(1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMAD CHATIB BASRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN
TATA CARA PENGAJUAN USULAN KENAIKAN JENJANG JABATAN DAN PANGKAT PEMERIKSA BEA DAN CUKAI A.
Tata Cara Pengajuan Usulan Kenaikan Jenjang Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai:
1. Atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai menerima Penetapan Angka Kredit (PAK) Pemeriksa Bea dan Cukai yang angka kreditnya sudah memenuhi untuk naik jenjang jabatan, untuk disampaikan kepada unit kepegawaian pada unit kerja Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan.
2. Berdasarkan PAK tersebut, unit kepegawaian pada unit kerja Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan memeriksa pemenuhan:
a. masa kerja jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai yang dipertimbangkan naik pangkat sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
b.Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi; dan
c. nilai Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pemeriksa Bea dan Cukai dalam 1 (satu) tahun terakhir minimal setiap unsur sekurang- kurangnya bernilai baik.
3. Dalam hal persyaratan sebagaimana pada angka 2 telah dipenuhi, unit kepegawaian pada unit kerja Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan mengajukan usulan kenaikan jenjang jabatan secara hirarki kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk dilengkapi dengan:
a. fotocopy PAK;
b. fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Jenjang Jabatan terakhir;
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.04/2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI DAN ANGKA KREDITNYA
c. fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
d. fotocopy DP3/SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan/atau
e. foto copy bukti telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penjenjangan (tanda tamat pendidikan dan pelatihan) atau uji kompetensi yang dipersyaratkan.
4. Menteri atau pejabat yang ditunjuk menerima dan meneliti berkas usulan kenaikan jenjang jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai.
5. Dalam hal diperlukan, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan Fungsional mengenai kenaikan jenjang jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai.
6. Menteri atau pejabat yang ditunjuk menandatangani dan menerbitkan Surat Keputusan Kenaikan Jenjang Jabatan, dan menyampaikan petikan kepada Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan serta salinan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal, atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan dan pejabat lain yang dipandang perlu.
B. Tata Cara Pengajuan Usulan Kenaikan Pangkat Pemeriksa Bea dan Cukai:
1. Atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai menerima PAK Pemeriksa Bea dan Cukai yang angka kreditnya sudah memenuhi untuk naik pangkat, untuk disampaikan kepada unit kepegawaian pada unit kerja Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan.
2. Berdasarkan PAK tersebut, unit kepegawaian pada unit kerja Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan melakukan penelitian:
a. masa kerja pangkat sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
b.Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
c. nilai DP3 atau SKP Pemeriksa Bea dan Cukai dalam 2 (dua) tahun terakhir minimal setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik.
3. Dalam hal persyaratan sebagaimana pada angka 2 telah dipenuhi, unit kepegawaian pada unit kerja Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan mengajukan usulan kenaikan pangkat secara hirarki kepada pejabat yang berwenang untuk MENETAPKAN kenaikan
pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilengkapi dengan:
a. Asli PAK;
b. Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Jenjang Jabatan terakhir;
c. Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
d. Fotocopy DP3/SKP 2 (dua) tahun terakhir; dan/atau
e. Fotocopy ijin melanjutkan sekolah di luar jam kedinasan dan ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang apabila terdapat penyesuaian pendidikan.
4. Penyelesaian usulan kenaikan pangkat Pemeriksa Bea dan Cukai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMAD CHATIB BASRI
TATA CARA PENGAJUAN USULAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT PEMERIKSA BEA DAN CUKAI I. Tata Cara Pengajuan Usulan dan PAK Pemeriksa Bea dan Cukai:
A.Pemeriksa Bea dan Cukai Madya di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:
7. Pemeriksa Bea dan Cukai Madya mengajukan surat usulan PAK dilampiri dengan Daftar Usulan PAK (DUPAK), Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) dan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan kepada Direktur Jenderal melalui atasan langsung yang bersangkutan.
8. Atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai Madya memeriksa kesesuaian berkas usulan PAK antara DUPAK, SPMK dan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan, dalam hal sesuai, DUPAK dan SPMK ditandatangani.
9. Atasan langsung meneruskan usulan PAK kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal setelah dilakukan penandasahan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan oleh unit kepegawaian yang bersangkutan.
10.Sekretaris Direktorat Jenderal menyampaikan usulan PAK kepada Tim Penilai Direktorat Jenderal melalui Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal untuk dilakukan penilaian Angka Kredit.
11.Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal menerima usulan PAK dan memeriksa kelengkapan berkas:
a. DUPAK dan SPMK yang telah ditandatangani oleh atasan langsung yang bersangkutan; dan
b. bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan yang telah ditandasahkan oleh unit kepegawaian pada unit kerja Pemeriksa Bea dan Cukai Madya.
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.04/2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI DAN ANGKA KREDITNYA
12.Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal melakukan verifikasi dan pemeriksaan pendahuluan atas kesesuaian penghitungan Angka Kredit yang diusulkan dalam DUPAK dengan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan, selanjutnya meneruskan usulan PAK kepada Tim Penilai Direktorat Jenderal.
13.Tim Penilai Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan, penilaian, dan penghitungan pelaksanaan butir kegiatan yang diusulkan dalam DUPAK dan SPMK beserta kesesuaiannya dengan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan.
14.Hasil pemeriksaan, penilaian dan perhitungan pelaksanaan butir kegiatan dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai Direktorat Jenderal yang hadir, dengan ketentuan:
a. Dalam hal Tim Penilai Direktorat Jenderal tidak menyetujui usulan PAK, berkas usulan disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal melalui Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal untuk dikembalikan kepada Pemeriksa Bea dan Cukai Madya melalui atasan langsung yang bersangkutan; atau
b. Dalam hal Tim Penilai Direktorat Jenderal menyetujui usulan PAK:
1) terhadap usulan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya yang dapat dipertimbangkan naik pangkat, berkas usulan dilampiri BAPAK disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal melalui Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal; atau 2) terhadap usulan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya yang belum dapat dipertimbangkan naik pangkat, Tim Penilai Direktorat Jenderal menyampaikan Nota Pemberitahuan yang telah ditanda tangani oleh Ketua Tim kepada Sekretaris Direktorat Jenderal melalui Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal, untuk dikirimkan kepada Pemeriksa Bea dan Cukai Madya melalui atasan langsung yang bersangkutan.
15.Sekretaris Direktorat Jenderal menerima berkas usulan PAK dilampiri BAPAK dari Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal, selanjutnya mengajukan usulan PAK kepada Direktur Jenderal.
16.Direktur Jenderal dapat meminta keterangan/bukti pendukung tambahan pelaksanaan butir kegiatan/informasi lain terkait usulan PAK Pemeriksa Bea dan Cukai Madya.
17.Direktur Jenderal menandatangani PAK bagi Pemeriksa Bea dan Cukai Madya yang dapat dipertimbangkan untuk naik pangkat.
18.Angka Kredit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal bersifat final dan tidak dapat diajukan keberatan oleh Pemeriksa Bea dan Cukai Madya yang bersangkutan.
19.Asli PAK disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan tembusan disampaikan kepada:
a. Pemeriksa Bea dan Cukai Madya yang bersangkutan;
b. Atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai Madya yang bersangkutan;
c. Sekretaris Direktorat Jenderal;
d. Sekretaris Tim Penilai Direktorat Jenderal;
e. Kepala Kantor Wilayah; dan/atau
f. Pejabat lain yang dipandang perlu.
B. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia, dan Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda:
B.1. Pemeriksa Bea dan Cukai di lingkungan Kantor Pusat:
1. Pemeriksa Bea dan Cukai mengajukan surat usulan PAK dilampiri dengan DUPAK, SPMK dan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal melalui atasan langsung yang bersangkutan.
2. Atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai memeriksa kesesuaian berkas usulan PAK antara DUPAK, SPMK dan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan, dalam hal sesuai, DUPAK dan SPMK ditandatangani.
3. Atasan langsung meneruskan usulan PAK kepada Sekretaris Direktorat Jenderal melalui Kepala Bagian Kepegawaian atau Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian setelah dilakukan penandasahan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan oleh unit kepegawaian yang bersangkutan.
4. Kepala Bagian Kepegawaian atau Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian menyampaikan usulan PAK kepada Tim Penilai Sekretariat melalui Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal untuk dilakukan penilaian Angka Kredit.
5. Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal menerima usulan PAK dan memeriksa kelengkapan berkas:
a. DUPAK dan SPMK yang telah ditandatangani oleh atasan langsung yang bersangkutan; dan
b. bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan yang telah ditandasahkan oleh unit kepegawaian pada unit kerja Pemeriksa Bea dan Cukai.
6. Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal melakukan verifikasi dan pemeriksaan pendahuluan atas kesesuaian penghitungan Angka Kredit yang diusulkan dalam DUPAK dengan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan, selanjutnya meneruskan usulan PAK kepada Tim Penilai Sekretariat.
7. Tim Penilai Sekretariat melakukan pemeriksaan, penilaian dan penghitungan pelaksanaan butir kegiatan yang diusulkan dalam DUPAK dan SPMK beserta kesesuaiannya dengan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan.
8. Hasil pemeriksaan, penilaian dan perhitungan pelaksanaan butir kegiatan dituangkan dalam BAPAK yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai Sekretariat yang hadir, dengan ketentuan:
a. Dalam hal Tim Penilai Sekretariat tidak menyetujui usulan PAK, berkas usulan disampaikan kepada Kepala Bagian Kepegawaian atau Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian melalui Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal untuk dikembalikan kepada Pemeriksa Bea dan Cukai melalui atasan langsung yang bersangkutan; atau
b. Dalam hal Tim Penilai Sekretariat menyetujui usulan PAK:
1) terhadap usulan Pemeriksa Bea dan Cukai yang dapat dipertimbangkan naik jenjang jabatan dan/atau naik pangkat, berkas usulan dilampiri BAPAK disampaikan kepada Kepala Bagian Kepegawaian atau Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian melalui Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal; atau 2) terhadap usulan Pemeriksa Bea dan Cukai yang belum dapat dipertimbangkan naik jenjang jabatan dan/atau naik pangkat, Tim Penilai Sekretariat menyampaikan Nota
Pemberitahuan yang telah ditanda tangani oleh Ketua Tim kepada Kepala Bagian Kepegawaian atau Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian melalui Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal untuk dikirimkan kepada Pemeriksa Bea dan Cukai melalui atasan langsung yang bersangkutan.
9. Kepala Bagian Kepegawaian atau Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian menerima berkas usulan PAK dilampiri BAPAK dari Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal, selanjutnya mengajukan usulan PAK kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.
10. Sekretaris Direktorat Jenderal dapat meminta keterangan/bukti pendukung tambahan pelaksanaan butir kegiatan/informasi lain terkait usulan PAK Pemeriksa Bea dan Cukai.
11. Sekretaris Direktorat Jenderal menandatangani PAK bagi Pemeriksa Bea dan Cukai yang dapat dipertimbangkan naik jenjang jabatan dan/atau naik pangkat.
12. Angka Kredit yang ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal bersifat final dan tidak dapat diajukan keberatan oleh Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan.
13. Asli PAK disampaikan kepada Kepala BKN dan tembusan disampaikan kepada:
a. Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan;
b. Atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan;
c. Sekretaris Direktorat Jenderal;
d. Sekretaris Tim Penilai Direktorat Jenderal; dan/atau
e. Pejabat lain yang dipandang perlu.
B.2. Pemeriksa Bea dan Cukai di lingkungan Kantor Wilayah:
1. Pemeriksa Bea dan Cukai mengajukan surat usulan PAK dilampiri dengan DUPAK, SPMK dan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui atasan langsung yang bersangkutan.
2. Atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai memeriksa
kesesuaian berkas usulan PAK antara DUPAK, SPMK dan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan, dalam hal sesuai, DUPAK dan SPMK ditandatangani.
3. Atasan langsung/Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai meneruskan usulan PAK kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Bagian Umum atau Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian setelah dilakukan penandasahan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan oleh unit kepegawaian yang bersangkutan.
4. Kepala Bagian Umum atau Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian menyampaikan usulan PAK kepada Tim Penilai Wilayah melalui Sekretariat Tim Penilai Wilayah untuk dilakukan penilaian Angka Kredit.
5. Sekretariat Tim Penilai Wilayah menerima usulan PAK dan memeriksa kelengkapan berkas:
a.DUPAK dan SPMK yang telah ditandatangani oleh atasan langsung yang bersangkutan; dan
b. bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan yang telah ditandasahkan oleh unit kepegawaian pada unit kerja Pemeriksa Bea dan Cukai.
6. Sekretariat Tim Penilai Wilayah melakukan verifikasi dan pemeriksaan pendahuluan atas kesesuaian penghitungan Angka Kredit yang diusulkan dalam DUPAK dengan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan, selanjutnya meneruskan usulan PAK kepada Tim Penilai Wilayah.
7. Tim Penilai Wilayah melakukan pemeriksaan, penilaian dan penghitungan pelaksanaan butir kegiatan yang diusulkan dalam DUPAK dan SPMK beserta kesesuaiannya dengan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan.
8. Hasil pemeriksaan, penilaian dan perhitungan pelaksanaan butir kegiatan dituangkan dalam BAPAK yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai Wilayah yang hadir, dengan ketentuan:
a. Dalam hal Tim Penilai Wilayah tidak menyetujui usulan PAK, berkas usulan disampaikan kepada Kepala Bagian Umum atau Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian melalui Sekretariat Tim Penilai Wilayah untuk dikembalikan kepada
Pemeriksa Bea dan Cukai melalui atasan langsung yang bersangkutan; atau
b. Dalam hal Tim Penilai Wilayah menyetujui usulan PAK:
1) terhadap usulan Pemeriksa Bea dan Cukai yang dapat dipertimbangkan naik jenjang jabatan dan/atau naik pangkat, berkas usulan dilampiri BAPAK disampaikan kepada Kepala Bagian Umum atau Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian melalui Sekretariat Tim Penilai Wilayah; atau 2) terhadap usulan Pemeriksa Bea dan Cukai yang belum dapat dipertimbangkan naik jenjang jabatan dan/atau naik pangkat, Tim Penilai Wilayah menyampaikan Nota Pemberitahuan yang telah ditanda tangani oleh Ketua Tim kepada Kepala Bagian Umum atau Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian melalui Sekretariat Tim Penilai Wilayah untuk dikirimkan kepada Pemeriksa Bea dan Cukai melalui atasan langsung yang bersangkutan.
9. Kepala Bagian Umum atau Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian menerima berkas usulan PAK dilampiri BAPAK dari Sekretariat Tim Penilai Wilayah, selanjutnya mengajukan usulan PAK kepada Kepala Kantor Wilayah.
10. Kepala Kantor Wilayah dapat meminta keterangan/bukti pendukung tambahan pelaksanaan butir kegiatan/informasi lain terkait usulan PAK Pemeriksa Bea dan Cukai.
11. Kepala Kantor Wilayah menandatangani PAK bagi Pemeriksa Bea dan Cukai yang dapat dipertimbangkan naik jenjang jabatan dan/atau naik pangkat.
12. Angka Kredit yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah bersifat final dan tidak dapat diajukan keberatan oleh Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan.
13. Asli PAK disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN dan tembusan disampaikan kepada:
a. Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan;
b. Atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan;
c. Sekretaris Direktorat Jenderal;
d. Kepala Kantor Wilayah;
e. Sekretaris Tim Penilai Wilayah; dan/atau
f. Pejabat lain yang dipandang perlu.
B.3. Pemeriksa Bea dan Cukai di lingkungan Kantor Pelayanan Utama:
1. Pemeriksa Bea dan Cukai mengajukan surat usulan PAK dilampiri dengan DUPAK, SPMK dan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama/atasan langsung yang bersangkutan.
2. Kepala Kantor Pelayanan Utama/atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai memeriksa kesesuaian berkas usulan PAK antara DUPAK, SPMK dan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan, dalam hal sesuai, DUPAK dan SPMK ditandatangani.
3. Kepala Kantor Pelayanan Utama/atasan langsung meneruskan usulan PAK kepada Kepala Bagian Umum atau Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian.
4. Setelah dilakukan penandasahan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan, Kepala Bagian Umum atau Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian menyampaikan usulan PAK kepada Tim Penilai Pelayanan Utama melalui Sekretariat Tim Penilai Pelayanan Utama untuk dilakukan penilaian Angka Kredit.
5. Sekretariat Tim Penilai Pelayanan Utama menerima usulan PAK dan memeriksa kelengkapan berkas:
a.DUPAK dan SPMK yang telah ditandatangani oleh atasan langsung yang bersangkutan; dan
b. bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan yang telah ditandasahkan oleh unit kepegawaian.
6. Sekretariat Tim Penilai Pelayanan Utama melakukan verifikasi dan pemeriksaan pendahuluan atas kesesuaian penghitungan Angka Kredit yang diusulkan dalam DUPAK dengan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan, selanjutnya meneruskan usulan PAK kepada Tim Penilai Pelayanan Utama.
7. Tim Penilai Pelayanan Utama melakukan pemeriksaan, penilaian dan penghitungan pelaksanaan butir kegiatan yang diusulkan dalam DUPAK dan SPMK beserta kesesuaiannya dengan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan.
8. Hasil pemeriksaan, penilaian dan perhitungan pelaksanaan butir kegiatan dituangkan dalam BAPAK yang ditandatangani
oleh seluruh anggota Tim Penilai Pelayanan Utama yang hadir, dengan ketentuan:
a. Dalam hal Tim Penilai Pelayanan Utama tidak menyetujui usulan PAK, berkas usulan disampaikan kepada Kepala Bagian Umum atau Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian melalui Sekretariat Tim Penilai Pelayanan Utama untuk dikembalikan kepada Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan.
b. Dalam hal Tim Penilai Pelayanan Utama menyetujui usulan PAK:
1) terhadap usulan Pemeriksa Bea dan Cukai yang dapat dipertimbangkan naik jenjang jabatan dan/atau naik pangkat, berkas usulan dilampiri BAPAK disampaikan kepada Kepala Bagian Umum atau Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian melalui Sekretariat Tim Penilai Pelayanan Utama; atau 2) terhadap usulan Pemeriksa Bea dan Cukai yang belum dapat dipertimbangkan naik jenjang jabatan dan/atau naik pangkat, Tim Penilai Pelayanan Utama menyampaikan Nota Pemberitahuan yang telah ditanda tangani oleh Ketua Tim kepada Kepala Bagian Umum atau Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian melalui Sekretariat Tim Pelayanan Utama untuk dikirimkan kepada Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan.
9. Kepala Bagian Umum atau Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian menerima berkas usulan PAK dilampiri BAPAK dari Sekretariat Tim Penilai Pelayanan Utama, selanjutnya mengajukan usulan PAK kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama.
10. Kepala Kantor Pelayanan Utama dapat meminta keterangan/ bukti pendukung tambahan pelaksanaan butir kegiatan/informasi lain terkait usulan PAK Pemeriksa Bea dan Cukai.
11. Kepala Kantor Pelayanan Utama menandatangani PAK bagi Pemeriksa Bea dan Cukai yang dapat dipertimbangkan naik jenjang jabatan dan/atau naik pangkat.
12. Angka Kredit yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama bersifat final dan tidak dapat diajukan keberatan oleh Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan.
13. Asli PAK disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN dan tembusan disampaikan kepada:
a. Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan;
b. Sekretaris Direktorat Jenderal;
c. Kepala Kantor Pelayanan Utama;
d. Sekretaris Tim Penilai Pelayanan Utama; dan/atau
e. Pejabat lain yang dipandang perlu.
II. Tata Cara Pengajuan Usulan dan PAK Untuk Pengangkatan Pemeriksa Bea dan Cukai
1. Kepala Bagian Kepegawaian atau Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengajukan usulan PAK pegawai yang akan diusulkan untuk diangkat sebagai Pemeriksa Bea dan Cukai kepada Direktur Jenderal/Sekretaris Direktorat Jenderal melalui Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal dilampiri dengan:
a. fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
b. fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
dan/atau
c. fotocopy Surat Keputusan Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
2. Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal menerima dan menyiapkan berkas usulan PAK pegawai yang akan diusulkan untuk diangkat sebagai Pemeriksa Bea dan Cukai beserta bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan, dan menyampaikan kepada Tim Penilai.
3. Tim Penilai melakukan pemeriksaan, penilaian dan penghitungan Angka Kredit yang diusulkan beserta kesesuaiannya dengan bukti pendukung, dengan ketentuan:
a. Tim Penilai Direktorat Jenderal untuk pengusulan pengangkatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya; atau
b. Tim Penilai Sekretariat untuk pengusulan pengangkatan Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia, dan Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda.
4. Hasil pemeriksaan, penilaian dan penghitungan Angka Kredit dituangkan dalam BAPAK yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai yang hadir.
Selanjutnya berkas usulan dilampiri BAPAK diserahkan kepada pejabat yang akan MENETAPKAN Angka Kredit dalam rangka pengangkatan Pemeriksa Bea dan Cukai melalui Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal.
5. PAK pegawai yang akan dilampirkan dalam pengusulan pengangkatan Pemeriksa Bea dan Cukai, ditandatangani oleh:
a. Direktur Jenderal, bagi usulan pengangkatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya; atau
b. Sekretaris Direktorat Jenderal, bagi usulan pengangkatan Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia, dan Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMAD CHATIB BASRI
TATA KERJA DAN TATA CARA PENILAIAN TIM PENILAI PEMERIKSA BEA DAN CUKAI I. Tata Kerja Tim Penilai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:
1. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit atas usul Ketua Tim Penilai dapat mengganti anggota Tim Penilai, apabila yang bersangkutan:
a. Pensiun dari Pegawai Negeri Sipil;
b. Berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan; atau
c. Mengundurkan diri.
2. Dalam hal anggota Tim, Wakil ketua dan Sekretaris ikut dinilai, anggota Tim, Wakil ketua dan Sekretaris yang bersangkutan untuk sementara tidak terlibat melakukan penilaian
3. Dalam hal Ketua Tim Penilai ikut dinilai, ketua Tim yang bersangkutan untuk sementara waktu tidak terlibat melakukan penilaian dan Ketua Tim Penilai dapat menunjuk Ketua pengganti sementara yang berasal dari anggota Tim.
4. Penilaian Angka Kredit oleh Tim Penilai dilaksanakan sekurang- kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun sesuai dengan periode kenaikan pangkat:
a. Untuk kenaikan pangkat periode April, penilaian dan penetapan Angka Kredit dilaksanakan selambat lambatnya bulan Januari;
b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, penilaian dan penetapan Angka Kredit dilaksanakan selambat lambatnya bulan Juli.
LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.04/2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI DAN ANGKA KREDITNYA
5. Penilaian Angka Kredit dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota Tim Penilai;
b. Setiap usulan penetapan angka kredit sekurang-kurangnya dinilai oleh dua orang anggota;
c. Setelah masing-masing anggota melakukan penilaian maka hasil penilaian disampaikan kepada Ketua Tim Penilai;
d. Pengambilan keputusan dalam sidang penilaian Angka Kredit dilakukan dengan musyawarah mufakat;
e. Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak;
f. Sidang penilaian Angka Kredit harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh ½ n + 1 anggota Tim Penilai, dimana n adalah jumlah seluruh anggota Tim Penilai.
6. Tim Penilai dapat mengusulkan pembentukan Tim Penilai Teknis kepada pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit, yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
7. Hasil penilaian Angka Kredit harus dituangkan dalam BAPAK yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai yang hadir. Berkas BAPAK diserahkan ke pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit sebagai dasar PAK melalui Sekretariat Tim Penilai.
II. Tata Cara Penilaian Tim Penilai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:
1. Tim Penilai menerima berkas usulan PAK dari Sekretariat Tim Penilai antara lain terdiri dari:
a. DUPAK dan SPMK yang telah ditandatangani oleh atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan; dan
b. bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan yang telah ditandasahkan oleh unit kepegawaian pada unit kerja Pemeriksa Bea dan Cukai.
2. Melaksanakan pemeriksaan, penilaian dan penghitungan pelaksanaan butir kegiatan yang diusulkan beserta kesesuaiannya
dengan bukti pendukung, meliputi namun tidak terbatas pada penelitian mengenai:
a. kesesuaian jenis butir kegiatan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan yang berlaku;
b. kesesuaian butir kegiatan dengan jenjang jabatan yang melaksanakannya;
c. kesesuaian butir kegiatan dengan Angka Kreditnya;
d. kesesuaian butir kegiatan dengan bukti fisiknya; dan
e. kesesuaian penghitungan jumlah total Angka Kredit yang dikumpulkan.
3. Melakukan pencatatan hasil pemeriksaan, penilaian dan penghitungan pelaksanaan butir kegiatan pada setiap DUPAK yang akan digunakan sebagai bahan sidang Tim Penilai.
4. Melakukan sidang penilaian Angka Kredit, dan selanjutnya menyusun BAPAK sebagai hasil akhir penilaian.
5. Dalam hal Tim Penilai tidak menyetujui usulan PAK, berkas usulan disampaikan kepada pejabat pengusul melalui Sekretariat Tim Penilai untuk dikembalikan kepada Pemeriksa Bea dan Cukai melalui atasan langsung yang bersangkutan.
6. Dalam hal Tim Penilai menyetujui usulan PAK:
a. terhadap usulan Pemeriksa Bea dan Cukai yang dapat dipertimbangkan naik pangkat dan/atan naik jenjang jabatan, berkas usulan dilampiri BAPAK disampaikan kepada pejabat pengusul melalui Sekretariat Tim Penilai; atau
b. terhadap usulan Pemeriksa Bea dan Cukai yang belum dapat dipertimbangkan naik pangkat dan/atau naik jenjang jabatan, Tim Penilai menyampaikan Nota Pemberitahuan yang telah ditanda tangani oleh Ketua Tim kepada pejabat pengusul melalui Sekretariat Tim Penilai untuk dikirimkan kepada Pemeriksa Bea dan Cukai melalui atasan langsung yang bersangkutan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMAD CHATIB BASRI
TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN, PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI A. Tata Cara Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai:
20. Kepala Bagian Kepegawaian atau Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyusun konsep surat usulan pengangkatan pertama dalam jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk setelah menerima PAK untuk pengangkatan pertama dari pejabat yang berwenang.
21. Usulan pengangkatan pertama dalam jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai disampaikan kepada Sekretaris Direktur Jenderal dilengkapi dengan:
a. fotocopy Surat Keputusan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil bagi calon Pemeriksa Bea dan Cukai yang belum pernah mengalami kenaikan pangkat;
b. foto copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil terakhir;
c. foto copy DP3 atau SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir;
d. foto copy sertifikat/tanda tamat pendidikan dan latihan fungsional yang dipersyaratkan dan telah dilegalisasi;
e. foto copy bukti lulus uji kompetensi yang dipersyaratkan dan telah dilegalisasi; dan/atau
f. PAK untuk pengangkatan pertama Pemeriksa Bea dan Cukai.
LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.04/2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI DAN ANGKA KREDITNYA
22. Sekretaris Direktur Jenderal meneliti usulan pengangkatan pertama dalam jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai, dan menyerahkan berkas usulan pengangkatan kepada Direktur Jenderal.
23. Setelah menerima usulan dan berkas pengangkatan pertama dalam jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai, Direktur Jenderal menandatangani dan menyampaikan surat usulan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Pertama dalam jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai.
24. Dalam hal diperlukan, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan Fungsional mengenai pengangkatan pertama dalam jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai.
25. Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai menandatangani Surat Keputusan dan menyampaikan petikan kepada Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan serta menyampaikan salinan kepada:
a. Kepala BKN;
b. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
c. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan;
d. Direktur Jenderal; dan
e. Pejabat lain yang dipandang perlu.
B. Tata Cara Pembebasan Sementara dari Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai:
B.1. Tata Cara Penerbitan Surat Peringatan karena Kekurangan Pencapaian Angka Kredit:
1.Unit kepegawaian pada unit kerja Pemeriksa Bea dan Cukai melakukan monitoring pencapaian Angka Kredit oleh Pemeriksa Bea dan Cukai, dan melaporkan kepada atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai dalam hal sebagai berikut:
a. hasil monitoring terhadap:
1) Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tk.I golongan ruang II.b sampai dengan Pemeriksa Bea Cukai Penyelia pangkat Penata golongan ruang III.c;
dan
2) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III.a, sampai dengan Pemeriksa Bea Cukai Madya pangkat Pembina Tk.I golongan ruang IV.b, yang setelah 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dalam jabatannya belum mengumpulkan sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh per seratus) dari total Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi;
b. hasil monitoring terhadap Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia pangkat Penata Tk.I golongan ruang III.d yang setiap 6 (enam) bulan dalam tiap tahun sejak diangkat dalam jabatannya belum mampu mengumpulkan sekurang-kurangnya 8 (delapan) Angka Kredit dari kegiatan unsur utama; dan
c. hasil monitoring terhadap Pemeriksa Bea dan Cukai Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV.c yang setiap 6 (enam) bulan dalam tiap tahun sejak diangkat dalam jabatannya belum mampu mengumpulkan sekurang- kurangnya 16 (enam belas) Angka Kredit dari kegiatan unsur utama.
2.Atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai melaporkan hasil monitoring pencapaian Angka Kredit oleh Pemeriksa Bea dan Cukai dilampiri dengan bukti pendukung kepada Direktur Jenderal u.p. Sekretaris Direktorat Jenderal.
3.Sekretaris Direktur Jenderal meneliti berkas laporan hasil monitoring pencapaian Angka Kredit oleh Pemeriksa Bea dan Cukai Pemeriksa Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.Direktur Jenderal
u.p.
Sekretaris Direktorat Jenderal menandatangani dan menyampaikan Surat Peringatan kepada Pemeriksa Bea dan Cukai yang tidak mencapai Angka Kredit yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan, melalui atasan langsung yang bersangkutan.
B.2.Tata Cara Pembebasan Sementara dari Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai karena Tidak Dapat Memenuhi Angka Kredit Yang Ditentukan:
1. Unit kepegawaian pada unit kerja Pemeriksa Bea dan Cukai melakukan monitoring dan inventarisasi pencapaian Angka Kredit oleh Pemeriksa Bea dan Cukai yang telah mendapat Surat Peringatan.
2. Unit kepegawaian pada unit kerja Pemeriksa Bea dan Cukai membuat daftar dan selanjutnya melaporkan kepada atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai yang memiliki kriteria:
a. Pemeriksa Bea dan Cukai:
1) Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tk.I golongan ruang II.b sampai dengan Penyelia pangkat Penata golongan ruang III.c; atau 2) Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III.a sampai dengan Madya pangkat Pembina Tk.I golongan ruang IV.b, yang setelah 5 (lima) tahun dalam jabatannya tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi;
b. Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia pangkat Penata Tk.I golongan ruang III.d yang dalam tiap tahun sejak diangkat dalam jabatannya belum mampu mengumpulkan 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan unsur utama; atau
c. Pemeriksa Bea dan Cukai Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV.c yang dalam tiap tahun sejak diangkat dalam jabatannya belum mampu mengumpulkan 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan unsur utama.
3. Atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai melaporkan Pemeriksa Bea dan Cukai yang tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang ditentukan dilampiri dengan bukti pendukung kepada Direktur Jenderal u.p. Sekretaris Direktorat Jenderal.
4. Sekretaris Direktorat Jenderal meneliti dan menyiapkan konsep surat keputusan pembebasan sementara dari jabatan fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai karena tidak dapat memenuhi Angka Kredit.
5. Sekretaris Direktorat Jenderal mengajukan usulan pembebasan sementara dari jabatan fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri:
a. fotocopy PAK terakhir/Nota Pemberitahuan terakhir;
b. fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Jenjang Jabatan terakhir;
c. fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
dan/atau
d. fotocopy Surat Peringatan.
6. Menteri atau pejabat yang ditunjuk menerima usulan dan meneliti konsep surat keputusan pembebasan sementara dari jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai karena tidak dapat memenuhi Angka Kredit.
7. Dalam hal diperlukan, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan Fungsional mengenai pembebasan sementara dari jabatan fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai karena tidak dapat memenuhi Angka Kredit.
8. Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara menandatangani Surat Keputusan dan menyampaikan petikan kepada Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan serta menyampaikan
kepada:
a. Kepala BKN;
b. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
c. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan;
d. Direktur Jenderal; dan
e. Pejabat lain yang dipandang perlu.
B.3. Tata Cara Pembebasan Sementara dari Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai karena Dijatuhi Hukuman Disiplin/Diberhentikan Sementara dari PNS/Cuti di Luar Tanggungan Negara/Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional/Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan:
1. Unit kepegawaian pada unit kerja Pemeriksa Bea dan Cukai atau unit kepegawaian pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerima surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin/pemberhentian sementara dari PNS/Cuti di Luar Tanggungan Negara/penugasan secara penuh di luar jabatan fungsional/Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
2. Unit kepegawaian melakukan penelitian dan secara hirarki mengajukan usulan pembebasan sementara dari jabatan
fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk dilampiri dengan:
a. fotocopy PAK terakhir/Nota Pemberitahuan terakhir;
b. fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Jenjang Jabatan terakhir;
c. fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
dan/atau
d. fotocopy Surat surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin/pemberhentian sementara dari PNS/Cuti di Luar Tanggungan Negara/penugasan secara penuh di luar jabatan fungsional/Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
3. Menteri atau pejabat yang ditunjuk menerima usulan dan meneliti konsep surat keputusan pembebasan sementara dari jabatan fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
4. Dalam hal diperlukan, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan Fungsional mengenai pembebasan sementara dari jabatan fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai karena dijatuhi hukuman disiplin/diberhentikan sementara dari PNS/Cuti di Luar Tanggungan Negara/ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional/tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
5. Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara menandatangani Surat Keputusan dan menyampaikan petikan kepada Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan serta menyampaikan
kepada:
a. Kepala BKN;
b. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
c. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan;
d. Direktur Jenderal; dan
e. Pejabat lain yang dipandang perlu.
C.Tata Cara Pengajuan Usulan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai dari Pejabat yang dibebaskan sementara C.1.
Tata Cara Pengajuan Usulan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai dari Pejabat yang dibebaskan
sementara karena Tidak Dapat Memenuhi Angka Kredit Yang Ditentukan:
1. Pemeriksa Bea dan Cukai yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit mengajukan usulan penetapan Angka Kredit dilampiri bukti pendukung kepada Direktur Jenderal/Sekretaris Direktorat Jenderal melalui Kepala Bagian Kepegawaian atau Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai mekanisme pada Lampiran III Peraturan Menteri ini, dengan ketentuan bahwa jumlah Angka Kredit yang dikumpulkannya telah memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk pangkat/jabatan yang didudukinya.
2. Setelah menerima hasil PAK untuk pengangkatan kembali dari pejabat yang berwenang, Kepala Bagian Kepegawaian atau Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian meneliti dan menyiapkan usulan pengangkatan kembali dalam jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai.
3. Usulan pengangkatan kembali dalam jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai disampaikan kepada Sekretaris Direktur Jenderal dan selanjutnya secara hirarki diusulkan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk dilampiri dengan:
a. foto copy Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan;
b. foto copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil terakhir;
c. foto copy DP3 atau SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir;
d. foto copy sertifikat/tanda tamat pendidikan dan latihan fungsional yang dipersyaratkan dan telah dilegalisasi;
e. foto copy bukti lulus uji kompetensi yang dipersyaratkan dan telah dilegalisasi; dan/atau
f. PAK untuk pengangkatan kembali dalam jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai.
4. Menteri atau pejabat yang ditunjuk menerima usulan dan meneliti konsep surat keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai.
5. Dalam hal diperlukan, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan Fungsional mengenai usulan pengangkatan kembali dalam jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai.
6. Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai menandatangani Surat Keputusan dan menyampaikan petikan kepada Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan serta menyampaikan salinan kepada:
a. Kepala BKN;
b. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
c. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan;
d. Direktur Jenderal; dan
e. Pejabat lain yang dipandang perlu.
C.2.
Tata Cara Pengajuan Usulan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai dari Pejabat yang dibebaskan sementara karena Dijatuhi Hukuman Disiplin/Diberhentikan Sementara dari PNS/Cuti di Luar Tanggungan Negara/Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional/Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan:
1. Pemeriksa Bea dan Cukai yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dari jabatannya karena:
1) dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat dan telah selesai masa hukumannya;
2) diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil;
3) ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;
4) menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau 5) menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
2. Kepala Bagian Kepegawaian atau Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meneliti dan menyiapkan usulan pengangkatan
kembali dalam jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai setelah menerima hasil PAK untuk pengangkatan kembali dari pejabat yang berwenang.
3. Usulan pengangkatan kembali dalam jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai disampaikan kepada Sekretaris Direktur Jenderal dan selanjutnya secara hirarki diusulkan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk dilampiri dengan:
a. foto copy Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan;
b. fotocopy Surat surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin/pemberhentian sementara dari PNS/Cuti di Luar Tanggungan Negara/penugasan secara penuh di luar jabatan fungsional/Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
c. foto copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil terakhir;
d. foto copy DP3 atau SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir;
e. foto copy sertifikat/tanda tamat pendidikan dan latihan fungsional yang dipersyaratkan dan telah dilegalisasi;
f. foto copy bukti lulus uji kompetensi yang dipersyaratkan dan telah dilegalisasi; dan/atau
g. PAK untuk pengangkatan kembali dalam jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai.
4. Menteri atau pejabat yang ditunjuk menerima usulan dan meneliti konsep surat keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai.
5. Dalam hal diperlukan, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan Fungsional mengenai usulan pengangkatan kembali dalam jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai.
6. Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai menandatangani Surat Keputusan dan menyampaikan petikan kepada Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan serta menyampaikan salinan kepada:
a. Kepala BKN
b. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
c. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan;
d. Direktur Jenderal; dan
e. Pejabat lain yang dipandang perlu.
D. Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai:
D.1. Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai karena Tidak Dapat Memenuhi Angka Kredit Yang Ditentukan:
1. Unit kepegawaian pada unit kerja Pemeriksa Bea dan Cukai melakukan monitoring dan inventarisasi pencapaian Angka Kredit oleh Pemeriksa Bea dan Cukai yang telah dibebaskan sementara dari jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai karena tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang ditentukan.
2. Unit kepegawaian pada unit kerja Pemeriksa Bea dan Cukai membuat daftar dan selanjutnya melaporkan kepada atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai yang memiliki kriteria dalam waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang ditentukan (sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya).
3. Atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai melaporkan Pemeriksa Bea dan Cukai yang tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang ditentukan dilampiri dengan bukti pendukung kepada Direktur Jenderal u.p. Sekretaris Direktorat Jenderal.
4. Sekretaris Direktorat Jenderal meneliti dan menyiapkan konsep surat keputusan pemberhentian dari jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai karena tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang ditentukan.
5. Sekretaris Direktorat Jenderal mengajukan usulan pemberhentian dari jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri:
a. fotocopy Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan;
b. fotocopy Surat Peringatan;
c. fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Jenjang Jabatan terakhir;
d. fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
dan/atau
e. fotocopy PAK terakhir/Nota Pemberitahuan terakhir.
6. Menteri atau pejabat yang ditunjuk menerima usulan dan meneliti konsep surat keputusan pemberhentian dari jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai karena tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang ditentukan.
7. Dalam hal diperlukan, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan Fungsional mengenai pemberhentian dari jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai karena tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang ditentukan.
8. Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai menandatangani Surat Keputusan dan menyampaikan petikan kepada Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan serta menyampaikan salinan kepada:
a. Kepala BKN;
b. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
c. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan;
d. Direktur Jenderal; dan
e. Pejabat lain yang dipandang perlu.
D.2. Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat:
1. Unit kepegawaian pada unit kerja Pemeriksa Bea dan Cukai atau unit kepegawaian Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerima surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.
2. Unit kepegawaian melakukan penelitian dan secara hirarki mengajukan usulan pemberhentian dari jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk dilampiri dengan:
a. fotocopy Surat surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin;
b. fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Jenjang Jabatan terakhir;
c. fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
dan/atau
d. fotocopy PAK terakhir/Nota Pemberitahuan terakhir.
3. Menteri atau pejabat yang ditunjuk menerima usulan dan meneliti konsep surat keputusan pemberhentian dari jabatan fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
4. Dalam hal diperlukan, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan Fungsional mengenai pemberhentian dari jabatan fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai karena dijatuhi hukuman disiplin.
5. Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai menandatangani Surat Keputusan dan menyampaikan petikan kepada Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan serta menyampaikan salinan kepada:
a. Kepala BKN;
b. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
c. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan;
d. Direktur Jenderal; dan
e. Pejabat lain yang dipandang perlu.
D.3. Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai karena mengundurkan diri:
1. Pemeriksa Bea dan Cukai mengajukan surat permohonan pengunduran diri dari jabatan fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai secara berjenjang kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
2. Atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai melakukan penelitian atas permohonan pengunduran diri dan apabila disetujui diteruskan secara hirarki melalui Direktur Jenderal.
3. Direktur Jenderal melakukan penelitian permohonan pengunduran diri dari jabatan fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan dalam hal disetujui, secara hirarki mengajukan usulan
pemberhentian dari jabatan fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk dilampiri dengan:
a. fotocopy Surat surat permohonan pengunduran diri;
b. fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Jenjang Jabatan terakhir;
c. fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
dan/atau
d. fotocopy PAK terakhir/Nota Pemberitahuan terakhir.
4. Menteri atau pejabat yang ditunjuk menerima usulan dan meneliti konsep surat keputusan pemberhentian dari jabatan fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
5. Dalam hal diperlukan, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan Fungsional mengenai pemberhentian dari jabatan fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
6. Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai menandatangani Surat Keputusan dan menyampaikan petikan kepada Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan serta menyampaikan salinan kepada:
a. Kepala BKN;
b. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
c. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan;
d. Direktur Jenderal; dan
e. Pejabat lain yang dipandang perlu.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMAD CHATIB BASRI