PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 183-pmk-010-2022 Tahun 2022 tentang PENAMBAHAN INVESTASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

PERMEN Nomor 183-pmk-010-2022 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Keuangan Internasional yang selanjutnya disingkat LKI adalah lembaga keuangan multilateral atau regional yang terdapat investasi Pemerintah Republik INDONESIA di dalamnya. 2. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 3. Islamic Development Bank adalah LKI yang berkedudukan di Arab Saudi, yang keanggotaan INDONESIA di dalamnya ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 5 Tahun 1975 tentang Mengesahkan Agreement Establishing The Islamic Development Bank. 4. International Fund for Agricultural Development adalah LKI yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang keanggotaan INDONESIA di dalamnya ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 41 Tahun 1977 tentang Mengesahkan Agreement Establishing The International Fund for Agricultural Development yang telah Ditandatangani oleh Perwakilan Tetap Republik INDONESIA di New York. 5. International Development Association adalah LKI yang merupakan bagian dari World Bank Group yang keanggotaan INDONESIA di dalamnya disahkan dengan UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 1968 tentang Keanggotaan Republik INDONESIA pada International Development Association. 6. International Finance Corporation adalah LKI yang merupakan bagian dari World Bank Group yang keanggotaan INDONESIA di dalamnya disahkan dengan UNDANG-UNDANG Nomor 26 Tahun 1956 tentang Keanggotaan Republik INDONESIA pada International Finance Corporation. 7. International Bank for Reconstruction and Development adalah LKI yang merupakan bagian dari World Bank Group yang keanggotaan INDONESIA di dalamnya disahkan dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik INDONESIA dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund - IMF) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi Dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development - IBRD). 8. Credit Guarantee and Investment Facility adalah LKI yang merupakan bagian dari Asian Development Bank yang keanggotaan INDONESIA di dalamnya disahkan dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 23 Tahun 2017 tentang pengesahan Credit Guarantee and Investment Facility Articles of Agreement (Pasal Persetujuan Fasilitas Penjaminan Kredit Dan Investasi).

Pasal 4

Koreksi

Nilai penambahan Investasi Pemerintah pada: a. Islamic Development Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a paling banyak Rp82.849.068.000,00 (delapan puluh dua miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu rupiah) atau setara dengan USD5,773,454.16 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh empat dolar Amerika Serikat enam belas sen) berupa pembayaran tunai; b. International Fund for Agricultural Development sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b paling banyak Rp43.050.000.000,00 (empat puluh tiga miliar lima puluh juta rupiah) atau setara dengan USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat) berupa pembayaran tunai; c. International Development Association sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c sebesar Rp169.000.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan miliar rupiah) dan paling banyak Rp39.749.500.000,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setara dengan USD2,770,000.00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dolar Amerika Serikat) berupa pembayaran tunai; d. International Finance Corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d paling banyak Rp326.955.184.000,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau setara dengan USD22,784,333.33 (dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga dolar Amerika Serikat tiga puluh tiga sen) berupa pembayaran tunai; e. International Bank for Reconstruction and Development sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e paling banyak Rp237.335.490.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setara dengan USD16,539,058.50 (enam belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh delapan dolar Amerika Serikat lima puluh sen) berupa pembayaran tunai; dan f. Credit Guarantee and Investment Facility sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f paling banyak Rp43.050.000.000,00 (empat puluh tiga miliar lima puluh juta rupiah) atau setara dengan USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat) berupa pembayaran tunai.

Peraturan Menteri Nomor 183-pmk-010-2022 Tahun 2022 tentang PENAMBAHAN INVESTASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8