PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 178-pmk-05-2010 Tahun 2010 tentang TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN OPERASI PENGAMANAN BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS DALAM OPERASI PENGAMANAN PADA PULAU-PULAU TERLUAR DAN WILAYAH PERBATASAN

PERMEN Nomor 178-pmk-05-2010 Tahun 2010

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan: 1. Tunjangan Operasi Pengamanan Bagi Prajurit Tentara Nasional INDONESIA dan Pegawai Negeri Sipil Yang Bertugas Dalam Operasi Pengamanan Pada Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan, yang selanjutnya disebut Tunjangan Operasi Pengamanan, adalah tunjangan khusus yang diberikan kepada Prajurit Tentara Nasional INDONESIA dan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dalam pelaksanaan operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah PNS yang ditugaskan secara penuh untuk membantu Prajurit Tentara Nasional INDONESIA sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan dan atas permintaan Menteri Pertahanan. 3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PA/Kuasa PA dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. 4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 5. Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Satker, adalah organisasi struktural Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional INDONESIA yang melaksanakan kegiatan administrasi yang meliputi bidang personil, material, keuangan, hukum, dan keamanan serta sebagai organisasi pengguna anggaran. 6. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 7. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut Kuasa PA, adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya. 8. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang diberikan kepada Prajurit Tentara Nasional INDONESIA dan PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/Kuasa PA untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA. 10. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM. 11. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SPTJM, adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa segala akibat dari tindakan pejabat/seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian negara menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pejabat/seseorang yang mengambil tindakan dimaksud.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN OPERASI PENGAMANAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Tunjangan Operasi Pengamanan diberikan kepada Prajurit Tentara Nasional INDONESIA dan PNS yang ditugaskan secara penuh dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan. (2) Kriteria Prajurit Tentara Nasional INDONESIA dan PNS yang ditugaskan secara penuh dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kriteria tunjangan operasi pengamanan bagi Prajurit Tentara Nasional INDONESIA dan PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan.

Pasal 4

Tunjangan Operasi Pengamanan dibayarkan setiap bulan selama masa penugasan kepada Prajurit Tentara Nasional INDONESIA dan PNS dengan besaran sebagai berikut: a. 150% (seratus lima puluh persen) dari gaji pokok bagi yang bertugas dan tinggal di wilayah pulau-pulau kecil terluar tanpa penduduk. b. 100% (seratus persen) dari gaji pokok bagi yang bertugas dan tinggal di wilayah pulau-pulau kecil terluar berpenduduk. c. 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok bagi yang bertugas dan tinggal di wilayah perbatasan. d. 50% (lima puluh persen) dari gaji pokok bagi yang bertugas sesaat di wilayah udara dan laut perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.

Pasal 5

(1) Pembayaran Tunjangan Operasi Pengamanan diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010. (2) Apabila Prajurit Tentara Nasional INDONESIA dan PNS penerima Tunjangan Operasi Pengamanan sudah melaksanakan tugas sejak 1 Januari 2010 dan masa penugasan telah berakhir sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan, Kuasa PA Satker Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional INDONESIA bersangkutan dapat mengajukan susulan/kekurangan pembayaran Tunjangan Operasi Pengamanan dari bulan Januari 2010 sampai dengan selesai masa penugasan sesuai yang tercantum dalam surat perintah operasi pengamanan. (3) Dalam hal Prajurit Tentara Nasional INDONESIA dan PNS penerima Tunjangan Operasi Pengamanan sudah melaksanakan tugas sejak 1 Januari 2010 dan masih melaksanakan tugas sampai dengan Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan, Kuasa PA Satker Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional INDONESIA bersangkutan terlebih dahulu mencantumkan pembayaran Tunjangan Operasi Pengamanan pada gaji induk/bulanan, kemudian mengajukan susulan/kekurangan pembayaran Tunjangan Operasi Pengamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA. (4) Pembayaran Tunjangan Operasi Pengamanan diberhentikan apabila Prajurit Tentara Nasional INDONESIA dan PNS yang bersangkutan selesai melaksanakan operasi pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tunjangan operasi pengamanan bagi Prajurit Tentara Nasional INDONESIA dan PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan.

Pasal 6

(1) Tunjangan Operasi Pengamanan merupakan komponen pembayaran tunjangan yang tidak terpisahkan dan/atau melekat pada pembayaran gaji induk/gaji bulanan Prajurit Tentara Nasional INDONESIA dan PNS. (2) Pembayaran Tunjangan Operasi Pengamanan dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran gaji induk/gaji bulanan Prajurit Tentara Nasional INDONESIA dan PNS.

Pasal 7

(1) Pembayaran Tunjangan Operasi Pengamanan dilakukan oleh KPPN berdasarkan SPM yang diajukan oleh Kuasa PA Satker Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional INDONESIA. (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri: a. Surat perintah operasi pengamanan yang diterbitkan oleh Pangdam/Komandan/Kepala Satker bersangkutan; dan b. SPTJM yang ditandatangani oleh Kuasa PA Satker Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional INDONESIA. (3) Surat perintah operasi pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling kurang memuat informasi mengenai besaran prosentase pemberian tunjangan, daerah penugasan, dan batas waktu penugasan. (4) Dalam hal penerbitan surat perintah operasi pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a belum mencantumkan informasi besaran prosentase pemberian tunjangan, daerah penugasan, dan batas waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka informasi tersebut dicantumkan dalam daftar tersendiri sebagai lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perintah dimaksud. (5) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilampirkan pada saat pengajuan pembayaran pertama Tunjangan Operasi Pengamanan.

Pasal 8

(1) Bagi Prajurit Tentara Nasional INDONESIA dan PNS yang melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 1 berdasarkan surat perintah operasi pengamanan, Tunjangan Operasi Pengamanan dibayarkan mulai bulan berkenaan. (2) Bagi Prajurit Tentara Nasional INDONESIA dan PNS yang melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 2 dan seterusnya berdasarkan surat perintah operasi pengamanan, dan tanggal 1 bukan hari libur, Tunjangan Operasi Pengamanan dibayarkan mulai bulan berikutnya. (3) Bagi Prajurit Tentara Nasional INDONESIA dan PNS yang melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 2 dan seterusnya atau hari kerja pertama pada bulan berkenaan berdasarkan surat perintah operasi pengamanan, dan tanggal 1 bertepatan dengan hari libur, Tunjangan Operasi Pengamanan dibayarkan mulai bulan berkenaan.

Pasal 9

Pengajuan SPM kepada KPPN oleh Kuasa PA Satker Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA.

Pasal 10

(1) Pajak penghasilan atas pembayaran Tunjangan Operasi Pengamanan ditanggung oleh Pemerintah. (2) Mekanisme pembayaran dan pemotongan pajak penghasilan atas pembayaran Tunjangan Operasi Pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pajak penghasilan bagi pejabat Negara, PNS, anggota Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA, dan para pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada keuangan Negara atau keuangan Daerah.

Pasal 11

Kuasa PA Satker Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional INDONESIA selaku pihak yang menandatangani dokumen pembayaran Tunjangan Operasi Pengamanan bertanggung jawab terhadap kebenaran pelaksanaan pembayaran Tunjangan Operasi Pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembayaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB Ketiga

Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Operasi Pengamanan

Pasal 5

Koreksi

(1) Pembayaran Tunjangan Operasi Pengamanan diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010. (2) Apabila Prajurit Tentara Nasional INDONESIA dan PNS penerima Tunjangan Operasi Pengamanan sudah melaksanakan tugas sejak 1 Januari 2010 dan masa penugasan telah berakhir sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan, Kuasa PA Satker Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional INDONESIA bersangkutan dapat mengajukan susulan/kekurangan pembayaran Tunjangan Operasi Pengamanan dari bulan Januari 2010 sampai dengan selesai masa penugasan sesuai yang tercantum dalam surat perintah operasi pengamanan. (3) Dalam hal Prajurit Tentara Nasional INDONESIA dan PNS penerima Tunjangan Operasi Pengamanan sudah melaksanakan tugas sejak 1 Januari 2010 dan masih melaksanakan tugas sampai dengan Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan, Kuasa PA Satker Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional INDONESIA bersangkutan terlebih dahulu mencantumkan pembayaran Tunjangan Operasi Pengamanan pada gaji induk/bulanan, kemudian mengajukan susulan/kekurangan pembayaran Tunjangan Operasi Pengamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA. (4) Pembayaran Tunjangan Operasi Pengamanan diberhentikan apabila Prajurit Tentara Nasional INDONESIA dan PNS yang bersangkutan selesai melaksanakan operasi pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tunjangan operasi pengamanan bagi Prajurit Tentara Nasional INDONESIA dan PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan.

Pasal 6

(1) Tunjangan Operasi Pengamanan merupakan komponen pembayaran tunjangan yang tidak terpisahkan dan/atau melekat pada pembayaran gaji induk/gaji bulanan Prajurit Tentara Nasional INDONESIA dan PNS. (2) Pembayaran Tunjangan Operasi Pengamanan dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran gaji induk/gaji bulanan Prajurit Tentara Nasional INDONESIA dan PNS.

Pasal 7

(1) Pembayaran Tunjangan Operasi Pengamanan dilakukan oleh KPPN berdasarkan SPM yang diajukan oleh Kuasa PA Satker Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional INDONESIA. (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri: a. Surat perintah operasi pengamanan yang diterbitkan oleh Pangdam/Komandan/Kepala Satker bersangkutan; dan b. SPTJM yang ditandatangani oleh Kuasa PA Satker Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional INDONESIA. (3) Surat perintah operasi pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling kurang memuat informasi mengenai besaran prosentase pemberian tunjangan, daerah penugasan, dan batas waktu penugasan. (4) Dalam hal penerbitan surat perintah operasi pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a belum mencantumkan informasi besaran prosentase pemberian tunjangan, daerah penugasan, dan batas waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka informasi tersebut dicantumkan dalam daftar tersendiri sebagai lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perintah dimaksud. (5) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilampirkan pada saat pengajuan pembayaran pertama Tunjangan Operasi Pengamanan.

Pasal 8

(1) Bagi Prajurit Tentara Nasional INDONESIA dan PNS yang melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 1 berdasarkan surat perintah operasi pengamanan, Tunjangan Operasi Pengamanan dibayarkan mulai bulan berkenaan. (2) Bagi Prajurit Tentara Nasional INDONESIA dan PNS yang melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 2 dan seterusnya berdasarkan surat perintah operasi pengamanan, dan tanggal 1 bukan hari libur, Tunjangan Operasi Pengamanan dibayarkan mulai bulan berikutnya. (3) Bagi Prajurit Tentara Nasional INDONESIA dan PNS yang melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 2 dan seterusnya atau hari kerja pertama pada bulan berkenaan berdasarkan surat perintah operasi pengamanan, dan tanggal 1 bertepatan dengan hari libur, Tunjangan Operasi Pengamanan dibayarkan mulai bulan berkenaan.

Pasal 9

Pengajuan SPM kepada KPPN oleh Kuasa PA Satker Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA.

Peraturan Menteri Nomor 178-pmk-05-2010 Tahun 2010 tentang TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN OPERASI PENGAMANAN BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS DALAM OPERASI PENGAMANAN PADA PULAU-PULAU TERLUAR DAN WILAYAH PERBATASAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

BAB Kelima

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12