Pedoman Umum dan Rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah da…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 3. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi yang selanjutnya disebut Dana P2D2 adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan sebagai insentif kepada daerah provinsi kabupaten dan kota daerah percontohan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi berdasarkan hasil Verifikasi Keluaran Dana Alokasi Khusus sesuai dengan Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah dan Bank Dunia tentang Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi tanggal 23 Juni 2010 (Loan Agreement No. 7914 ID No. Registrasi 10809501) sebagaimana telah diubah pada tanggal 14 Maret 2013 dan surat Bank Dunia tanggal 27 Maret 2014 terkait extension of closing date. 4. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Daerah penerima Dana P2D2 Tahun Anggaran 2015 merupakan daerah yang telah dilakukan verifikasi keluaran DAK Tahun Anggaran 2014. (2) Verifikasi keluaran DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses verifikasi atas keluaran pelaksanaan DAK bidang infrastruktur di Daerah Percontohan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi yang telah melaksanakan kegiatan DAK: a. bidang infrastruktur jalan; b. bidang infrastruktur irigasi; dan c. bidang infrastruktur air minum, dengan keluaran/output yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan serta dalam kurun waktu yang tepat. (3) Verifikasi keluaran DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Verifikasi antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Bank Dunia tanggal 20 Desember 2010 sebagaimana telah diubah pada tanggal 13 Februari 2013. (4) Dana P2D2 Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp58.310.839.000,00 (lima puluh delapan miliar tiga ratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). (5) Rincian Dana P2D2 Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud ayat (4) menurut provinsi/kabupaten/kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Koreksi

(1) Dana P2D2 Tahun Anggaran 2015 merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal Pemerintah Daerah telah MENETAPKAN Peraturan Daerah mengenai APBD Perubahan atau tidak melakukan perubahan APBD, maka penerimaan Dana P2D2 dimaksud pada akhir tahun dicatat dalam Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2015.

Pasal 4

Koreksi

(1) Penggunaan Dana P2D2 Tahun Anggaran 2015 ditujukan untuk mendukung kegiatan di bidang infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, dan infrastruktur air minum. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan fisik dan/atau nonfisik.

Pasal 5

Koreksi

(1) Penyaluran Dana P2D2 Tahun Anggaran 2015 dilakukan sekaligus dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. (2) Penyaluran Dana P2D2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 6

Koreksi

Pengawasan atas pelaksanaan Dana P2D2 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2015 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 179/PMK.07/2015 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN RINCIAN DANA PROYEK PEMERINTAH DAERAH DAN DESENTRALISASI TAHUN ANGGARAN 2015 RINCIAN DANA PROYEK PEMERINTAH DAERAH DAN DESENTRALIASI TAHUN ANGGARAN 2015 (dalam rupiah) NO. NAMA DAERAH ALOKASI DANA A Wilayah Provinsi Jambi 1 Kab. Batanghari 650.096.000,00 2 Kab. Bungo 450.999.000,00 3 Kab. Kerinci 687.031.000,00 4 Kab. Merangin 290.425.000,00 5 Kab. Muaro Jambi 340.570.000,00 6 Kab. Tanjung Jabung Timur 455.876.000,00 7 Kab. Tebo 404.674.000,00 8 Kota Jambi 269.580.000,00 9 Kota Sungai Penuh 421.759.000,00 10 Provinsi Jambi 1.812.783.000,00 Total Wilayah Provinsi Jambi 5.783.793.000,00 B Wilayah Provinsi Jawa Timur 1 Kab. Bangkalan 594.353.000,00 2 Kab. Banyuwangi 980.059.000,00 3 Kab. Blitar 1.704.407.000,00 4 Kab. Bondowoso 1.344.874.000,00 5 Kab. Gresik 501.376.000,00 6 Kab. Jember 576.838.000,00 7 Kab. Jombang 336.083.000,00 8 Kab. Kediri 1.476.227.000,00 9 Kab. Lamongan 580.047.000,00 10 Kab. Lumajang 978.438.000,00 11 Kab. Madiun 826.393.000,00 12 Kab. Magetan 651.782.000,00 13 Kab. Malang 1.680.642.000,00 14 Kab. Mojokerto 1.065.451.000,00 15 Kab. Nganjuk 992.682.000,00 NO. NAMA DAERAH ALOKASI DANA 16 Kab. Ngawi 999.520.000,00 17 Kab. Pacitan 1.017.411.000,00 18 Kab. Pamekasan 737.857.000,00 19 Kab. Pasuruan 1.211.082.000,00 20 Kab. Ponorogo 1.306.323.000,00 21 Kab. Probolinggo 1.131.098.000,00 22 Kab. Sampang 228.317.000,00 23 Kab. Sidoarjo 459.331.000,00 24 Kab. Situbondo 761.468.000,00 25 Kab. Sumenep 408.572.000,00 26 Kab. Trenggalek 697.255.000,00 27 Kab. Tuban 584.544.000,00 28 Kab. Tulungagung 447.160.000,00 29 Kota Batu 698.947.000,00 30 Kota Blitar 396.469.000,00 31 Kota Kediri 475.730.000,00 32 Kota Madiun 260.514.000,00 33 Kota Malang 100.247.000,00 34 Kota Mojokerto 499.299.000,00 35 Kota Pasuruan 469.629.000,00 36 Kota Probolinggo 432.248.000,00 37 Provinsi Jawa Timur 870.997.000,00 Total Wilayah Provinsi Jawa Timur 28.483.670.000,00 C Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah 1 Kab. Barito Selatan 679.413.000,00 2 Kab. Barito Timur 570.987.000,00 3 Kab. Barito Utara 706.362.000,00 4 Kab. Gunung Mas 1.314.002.000,00 5 Kab. Kapuas 2.367.651.000,00 6 Kab. Katingan 1.196.848.000,00 7 Kab. Kotawaringin Barat 1.086.947.000,00 8 Kab. Kotawaringin Timur 1.132.744.000,00 9 Kab. Lamandau 835.440.000,00 10 Kab. Pulang Pisau 369.241.000,00 11 Kab. Seruyan 1.297.971.000,00 12 Kab. Sukamara 897.077.000,00 13 Kota Palangkaraya 861.493.000,00 14 Provinsi Kalimantan Tengah 4.797.119.000,00 Total Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah 18.113.295.000,00 D Wilayah Provinsi Maluku Utara 1 Kab. Halmahera Selatan 146.791.000,00 2 Kab. Halmahera Utara 85.748.000,00 3 Kab. Kepulauan Sula 592.958.000,00 NO. NAMA DAERAH ALOKASI DANA 4 Kab. Pulau Morotai 90.549.000,00 5 Kota Ternate 725.574.000,00 Total Wilayah Provinsi Maluku Utara 1.641.620.000,00 E Wilayah Provinsi Sulawesi Barat 1 Kab. Majene 731.215.000,00 2 Kab. Mamasa 323.204.000,00 3 Kab. Mamuju 521.944.000,00 4 Kab. Mamuju Utara 445.683.000,00 5 Kab. Polewali Mandar 811.268.000,00 6 Provinsi Sulawesi Barat 1.455.147.000,00 Total Wilayah Provinsi Sulawesi Barat 4.288.461.000,00 JUMLAH TOTAL 58.310.839.000,00 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Peraturan Menteri Nomor 179-pmk-07-2015 Tahun 2015 tentang PEDOMAN UMUM DAN RINCIAN DANA PROYEK PEMERINTAH DAERAH DAN DESENTRALISASI TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7