Peraturan Menteri Nomor 159-pmk-05-2020 Tahun 2020 tentan…

Pasal 1

(1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Ambon pada Kepolisian Negara merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Ambon pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA kepada pengguna jasa. (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin. (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. tarif rawat inap; dan b. tarif tindakan medis operatif dan kebidanan.

Pasal 4

Koreksi

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas: a. tarif administrasi; b. tarif ruang rawat intensif; c. tarif konsultasi dokter; d. tarif tindakan medis non operatif; e. tarif penunjang medis; f. tarif penggunaan lahan, ruang, dan gedung; g. tarif penggunaan peralatan dan mesin; h. tarif penggunaan sarana transportasi; i. tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan; dan j. tarif bantuan kesehatan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas VIP/VVIP. (2) Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Tarif kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Tarif kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Tarif kelas VIP/VVIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

Koreksi

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan tarif kelas VIP/VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Ambon pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Pasal 7

Koreksi

(1) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf e, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

Pasal 8

Koreksi

(1) Pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempertimbangkan kompleksitas tindakan, bahan medis habis pakai, dan/atau tarif kompetitor. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Ambon pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Pasal 9

Koreksi

Tarif penggunaan lahan, ruang, dan gedung, tarif penggunaan peralatan dan mesin, tarif penggunaan sarana transportasi, tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan, dan tarif bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f sampai dengan huruf j ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Ambon pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Pasal 10

Koreksi

Tarif penggunaan lahan, gedung, dan ruangan, dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dan huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 11

Koreksi

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, penyusutan alat transportasi, akomodasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 12

Koreksi

Tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 13

Koreksi

Tarif bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau tenaga kerja/tenaga ahli.

Pasal 14

Koreksi

(1) Tarif farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditetapkan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi. (2) Tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan harga neto apotek, pajak pertambahan nilai, biaya pelayanan kefarmasian, dan/atau margin. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Ambon pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Pasal 15

Koreksi

(1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Ambon pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin dan/atau pengguna jasa berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin dan/atau pengguna jasa melalui kontrak kerja sama. (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa lainnya. (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Ambon pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa.

Pasal 16

Koreksi

(1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Ambon pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan. (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Ambon pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA dengan pihak lain.

Pasal 17

Koreksi

(1) Terhadap pasien tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Pasien tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. korban terdampak kondisi kahar; b. korban kecelakaan tanpa identitas; dan/atau c. pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin dan bukan merupakan pasien pihak penjamin. (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Ambon pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Ambon pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Pasal 18

Koreksi

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Ambon pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya peraturan menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 19

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2020 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159/PMK.05/2020 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III AMBON PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III AMBON PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TARIF KELAS II No Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) A. Rawat Inap 1. Ruang Rawat Inap Kelas II Per Hari 175.000,00 2. Visite Dokter Per Kunjungan 70.000,00 3. Konsultasi Gizi Per Konsultasi 25.000,00 s.d. 50.000,00 4. Makan Pasien Per Hari 48.800,00 s.d. 55.000,00 5. Asuhan Keperawatan Per Hari 25.000,00 s.d. 45.000,00 B. Tindakan Medis Operatif dan Kebidanan 1. Bedah a. Kecil Per Tindakan 1.800.000,00 s.d. 3.200.000,00 b. Sedang Per Tindakan 3.200.000,00 s.d. 4.550.000,00 c. Besar Per Tindakan 4.550.000,00 s.d. 4.900.000,00 No Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) d. Khusus dan/atau Penyulit Per Tindakan 4.900.000,00 s.d. 6.000.000,00 2. Tindakan Kebidanan Per Tindakan 1.050.000,00 s.d. 2.000.000,00 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159/PMK.05/2020 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III AMBON PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III AMBON PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) A. Administrasi 1. Pendaftaran Rawat Inap Per Kunjungan 20.000,00 s.d. 40.000,00 2. Pendaftaran Rawat Jalan Per Kunjungan 15.000,00 s.d 30.000,00 3. Surat Keterangan Medis Per Surat 25.000,00 s.d. 35.000,00 4. Penggandaaan dan/atau Pencetakan Ulang Surat Keterangan Medis Per Paket 10.000,00 s.d. 35.000,00 B. Ruang Rawat Intensif 1. Ruang Rawat Intensif Per Hari 70.000,00 s.d. 650.000,00 2. Visite Dokter Per Kunjungan 75.000,00 s.d. 90.000,00 3. Makan Per Hari 45.000,00 s.d. 75.000,00 4. Asuhan Keperawatan Per Tindakan 25.000,00 s.d. 45.000,00 C. Konsultasi Dokter Per Pasien 35.000,00 s.d. 90.000,00 No Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) D. Tindakan Medis Non Operatif 1. Penggunaan Oksigen Per Jam 10.000,00 s.d. 40.000,00 2. Penggunaan Alat Kesehatan Per Penggunaan 40.000,00 s.d. 855.000,00 3. Ruang Rawat Inap Per Tindakan 10.000,00 s.d. 295.000,00 4. Ruang Rawat Intensif/Perinatologi Per Tindakan 10.000,00 s.d. 2.005.000,00 5. Ruang Rawat Darurat Per Tindakan 15.000,00 s.d. 445.000,00 6. Ruang Kebidanan Per Tindakan 10.000,00 s.d. 500.000,00 7. Ruang Rawat Jalan a. Poliklinik Spesialis Mata Per Tindakan 125.000,00 s.d. 250.000,00 b. Poliklinik Spesialis Kebidanan dan Kandungan Per Tindakan 50.000,00 s.d. 813.000,00 c. Poliklinik Spesialis Anak Per Tindakan 10.000,00 s.d. 150.000,00 d. Poliklinik Spesialis Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT) Per Tindakan 105.000,00 s.d. 250.000,00 e. Poliklinik Spesialis Jantung Per Tindakan 60.000,00 s.d. 450.000,00 f. Poliklinik Urologi Per Tindakan 25.000,00 s.d. 350.000,00 g. Poliklinik Spesialis Kulit dan Kelamin Per Tindakan 100.000,00 s.d. 200.000,00 h. Poliklinik Spesialis Paru Per Tindakan 25.000,00 s.d. 350.000,00 i. Poliklinik Gigi Per Tindakan 75.000,00 s.d. 330.000,00 j. Poliklinik Spesialis Bedah Per Tindakan 30.000,00 s.d. 470.000,00 No Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) k. Poliklinik Spesialis Ortopedi Per Tindakan 100.000,00 s.d. 1.000.000,00 l. Poliklinik Spesialis Saraf Per Tindakan 10.000,00 s.d. 90.000,00 m. Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam Per Tindakan 80.000,00 s.d. 125.000,00 n. Poliklinik Fisioterapi Per Tindakan 20.000,00 s.d. 250.000,00 o. Instalasi Kedokteran Kepolisian Per Tindakan 30.000,00 s.d. 850.000,00 E. Penunjang Medis 1. Laboratorium Per Tindakan 10.000,00 s.d. 150.000,00 2. Radiologi Per Tindakan 110.000,00 s.d. 280.000,00 3. Hemodialisis Per Tindakan 750.000,00 s.d. 1.000.000,00 4. Medical Check Up (MCU) Per Paket 35.000,00 s.d. 1.700.000,00 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI

Peraturan Menteri Nomor 159-pmk-05-2020 Tahun 2020 tentang TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III AMBON PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19