PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 169-pmk-01-2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.01/2014 Tentang Hari Dan Jam Kerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan

PERMEN Nomor 169-pmk-01-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.01/2014 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1786), diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Jam Kerja Bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mengacu pada penetapan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. (2) Penetapan Jam Kerja Bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan berbeda oleh Menteri Keuangan dengan surat edaran yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan. (3) Penentuan tanggal 1 Ramadhan untuk pelaksanaan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada penetapan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan. (4) Untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak dan tidak terselesaikan dalam Jam Kerja, Pegawai dapat diperintahkan untuk melaksanakan kerja lembur sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai kerja lembur dan pemberian uang lembur. (5) Setiap pimpinan Unit Eselon I harus melakukan pengawasan dan pengendalian terkait dengan Hari dan Jam Kerja pada unit masing-masing.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kebijakan Hari dan Jam Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA