PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 174-pmk-08-2016 Tahun 2016 tentang Pemberian Jaminan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur Dalam Rangka Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah

PERMEN Nomor 174-pmk-08-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Pemda adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 2. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur yang selanjutnya disingkat PT SMI adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik INDONESIA untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 75 Tahun 2008. 3. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar- daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 4. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 5. Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Infrastruktur Daerah yang selanjutnya disebut Perjanjian Pinjaman Pembiayaan adalah kesepakatan tertulis mengenai Pinjaman antara PT SMI dan Pemda. 6. Kewajiban Daerah adalah kewajiban finansial yang timbul sehubungan dengan Pinjaman sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pinjaman Pembiayaan, yang dapat berupa sejumlah utang pokok dan/atau bunga yang telah jatuh tempo, beserta seluruh denda dan/atau biaya lain. 7. Tunggakan adalah jumlah Kewajiban Daerah yang telah jatuh tempo dan belum dibayar berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan. 8. Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengelola Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah. 9. Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, hasil pemotongan DAU dan/atau DBH, dan/atau sumber-sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan dalam rangka membayar Tunggakan yang Gagal Bayar kepada PT SMI yang dikelola dalam suatu Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah. 10. Jangka Waktu Pemulihan adalah jangka waktu yang diberikan oleh PT SMI kepada Pemda untuk menyelesaikan Tunggakan berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan. 11. Gagal Bayar adalah keadaan dimana Pemda tidak mampu membayar Tunggakan setelah melewati Jangka Waktu Pemulihan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman Pembiayaan. 12. Jaminan Penugasan PT SMI yang selanjutnya disebut Jaminan adalah kepastian penyelesaian Tunggakan melalui mekanisme penggunaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada PT SMI dan pelaksanaan pemotongan DAU dan/atau DBH sehubungan pelaksanaan penugasan atas pembiayaan infrastruktur daerah. 13. Pinjaman Daerah dari PT SMI yang selanjutnya disebut Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan Pemda menerima sejumlah uang yang diperoleh dari PT SMI untuk melakukan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah berdasarkan penugasan yang diberikan Menteri Keuangan kepada PT SMI, sehingga Pemda dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 14. Surat Jaminan Penugasan PT SMI yang selanjutnya disebut Surat Jaminan adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan kepada PT SMI sehubungan dengan Jaminan Penugasan PT SMI. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 16. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara dan bertindak selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT SMI.

BAB IV

PELAKSANAAN PINJAMAN

Pasal 7

Koreksi

(1) PT SMI menerima usulan Pinjaman dari Pemda dalam rangka memperoleh pembiayaan infrastruktur daerah. (2) Usulan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung, sebagai berikut: a. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. salinan berita acara pelantikan gubernur, bupati, atau walikota; c. pernyataan Kepala Daerah bahwa Pemda tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah dan/atau pihak lain; d. studi kelayakan yang memuat paling kurang mengenai: 1. latar belakang; 2. rencana proyek dan kebutuhan pembiayaan infrastruktur; 3. perhitungan rasio – rasio keuangan; 4. rencana penarikan pinjaman; dan 5. manfaat proyek secara ekonomi dan sosial. e. laporan keuangan daerah yang telah diaudit; f. dokumen resmi Pemda mengenai RPJMD; dan g. APBD atau Rancangan APBD tahun berkenaan. (3) PT SMI dapat meminta data atau informasi tambahan kepada Pemda dalam rangka melengkapi usulan Pinjaman.

Pasal 8

(1) PT SMI melakukan penilaian usulan Pinjaman berdasarkan tata cara dan persyaratan yang berlaku dalam pelaksanaan pembiayaan yang ditetapkan oleh PT SMI. (2) PT SMI melakukan proses penilaian terhadap usulan Pinjaman dengan memperhatikan paling kurang: a. aspek keuangan; b. aspek ekonomi; c. aspek sosial dan politik; dan d. aspek teknis/proyek. (3) Dalam pelaksanaan proses penilaian usulan Pinjaman, PT SMI dapat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, yang berkaitan dengan: a. kapasitas fiskal daerah; b. kemampuan membayar kembali; c. batas maksimal defisit APBD; dan d. batas maksimal kumulatif pinjaman daerah. (4) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT SMI dapat menyetujui atau menolak usulan Pinjaman yang diajukan oleh Pemda. (5) Persetujuan atau penolakan usulan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh PT SMI kepada Pemda paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja setelah usulan Pinjaman beserta persyaratannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterima benar dan lengkap.

Pasal 9

(1) Berdasarkan persetujuan PT SMI atas usulan Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemda dan PT SMI menandatangani Perjanjian Pinjaman Pembiayaan, yang memuat paling kurang: a. jumlah Pinjaman; b. jangka waktu dan tingkat bunga Pinjaman; c. lingkup dan tujuan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan; d. syarat efektif Perjanjian Pinjaman Pembiayaan; e. ketentuan dan jadwal pembayaran kembali; f. persyaratan pencairan dana dengan memastikan perkembangan pembangunan proyek infrastruktur; g. kesediaan untuk dilakukan pemotongan DAU dan/atau DBH dalam hal Pemda Gagal Bayar; h. ketentuan mengenai kewajiban Pemda dalam rangka pelaksanaan pembiayaan infrastruktur daerah (covenants) termasuk kewajiban untuk memastikan ketersediaan layanan publik melalui infrastruktur yang pembiayaannya disediakan oleh PT SMI; i. ketentuan mengenai cidera janji termasuk Jangka Waktu Pemulihan; j. sanksi dan/atau penalti; dan k. mekanisme penyelesaian sengketa. (2) Perjanjian Pinjaman Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani, apabila: a. Pemda telah menyampaikan surat kepada PT SMI yang berisi pernyataan Kepala Daerah yang telah disetujui oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai kesediaan pemotongan DAU dan/atau DBH secara langsung dalam hal terjadi Gagal Bayar; dan b. Pemda telah memenuhi syarat penandatanganan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan lainnya. (3) Perjanjian Pinjaman Pembiayaan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif, apabila: a. Pemda telah menyampaikan kepada PT SMI surat persetujuan melampaui defisit APBD dari Menteri dalam hal Pinjaman melebihi batas maksimal defisit APBD tahun yang berkenaan; dan b. Pemda telah memenuhi syarat efektif lainnya yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

BAB VI

MITIGASI RISIKO DAN PEMANTAUAN

Pasal 11

Koreksi

(1) PT SMI meminta komitmen Pemda agar melakukan usaha terbaiknya untuk memenuhi Kewajiban Daerah dan mencegah terjadinya Gagal Bayar yang dituangkan dalam dokumen rencana mitigasi risiko. (2) Dokumen rencana mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan paling kurang: a. surat pernyataan komitmen Bendahara Umum Daerah yang mewakili Pemda dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melakukan upaya-upaya terbaik dalam rangka memenuhi Kewajiban Daerah; b. rencana aksi (action plan) untuk mencegah terjadinya Gagal Bayar; dan c. surat penunjukan pejabat daerah (ex-officio) yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam mitigasi risiko. (3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemda menyampaikan dokumen kepada PT SMI sebagai berikut: a. ringkasan APBD setiap tahun selama periode Pinjaman; b. laporan secara periodik mengenai perkembangan pembangunan proyek infrastruktur; dan c. laporan secara periodik mengenai ketersediaan layanan publik melalui penyediaan infrastruktur.

Pasal 12

(1) PT SMI menyampaikan: a. data Pemda yang memperoleh pembiayaan infrastruktur daerah; b. dokumen rencana mitigasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat yang tugas dan fungsinya menangani pengelolaan risiko keuangan negara dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam hal ini Direktorat yang tugas dan fungsinya menangani pembiayaan dan transfer non dana perimbangan. (2) Data dan dokumen yang disampaikan PT SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pemantauan.

Pasal 13

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan secara bersama-sama oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan PT SMI. (2) Dalam hal diperlukan untuk melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan PT SMI dapat melibatkan unit Eselon I terkait di lingkungan Kementerian Keuangan. (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memastikan pelaksanaan rencana mitigasi risiko. (4) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan rekomendasi berdasarkan hasil pemantauan kepada Menteri dalam rangka mencegah Gagal Bayar atau mencegah kejadian yang dapat mempengaruhi pelaksanaan penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah.

BAB VII

PENYELESAIAN GAGAL BAYAR PEMDA KEPADA PT SMI

Pasal 14

Koreksi

(1) Dalam hal terjadi Gagal Bayar, PT SMI melakukan perhitungan Tunggakan dan melakukan rekonsiliasi dengan Pemda yang Gagal Bayar. (2) Rekonsiliasi atas hasil perhitungan Tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Jangka Waktu Pemulihan Berakhir. (3) Sebelum melakukan rekonsiliasi, PT SMI menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan rekonsiliasi kepada Pemda. (4) Surat pemberitahuan kepada Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling kurang: a. jumlah Tunggakan beserta lampiran hasil perhitungan Tunggakan; b. waktu pelaksanaan rekonsiliasi atas hasil perhitungan Tunggakan; c. pernyataan kegagalan Pemda untuk memenuhi kewajibannya kepada PT SMI berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan; dan d. pernyataan bahwa akan dilakukan pemotongan DAU dan/atau DBH berdasarkan hasil perhitungan yang sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam hal Pemda tidak memenuhi pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada huruf b. (5) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi dan ditandatangani oleh pejabat yang mewakili PT SMI dan Kepala Daerah atau pejabat daerah yang mendapatkan kuasa dari Kepala Daerah untuk mewakili Pemda yang Gagal Bayar kepada PT SMI.

Pasal 15

(1) Berdasarkan hasil rekonsiliasi atau hasil perhitungan Tunggakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, PT SMI menyampaikan surat permintaan pembayaran Tunggakan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dengan ditembuskan kepada Menteri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah waktu pelaksanaan rekonsiliasi. (2) Surat permintaan pembayaran Tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan paling kurang: a. nama Pemda yang Gagal Bayar; b. nomor dan tanggal Perjanjian Pinjaman Pembiayaan beserta perubahan/amandemennya; c. jumlah dan rincian Tunggakan kepada PT SMI; d. pernyataan kegagalan Pemda untuk memenuhi kewajibannya kepada PT SMI berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan; dan e. pernyataan bahwa jumlah Tunggakan telah sesuai dengan hasil rekonsiliasi atau pernyataan bahwa jumlah Tunggakan telah sesuai dengan hasil perhitungan dalam hal Pemda tidak melakukan rekonsiliasi. (3) Surat permintaan pembayaran Tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. salinan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan; dan b. berita acara rekonsiliasi atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak PT SMI atas rincian hasil perhitungan Tunggakan dalam hal Pemda tidak bersedia melakukan rekonsiliasi.

Pasal 16

(1) Berdasarkan surat permintaan PT SMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara melakukan verifikasi atas permintaan dari PT SMI. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan telah terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 15. (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara verifikasi yang ditandatangani oleh pejabat yang mewakili Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dan pejabat yang mewakili PT SMI. (4) Pelaksanaan penandatanganan berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permintaan pembayaran Tunggakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diterima oleh Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dinyatakan benar dan lengkap. (5) Berdasarkan berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko membayar Tunggakan dengan menggunakan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran Tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 17

(1) Berdasarkan penggunaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah untuk pembayaran Tunggakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan permintaan pemotongan DAU dan/atau DBH kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemotongan DAU dan/atau DBH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Berdasarkan hasil pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan laporan pelaksanaan pemotongan DAU dan/atau DBH kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan tembusan kepada Pemda.

Pasal 18

(1) Dana Hasil pemotongan DAU dan/atau DBH disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyaluran dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB Kedua

Penggunaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah Dalam Rangka Pembayaran Tunggakan

Pasal 15

Koreksi

(1) Berdasarkan hasil rekonsiliasi atau hasil perhitungan Tunggakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, PT SMI menyampaikan surat permintaan pembayaran Tunggakan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dengan ditembuskan kepada Menteri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah waktu pelaksanaan rekonsiliasi. (2) Surat permintaan pembayaran Tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan paling kurang: a. nama Pemda yang Gagal Bayar; b. nomor dan tanggal Perjanjian Pinjaman Pembiayaan beserta perubahan/amandemennya; c. jumlah dan rincian Tunggakan kepada PT SMI; d. pernyataan kegagalan Pemda untuk memenuhi kewajibannya kepada PT SMI berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan; dan e. pernyataan bahwa jumlah Tunggakan telah sesuai dengan hasil rekonsiliasi atau pernyataan bahwa jumlah Tunggakan telah sesuai dengan hasil perhitungan dalam hal Pemda tidak melakukan rekonsiliasi. (3) Surat permintaan pembayaran Tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. salinan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan; dan b. berita acara rekonsiliasi atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak PT SMI atas rincian hasil perhitungan Tunggakan dalam hal Pemda tidak bersedia melakukan rekonsiliasi.

Pasal 16

(1) Berdasarkan surat permintaan PT SMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara melakukan verifikasi atas permintaan dari PT SMI. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan telah terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 15. (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara verifikasi yang ditandatangani oleh pejabat yang mewakili Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dan pejabat yang mewakili PT SMI. (4) Pelaksanaan penandatanganan berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permintaan pembayaran Tunggakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diterima oleh Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dinyatakan benar dan lengkap. (5) Berdasarkan berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko membayar Tunggakan dengan menggunakan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran Tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Peraturan Menteri Nomor 174-pmk-08-2016 Tahun 2016 tentang Pemberian Jaminan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur Dalam Rangka Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VII

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

BAB Keempat

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19

BAB IX

Pasal 20

BAB X

Pasal 21