PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 176-pmk-05-2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah

PERMEN Nomor 176-pmk-05-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 2. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. 3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. 5. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan . 6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan . 7. Cut off Date, untuk selanjutnya disingkat CoD adalah tanggal acuan yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pembebanan Piutang Negara pada Pemerintah Daerah. 8. Restrukturisasi Pinjaman adalah pengaturan kembali persyaratan terhadap kewajiban pinjaman Pemerintah Daerah. 9. Perjanjian Pinjaman adalah kesepakatan tertulis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengadakan pinjaman. 10. Penerusan Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan kepada penerima PPLN yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu. 11. Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perjanjian PPLN adalah kesepakatan tertulis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk PPLN. 12. Kapasitas Fiskal Daerah yang selanjutnya disebut Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. 13. Debt Swap adalah penghapusan Piutang Negara melalui pertukaran sebagian atau seluruh kewajiban non pokok atas pinjaman Pemerintah Daerah dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan sarana dan prasarana yang dibiayai dengan dana belanja modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 14. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah unit pengelola dan pelayanan air minum kepada masyarakat milik Pemerintah Daerah. 15. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 17. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 18. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah. 19. Hibah Pemerintah yang selanjutnya disebut Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. 20. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan daerah. 21. Tim Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang dibentuk oleh Menteri yang beranggotakan para pejabat Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

BAB Kesatu

Definisi

Pasal 1

Koreksi

BAB II

CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA

Pasal 7

Koreksi

(1) Penyelesaian Piutang Negara pada Pemerintah Daerah dilakukan melalui Restrukturisasi Pinjaman. (2) Restrukturisasi Pinjaman dilakukan dengan cara: a. penjadwalan kembali; b. perubahan persyaratan; dan/atau c. penghapusan. (3) Restrukturisasi Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan lebih dari 1 (satu) cara.

Pasal 8

Koreksi

(1) Penjadwalan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap: a. kewajiban pokok; dan/atau b. kewajiban non pokok. (2) Jangka waktu penjadwalan kembali ditetapkan paling lama sama dengan jangka waktu Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian PPLN terhitung sejak tanggal persetujuan penyelesaian Piutang Negara oleh Menteri. (3) Jangka waktu penjadwalan kembali pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas penilaian terhadap kemampuan keuangan daerah dengan mempertimbangkan Kapasitas Fiskal masing-masing Pemerintah Daerah yang bersangkutan. (4) Alokasi pembayaran kembali Piutang Negara diperhitungkan terlebih dahulu secara berturut-turut untuk pembayaran kewajiban pokok, bunga/biaya administrasi, denda, dan kewajiban lainnya. (5) Kewajiban non pokok yang dijadwalkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikenakan bunga/biaya administrasi.

Pasal 9

Perubahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan dengan: a. perubahan tingkat bunga/biaya administrasi; dan/atau b. perubahan mata uang.

Pasal 10

(1) Dalam hal Piutang Negara bersumber dari PPLN dengan perjanjian pinjaman luar negeri masih aktif, perubahan tingkat bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan paling rendah sama dengan tingkat bunga dalam perjanjian pinjaman luar negeri. (2) Dalam hal Piutang Negara bersumber dari Rekening Dana Investasi, Rekening Pembangunan Daerah, dan PPLN dengan perjanjian pinjaman luar negeri yang sudah tidak aktif, perubahan tingkat bunga/biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat dilakukan sampai dengan sebesar 0% (nol persen).

Pasal 11

(1) Perubahan mata uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat dilakukan dalam hal mata uang pinjaman diubah ke dalam bentuk mata uang Rupiah. (2) Nilai tukar mata uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kurs tengah Bank INDONESIA pada tanggal persetujuan Menteri. (3) Tingkat suku bunga/biaya administrasi atas perubahan mata uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tingkat suku bunga penerusan pinjaman luar negeri.

Pasal 12

(1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan penghapusan sebagian atau seluruh kewajiban non pokok. (2) Penghapusan kewajiban non pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Debt Swap. (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria: a. termasuk dalam kategori Kapasitas Fiskal rendah atau sedang; dan b. penyelesaian Piutang Negara tidak dapat diselesaikan melalui cara penjadwalan kembali dan perubahan persyaratan yang didasarkan atas penilaian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 13

(1) Debt Swap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan untuk penyediaan sarana dan prasarana pada fungsi pendidikan, kesehatan, dan/atau infrastruktur yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat. (2) Penyediaan sarana dan prasarana yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah yang dibiayai dengan dana yang bersumber dari Hibah dan Dana Transfer Khusus tidak dapat diusulkan dalam rangka penyelesaian Piutang Negara melalui mekanisme Debt Swap. (3) Debt Swap dapat dilaksanakan dalam beberapa tahun anggaran dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. (4) Debt Swap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama sama dengan ketentuan jangka waktu untuk penjadwalan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 14

(1) Dalam hal Piutang Negara merupakan pengalihan piutang dari PDAM kepada Pemerintah Daerah, penyelesaian dilakukan dengan cara: a. penjadwalan kembali kewajiban pokok; dan/atau b. penghapusan seluruh kewajiban non pokok. (2) Penjadwalan kembali kewajiban pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan bunga/biaya administrasi terhitung sejak tanggal CoD.

BAB III

TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA

Pasal 15

Koreksi

Pemerintah Daerah mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Ketua DPRD.

Pasal 16

Koreksi

Pengajuan permohonan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, paling sedikit melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: a. surat pernyataan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Ketua DPRD untuk memprioritaskan alokasi pembayaran kewajiban pinjaman dan mengalokasikan dana untuk pembayaran kewajiban pinjaman kepada Pemerintah Pusat dalam APBD setiap tahunnya dan merealisasikan selama pinjaman belum lunas sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. surat pernyataan Pemerintah Daerah bersedia dipotong DAU dan/atau DBH secara langsung yang disetujui oleh Ketua DPRD dalam hal terjadi tunggakan atas pinjaman sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. surat kuasa Pemerintah Daerah kepada Kuasa Pengguna Anggaran Transfer Ke Daerah untuk memotong DAU dan/atau DBH secara langsung yang disetujui oleh Ketua DPRD sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; d. rencana kegiatan dan anggaran Debt Swap yang telah disetujui oleh DPRD bagi Pemerintah Daerah yang mengajukan Debt Swap; dan e. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 17

(1) CoD ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (2) CoD ditetapkan pada tanggal surat permohonan penyelesaian Piutang Negara diterima. (3) Dalam hal status kualitas Piutang Negara Pemerintah Daerah dinyatakan macet dan Pemerintah Daerah tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), CoD ditetapkan pada saat status macet ditetapkan. (4) Pemerintah Daerah tidak dikenakan bunga dan denda atau biaya lainnya atas Piutang Negara terhitung sejak CoD ditetapkan sampai dengan tanggal persetujuan atau penolakan penyelesaian Piutang Negara.

Pasal 18

(1) Direktorat Jenderal melakukan verifikasi dokumen permohonan penyelesaian Piutang Negara. (2) Dalam hal dokumen permohonan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan benar dan lengkap, Direktorat Jenderal melakukan rekonsiliasi perhitungan seluruh kewajiban atas pinjaman. (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan penyelesaian Piutang Negara dari Pemerintah Daerah dinyatakan benar dan lengkap.

Pasal 19

(1) Direktorat Jenderal melakukan penilaian terhadap permohonan penyelesaian Piutang Negara. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. Kapasitas Fiskal; b. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit; c. Opini Laporan Keuangan; dan d. Rencana Kegiatan dan Anggaran Debt Swap bagi Pemerintah Daerah yang mengajukan Debt Swap. (3) Kriteria Kapasitas Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai peta kapasitas fiskal daerah.

Pasal 20

(1) Menteri dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk membantu Direktorat Jenderal dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Pasal 21

Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Direktur Jenderal menyampaikan rekomendasi penyelesaian Piutang Negara kepada Menteri.

Pasal 22

Dalam hal Menteri menyetujui rekomendasi penyelesaian Piutang Negara, Menteri menyampaikan surat persetujuan penyelesaian Piutang Negara kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 23

(1) Berdasarkan persetujuan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terhadap Perjanjian PPLN, Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi, dan/atau Perjanjian Pinjaman Rekening Pembangunan Daerah dilakukan perubahan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Direktur Jenderal. (2) Direktur Jenderal menyampaikan naskah perubahan Perjanjian PPLN, Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi, dan/atau Perjanjian Pinjaman Rekening Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; b. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; c. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan; dan d. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

BAB IV

PENGHAPUSAN

Pasal 24

Koreksi

Dalam hal persetujuan penyelesaian Piutang Negara dengan cara penghapusan maka dilakukan penetapan penghapusan secara bersyarat.

Pasal 25

Koreksi

(1) Penghapusan secara mutlak ditetapkan setelah dilakukan penilaian oleh Direktorat Jenderal terhadap: a. kinerja atas pembayaran kembali pinjaman; dan/atau b. realisasi kewajiban Debt Swap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit. (2) Penilaian terhadap realisasi kewajiban Debt Swap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah diverifikasi oleh Direktorat Jenderal. (3) Direktorat Jenderal dapat meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan verifikasi terhadap realisasi kewajiban Debt Swap sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menunjukkan realisasi Debt Swap lebih kecil daripada kewajiban Debt Swap, maka kekurangan tersebut diselesaikan dengan: a. Debt Swap dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun anggaran; atau b. pembayaran atas seluruh kekurangan Debt Swap dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. (5) Usulan Debt Swap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diajukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah penyampaian hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterima oleh Pemerintah Daerah. (6) Direktorat Jenderal melakukan penilaian atas rencana kegiatan dan anggaran Debt Swap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a untuk mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal. (7) Dalam hal realisasi Debt Swap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a masih terdapat kekurangan, maka kekurangan tersebut diselesaikan dengan pembayaran sekaligus atas seluruh kekurangan.

Pasal 26

Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Direktur Jenderal memberikan rekomendasi persetujuan penghapusan secara mutlak kepada Menteri.

Pasal 27

Penetapan penghapusan secara bersyarat atau penghapusan secara mutlak atas Piutang Negara pada Pemerintah Daerah dilakukan oleh: a. Menteri untuk jumlah sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); b. PRESIDEN untuk jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan c. PRESIDEN dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 28

Penghapusan secara mutlak Piutang Negara pada Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penghapusan Piutang Negara/Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2008 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.05/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 176 /PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH A. CONTOH SURAT PERNYATAAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENGALOKASIKAN PEMBAYARAN KEWAJIBAN PINJAMAN PADA APBD GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ………………. SURAT PERNYATAAN NO : ………………………………… Dalam rangka penyelesaian piutang negara pada Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ……………………. …………, dengan ini kami menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ……………. : 1. memprioritaskan alokasi pembayaran kewajiban pinjaman kepada Pemerintah Pusat; 2. mengalokasikan dana pembayaran kewajiban pinjaman kepada Pemerintah Pusat pada APBD setiap tahunnya; dan 3. merealisasikan pembayaran kewajiban pinjaman kepada Pemerintah Pusat secara tepat jumlah dan tepat waktu selama pinjaman tersebut belum lunas. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Menyetujui, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur/Bupati/Walikota Ketua (nama lengkap) (nama lengkap) B. CONTOH SURAT PERNYATAAN PEMERINTAH DAERAH BERSEDIA DIPOTONG DAU DAN/ATAU DBH GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ………………. SURAT PERNYATAAN NO : ………………………………… Dalam rangka penyelesaian piutang negara pada Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor …………………….…………, dengan ini kami menyatakan bahwa dalam hal Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ……………. tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman, maka Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ……………. bersedia untuk dilakukan pemotongan DAU dan/atau DBH bagian Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota …………….. secara langsung oleh Kuasa Pengguna Anggaran Transfer Ke Daerah. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Menyetujui, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur/Bupati/Walikota Ketua (nama lengkap) (nama lengkap) C. CONTOH SURAT KUASA PEMERINTAH DAERAH KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH SURAT KUASA NO : ………………………….. Yang bertandatangan dibawah ini : Nama : Jabatan : Alamat : Dengan ini memberikan kuasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran Transfer Ke Daerah untuk memotong DAU dan/atau DBH bagian Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ……………….. secara langsung dalam hal Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ……………. tidak dapat melakukan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman. Tempat, tanggal ……………… Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa, Kuasa Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah Gubernur/Bupati/Walikota (nama lengkap) (nama lengkap) Menyetujui, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ketua (nama lengkap) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, SRI MULYANI INDRAWATI M t i 6000

Peraturan Menteri Nomor 176-pmk-05-2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB Ketiga

Pasal 3

BAB Keempat

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB II

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 17

BAB Ketiga

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Keempat

Pasal 22

Pasal 23

BAB IV

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB V

Pasal 29

Pasal 30

BAB VI

Pasal 31

BAB VII

Pasal 32

BAB VIII

Pasal 33

BAB IX

Pasal 34

Pasal 35