PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 165-pmk-06-2021 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.06/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA

PERMEN Nomor 165-pmk-06-2021 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 10

(1) Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang bertugas: a. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan BMN; b. melakukan penatausahaan BMN yang dilakukan Pemindahtanganan BMN; dan c. melakukan tugas lainnya di bidang Pemindahtanganan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang berwenang: a. mengajukan usul Pemindahtanganan BMN yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; b. memberikan pertimbangan dan meneruskan usul Pemindahtanganan BMN yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat kepada PRESIDEN; c. memberikan keputusan atas usul Pemindahtanganan BMN yang berada pada Pengelola Barang yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat/PRESIDEN; d. memberikan persetujuan atas usul Pemindahtanganan BMN yang berada pada Pengguna Barang yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat/PRESIDEN; e. MENETAPKAN Pemindahtanganan BMN yang berada pada Pengelola Barang; f. menandatangani perjanjian Pemindahtanganan BMN antara lain akta jual beli, perjanjian Tukar Menukar, dan naskah Hibah yang berada pada Pengelola Barang; g. mengenakan sanksi yang timbul dalam Pemindahtanganan BMN yang berada pada Pengelola Barang; h. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Pemindahtanganan BMN berupa tanah dan/atau bangunan; i. MENETAPKAN Pihak Lain yang dapat menerima Hibah; dan j. melakukan kewenangan lainnya di bidang Pemindahtanganan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tugas Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Direktur Jenderal; dan b. pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal. (4) Kewenangan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan kepada: a. Direktur Jenderal dalam bentuk subdelegasi; dan b. pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal dalam bentuk mandat. (5) Kewenangan subdelegasi pada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal. (6) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam bentuk mandat kepada pejabat struktural di lingkungan Kementerian Keuangan. 5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Koreksi

Penjualan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Pengelola Barang membuat perencanaan Penjualan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada lokasi, pelaksanaan Penjualan, dan pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; b. Pengelola Barang melakukan: 1. penelitian data administratif, yaitu: a) data tanah, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada status dan bukti kepemilikan, lokasi, luas, nilai perolehan dan/atau nilai buku; b) data bangunan, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada luas, jumlah lantai, lokasi, tanggal perolehan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku, serta dokumen pendukung seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan 2. penelitian fisik, dengan cara mencocokkan fisik tanah dan/atau bangunan yang akan dijual dengan data administratif, yang dituangkan dalam berita acara penelitian; c. berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat hasil penelitian data administratif, hasil penelitian fisik, dan rekomendasi mekanisme pelaksanaan Penjualan; d. Pengelola Barang mengajukan permohonan kepada Penilai untuk melakukan Penilaian BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dijual; e. hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf d diajukan sebagai dasar penetapan nilai limit Penjualan BMN; f. dalam hal Penjualan memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Penjualan kepada Dewan Perwakilan Rakyat; g. dalam hal Penjualan tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tetapi BMN yang menjadi objek Penjualan memiliki nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan Penjualan kepada PRESIDEN; h. berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b dan/atau persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf f atau PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada huruf g, Pengelola Barang MENETAPKAN keputusan Penjualan, yang paling sedikit memuat data BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dijual, nilai wajar BMN berupa tanah dan/atau bangunan, dan nilai limit Penjualan dari BMN bersangkutan; i. dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf h MENETAPKAN Penjualan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan secara lelang, Pengelola Barang menyampaikan permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang; j. dalam hal permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang diajukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal keputusan Penjualan, dilakukan Penilaian ulang; k. dalam hal hasil Penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf j menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya, Pengelola Barang MENETAPKAN perubahan nilai limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Pengelola Barang yang telah ditetapkan sebelumnya; l. dalam hal BMN berupa tanah dan/atau bangunan tidak laku terjual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali; m. pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada huruf l yang dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal keputusan Penjualan, dilakukan Penilaian ulang; n. dalam hal hasil Penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf m menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya: 1. Pengelola Barang MENETAPKAN perubahan nilai limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Pengelola Barang yang telah ditetapkan sebelumnya; dan 2. Pengelola Barang menyampaikan permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang; o. dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf h MENETAPKAN Penjualan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan tanpa melalui lelang, Pengelola Barang melakukan Penjualan BMN secara langsung kepada calon pembeli berdasarkan keputusan tersebut; p. serah terima barang dilaksanakan: 1. berdasarkan Risalah Lelang, dalam hal Penjualan BMN dilakukan secara lelang; atau 2. berdasarkan akta jual beli notaris/pejabat pembuat akta tanah, dalam hal Penjualan BMN dilakukan tanpa melalui lelang; q. serah terima barang sebagaimana dimaksud pada huruf p dituangkan dalam berita acara serah terima; dan r. setelah serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf q, Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN tersebut dari Daftar Barang Pengelola dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Penghapusan BMN. 15. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Koreksi

Penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Pengelola Barang membuat perencanaan Penjualan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada lokasi, pelaksanaan Penjualan, dan pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; b. Pengelola Barang melakukan: 1. penelitian data administratif, meliputi tetapi tidak terbatas pada tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku; 2. penelitian fisik, dengan cara mencocokkan fisik BMN yang akan dijual dengan data administratif, yang dituangkan dalam berita acara penelitian; c. berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat hasil penelitian data administratif, hasil penelitian fisik, dan rekomendasi mekanisme pelaksanaan Penjualan; d. Pengelola Barang mengajukan permohonan kepada Penilai untuk melakukan Penilaian atas BMN selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijual; e. hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf d diajukan sebagai dasar penetapan nilai limit Penjualan BMN; f. dalam hal BMN yang menjadi objek Penjualan memiliki nilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Penjualan kepada Dewan Perwakilan Rakyat; g. dalam hal BMN yang menjadi objek Penjualan memiliki nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Penjualan kepada PRESIDEN; h. berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b dan/atau persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf f atau PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada huruf g, Pengelola Barang MENETAPKAN keputusan Penjualan, yang paling sedikit memuat data BMN selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijual, nilai BMN selain tanah dan/atau bangunan, dan nilai limit Penjualan dari BMN bersangkutan; i. dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf h MENETAPKAN Penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan dilakukan secara lelang, Pengelola Barang menyampaikan permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang; j. apabila permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang diajukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal keputusan Penjualan, dilakukan Penilaian ulang; k. dalam hal hasil Penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf j menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya, Pengelola Barang MENETAPKAN perubahan nilai limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Pengelola Barang yang telah ditetapkan sebelumnya; l. dalam hal BMN selain tanah dan/atau bangunan tidak laku terjual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali; m. pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada huruf l yang dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal keputusan Penjualan, dilakukan Penilaian ulang; n. dalam hal hasil Penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf m menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya: 1. Pengelola Barang MENETAPKAN perubahan nilai limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Pengelola Barang yang telah ditetapkan sebelumnya; dan 2. Pengelola Barang menyampaikan permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang; o. dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf h MENETAPKAN Penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan dilakukan tanpa melalui lelang, Pengelola Barang melakukan Penjualan BMN secara langsung kepada calon pembeli berdasarkan keputusan tersebut; p. serah terima barang dilaksanakan: 1. berdasarkan Risalah Lelang, dalam hal Penjualan BMN dilakukan secara lelang; atau 2. berdasarkan perjanjian jual beli, dalam hal Penjualan BMN dilakukan tanpa melalui lelang; q. serah terima barang sebagaimana dimaksud pada huruf p dituangkan dalam berita acara serah terima; dan r. setelah serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf q, Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN tersebut dari Daftar Barang Pengelola dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Penghapusan BMN. 16. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Koreksi

Penjualan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Pengguna Barang melakukan persiapan permohonan Penjualan, meliputi: 1. melakukan penelitian data administratif, yaitu: a) data tanah, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada status dan bukti kepemilikan, lokasi, luas, nilai perolehan dan/atau nilai buku; b) data bangunan, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada luas, jumlah lantai, lokasi, tanggal perolehan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku, serta dokumen pendukung seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan 2. melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik tanah dan/atau bangunan yang akan dijual dengan data administratif, yang dituangkan dalam berita acara penelitian; b. dalam hal diperlukan, Pengguna Barang dapat melibatkan instansi teknis yang kompeten untuk melakukan persiapan permohonan Penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. berdasarkan berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengguna Barang mengajukan permohonan Penjualan BMN kepada Pengelola Barang yang memuat penjelasan dan pertimbangan Penjualan BMN, dengan disertai: 1. data administratif; 2. berita acara penelitian fisik; 3. hasil Penilaian, dalam hal telah dilakukan Penilaian; dan 4. surat pernyataan tanggung jawab atas kebenaran formil data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 serta materiil objek yang diusulkan; d. Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan Penjualan BMN, dengan tahapan: 1. melakukan penelitian atas pertimbangan permohonan Penjualan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; 2. melakukan penelitian data administratif; 3. melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan Penjualan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; 4. melakukan penelitian terhadap dokumen hasil Penilaian, termasuk mengajukan permohonan kepada Penilai untuk melakukan Penilaian atas BMN berupa tanah dan/atau bangunan, dalam hal permohonan Penjualan BMN tidak disertai hasil Penilaian; dan 5. melakukan penelitian fisik BMN yang direncanakan dilakukan Penjualan dengan mencocokkan data administratif yang ada, dalam hal diperlukan; e. berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pengelola Barang menyetujui atau menolak permohonan Penjualan; f. dalam hal Penjualan memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Penjualan kepada Dewan Perwakilan Rakyat; g. dalam hal Penjualan tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tetapi BMN yang menjadi objek Penjualan memiliki nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan Penjualan kepada PRESIDEN; h. dalam hal permohonan Penjualan BMN tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat/PRESIDEN, Pengelola Barang menyampaikan secara tertulis kepada Pengguna Barang disertai dengan alasannya; i. dalam hal permohonan Penjualan BMN disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf f atau PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada huruf g, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Penjualan BMN kepada Pengguna Barang, yang paling sedikit memuat: 1. data objek Penjualan, meliputi tetapi tidak terbatas pada data BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dijual, nilai BMN berupa tanah dan/atau bangunan, dan nilai limit Penjualan dari BMN bersangkutan; dan 2. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penjualan BMN kepada Pengelola Barang; j. dalam hal surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf i MENETAPKAN Penjualan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan secara lelang, Pengguna Barang menyampaikan permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang; k. apabila permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang diajukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan Penjualan, dilakukan Penilaian ulang; l. dalam hal hasil Penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf k menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya, Pengelola Barang menerbitkan surat perubahan nilai limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat persetujuan Pengelola Barang yang telah diterbitkan sebelumnya; m. dalam hal BMN berupa tanah dan/atau bangunan tidak laku terjual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali; n. pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada huruf m yang dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal surat persetujuan, dilakukan Penilaian ulang; o. dalam hal hasil Penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf n menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya: 1. Pengelola Barang menerbitkan surat perubahan nilai limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat persetujuan Pengelola Barang yang telah diterbitkan sebelumnya; dan 2. Pengguna Barang menyampaikan permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang; p. dalam hal surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf i MENETAPKAN Penjualan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan tanpa melalui lelang, Pengguna Barang melakukan Penjualan BMN secara langsung kepada calon pembeli berdasarkan surat persetujuan tersebut; q. serah terima barang dilaksanakan: 1. berdasarkan Risalah Lelang, dalam hal Penjualan dilakukan secara lelang; atau 2. berdasarkan akta jual beli notaris/pejabat pembuat akta tanah, dalam hal Penjualan dilakukan tanpa melalui lelang; r. serah terima barang sebagaimana dimaksud pada huruf q dituangkan dalam berita acara serah terima; dan s. setelah serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf r, Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN tersebut dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Penghapusan BMN. 17. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Koreksi

Penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Pengguna Barang melakukan persiapan permohonan Penjualan, meliputi: 1. melakukan penelitian data administratif, meliputi tetapi tidak terbatas pada tahun perolehan, identitas barang, keputusan penetapan status penggunaan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku; dan 2. melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN yang akan dijual dengan data administratif, yang dituangkan dalam berita acara penelitian; b. Pengguna Barang dapat melakukan Penilaian BMN dengan: 1. membentuk tim internal yang dapat melibatkan instansi teknis yang kompeten; atau 2. menggunakan Penilai; c. hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b, diajukan sebagai dasar penetapan nilai limit Penjualan BMN; d. Pengguna Barang mengajukan permohonan Penjualan BMN kepada Pengelola Barang yang memuat penjelasan dan pertimbangan Penjualan BMN dengan disertai: 1. data administratif; 2. berita acara penelitian fisik; 3. nilai limit Penjualan, dalam hal dilakukan Penilaian; dan 4. surat pernyataan tanggung jawab atas kebenaran formil data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 serta materiil objek yang diusulkan; e. Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan Penjualan BMN, dengan tahapan: 1. melakukan penelitian atas pertimbangan permohonan Penjualan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; 2. melakukan penelitian data administratif; 3. melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan Penjualan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; 4. melakukan penelitian terhadap dokumen hasil Penilaian, termasuk mengajukan permohonan kepada Penilai untuk melakukan Penilaian atas BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan, dalam hal permohonan Penjualan BMN tidak disertai hasil Penilaian; dan 5. melakukan penelitian fisik BMN yang direncanakan dilakukan Penjualan dengan mencocokkan data administratif yang ada, dalam hal diperlukan; f. berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pengelola Barang menyetujui atau menolak permohonan Penjualan; g. dalam hal BMN yang menjadi objek Penjualan memiliki nilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Penjualan kepada Dewan Perwakilan Rakyat; h. dalam hal BMN yang menjadi objek Penjualan memiliki nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Penjualan kepada PRESIDEN; i. dalam hal permohonan Penjualan BMN tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat/PRESIDEN, Pengelola Barang menyampaikan secara tertulis kepada Pengguna Barang disertai dengan alasannya; j. dalam hal permohonan Penjualan BMN disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf g atau PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada huruf h, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Penjualan BMN kepada Pengguna Barang, yang paling sedikit memuat: 1. data objek Penjualan, meliputi tetapi tidak terbatas pada tahun perolehan, identitas barang, jenis, jumlah, nilai BMN, dan nilai limit Penjualan; dan 2. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penjualan BMN kepada Pengelola Barang; k. dalam hal surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf j MENETAPKAN Penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan dilakukan secara lelang, Pengguna Barang menyampaikan permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang; l. apabila permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang diajukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan Penjualan, dilakukan Penilaian ulang; m. dalam hal hasil Penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf l menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya, Pengelola Barang menerbitkan surat perubahan nilai limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat persetujuan Pengelola Barang yang telah diterbitkan sebelumnya; n. dalam hal BMN selain tanah dan/atau bangunan tidak laku terjual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali; o. pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada huruf n yang dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal surat persetujuan, dilakukan Penilaian ulang; p. dalam hal hasil Penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf o menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya: 1. Pengelola Barang menerbitkan surat perubahan nilai limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat persetujuan Pengelola Barang yang telah diterbitkan sebelumnya; dan 2. Pengguna Barang menyampaikan permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang; q. dalam hal surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf j MENETAPKAN Penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan dilakukan tanpa melalui lelang, Pengguna Barang melakukan Penjualan BMN secara langsung kepada calon pembeli berdasarkan surat persetujuan tersebut; r. serah terima barang dilaksanakan: 1. berdasarkan Risalah Lelang, dalam hal Penjualan dilakukan secara lelang; atau 2. berdasarkan perjanjian jual beli, dalam hal Penjualan dilakukan tanpa melalui lelang; s. serah terima barang sebagaimana dimaksud pada huruf r dituangkan dalam berita acara serah terima; dan t. terhadap Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna: 1. dalam hal terdapat Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna, Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN tersebut dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penghapusan BMN; atau 2. dalam hal tidak terdapat Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna, Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan Pemindahtanganan BMN kepada Pengelola Barang. 18. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

Koreksi

Pelaksanaan Hibah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Pengguna Barang melakukan persiapan permohonan persetujuan Hibah, meliputi: 1. melakukan penelitian data administratif, yaitu: a) data tanah, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada status dan bukti kepemilikan, lokasi, luas, nilai perolehan dan/atau nilai buku; b) data bangunan, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada luas, jumlah lantai, lokasi, tanggal perolehan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku, serta dokumen pendukung seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); c) data calon penerima Hibah, meliputi tetapi tidak terbatas pada identitas calon penerima Hibah; dan 2. melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik tanah dan/atau bangunan dengan data administratif, yang dituangkan dalam berita acara penelitian; b. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Pengelola Barang yang memuat: 1. data calon penerima Hibah; 2. alasan untuk menghibahkan; 3. data dan dokumen atas tanah dan/atau bangunan; 4. peruntukan Hibah; 5. tahun perolehan; 6. status dan bukti kepemilikan atau dokumen lainnya yang setara; 7. nilai perolehan; 8. jenis/spesifikasi BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan; dan 9. lokasi, dengan disertai surat pernyataan dari calon penerima Hibah mengenai kesediaan menerima Hibah; c. Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan dalam hal diperlukan, dapat melakukan penelitian fisik atas tanah dan/atau bangunan yang diusulkan untuk dihibahkan; d. dalam hal Hibah memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Dewan Perwakilan Rakyat; e. dalam hal Hibah tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tetapi BMN yang akan dihibahkan memiliki nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada PRESIDEN; f. dalam hal permohonan Hibah tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan, disertai dengan alasannya; g. dalam hal permohonan Hibah disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan pelaksanaan Hibah yang paling sedikit memuat: 1. identitas penerima Hibah; 2. objek Hibah, yaitu mengenai rincian tanah dan/atau bangunan; 3. nilai tanah dan/atau bangunan; 4. peruntukan Hibah; 5. kewajiban Pengguna Barang untuk menghapus BMN yang dihibahkan dari Daftar Barang Pengguna; dan 6. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Hibah kepada Pengelola Barang; h. berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf g, Pengguna Barang membuat naskah Hibah yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dan penerima Hibah; i. berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf g dan naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf h, Pengguna Barang melakukan serah terima BMN kepada penerima Hibah, yang dituangkan dalam berita acara serah terima; dan j. setelah serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf i, Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah dihibahkan dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Penghapusan BMN. . 26. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

Koreksi

Pelaksanaan Hibah BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Pengguna Barang melakukan persiapan permohonan persetujuan Hibah, meliputi: 1. melakukan penelitian data administratif: a) BMN, meliputi tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan; dan b) calon penerima Hibah, meliputi tetapi tidak terbatas pada identitas calon penerima Hibah; dan 2. melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN dengan data administratif, yang dituangkan dalam berita acara penelitian; b. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Pengelola Barang yang memuat: 1. data calon penerima Hibah; 2. alasan untuk menghibahkan; 3. peruntukan Hibah; 4. tahun perolehan; 5. bukti kepemilikan atau dokumen lainnya yang setara; 6. nilai perolehan; 7. jenis/spesifikasi BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan; dan 8. lokasi/data teknis, dengan disertai surat pernyataan dari calon penerima Hibah mengenai kesediaan menerima Hibah; c. Pengelola Barang melakukan penelitian kelayakan Hibah dan data administratif, dan dalam hal diperlukan dapat melakukan penelitian fisik; d. dalam hal BMN yang akan dihibahkan memiliki nilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Dewan Perwakilan Rakyat; e. dalam hal BMN yang akan dihibahkan memiliki nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada PRESIDEN; f. dalam hal permohonan Hibah tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan, disertai dengan alasannya; g. dalam hal permohonan Hibah disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan pelaksanaan Hibah yang paling sedikit memuat: 1. BMN yang dihibahkan; 2. pihak yang menerima Hibah; 3. peruntukan Hibah; dan 4. kewajiban Pengguna Barang MENETAPKAN jenis, jumlah, dan nilai BMN yang akan dihibahkan; h. berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf g, Pengguna Barang membuat naskah Hibah yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dan penerima Hibah; i. berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf g dan naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf h, Pengguna Barang melakukan serah terima BMN kepada penerima Hibah, yang dituangkan dalam berita acara serah terima; dan j. setelah serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf i, Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah dihibahkan dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Penghapusan BMN. 28. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

Koreksi

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang berasal dari BMN berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a dan BMN selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b yang berada pada Pengelola Barang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Pengelola Barang melakukan analisis mengenai kelayakan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1); b. dalam hal berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf a, rencana Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dapat ditindaklanjuti: 1. Pengelola Barang mengajukan permohonan kepada Penilai untuk melakukan Penilaian BMN yang akan menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat; 2. Pengelola Barang melakukan kajian bersama dengan calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga yang bertanggungjawab di bidang pembinaan BUMN atau instansi Pemerintah Daerah yang terkait, dan/atau Kementerian/Lembaga sektor terkait; 3. Penilai menyampaikan laporan Penilaian kepada Pengelola Barang yang menjadi salah satu data dukung dalam pelaksanaan kajian bersama; dan 4. hasil kajian bersama dituangkan dalam dokumen hasil kajian; c. dalam hal berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Penyertaan Modal Pemerintah Pusat layak dilaksanakan, calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat menyampaikan surat pernyataan kesediaan menerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang berasal dari BMN; d. dalam hal Penyertaan Modal Pemerintah Pusat memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat; e. dalam hal Penyertaan Modal Pemerintah Pusat tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tetapi BMN yang menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat memiliki nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada PRESIDEN; f. berdasarkan persetujuan dari PRESIDEN atau Dewan Perwakilan Rakyat, Pengelola Barang MENETAPKAN keputusan Pemindahtanganan BMN menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat; g. Pengelola Barang menyiapkan rancangan PERATURAN PEMERINTAH mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan nilai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat berdasarkan hasil Penilaian pada saat persetujuan Pengelola Barang dan melakukan pembahasan dengan melibatkan instansi terkait; h. Pengelola Barang mengajukan rancangan PERATURAN PEMERINTAH mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada PRESIDEN untuk ditetapkan; i. berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH mengenai penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, Pengelola Barang melakukan serah terima dengan penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah PERATURAN PEMERINTAH tersebut diundangkan, yang dituangkan dalam berita acara serah terima; dan j. setelah serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf i, Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dari Daftar Barang Pengelola dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penghapusan BMN. 33. Pasal 107 dihapus. 34. Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

Koreksi

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang berasal dari BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a dan ayat (3) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMN berupa tanah dan/atau bangunan, serta identifikasi pihak penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat berdasarkan tujuan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2); b. Pengguna Barang melakukan persiapan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, meliputi: 1. menyiapkan kelengkapan data administratif, meliputi tetapi tidak terbatas pada: a) data tanah, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada status dan bukti kepemilikan, lokasi, luas, nilai perolehan dan/atau nilai buku; b) data bangunan, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada luas, jumlah lantai, lokasi, tanggal perolehan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku, serta dokumen pendukung seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); c) keputusan penetapan status penggunaan BMN yang diusulkan; dan 2. menyiapkan kajian yang memuat latar belakang dan pertimbangan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat serta dampak bagi calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dari aspek finansial dan operasional; c. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Pengelola Barang yang memuat penjelasan/pertimbangan mengenai permohonan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan disertai: 1. kelengkapan data administratif sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1; 2. hasil penelitian BMN; 3. hasil kajian; dan 4. pernyataan kesediaan calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat untuk menerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang berasal dari BMN; d. Pengelola Barang meneliti permohonan Pengguna Barang untuk menentukan kesesuaian antara permohonan tersebut dengan tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1); e. dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf d, permohonan tidak dapat ditindaklanjuti, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya; f. dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf d, permohonan dapat ditindaklanjuti: 1. Pengelola Barang melakukan pembahasan bersama dengan calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga yang bertanggungjawab di bidang pembinaan BUMN atau instansi Pemerintah Daerah yang terkait, dan/atau Kementerian/Lembaga sektor terkait; 2. Pengelola Barang mengajukan permohonan kepada Penilai untuk melakukan Penilaian BMN yang akan menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat; 3. Penilai menyampaikan laporan Penilaian kepada Pengelola Barang; 4. hasil pembahasan bersama dituangkan dalam dokumen hasil pembahasan; dan 5. dalam hal berdasarkan pembahasan bersama: a) permohonan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat ditolak, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya; atau b) permohonan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dapat diproses lebih lanjut, Pengelola Barang melakukan tindak lanjut proses persetujuan; g. dalam hal Penyertaan Modal Pemerintah Pusat memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat; h. dalam hal Penyertaan Modal Pemerintah Pusat tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tetapi BMN yang menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat memiliki nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada PRESIDEN; i. berdasarkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau dari PRESIDEN, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Pemindahtanganan BMN menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada Pengguna Barang; j. Pengelola Barang menyiapkan rancangan PERATURAN PEMERINTAH mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan nilai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat berdasarkan hasil Penilaian pada saat persetujuan Pengelola Barang dan melakukan pembahasan dengan melibatkan instansi terkait; k. Pengelola Barang mengajukan rancangan PERATURAN PEMERINTAH mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada huruf j kepada PRESIDEN untuk ditetapkan; l. berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH mengenai penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, Pengguna Barang melakukan serah terima dengan penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah PERATURAN PEMERINTAH tersebut diundangkan, yang dituangkan dalam berita acara serah terima; dan m. setelah serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf l, Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penghapusan BMN. 35. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

Koreksi

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang berasal dari BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b dan ayat (3) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMN selain tanah dan/atau bangunan, serta identifikasi pihak penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat berdasarkan tujuan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2); b. Pengguna Barang melakukan persiapan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, meliputi: 1. menyiapkan kelengkapan data administratif, meliputi tetapi tidak terbatas pada: a) Kartu Identitas Barang (KIB); b) daftar BMN yang diusulkan dengan paling sedikit memuat jenis, jumlah, kondisi, nilai perolehan dan/atau nilai buku, dan tahun perolehan; dan c) keputusan penetapan status penggunaan BMN yang diusulkan; 2. menyiapkan kajian yang memuat latar belakang dan pertimbangan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat serta dampak bagi calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dari aspek finansial dan operasional; dan 3. melakukan Penilaian BMN selain tanah dan/atau bangunan; c. Pengguna Barang dapat melakukan Penilaian BMN dengan: 1. membentuk tim internal yang dapat melibatkan instansi teknis yang kompeten; atau 2. menggunakan Penilai; d. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Pengelola Barang yang memuat penjelasan/pertimbangan mengenai permohonan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan disertai: 1. kelengkapan data administratif sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1; 2. hasil penelitian BMN; 3. hasil kajian Pengguna Barang; dan 4. hasil Penilaian BMN yang telah ditetapkan oleh Pengguna Barang; e. Pengelola Barang meneliti permohonan Pengguna Barang untuk menentukan kesesuaian antara permohonan tersebut dengan tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1); f. dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e, permohonan tidak dapat ditindaklanjuti, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya; g. dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e, permohonan dapat ditindaklanjuti: 1. Pengelola Barang melakukan pembahasan bersama dengan calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga yang bertanggungjawab di bidang pembinaan BUMN atau instansi Pemerintah Daerah yang terkait, dan/atau Kementerian/Lembaga sektor terkait; 2. Pengelola Barang dapat mengajukan permohonan kepada Penilai untuk melakukan Penilaian BMN yang akan menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat; 3. Penilai menyampaikan laporan Penilaian kepada Pengelola Barang; 4. hasil pembahasan bersama dituangkan dalam dokumen hasil pembahasan; dan 5. dalam hal berdasarkan pembahasan bersama: a) permohonan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat ditolak, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya; atau b) permohonan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dapat diproses lebih lanjut, Pengelola Barang melakukan tindak lanjut proses persetujuan; h. dalam hal BMN yang menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat memiliki nilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat; i. dalam hal BMN yang menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat memiliki nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada PRESIDEN; j. berdasarkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau dari PRESIDEN, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Pemindahtanganan BMN menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada Pengguna Barang; k. Pengelola Barang menyiapkan rancangan PERATURAN PEMERINTAH mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan nilai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat berdasarkan hasil Penilaian pada saat persetujuan Pengelola Barang dan melakukan pembahasan dengan melibatkan instansi terkait; l. Pengelola Barang mengajukan rancangan PERATURAN PEMERINTAH mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada huruf k kepada PRESIDEN untuk ditetapkan; m. berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH mengenai penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, Pengguna Barang melakukan serah terima dengan penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah PERATURAN PEMERINTAH tersebut diundangkan, yang dituangkan dalam berita acara serah terima; dan n. setelah serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf m, Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penghapusan BMN. 36. Di antara Pasal 109 dan 110 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 109A dan 109B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109A

Koreksi

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang berasal dari BMN berupa tanah dan/atau bangunan dan/atau selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dijadikan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Pengguna Barang melakukan persiapan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat meliputi tetapi tidak terbatas pada: 1. menyiapkan kelengkapan data administratif, antara lain: a) dokumen penganggaran berupa Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Kerangka Acuan Kerja, Petunjuk Operasional Kegiatan, atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); b) Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO), dalam hal BMN telah diserahkan untuk dioperasionalkan oleh calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, yang paling sedikit memuat jenis BMN, hak dan kewajiban calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, dan kewajiban pencatatan BMN; c) daftar BMN yang diusulkan, paling sedikit memuat data mengenai jenis, jumlah, kondisi, dan nilai realisasi anggaran; d) selain data sebagaimana dimaksud pada huruf c): 1) dalam hal BMN yang diusulkan berupa tanah, daftar BMN yang diusulkan dilengkapi dengan data meliputi tetapi tidak terbatas pada status dan bukti kepemilikan, lokasi, dan luas; dan/atau 2) dalam hal BMN yang diusulkan berupa bangunan, daftar BMN yang diusulkan dilengkapi dengan data meliputi tetapi tidak terbatas pada luas, jumlah lantai, lokasi, tanggal perolehan, dan dokumen pendukung seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); e) dokumen pembahasan perencanaan pengadaan BMN bersama dengan BUMN, BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, yang merupakan calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat; f) dokumen penugasan pemerintah yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH atau Peraturan PRESIDEN; dan g) hasil reviu aparat pengawasan intern pemerintah atas nilai realisasi anggaran pengadaan BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat; dan 2. menyiapkan kajian yang meliputi latar belakang, pertimbangan, dan tujuan pemberian Penyertaan Modal Pemerintah Pusat berupa BMN dikaitkan dengan penugasan pemerintah; b. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Pengelola Barang yang memuat penjelasan dan pertimbangan mengenai permohonan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan disertai: 1. kelengkapan data administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1; 2. hasil kajian Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2; dan 3. surat pernyataan kesediaan yang ditandatangani oleh pimpinan calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat untuk menerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang berasal dari BMN; c. Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan Pengguna Barang untuk menentukan kesesuaian antara permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan pertimbangan dan tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, serta adanya penugasan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99; d. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b memenuhi persyaratan, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Pemindahtanganan BMN menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada Pengguna Barang; e. Pengelola Barang menyiapkan rancangan PERATURAN PEMERINTAH mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan nilai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat berdasarkan surat persetujuan Pengelola Barang dan melakukan pembahasan dengan melibatkan instansi terkait; f. Pengelola Barang mengajukan rancangan PERATURAN PEMERINTAH mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada PRESIDEN untuk ditetapkan; g. berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH mengenai penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, Pengguna Barang melakukan serah terima dengan penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah PERATURAN PEMERINTAH tersebut diundangkan, yang dituangkan dalam berita acara serah terima; dan h. setelah serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf g, Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penghapusan BMN.

Peraturan Menteri Nomor 165-pmk-06-2021 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.06/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA

BAB II

Pasal 10

BAB II

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 24

Pasal 26

Pasal 28

Pasal 30

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 39

Pasal 42

Pasal 45

Pasal 80

Pasal 81A

Pasal 86

Pasal 93

Pasal 94

Pasal 95

Pasal 96

Pasal 99

Pasal 104A

Pasal 106

Pasal 108

Pasal 109

Pasal 109A

Pasal 109B

Pasal 118A

Pasal 120

Pasal 120A

Pasal 120B

Pasal 120C

Pasal 120D

Pasal II