PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 186-pmk-02-2020 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENGESAHAN LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

PERMEN Nomor 186-pmk-02-2020 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial. 3. Insentif adalah penghasilan tambahan yang merupakan penghargaan yang dapat diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi setiap tahun sesuai dengan kinerja BPJS yang dibayarkan dari hasil pengembangan. 4. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk membantu PRESIDEN dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional. 5. Laporan Pengelolaan Program adalah laporan pelaksanaan pengelolaan program yang dilaksanakan oleh BPJS. 6. Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan BPJS dan laporan keuangan dana jaminan sosial yang telah diaudit oleh akuntan publik.

BAB II

PENGESAHAN LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Dalam rangka pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan, dilakukan penilaian capaian kinerja BPJS. (2) Penilaian capaian kinerja BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DJSN.

Pasal 4

Koreksi

Dalam rangka penilaian capaian kinerja BPJS, BPJS menyampaikan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan kepada PRESIDEN dengan tembusan kepada DJSN dan Menteri Keuangan paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.

Pasal 5

(1) Dalam rangka penilaian capaian kinerja BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DJSN MENETAPKAN dan menyampaikan target kinerja BPJS kepada PRESIDEN dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dan BPJS paling lambat tanggal 30 Juni tahun sebelumnya. (2) Penetapan target kinerja BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah DJSN meminta pertimbangan kepada Menteri Keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 6

(1) Berdasarkan target kinerja BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, DJSN melakukan penilaian capaian kinerja BPJS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penilaian capaian kinerja BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan penilaian capaian kinerja BPJS. (3) Laporan penilaian capaian kinerja BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Ketua DJSN kepada PRESIDEN dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berikutnya.

Pasal 7

(1) Dalam rangka penilaian akhir capaian kinerja BPJS dan pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan, Menteri Keuangan melakukan reviu dan pembahasan atas Laporan Pengelolaan Program, Laporan Keuangan Tahunan, termasuk opini akuntan publik, dan laporan penilaian capaian kinerja BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3). (2) Dalam melakukan reviu dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, dan Ketua DJSN.

Pasal 8

(1) Hasil reviu dan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan penilaian akhir capaian kinerja BPJS yang dituangkan dalam berita acara sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam: a. pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan; dan b. rekomendasi besaran Insentif.

Pasal 9

Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Menteri Keuangan mengesahkan atau tidak mengesahkan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan.

Pasal 10

(1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan dalam hal Menteri Keuangan mengesahkan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Menteri Keuangan memberikan rekomendasi besaran Insentif. (2) Dalam memberikan rekomendasi besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, dan Ketua DJSN. (3) Rekomendasi besaran Insentif diberikan dalam hal realisasi capaian kinerja BPJS mencapai paling rendah 80% (delapan puluh persen) dari target kinerja BPJS. (4) Insentif bersumber dari hasil pengembangan aset BPJS.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2020 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 186/PMK.02/2020 TENTANG TATA CARA PENGESAHAN LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL FORMAT BERITA ACARA HASIL PENILAIAN AKHIR CAPAIAN KINERJA BPJS BERITA ACARA HASIL PENILAIAN AKHIR CAPAIAN KINERJA BPJS… (1) PERIODE PELAPORAN TAHUN … (2) NOMOR: … (3) Dalam rangka penilaian akhir capaian kinerja BPJS, pada hari ini …, tanggal …, bulan …, tahun …, di … (kota) telah dilakukan reviu dan pembahasan atas Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan BPJS serta laporan penilaian capaian kinerja BPJS yang disampaikan oleh DJSN periode pelaporan tahun … untuk menilai capaian kinerja BPJS periode tahun … dengan hasil penilaian sebagai berikut: 1. Total nilai capaian kinerja penyelenggaraan program sebesar … (4) (…*)): 2. Total nilai capaian kinerja kesehatan keuangan aset dana jaminan sosial dan aset dana BPJS, termasuk di dalamnya penilaian atas opini akuntan publik sebesar... (5) (...*) 3. Agregat nilai capaian kinerja BPJS sebesar … (6) (…*)) yang merupakan rata-rata nilai perolehan dari nilai capaian kinerja penyelenggaraan program dan nilai capaian kinerja kesehatan keuangan. Jakarta, … (7) No. Nama Instansi Jabatan Tanda tangan … (8) … (9) … (10) … (11) … (12) PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA HASIL PENILAIAN AKHIR CAPAIAN KINERJA BPJS NO URAIAN (1) Diisi Kesehatan atau Ketenagakerjaan (2) Diisi tahun periode pelaporan yang dilakukan penilaian (3) Diisi nomor berita acara (4) Diisi nilai capaian kinerja penyelenggaraan program (5) Diisi nilai capaian kinerja kesehatan keuangan aset dana jaminan sosial dan aset dana BPJS, termasuk di dalamnya penilaian atas opini akuntan publik (6) Diisi dengan nilai berdasarkan formula sebagaimana berikut: agregat nilai capaian kinerja = (nilai capaian kinerja penyelenggaraan program + nilai capaian kinerja kesehatan keuangan) / 2 (7) Diisi tanggal penandatanganan berita acara (8) Diisi nomor urut pejabat penanda tangan (9) Diisi nama pejabat penanda tangan (10) Diisi instansi pejabat penanda tangan (11) Diisi jabatan pejabat penanda tangan (12) Diisi tanda tangan pejabat penanda tangan *) terbilang MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI

Peraturan Menteri Nomor 186-pmk-02-2020 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENGESAHAN LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB Keempat

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kelima

Pasal 9

BAB Keenam

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

BAB V

Pasal 14