur SSRG yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang tetap menjadi Penyalur SSRG berdasarkan Peraturan Menteri ini; 5. Penyalur SSRG sebagaimana dimaksud pada angka 4 menyampaikan komitmen tertulis penyediaan dana penyaluran SSRG yang telah disesuaikan dengan kebutuhan Penyalur SSRG kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan KPA untuk dilakukan penetapan plafon penyaluran SSRG sesuai Peraturan Menteri ini; 6. PKP yang telah dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan; 7. Besaran Suku Bunga/Margin yang dibebankan kepada Penerima SSRG dan tingkat bunga SSRG yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan atau penggantian terhadap besaran Suku Bunga/Margin yang dibebankan kepada Penerima SSRG dan tingkat bunga SSRG berdasarkan Peraturan Menteri ini; 8. Dalam hal integrasi SIKP dan SIRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) belum dapat dilaksanakan: a. penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dilakukan melalui mekanisme pengunggahan dan/atau perekaman data ke SIKP; dan b. kriteria memiliki sistem yang dapat terkoneksi dan/atau kompatibel dengan sistem pengelolaan SSRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan persyaratan rekomendasi online system SIKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) huruf d tidak perlu dipenuhi dan/atau disampaikan oleh Bank/LKNB; 9. Dalam hal integrasi SIKP dan SIRG telah dilaksanakan, Bank/LKNB yang telah ditetapkan menjadi Penyalur SSRG sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b wajib memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan ayat (4) huruf d; 10. Penerima SSRG yang telah ditetapkan oleh Penyalur SSRG berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang tetap memperoleh haknya atas Subsidi Bunga/Subsidi Margin SSRG sampai dengan berakhirnya kredit/pembiayaan; dan 11. Pengajuan tagihan SSRG oleh Penyalur SSRG dan pengujian tagihan SSRG oleh KPA atas penerima SSRG sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang.

Peraturan Menteri Nomor 187-pmk-05-2021 Tahun 2021 tentang SKEMA SUBSIDI RESI GUDANG

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

BAB V

Pasal 5

Pasal 6

BAB VI

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Keempat

Pasal 14

BAB Kelima

Pasal 15

Pasal 16

BAB Keenam

Pasal 17

BAB Ketujuh

Pasal 18

BAB Kedelapan

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

BAB IX

Pasal 26

BAB X

Pasal 27

BAB XI

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30