PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 185-pmk-05-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

PERMEN Nomor 185-pmk-05-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1882) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1304), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Piloting SAKTI dilaksanakan sebelum SAKTI diterapkan pada seluruh Satker di Kementerian Negara/Lembaga. (2) Piloting SAKTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu : a. tahap I untuk paling sedikit 5 (lima) Satker lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi DKI Jakarta; b. tahap II untuk Satker lingkup DJPB di seluruh INDONESIA; dan c. tahap III untuk seluruh Satker Lingkup Kementerian Keuangan. (3) Satker yang melaksanakan Piloting SAKTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan: a. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan, untuk tahap I dan tahap II; dan b. Keputusan Menteri Keuangan, untuk tahap III. (4) Pelaksanaan Piloting SAKTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan: a. paling lambat bulan Desember 2015 untuk tahap I; b. paling lambat bulan Desember 2016 untuk tahap II; dan c. paling lambat bulan Desember 2018 untuk tahap III. 2. Ketentuan ayat (2) Pasal 134 diubah sehingga Pasal 134 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134

(1) Ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat instansi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku. (2) Pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat instansi dengan menggunakan SAKTI, a. Modul Penganggaran; b. Modul Bendahara; c. Modul Persediaan; d. Modul Aset Tetap; dan e. Modul Akuntansi dan Pelaporan, dapat dilaksanakan secara paralel dengan aplikasi existing.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2017 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA