PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 172-pmk-08-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Tunai

PERMEN Nomor 172-pmk-08-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pinjaman Tunai adalah pinjaman luar negeri dalam bentuk devisa dan/atau rupiah yang digunakan untuk pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pengelolaan portofolio utang. 2. Pinjaman Program adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk tunai dan penarikannya mensyaratkan dipenuhinya kondisi tertentu yang disepakati kedua belah pihak yaitu Pemerintah dan pemberi pinjaman, seperti matriks kebijakan, dilaksanakannya kegiatan tertentu, atau untuk mengganti kembali pendanaan kegiatan tertentu yang telah dilaksanakan. 3. Pinjaman Siaga adalah fasilitas pinjaman yang dipersiapkan untuk siap ditarik pada saat diperlukan oleh Pemerintah berdasarkan kesepakatan Pemerintah dan pemberi pinjaman. 4. Pinjaman Tunai Komersial adalah Pinjaman Tunai yang bersumber dari Kreditor Swasta Asing dengan persyaratan yang berlaku di pasar keuangan internasional. 5. Kreditor Multilateral adalah lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara, yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah. 6. Kreditor Bilateral adalah pemerintah negara asing atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah. 7. Kreditor Swasta Asing yang selanjutnya disingkat KSA adalah lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga non-keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik INDONESIA yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari lembaga penjamin kredit ekspor. 8. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 9. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon satu di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan pembiayaan dan risiko. 10. Strategi Pengelolaan Utang Negara adalah strategi pengelolaan utang jangka menengah 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun yang ditetapkan oleh Menteri. 11. Strategi Pembiayaan Tahunan adalah strategi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui utang yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IV

PENGADAAN PINJAMAN PROGRAM

Pasal 6

Koreksi

(1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan melakukan kajian atas potensi Pinjaman Program yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan mempertimbangkan Strategi Pengelolaan Utang Negara. (2) Pelaksanaan kajian atas potensi Pinjaman Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas: a. Pinjaman Program yang sudah berjalan; dan b. Pinjaman Program baru, sesuai dengan rencana program pemberian pinjaman oleh calon pemberi pinjaman. (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Strategi Pembiayaan Tahunan.

Pasal 7

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah dapat melakukan penjajakan dengan calon pemberi Pinjaman Program untuk mendukung kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

(1) Pinjaman Program terdiri atas: a. Pinjaman Program dengan basis kegiatan secara tidak langsung; dan b. Pinjaman Program dengan basis kebijakan. (2) Dalam rangka pengadaan Pinjaman Program dengan basis kegiatan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah melakukan: a. koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mengidentifikasi kegiatan yang akan menjadi basis Pinjaman Program; dan/atau b. penyusunan konsep persyaratan penarikan Pinjaman Program dengan basis kegiatan secara tidak langsung bersama dengan calon penanggung jawab kegiatan, kementerian/lembaga terkait, dan calon pemberi pinjaman. (3) Dalam rangka pengadaan Pinjaman Program dengan basis kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah melakukan: a. koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mengidentifikasi kegiatan yang akan menjadi basis Pinjaman Program; dan/atau b. penyusunan konsep matriks kebijakan yang menjadi syarat penarikan Pinjaman Program bersama-sama dengan kementerian koordinator yang membidangi urusan terkait dengan substansi pinjaman, kementerian/lembaga terkait, dan calon pemberi pinjaman potensial.

Pasal 9

Pengadaan Pinjaman Program dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. pengajuan usulan Pinjaman Program kepada calon pemberi Pinjaman Program; b. perundingan dengan calon pemberi Pinjaman Program; dan c. penandatanganan naskah perjanjian Pinjaman Program.

Pasal 10

(1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah mengajukan usulan pembiayaan Pinjaman Program kepada calon pemberi pinjaman dengan mengacu pada Strategi Pembiayaan Tahunan dan proses persiapan pengadaan Pinjaman Program. (2) Pengajuan usulan pembiayaan Pinjaman Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh persetujuan Menteri.

Pasal 11

(1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah melakukan perundingan dengan calon pemberi Pinjaman Program dalam hal usulan pembiayaan Pinjaman Program telah disetujui oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan seluruh persyaratan untuk melakukan perundingan Pinjaman Program telah dipenuhi. (2) Proses perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai tata cara perundingan perjanjian pinjaman luar negeri.

Pasal 12

Direktur Jenderal menandatangani naskah perjanjian Pinjaman Program setelah perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 selesai dilaksanakan.

BAB VI

PENGADAAN PINJAMAN TUNAI KOMERSIAL

Pasal 15

Koreksi

(1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan melakukan kajian untuk pengajuan Pinjaman Tunai Komersial yang memuat: a. kebutuhan Pinjaman Tunai Komersial beserta biaya dan risiko; dan b. metode perhitungan benchmark. (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Strategi Pembiayaan Tahunan.

Pasal 16

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah melaksanakan pengadaan Pinjaman Tunai Komersial dengan mengacu pada Strategi Pembiayaan Tahunan.

Pasal 17

Pengadaan Pinjaman Tunai Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. seleksi calon KSA untuk pengadaan Pinjaman Tunai Komersial; b. perundingan dengan calon KSA terpilih hasil seleksi; dan c. penandatanganan perjanjian Pinjaman Tunai Komersial.

Pasal 18

(1) Seleksi calon KSA dilaksanakan oleh panitia seleksi calon KSA. (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari unsur pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami pekerjaan yang akan dilaksanakan; c. memahami isi dokumen persyaratan seleksi; d. tidak memiliki konflik kepentingan; dan e. menandatangani pakta integritas yang memuat pernyataan yang diperlukan dalam proses seleksi dan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. (4) Panitia seleksi calon KSA berjumlah gasal dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang.

Pasal 19

(1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi calon KSA untuk pengadaan Pinjaman Tunai Komersial diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal. (2) Peraturan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit: a tahapan seleksi yang akan dilakukan; dan b mekanisme seleksi untuk bentuk penawaran yang akan dilakukan.

Pasal 20

(1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah menindaklanjuti hasil seleksi calon KSA dengan melakukan perundingan dengan KSA terpilih. (2) Proses perundingan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai tata cara perundingan pinjaman luar negeri.

Pasal 21

Direktur Jenderal menandatangani naskah perjanjian Pinjaman Tunai Komersial setelah perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 telah selesai dilaksanakan.

Pasal 22

Segala biaya yang timbul untuk seleksi calon KSA untuk pengadaan Pinjaman Tunai Komersial dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Peraturan Menteri Nomor 172-pmk-08-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Tunai

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23