Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan NO.140/PMK.010/…

Pasal 66A

(1) Dalam melaksanakan kegiatan Asuransi dan Penjaminan, LPEI harus memiliki: a. kebijakan, manual, dan standard operating procedures (SOP) untuk setiap produk Asuransi dan Penjaminan; dan b. sistem informasi akuntansi untuk kegiatan Asuransi dan Penjaminan. (2) LPEI harus melakukan penilaian kelayakan terhadap tertanggung, lawan transaksi (counterparty) dari pihak tertanggung, investor, atau terjamin, antara lain meliputi: a. prospek usaha; b. kinerja usaha; dan c. kemampuan membayar. (3) Dalam hal tempat kedudukan tertanggung, lawan transaksi (counterparty) dari pihak tertanggung, investor, terjamin, atau lokasi obyek pertanggungan atau penjaminan berada di luar wilayah INDONESIA, LPEI harus bekerja sama dengan partner internasional yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang Asuransi dan/atau Penjaminan. (4) Perjanjian penutupan Asuransi atau Penjaminan harus memuat ketentuan paling kurang sebagai berikut: a. saat berlakunya pertanggungan atau Penjaminan; b. uraian manfaat yang diperjanjikan; c. cara pembayaran premi atau imbal jasa Penjaminan; d. jumlah pertanggungan atau Penjaminan; e. hak dan kewajiban para pihak; f. timbulnya hak klaim; g. syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang diperlukan dalam pengajuan klaim; h. tata cara penyelesaian klaim; dan i. nilai maksimum klaim. 4. Mengubah Pasal 67, sehingga Pasal 67 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66A

Pasal 67

Koreksi

(1) LPEI wajib menyampaikan kepada Menteri: a. Laporan Keuangan Bulanan; b. Laporan Kegiatan Usaha Semesteran; c. Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit oleh kantor akuntan publik; dan d. Hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha atau keadaan keuangan LPEI. (2) Laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. (3) Laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disampaikan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. (4) Laporan kegiatan usaha semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah periode semester berakhir. (5) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib disampaikan paling lama 4 (empat) bulan sejak tahun buku berakhir. (6) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA. (7) Unit kerja syariah wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d secara terpisah. (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun berdasarkan ketentuan standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku. (9) Hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak hal-hal lain tersebut ditemukan. (10) Direktur Eksekutif yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah tanggal 15 (lima belas) sampai dengan akhir bulan berikutnya dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan. (11) Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan akhir bulan berikutnya dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). (12) Direktur Eksekutif yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah 1 (satu) bulan sampai dengan akhir bulan kedua setelah periode semester berakhir dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan. (13) Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan akhir bulan kedua setelah periode semester berakhir dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). (14) Direktur Eksekutif yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c setelah 4 (empat) bulan sampai dengan akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan. (15) Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). (16) Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melampaui batas waktu 5 (lima) hari kerja sejak hal-hal lain tersebut ditemukan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). 5. Di antara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 67A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67A

Koreksi

(1) LPEI dapat melakukan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum mengenai Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan dengan mengacu pada pembentukan cadangan umum dan cadangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. (2) Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk Pembiayaan yang dikategorikan dalam pinjaman yang diberikan dan piutang yang dihitung atas dasar biaya perolehan diamortisasi. (3) Ketentuan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai tanggal 31 Desember 2011. (4) Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif setelah tanggal 31 Desember 2011 dilakukan dengan mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum mengenai Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2010 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR

Peraturan Menteri Nomor 161-pmk-010-2010 Tahun 2010 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.140/PMK.010/2009 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

BAB Ketiga

Pasal 66A

BAB Ketiga

Pasal 66A

Pasal 67

Pasal 67A

Pasal II