PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 164-pmk-06-2013 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN PIUTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

PERMEN Nomor 164-pmk-06-2013 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

KEWENANGAN, KRITERIA, DAN PERSYARATAN PENGHAPUSBUKUAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Kewenangan Penghapusbukuan Piutang LPEI dilaksanakan oleh Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, atau Menteri dengan ketentuan sebagai berikut: a. Piutang sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Dewan Direktur; b. Piutang lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) oleh Dewan Direktur dengan persetujuan Menteri; dan c. Piutang lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) oleh Menteri. (2) Dalam hal Piutang LPEI dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapusbukukan adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kurs tengah Bank INDONESIA yang berlaku pada tanggal surat pengajuan usulan Penghapusbukuan.

Pasal 4

(1) Kriteria piutang yang dapat dihapusbukukan setelah tidak berhasil dilakukan Restrukturisasi, yaitu: a. piutang yang telah dinyatakan kolektibilitas macet sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan LPEI; b. telah dibentuk cadangan penyisihan penghapusan aset sebesar 100% (seratus persen); dan c. telah dilakukan likuidasi agunan dan upaya penagihan lainnya namun Nasabah tidak mempunyai kemampuan untuk membayar sehingga tetap tidak tertagih. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Kriteria piutang yang dapat dihapusbukukan tanpa melalui Restrukturisasi, yaitu: a. Piutang yang telah dinyatakan kolektibilitas macet sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI; b. telah dibentuk cadangan penyisihan penghapusan aset 100% (seratus persen); dan c. Nasabah dinyatakan pailit melalui keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan LPEI telah menerima salinan penetapan penutupan kepailitan oleh Pengadilan.

Pasal 5

Persyaratan piutang macet yang dapat diusulkan untuk dihapusbukukan, yaitu: a. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; b. Penghapusbukuan piutang telah dicantumkan dalam RKAT tahun berjalan; dan c. telah dilakukan verifikasi oleh internal audit LPEI bahwa piutang macet tidak disebabkan oleh kesalahan dalam penyaluran.

BAB III

PROSES PENGAJUAN USULAN PENGHAPUSBUKUAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Direktur Eksekutif mengajukan permohonan persetujuan Penghapusbukuan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, kepada Dewan Direktur, dengan melampirkan: a. RKAT yang mencantumkan rencana Penghapusbukuan piutang; b. verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c; c. resume piutang yang sekurang-kurangnya memuat informasi, antara lain: 1) identitas penyerah piutang; 2) identitas Nasabah; 3) bidang usaha Nasabah; 4) keadaan usaha Nasabah pada saat piutang diserahkan; 5) dasar hukum terjadinya piutang; 6) jenis piutang; 7) penjamin utang (jika ada); www.djpp.kemenkumham.go.id 8) sebab piutang dinyatakan macet; 9) tanggal terjadinya piutang dan tanggal LPEI mengategorikan kolektibilitas piutang sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan LPEI; 10) rincian piutang yang terdiri dari saldo piutang, pokok, bunga, denda, dan ongkos/beban lainnya; 11) daftar barang agunan yang telah dilikuidasi, yang memuat uraian barang, pengikatan, kondisi dan nilai barang agunan pada saat penyerahan dan nilai barang agunan pada saat dilikuidasi, dalam hal penyerahan didukung barang agunan; 12) daftar harta kekayaan lain Nasabah (jika ada); 13) penjelasan singkat upaya penyelesaian piutang yang telah dilakukan oleh LPEI; dan 14) informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh LPEI. (2) Dewan Direktur melakukan penelitian dan memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan Penghapusbukuan piutang yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap. (3) Direktur Eksekutif menerbitkan surat keputusan Penghapusbukuan piutang paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya persetujuan Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

(1) Direktur Eksekutif mengajukan usulan Penghapusbukuan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b kepada Dewan Direktur dengan melampirkan: a. RKAT yang mencantumkan rencana Penghapusbukuan piutang; a. verifikasi ... b. verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c; dan c. resume piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c. (2) Dewan Direktur melakukan penelitian dan memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan Penghapusbukuan piutang yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap. (3) Dalam hal usulan Penghapusbukuan piutang dapat diterima, Dewan Direktur menyampaikan permohonan persetujuan kepada Menteri www.djpp.kemenkumham.go.id disertai dengan alasan Penghapusbukuan piutang dengan melampirkan dokumen pendukung berupa; a. RKAT yang mencantumkan rencana Penghapusbukuan piutang; b. verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c; dan c. resume piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.

Pasal 8

(1) Menteri melakukan penelitian dan memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan Penghapusbukuan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap. (2) Dewan Direktur menerbitkan keputusan Penghapusbukuan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

(1) Direktur Eksekutif mengajukan usulan Penghapusbukuan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, kepada Dewan Direktur dengan melampirkan; a. RKAT yang mencantumkan rencana Penghapusbukuan piutang; b. verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c; dan c. resume piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c; (2) Dewan Direktur melakukan penelitian dan memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan Penghapusbukuan piutang yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. (3) Dalam hal usulan dapat diterima, Dewan Direktur menyampaikan usulan Penghapusbukuan piutang kepada Menteri disertai hasil analisis atas rencana Penghapusbukuan dan melampirkan dokumen pendukung berupa: a. RKAT yang mencantumkan rencana penghapusbukuan piutang; b. verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c; dan c. resume piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c. (4) Menteri melakukan penelitian atas usulan Penghapusbukuan piutang yang disampaikan oleh Dewan Direktur paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3). www.djpp.kemenkumham.go.id (5) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), usulan Penghapusbukuan piutang dapat diterima, Menteri menerbitkan keputusan Penghapusbukuan piutang. (6) Penandatanganan keputusan Penghapusbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Direktur Jenderal yang membidangi Kekayaan Negara atas nama Menteri.

Peraturan Menteri Nomor 164-pmk-06-2013 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN PIUTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12