PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 16-pmk-02-2021 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KOMPENSASI ATAS KEKURANGAN PENERIMAAN BADAN USAHA AKIBAT KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN TARIF TENAGA LISTRIK

PERMEN Nomor 16-pmk-02-2021 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dana Kompensasi adalah dana kompensasi harga jual eceran bahan bakar minyak dan dana kompensasi tarif tenaga listrik. 2. Dana Kompensasi Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut Dana Kompensasi BBM adalah Dana Kompensasi yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha atas kekurangan penerimaan Badan Usaha akibat selisih antara harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan yang ditetapkan Pemerintah dengan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan berdasarkan perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Dana Kompensasi Tarif Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut Dana Kompensasi Listrik adalah Dana Kompensasi yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha atas kekurangan penerimaan Badan Usaha akibat selisih neto antara tarif tenaga listrik non subsidi berdasarkan perhitungan formula penyesuaian tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dengan penetapan tarif tenaga listrik non subsidi oleh Pemerintah. 4. Badan Usaha adalah badan usaha yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan serta tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 6. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) yang selanjutnya disebut BA 999.08 adalah subbagian anggaran bendahara umum negara yang menampung belanja Pemerintah Pusat untuk keperluan belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belanja lain-lain, yang pagu anggarannya tidak dialokasikan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga. 7. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara. 8. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara. 9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. 10. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari bendahara umum negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa bendahara umum negara. 12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN. 13. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/bendahara pengeluaran. 14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/bendahara pengeluaran. 15. Asersi Manajemen adalah pernyataan tanggung jawab manajemen atas nilai yang disajikan sebagai bagian dari Laporan Keuangan yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK) Laporan Keuangan Tahunan.

BAB III

PERHITUNGAN DANA KOMPENSASI

Pasal 5

Koreksi

(1) Dana Kompensasi BBM dihitung dengan formula sebagai berikut: DK BBM = SH x V Keterangan: DK BBM = Dana Kompensasi BBM. SH = selisih harga antara HJE Penetapan dengan HJE Perhitungan. V = volume BBM. HJE Penetapan = harga jual eceran penetapan Pemerintah. HJE Perhitungan = harga jual eceran perhitungan. (2) Nilai harga jual eceran penetapan Pemerintah dan harga jual eceran perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Perhitungan Dana Kompensasi BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan hasil pemeriksaan oleh auditor yang berwenang.

Pasal 6

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdapat kekurangan penerimaan Badan Usaha akibat selisih kurang penetapan harga jual eceran dibandingkan harga jual sesuai dengan perhitungan, Menteri Keuangan MENETAPKAN kebijakan Dana Kompensasi BBM setelah berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Badan Usaha Milik Negara. (2) Kebijakan Dana Kompensasi BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat Menteri Keuangan.

Pasal 7

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdapat kelebihan penerimaan Badan Usaha akibat selisih lebih penetapan harga jual eceran dibandingkan harga jual sesuai dengan perhitungan, Menteri Keuangan MENETAPKAN kebijakan atas kelebihan penerimaan Badan Usaha setelah berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Badan Usaha Milik Negara. (2) Kebijakan atas kelebihan penerimaan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pengurangan pembayaran utang Dana Kompensasi BBM tahun-tahun sebelumnya; dan/atau b. penyetoran kelebihan penerimaan oleh Badan Usaha ke kas negara sebagai penerimaan kembali belanja lain-lain tahun anggaran yang lalu (Kode Akun 425918). (3) Kebijakan atas kelebihan penerimaan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat Menteri Keuangan.

Pasal 8

Dana Kompensasi Listrik dihitung dengan formula sebagai berikut: DK Listrik = Po - Pi Keterangan: DK Listrik = Dana Kompensasi Listrik. Po = pendapatan seharusnya yang dihitung sesuai dengan penyesuaian tarif tenaga listrik non subsidi berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai tarif tenaga listrik. Pi = pendapatan yang dihitung sesuai dengan penetapan penyesuaian tarif tenaga listrik non subsidi berdasarkan kebijakan Pemerintah.

Pasal 9

(1) Dalam hal Pemerintah tidak melaksanakan kebijakan penyesuaian tarif tenaga listrik non subsidi berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai tarif tenaga listrik, Kementerian Keuangan dapat meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan perhitungan Dana Kompensasi Listrik. (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat setelah semester pertama tahun anggaran berjalan. (3) Hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan. (4) Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri Keuangan MENETAPKAN kebijakan Dana Kompensasi Listrik setelah berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Badan Usaha Milik Negara. (5) Kebijakan Dana Kompensasi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam surat Menteri Keuangan. (6) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar alokasi Dana Kompensasi dalam BA 999.08.

BAB Kesatu

Perhitungan Dana Kompensasi BBM

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

PENGANGGARAN DANA KOMPENSASI

Pasal 10

Koreksi

(1) Dalam rangka pengajuan usulan penggunaan anggaran Dana Kompensasi BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, KPA BUN Dana Kompensasi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara dengan dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut: a. kerangka acuan kerja; b. rincian anggaran belanja yang memuat jumlah Dana Kompensasi BBM yang akan dibayarkan; c. surat pernyataan bahwa telah dilakukan penelitian kelengkapan dokumen pendukung; d. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; e. surat Menteri Keuangan mengenai kebijakan Dana Kompensasi; dan f. hasil reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Keuangan. (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c disusun dan ditandatangani oleh KPA BUN Dana Kompensasi.

Pasal 11

(1) Dalam rangka pengajuan usulan penggunaan anggaran Dana Kompensasi Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, KPA BUN Dana Kompensasi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara dengan dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut: a. kerangka acuan kerja; b. rincian anggaran belanja yang memuat jumlah Dana Kompensasi Listrik yang akan dibayarkan; c. surat pernyataan bahwa telah dilakukan penelitian kelengkapan dokumen pendukung; d. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk periode semester pertama tahun anggaran berjalan; e. surat Menteri Keuangan mengenai kebijakan Dana Kompensasi; dan f. hasil reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Keuangan. (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c disusun dan ditandatangani oleh KPA BUN Dana Kompensasi.

Pasal 12

(1) Berdasarkan usulan penggunaan anggaran Dana Kompensasi BBM dan Dana Kompensasi Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, PPA BUN BA 999.08 melakukan penelitian terhadap kesesuaian dokumen pendukung dengan alokasi Dana Kompensasi dalam APBN dan/atau APBN Perubahan. (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPA BUN BA 999.08 mengajukan izin penggunaan anggaran BA 999.08 kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan. (3) Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar penerbitan DIPA BUN. (4) Tata cara penerbitan dan pengesahan DIPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran BA BUN dan pengesahan DIPA BUN.

BAB V

PENCAIRAN DANA KOMPENSASI

Pasal 13

Koreksi

(1) Dalam rangka pencairan Dana Kompensasi BBM, Direksi Badan Usaha mengajukan surat tagihan kepada KPA BUN Dana Kompensasi. (2) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. kuitansi tagihan penyaluran Dana Kompensasi BBM yang disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; c. nomor rekening untuk pembayaran Dana Kompensasi BBM; dan d. perhitungan kekurangan penerimaan Badan Usaha akibat kebijakan penetapan harga jual BBM.

Pasal 14

(1) Dalam rangka pencairan Dana Kompensasi Listrik, Direksi Badan Usaha mengajukan surat tagihan kepada KPA BUN Dana Kompensasi. (2) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. kuitansi tagihan penyaluran Dana Kompensasi Listrik yang disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk periode semester pertama tahun anggaran berjalan; c. nomor rekening untuk pembayaran Dana Kompensasi Listrik; dan d. perhitungan kekurangan penerimaan Badan Usaha akibat kebijakan penetapan tarif tenaga listrik.

Pasal 15

(1) Berdasarkan surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, PPK melakukan pengujian terhadap administrasi tagihan dan ketersediaan Dana Kompensasi dalam DIPA BUN. (2) Dalam hal tagihan telah dinyatakan benar, PPK menerbitkan SPP-LS dan menyusun surat pernyataan tanggung jawab belanja. (3) PPK menyampaikan SPP-LS kepada PPSPM dengan dilampiri kuitansi tagihan penyaluran Dana Kompensasi dan surat pernyataan tanggung jawab belanja. (4) Surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani PPK dan Direksi Badan Usaha.

Pasal 16

(1) PPSPM melakukan pengujian atas SPP-LS yang diajukan PPK terhadap administrasi kuitansi tagihan penyaluran Dana Kompensasi dan surat pernyataan tanggung jawab belanja yang tercantum dalam SPP-LS serta ketersediaan dan pembebanan dana dalam DIPA BUN. (2) Berdasarkan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPSPM membuat, menandatangani, dan menyampaikan SPM-LS kepada Kepala KPPN. (3) KPPN melakukan pengujian ketersediaan dana dalam DIPA BUN atas SPM-LS yang diajukan oleh PPSPM. (4) Berdasarkan hasil pengujian SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana ke rekening Badan Usaha.

Pasal 17

Tata cara pengajuan, penerbitan, dan pengujian SPM-LS serta penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara atas beban anggaran bendahara umum negara pada KPPN.

Pasal 18

Pembayaran Dana Kompensasi kepada Badan Usaha dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Pasal 19

(1) Pembayaran Dana Kompensasi Listrik kepada Badan Usaha untuk periode semester pertama tahun anggaran berjalan dapat dibayarkan setelah berakhirnya semester berkenaan berdasarkan kebijakan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5). (2) Pembayaran Dana Kompensasi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara.

Pasal 20

(1) Badan Usaha menyusun Asersi Manajemen Dana Kompensasi dan disampaikan kepada KPA BUN Dana Kompensasi paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya. (2) Berdasarkan Asersi Manajemen Dana Kompensasi yang disusun oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN Dana Kompensasi menyampaikan Asersi Manajemen Dana Kompensasi kepada Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dan BA BUN selaku PPA BUN BA 999.08 paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya. (3) Dalam menyusun Asersi Manajemen Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA BUN Dana Kompensasi dapat meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan pemeriksaan perhitungan Dana Kompensasi. (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan hari libur, batas waktu penyusunan Asersi Manajemen Dana Kompensasi dimajukan ke hari kerja sebelumnya. (5) KPA BUN Dana Kompensasi menyusun Asersi Manajemen Dana Kompensasi setelah melakukan rekonsiliasi bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dengan mempertimbangkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Asersi Manajemen Dana Kompensasi yang disusun oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Asersi Manajemen Dana Kompensasi yang disusun oleh KPA BUN Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Berdasarkan Asersi Manajemen Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Pemerintah dan Badan Usaha melakukan pencatatan Dana Kompensasi unaudited dalam laporan keuangan masing-masing.

Pasal 22

(1) Pembayaran Dana Kompensasi Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Asersi Manajemen Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan. (3) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk menyusun kebijakan Dana Kompensasi Listrik yang antara lain berisi besaran Dana Kompensasi Listrik dalam tahun anggaran sebelumnya. (4) Kebijakan Dana Kompensasi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam surat Menteri Keuangan. (5) Besaran Dana Kompensasi Listrik tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bersifat final.

Pasal 23

(1) Dalam hal terdapat selisih kurang pembayaran Dana Kompensasi Listrik antara yang telah dibayar kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, selisih kurang pembayaran Dana Kompensasi tersebut akan dibayarkan kepada Badan Usaha setelah dianggarkan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan. (2) Dalam hal terdapat selisih lebih pembayaran Dana Kompensasi Listrik antara yang telah dibayar kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, selisih lebih pembayaran Dana Kompensasi tersebut disetorkan ke kas negara oleh badan usaha sebagai penerimaan kembali belanja lain-lain tahun anggaran yang lalu (kode akun 425918).

Pasal 24

Ketentuan mengenai pembayaran Dana Kompensasi Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap kekurangan pembayaran Dana Kompensasi Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

Peraturan Menteri Nomor 16-pmk-02-2021 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KOMPENSASI ATAS KEKURANGAN PENERIMAAN BADAN USAHA AKIBAT KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN TARIF TENAGA LISTRIK

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29

BAB VIII

Pasal 30

Pasal 31

BAB IX

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34