PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 159-pmk-02-2022 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 159/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KOMPENSASI ATAS KEKURANGAN PENERIMAAN BADAN USAHA AKIBAT KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN TARIF TENAGA LISTRIK

PERMEN Nomor 159-pmk-02-2022 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Tarif Tenaga Listrik (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 1277) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 13 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Pasal 9

Koreksi

(1) Dalam hal Pemerintah tidak melaksanakan kebijakan penyesuaian: a. harga jual eceran bahan bakar minyak sesuai dengan perhitungan formula berdasarkan yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan b. tarif tenaga listrik nonsubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, pada tahun anggaran berjalan, Badan Usaha menyampaikan perhitungan Dana Kompensasi kepada KPA BUN Dana Kompensasi. (2) Perhitungan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi paling sedikit dengan data dukung sebagai berikut: a. perhitungan Dana Kompensasi BBM: 1. harga dasar jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (gas oil) dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan berdasarkan surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 2. harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (gas oil) dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan berdasarkan perhitungan formula yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 3. harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (gas oil) dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan tidak berdasarkan perhitungan formula yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan 4. volume penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (gas oil) dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. b. perhitungan Dana Kompensasi Listrik: 1. laporan penjualan tenaga listrik; 2. tarif tenaga listrik nonsubsidi hasil perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan 3. surat penetapan tarif adjustment. (3) Perhitungan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk periode triwulan pertama, triwulan kedua, dan triwulan ketiga paling lambat tanggal 10 setelah triwulanan berkenaan berakhir pada tahun anggaran berjalan. (3a) Perhitungan Dana Kompensasi untuk periode triwulan keempat pada tahun anggaran berjalan merupakan perhitungan Dana Kompensasi untuk: a. bulan Oktober yang disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan November; atau b. bulan Oktober dan bulan November yang disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Desember. (3b) Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (3a) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (3a) dimajukan ke hari kerja sebelumnya. (4) Berdasarkan perhitungan Dana Kompensasi yang disusun oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Anggaran meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah - Kementerian Keuangan melakukan reviu perhitungan Dana Kompensasi. (4a) Laporan Hasil Reviu Perhitungan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Laporan Hasil Reviu Perhitungan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran paling lama: a. 10 (sepuluh) hari kerja untuk periode triwulan pertama, triwulan kedua, dan triwulan ketiga; dan b. 5 (lima) hari kerja untuk periode triwulan keempat, setelah permintaan reviu perhitungan Dana Kompensasi dan dokumen pendukung diterima secara lengkap oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah - Kementerian Keuangan. (6) Berdasarkan hasil reviu perhitungan Dana Kompensasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah - Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan dapat MENETAPKAN kebijakan Dana Kompensasi setelah berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Badan Usaha Milik Negara. (7) Penetapan kebijakan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam surat Menteri Keuangan kepada Badan Usaha. (8) Dalam hal alokasi Dana Kompensasi belum dialokasikan pada BA 999.08, berdasarkan surat Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), KPA BUN Dana Kompensasi mengusulkan alokasi Dana Kompensasi kepada Pemimpin PPA BUN BA 999.08. (9) Berdasarkan usul alokasi Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pemimpin PPA BUN BA 999.08 melakukan penelitian dan selanjutnya menyampaikan usulan alokasi Dana Kompensasi kepada Direktur Jenderal Anggaran. (10) Dalam hal usulan alokasi Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8a) disetujui dan/atau sudah tersedia pada BA 999.08, Pemimpin PPA BUN BA 999.08 menyampaikan alokasi Dana Kompensasi dan meminta KPA BUN Dana Kompensasi untuk mengusulkan penggunaan anggaran Dana Kompensasi. 6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 17

Pasal 19

Pasal 19A

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 30

Pasal II