PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 179-pmk-05-2017 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman

PERMEN Nomor 179-pmk-05-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman yang selanjutnya disebut SAPPP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi piutang penerusan pinjaman, operasi penerusan pinjaman, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan terkait penerusan pinjaman, serta piutang sehubungan dengan kegiatan pemberian pinjaman Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman. 2. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN. 3. Bagian Anggaran BUN yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga. 4. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran BUN yang selanjutnya disingkat UAKPA BUN adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat satuan kerja di lingkup BUN. 5. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN yang selanjutnya disingkat UAPBUN adalah unit akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAKPA BUN. 6. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUN yang selanjutnya disingkat UABUN adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAPBUN dan sekaligus melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPBUN. 7. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 8. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 9. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. 10. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 11. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE dalam rangka pengungkapan yang memadai.

BAB IV

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 4

Koreksi

(1) UAKPA BUN memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kejadian transaksi pengelolaan pemberian pinjaman. (2) Transaksi pengelolaan pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. piutang pokok pemberian pinjaman: 1. pemberian pinjaman; 2. piutang pokok pemberian pinjaman jatuh tempo; 3. bagian lancar piutang pokok pemberian pinjaman; 4. pelunasan dan/atau cicilan piutang pokok pemberian pinjaman secara kas; 5. pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman secara pengesahan; 6. penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagih; 7. beban penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagih; 8. penghapusan piutang pokok pemberian pinjaman; 9. perubahan kualitas piutang pokok pemberian pinjaman sehubungan dengan restrukturisasi piutang; dan 10. piutang pokok transaksi aset lainnya kredit program; b. realisasi anggaran pembiayaan dari kegiatan pemberian pinjaman: 1. realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman; dan 2. realisasi anggaran penerimaan pembiayaan atas cicilan dan/atau pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman; c. pendapatan dan piutang non-pokok pemberian pinjaman: 1. pendapatan dari pengelolaan pemberian pinjaman; 2. piutang non-pokok pemberian pinjaman dari pengelolaan pemberian pinjaman jatuh tempo; 3. pelunasan piutang non-pokok pemberian pinjaman secara kas; 4. pelunasan piutang non-pokok pemberian pinjaman secara pengesahan; 5. penyisihan piutang non-pokok pemberian pinjaman tidak tertagih; 6. beban penyisihan piutang non-pokok pemberian pinjaman tidak tertagih; 7. penghapusan piutang non-pokok pemberian pinjaman; dan 8. piutang berjalan non-pokok pemberian pinjaman.

Pasal 5

(1) UAKPA BUN menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN berdasarkan pemrosesan data transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. LRA; b. Neraca; c. LO; d. LPE; dan e. CaLK. (3) Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan UAKPA BUN kepada UAPBUN setiap semesteran dan tahunan. (4) Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

Pasal 6

(1) UAPBUN melakukan proses penggabungan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN. (2) UAPBUN menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPBUN berdasarkan hasil penggabungan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Laporan Keuangan tingkat UAPBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas: a. LRA; b. Neraca; c. LO; d. LPE; dan e. CaLK. (4) UAPBUN menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UABUN setiap semesteran dan tahunan. (5) Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

Peraturan Menteri Nomor 179-pmk-05-2017 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

BAB VI

Pasal 8

BAB VII

Pasal 9

BAB VIII

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12