PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 162-pmk-07-2011 Tahun 2011 tentang TATA CARA PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL BAGI DAERAH INDUK/PROVINSI YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN HIBAH/BANTUAN PENDANAAN KEPADA DAERAH OTONOM BARU

PERMEN Nomor 162-pmk-07-2011 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 2. Provinsi/Kabupaten/Kota Induk, yang selanjutnya disebut Daerah Induk adalah Daerah Otonom yang membentuk Daerah Otonom Baru. 3. Daerah Otonom Baru adalah Daerah Otonom yang berusia sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak diresmikan. www.djpp.kemenkumham.go.id 4. Menteri Keuangan adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan keuangan negara dan sebagai Bendahara Umum Negara. 5. Menteri Dalam Negeri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pemerintahan dalam negeri. 6. Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 7. Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 8. Hibah/Bantuan Pendanaan adalah bantuan keuangan dari Daerah Induk/Provinsi yang diberikan kepada Daerah Otonom Baru sebagaimana yang dimaksud dalam UNDANG-UNDANG pembentukannya. 9. Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah, yang selanjutnya disebut PA Transfer ke Daerah, adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Keuangan. 10. Kuasa Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah, yang selanjutnya disebut KPA Transfer ke Daerah, adalah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas kuasa dari Menteri Keuangan yang bertanggung jawab atas pengelolaan Anggaran Transfer ke Daerah. 11. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota. 12. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan transfer dan disampaikan kepada pejabat penguji Surat Permintaan Pembayaran /penanda tangan Surat Perintah Membayar. 13. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan alokasi dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan. 14. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB IV

PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL

Pasal 7

Koreksi

(1) Kepala Daerah Otonom Baru menyampaikan Surat Permintaan Penyelesaian Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Daerah Induk dan/atau Provinsi kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Otonomi Daerah. (2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut: a. besarnya tunggakan kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan; b. bukti realisasi pembayaran Hibah/Bantuan Pendanaan yang telah dilaksanakan; dan c. permintaan pemotongan DAU dan/atau DBH Daerah Induk dan/atau Provinsi. (3) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan meminta pertimbangan penyelesaian kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Otonomi Daerah. (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut: a. jumlah tunggakan kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan yang harus diselesaikan; dan b. persetujuan/penolakan permintaan pemotongan DAU dan/atau DBH Daerah Induk dan/atau Provinsi. (5) Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemotongan DAU dan/atau DBH dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 8

(1) Menteri Dalam Negeri menyampaikan pertimbangan penyelesaian kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan kepada Menteri Keuangan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan pertimbangan. (2) Dalam hal Menteri Dalam Negeri tidak menyampaikan pertimbangan dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan dapat melakukan pemotongan DAU dan/atau DBH.

Pasal 9

(1) Berdasarkan Surat Permintaan Penyelesaian Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan dan pertimbangan Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah melakukan perhitungan besaran pemotongan DAU dan/atau DBH. (2) Besaran pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan per periode transfer dengan memperhatikan besaran maksimum pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (3) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Ketetapan Pemotongan DAU dan/atau DBH. (4) Surat Ketetapan Pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pelaksanaan pemotongan DAU dan/atau DBH.

Pasal 10

(1) Berdasarkan Surat Ketetapan Pemotongan DAU dan/atau DBH, KPA Transfer ke Daerah atau pejabat penerbit SPP melaksanakan pemotongan DAU dan/atau DBH dengan mencantumkan pada Lampiran SPP DAU dan/atau DBH. (2) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA Transfer ke Daerah atau pejabat penguji SPP dan penanda tangan SPM melaksanakan pemotongan DAU dan/atau DBH dengan mencantumkan pada Lampiran SPM DAU dan/atau DBH. (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 11

(1) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II menerbitkan SP2D sebagai dasar pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. (2) Tata cara penerbitan SP2D, pembukuan dana pemotongan DAU dan/atau DBH dan mekanisme penyalurannya kepada Daerah Otonom Baru dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan Kepala Daerah Otonom Baru melakukan rekonsiliasi data 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya SP2D Pemotongan DAU dan/atau DBH.

Peraturan Menteri Nomor 162-pmk-07-2011 Tahun 2011 tentang TATA CARA PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL BAGI DAERAH INDUK/PROVINSI YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN HIBAH/BANTUAN PENDANAAN KEPADA DAERAH OTONOM BARU

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14