PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 182-pmk-01-2020 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN/ATAU PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

PERMEN Nomor 182-pmk-01-2020 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Unit adalah seluruh unit organisasi Eselon dan unit organisasi non-Eselon di lingkungan Kementerian Keuangan. 2. Unit Organisasi non-Eselon adalah unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, dibentuk melalui peraturan perundang- undangan dengan struktur organisasi tertentu yang tidak memiliki eselonisasi, baik yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum maupun yang tidak menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. 3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai dalam suatu satuan organisasi. 4. Pejabat adalah Pegawai yang menjalankan fungsi manajemen dalam struktur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. 5. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari Pejabat definitif yang berhalangan tetap sehingga suatu Jabatan tidak terisi dan menimbulkan lowongan Jabatan. 6. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari Pejabat definitif yang berhalangan sementara sehingga suatu Jabatan yang masih terisi tetapi Pejabat definitif yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya. 7. Pegawai yang Dapat Ditunjuk Sebagai Plt. dan/atau Plh. yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan tenaga profesional/non Aparatur Sipil Negara yang diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara di lingkungan Kementerian Keuangan. 8. Kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau Pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. 9. Unit yang Bersangkutan adalah lingkup unit organisasi yang berada satu tingkat di atas unit organisasi Pejabat yang berhalangan. 10. Tunjangan Kinerja adalah Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 111 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan PRESIDEN Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 96 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan PRESIDEN Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

BAB III

TATA CARA PENUNJUKAN PLT. DAN/ATAU PLH.

Pasal 4

Koreksi

(1) Penunjukan Plt. dilakukan dalam hal Pejabat definitif berhalangan tetap, di antaranya karena: a. pensiun; b. meninggal dunia; c. perpindahan; d. diberhentikan dalam jabatan; e. cuti di luar tanggungan negara; atau f. tidak dapat melaksanakan tugas rutin yang lebih dari 6 (enam) bulan. (2) Penunjukan Plh. dilakukan dalam hal Pejabat definitif berhalangan sementara, di antaranya karena: a. cuti tahunan; b. cuti besar; c. cuti melahirkan; d. cuti karena alasan penting; e. cuti sakit; f. tidak masuk bekerja dengan alasan yang sah atau tanpa alasan yang sah; g. penugasan yang tidak lebih dari 6 (enam) bulan; atau h. di luar penugasan yang tidak lebih dari 6 (enam) bulan. (3) Penunjukan Plh. dapat tidak dilakukan, dalam hal Pejabat definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tetap dapat melaksanakan tugas rutinnya.

Pasal 5

(1) Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. tidak perlu dilantik atau diambil sumpah. (2) Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. tidak menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari Jabatan definitifnya. (3) Dalam hal Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. berhalangan sementara dalam melaksanakan tugasnya sebagai Plt., berlaku ketentuan: a. tidak dilakukan penunjukan Plh.; dan b. dapat tidak dilakukan penunjukan Plt. baru sepanjang Pejabat yang ditunjuk sebagai Plt. tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai Plt. (4) Penunjukan Plt. dan/atau Plh. dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kedekatan tugas dan fungsi, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi pada lingkungan unit organisasi masing-masing. (5) Batas waktu penugasan sebagai Plt. dan/atau Plh. disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku atau sesuai dengan arahan Pimpinan. (6) Pejabat/Pegawai dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. paling banyak dalam 2 (dua) Jabatan. (7) Penunjukan Plt. dan/atau Plh. dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan anggaran, memperhatikan aturan-aturan terkait.

Pasal 6

Pasal 7

(1) Untuk memudahkan penunjukan Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dapat ditetapkan pola penunjukan Plt. dan/atau Plh. (2) Pola penunjukan Plt. dan/atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut: a. untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan; dan b. untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan unit organisasi Eselon I. (3) Penetapan pola penunjukan Plt. dan/atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan ketentuan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

(1) Untuk memudahkan penunjukan Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. pada Unit Organisasi non-Eselon dapat ditetapkan pola penunjukan Plt. dan/atau Plh. (2) Pola penunjukan Plt. dan/atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Jabatan yang melaksanakan fungsi manajemen selain Pimpinan tertinggi Unit Organisasi non-Eselon, yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan tertinggi Unit Organisasi non-Eselon. (3) Penetapan pola penunjukan Plt. dan/atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan ketentuan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

(1) Penetapan Plt. dan/atau Plh. dengan Surat Perintah. (2) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan. (3) Dalam hal diperlukan, Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencantumkan rincian tugas dan/atau tindakan rutin yang menjadi wewenang Pejabat definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Kewenangan yang diperoleh melalui pelimpahan Kewenangan.

Pasal 10

Pasal 11

Penandatanganan naskah dinas oleh pejabat yang setingkat atau Pejabat/Pelaksana bawahannya yang ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh., tetap menggunakan sebutan jabatan yang digantikannya tersebut.

Pasal 12

(1) Plt. dan/atau Plh. melaksanakan tugas, MENETAPKAN keputusan, dan melakukan tindakan rutin yang menjadi wewenang Jabatan definitif dari Jabatan yang dirangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan termasuk wewenang yang diperoleh melalui pelimpahan Kewenangan. (2) Plt. dan/atau Plh. tidak berwenang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. (3) Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar, diantaranya terkait penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah. (4) Perubahan status hukum pada aspek organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan: a. penetapan penataan organisasi; b. pengusulan penataan organisasi kepada instansi lain terkait; c. revisi usulan penataan organisasi kepada instansi lain terkait; d. penetapan peringkat jabatan struktural dan fungsional; e. pengusulan pembentukan dan penggunaan jabatan fungsional kepada instansi lain terkait; f. pengusulan tunjangan jabatan fungsional dan ketentuan pelaksanaannya; g. pengusulan kebutuhan jabatan fungsional; h. penetapan informasi jabatan dan uraian jabatan; i. penetapan kamus kompetensi teknis; j. penetapan rumpun jabatan; dan k. penetapan peta jabatan. (5) Perubahan status hukum kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai. (6) Perubahan status hukum pada alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan kewenangan yang telah diberikan kepada pejabat perbendaharaan (Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara) sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Pasal 14

Pejabat/Pegawai dapat diberhentikan sebagai Plt. dan/atau Plh. dalam hal: a. masa penunjukan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah telah berakhir; b. telah diterbikan surat perintah baru; c. Pejabat definitif telah kembali melaksanakan tugas rutin; atau d. Pejabat definitif yang baru telah dilantik.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

BAB Kedua

Pola dan Penunjukan Plt. dan/atau Plh.

Pasal 6

Koreksi

(1) Penunjukan Plt. dan/atau Plh. pada unit organisasi Eselon dan Unit Organisasi non-Eselon yang tidak menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dilakukan dengan cara: a. ditunjuk dari Pejabat yang setingkat lainnya dalam lingkup Unit yang Bersangkutan; b. ditunjuk dari Pejabat 1 (satu) tingkat dibawahnya; atau c. ditunjuk Pelaksana dari Pejabat Pengawas dan Kepala Subbagian atau Kepala Seksi pada Unit Organisasi non-Eselon yang tidak menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. (2) Selain penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Plt. dan/atau Plh. dapat ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dengan ketentuan: a. Pejabat fungsional jenjang ahli utama dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; b. Pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. Jabatan Administrator dan/atau Jabatan Pengawas; dan c. Pejabat fungsional jenjang ahli muda dan ahli pertama dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. Jabatan Pengawas. (3) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. sepanjang memiliki kompetensi pada bidang yang dirangkapnya. (4) Penunjukan Plt. dan/atau Plh. dari jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada unit organisasi Eselon di lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan dilakukan dengan ketentuan: a. Pejabat fungsional jenjang ahli utama dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. untuk: 1. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Keuangan; dan/atau 2. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Unit organisasi Eselon I dimana pejabat fungsional berkedudukan; b. Pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. untuk: 1. Jabatan Administrator; dan/atau 2. Jabatan Pengawas, pada Unit organisasi Eselon II dimana pejabat fungsional berkedudukan; dan c. Pejabat fungsional jenjang ahli muda dan ahli pertama dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. Jabatan Pengawas pada Unit organisasi Eselon II dimana pejabat fungsional berkedudukan. (5) Penunjukan Plt. dan/atau Plh. dari jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lingkungan instansi vertikal dilakukan dengan ketentuan: a. Pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. untuk: 1. Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Unit organisasi Eselon II untuk Kantor Wilayah; dan/atau 2. Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Unit organisasi Eselon III untuk kantor pelayanan, dimana pejabat fungsional berkedudukan. b. Pejabat fungsional jenjang ahli muda dan ahli pertama dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. untuk: 1. Jabatan Pengawas pada Unit organisasi Eselon II untuk Kantor Wilayah; dan/atau 2. Jabatan Pengawas pada Unit organisasi Eselon III untuk kantor pelayanan, dimana pejabat fungsional berkedudukan. (6) Penunjukan Plt. dan/atau Plh. dari jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada unit organisasi Eselon di lingkungan Unit Pelaksana Teknis dilakukan dengan ketentuan: a. Pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. untuk Jabatan Administrator dan/atau Jabatan Pengawas; dan b. Pejabat fungsional jenjang ahli muda dan ahli pertama dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. untuk Jabatan Pengawas, pada Unit Pelaksana Teknis dimana pejabat fungsional berkedudukan. (7) Penunjukan Plt. dan/atau Plh. untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang berasal dari pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat ditunjuk dari luar unit organisasi Eselon yang bersangkutan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. (8) Penunjukan Plt. dan/atau Plh. untuk Pimpinan tertinggi pada Unit Organisasi non-Eselon yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dilakukan dengan ketentuan: a. ditunjuk dari Pejabat 1 (satu) tingkat dibawahnya di lingkungan Unit Organisasi non-Eselon yang bersangkutan; atau b. ditunjuk dari Pejabat lain di luar Unit Organisasi non-Eselon yang bersangkutan. (9) Penunjukan Plt. dan/atau Plh. selain Pimpinan tertinggi pada Unit Organisasi non-Eselon yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dilakukan dengan ketentuan: a. ditunjuk dari Pejabat setingkat di lingkungan Unit Organisasi non-Eselon Pejabat yang berhalangan; b. ditunjuk dari Pejabat 1 (satu) tingkat dibawahnya di lingkungan Unit Organisasi non-Eselon Pejabat yang berhalangan; atau c. ditunjuk dari Pegawai dibawahnya di lingkungan Unit Organisasi non-Eselon Pejabat yang berhalangan.

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Penandatanganan naskah dinas oleh pejabat yang setingkat atau Pejabat/Pelaksana bawahannya yang ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh., tetap menggunakan sebutan jabatan yang digantikannya tersebut.

(1) Surat Perintah penunjukan Plt. dan/atau Plh. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) pada unit organisasi Eselon di lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan dilakukan dengan ketentuan: a. untuk penunjukan Plt. dan/atau Plh. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atasan Pejabat yang berhalangan; dan b. untuk penunjukan Plt. dan/atau Plh. Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atasan Pejabat yang berhalangan. (2) Surat Perintah penunjukan Plt. dan/atau Plh. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (5) pada unit organisasi Eselon di lingkungan instansi vertikal dilakukan dengan ketentuan: a. untuk penunjukan Plt. dan/atau Plh. Jabatan Tinggi Pratama ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atasan Pejabat yang berhalangan; b. untuk penunjukan Plt. dan/atau Plh. Jabatan Administrator ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah atasan Pejabat yang berhalangan; dan c. untuk penunjukan Plt. dan/atau Plh. Jabatan Pengawas ditandatangani oleh Pimpinan unit organisasi atasan Pejabat yang berhalangan. (3) Surat Perintah penunjukan Plt. dan/atau Plh. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (6) pada unit organisasi Eselon di lingkungan Unit Pelaksana Teknis dilakukan dengan ketentuan: a. untuk penunjukan Plt. dan/atau Plh. Jabatan Administrator ditandatangani oleh Pejabat atasan langsung; dan b. untuk penunjukan Plt. dan/atau Plh. Jabatan Pengawas ditandatangani oleh Pimpinan unit organisasi atasan Pejabat yang berhalangan. (4) Penandatanganan Surat Perintah penunjukan Plt. bagi Pimpinan tertinggi pada Unit Organisasi non-Eselon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (8) ditandatangani oleh Menteri Keuangan. (5) Penandatanganan Surat Perintah penunjukan Plh. bagi Pimpinan tertinggi pada Unit Organisasi non-Eselon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (8) ditandatangani oleh atasan Pejabat yang berhalangan. (6) Penandatanganan Surat Perintah penunjukan Plt. dan/atau Plh. selain Pimpinan tertinggi pada Unit Organisasi non-Eselon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (9) dilakukan oleh Pimpinan tertinggi pada Unit Organisasi non-Eselon dari Pejabat yang berhalangan. (7) Dalam hal pejabat penandatangan Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) berhalangan, penandatanganan dilakukan oleh Plt. dan/atau Plh. pejabat penandatangan. (8) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Surat Perintah untuk Plt. dan/atau Plh. dalam bentuk mandat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pejabat/Pegawai yang ditetapkan sebagai Plt. dan/atau Plh. tidak mendapat tunjangan struktural pada Jabatan sebagai Plt. dan/atau Plh.. (2) Pejabat/Pegawai yang ditetapkan sebagai Plt. dan/atau Plh. dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama 1 (satu) bulan kalender dan berlaku kelipatan diberikan tambahan Tunjangan Kinerja. (3) Ketentuan pemberian tambahan Tunjangan Kinerja bagi Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. pada Unit Organisasi Eselon, Unit Organisasi non-Eselon yang tidak menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan Unit yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum namun tidak mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 74 Tahun 2012, sebagai berikut: a. Pejabat setingkat yang ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. menerima tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada Jabatan yang dirangkapnya; dan b. Pejabat/Pegawai satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara yang ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. menerima tambahan Tunjangan Kinerja sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada Jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja dalam Jabatan yang dirangkapnya (4) Ketentuan mengenai pemberian tambahan Tunjangan Kinerja Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. pada Unit Organisasi non-Eselon yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan berdasarkan usulan pimpinan unit pembina teknis kepada Menteri Keuangan. (5) Pelaksanaan pembayaran tambahan Tunjangan Kinerja dan pengenaan Pajak Penghasilan atas tambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Dalam hal Pejabat/Pegawai ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. pada lebih dari 1 (satu) Jabatan, maka diberikan salah satu tambahan Tunjangan Kinerja yang jumlahnya lebih besar.

Peraturan Menteri Nomor 182-pmk-01-2020 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN/ATAU PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 13

BAB Keempat

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18