PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 18-pmk-010-2010 Tahun 2010 tentang PENERAPAN PRINSIP DASAR PENYELENGGARAAN USAHA ASURANSI DAN USAHA REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

PERMEN Nomor 18-pmk-010-2010 Tahun 2010

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong menolong (ta’awuni) dan melindungi (takafuli) di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (Dana Tabarru’) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. 2. Perusahaan adalah Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah. 3. Peserta adalah orang atau badan yang menjadi peserta program asuransi dengan prinsip syariah, atau Perusahaan Asuransi yang menjadi peserta program reasuransi dengan prinsip syariah. 4. Dana Tabarru’ adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para Peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad Tabarru’ yang disepakati. 5. Dana Investasi Peserta adalah dana investasi yang berasal dari kontribusi Peserta atas produk asuransi jiwa yang mengandung unsur investasi, yang dikelola Perusahaan sesuai dengan Akad yang telah disepakati. 6. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah. 7. Akad Tabarru’ adalah Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana Tabarru’ untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial. 8. Akad Tijarah adalah Akad antara Peserta secara kolektif atau secara individu dan Perusahaan dengan tujuan komersial. 9. Akad Wakalah bil Ujrah adalah Akad Tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil Peserta untuk mengelola Dana Tabarru’ dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujrah (fee). 10. Akad Mudharabah adalah Akad Tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi Dana Tabarru’ dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati sebelumnya. 11. Akad Mudharabah Musytarakah adalah Akad Tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi Dana Tabarru’ dan/atau Dana Investasi Peserta, yang digabungkan dengan kekayaan Perusahaan, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya. 12. Surplus Underwriting adalah selisih lebih total kontribusi Peserta ke dalam Dana Tabarru’ setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu. 13. Qardh adalah pinjaman dana dari Perusahaan kepada Dana Tabarru’ untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana Tabarru’ untuk membayar santunan/klaim kepada Peserta. 14. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA.

BAB III

PEMISAHAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Perusahaan wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban Dana Tabarru’ dari kekayaan dan kewajiban Perusahaan. (2) Perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi dengan prinsip syariah yang mengandung unsur investasi wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban Dana Investasi Peserta dari kekayaan dan kewajiban Perusahaan maupun dari kekayaan dan kewajiban Dana Tabarru’. (3) Perusahaan wajib membuat catatan terpisah untuk kekayaan dan kewajiban Perusahaan, Dana Tabarru’, dan Dana Investasi Peserta.

Pasal 4

(1) Kekayaan dan kewajiban Dana Tabarru’ merupakan kekayaan dan kewajiban para Peserta secara kolektif. (2) Perusahaan wajib menggunakan Dana Tabarru’ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk: a. pembayaran santunan kepada Peserta yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak; b. pembayaran reasuransi; c. pembayaran kembali Qardh ke Perusahaan; dan/atau d. pengembalian Dana Tabarru’ akibat pembatalan polis dalam periode yang diperkenankan. (3) Perusahaan wajib membentuk Dana Tabarru’ untuk setiap lini usaha. (4) Dalam hal hukum jumlah bilangan besar untuk suatu lini usaha belum dapat dipenuhi, Perusahaan dapat membentuk Dana Tabarru’ secara gabungan dari beberapa lini usaha. (5) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menginformasikan penggabungan Dana Tabarru’ kepada Peserta dan mencantumkannya di dalam polis.

Pasal 5

(1) Perusahaan yang akan menghentikan kegiatan usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariah atas permintaan sendiri atau atas perintah Menteri, wajib mengalihkan seluruh Peserta beserta Dana Tabarru’ yang dikelolanya kepada Perusahaan lain, dan/atau mengembalikan alokasi Dana Tabarru’ yang dapat menjadi hak Peserta yang tidak bersedia dialihkan ke Perusahaan lain. (2) Dalam hal Menteri memerintahkan Perusahaan untuk mengalihkan kepesertaan pada lini usaha tertentu kepada Perusahaan lain, maka pengalihan kepesertaan wajib diikuti pengalihan Dana Tabarru’ pada lini usaha tertentu dimaksud. (3) Dalam hal Perusahaan tidak lagi memiliki Peserta dan Perusahaan akan menghentikan kegiatan usahanya atas permintaan sendiri, Dana Tabarru’ yang ada wajib dihibahkan kepada lembaga sosial atas pertimbangan Dewan Pengawas Syariah. (4) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri atas 1 (satu) orang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama INDONESIA, yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 6

(1) Kekayaan dan kewajiban Dana Investasi Peserta merupakan kekayaan dan kewajiban masing-masing Peserta secara individu. (2) Perusahaan wajib membentuk Dana Investasi Peserta untuk setiap jenis portofolio investasi sesuai dengan Akad pengelolaan investasi yang digunakan dalam polis. (3) Dalam hal Perusahaan akan menawarkan jenis portofolio investasi yang baru, Perusahaan wajib menginformasikan kepada Peserta mengenai pembentukan Dana Investasi Peserta untuk jenis portofolio investasi yang baru dimaksud.

BAB IV

AKAD

Pasal 7

Koreksi

Polis asuransi dan perjanjian reasuransi dengan prinsip syariah wajib mengandung Akad Tabarru’ dan Akad Tijarah.

Pasal 8

Koreksi

(1) Akad Tabarru’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib memuat sekurang-kurangnya: a. kesepakatan para Peserta untuk saling tolong menolong (ta’awuni); b. hak dan kewajiban masing-masing Peserta secara individu; c. hak dan kewajiban Peserta secara kolektif dalam kelompok; d. cara dan waktu pembayaran kontribusi dan santunan/klaim; e. ketentuan mengenai boleh atau tidaknya kontribusi ditarik kembali oleh Peserta dalam hal terjadi pembatalan oleh Peserta; f. ketentuan mengenai alternatif dan persentase pembagian Surplus Underwriting; dan g. ketentuan lain yang disepakati. (2) Akad Tabarru’ tidak dapat diubah menjadi Akad Tijarah.

Pasal 9

(1) Akad Tijarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat berupa Akad Wakalah bil Ujrah, Akad Mudharabah, dan Akad Mudharabah Musytarakah. (2) Penggunaan salah satu Akad Tijarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan secara konsisten sampai berakhirnya polis. (3) Dalam hal disepakati perubahan Akad Tijarah, penggunaan Akad Tijarah yang baru hanya dapat diterapkan pada polis yang baru. (4) Dalam hal perubahan Akad Tijarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi untuk pengelolaan Dana Tabarru’, Perusahaan wajib memisahkan Dana Tabarru’ yang dikelola berdasarkan Akad Tijarah yang lama dari Dana Tabarru’ yang dikelola berdasarkan Akad Tijarah yang baru. (5) Perusahaan dapat menggunakan Akad Tijarah yang berbeda dalam pengelolaan risiko dan pengelolaan investasi Dana Tabarru’.

Pasal 10

(1) Akad Wakalah bil Ujrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), wajib memuat sekurang-kurangnya: a. objek yang dikuasakan pengelolaannya; b. hak dan kewajiban Peserta secara kolektif dan/atau Peserta secara individu sebagai muwakkil (pemberi kuasa); c. hak dan kewajiban Perusahaan sebagai wakil (penerima kuasa) termasuk kewajiban Perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan risiko dan/atau kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi yang dilakukan Perusahaan; d. batasan kuasa atau wewenang yang diberikan Peserta kepada Perusahaan; e. besaran, cara, dan waktu pemotongan ujrah (fee); dan f. ketentuan lain yang disepakati. (2) Objek yang dikuasakan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi namun tidak terbatas pada: a. kegiatan administrasi; b. pengelolaan dana; c. pembayaran klaim; d. underwriting; e. pengelolaan portofolio risiko; f. pemasaran; dan/atau g. investasi. (3) Dalam hal pengelolaan investasi Dana Tabarru’ atau Dana Investasi Peserta didasarkan Akad Wakalah bil Ujrah, Perusahaan tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi.

Pasal 11

Akad Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), wajib memuat sekurang-kurangnya: a. hak dan kewajiban Peserta secara kolektif dan/atau Peserta secara individu sebagai shahibul mal (pemilik dana); b. hak dan kewajiban Perusahaan sebagai mudharib (pengelola dana) termasuk kewajiban Perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan Perusahaan; c. batasan wewenang yang diberikan Peserta kepada Perusahaan; d. bagi hasil (nisbah), cara, dan waktu pembagian hasil investasi; dan e. ketentuan lain yang disepakati.

Pasal 12

Akad Mudharabah Musytarakah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib memuat sekurang-kurangnya: a. hak dan kewajiban Peserta secara kolektif dan/atau Peserta secara individu sebagai shahibul mal (pemilik dana); b. hak dan kewajiban Perusahaan sebagai mudharib (pengelola dana) termasuk kewajiban Perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan Perusahaan; c. batasan wewenang yang diberikan Peserta kepada Perusahaan; d. cara dan waktu penentuan besar kekayaan Peserta dan kekayaan Perusahaan; e. bagi hasil (nisbah), cara, dan waktu pembagian hasil investasi; dan f. ketentuan lain yang disepakati.

Peraturan Menteri Nomor 18-pmk-010-2010 Tahun 2010 tentang PENERAPAN PRINSIP DASAR PENYELENGGARAAN USAHA ASURANSI DAN USAHA REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

BAB IX

Pasal 18

BAB X

Pasal 19