PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 159-pmk-02-2021 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KOMPENSASI ATAS KEKURANGAN PENERIMAAN BADAN USAHA AKIBAT KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN TARIF TENAGA LISTRIK

PERMEN Nomor 159-pmk-02-2021 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Dana Kompensasi adalah dana kompensasi harga jual eceran bahan bakar minyak dan dana kompensasi tarif tenaga listrik. 2. Dana Kompensasi Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut Dana Kompensasi BBM adalah Dana Kompensasi yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha atas kekurangan penerimaan Badan Usaha akibat selisih antara harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan berdasarkan perhitungan formula dan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan tidak berdasarkan perhitungan formula yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Dana Kompensasi Tarif Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut Dana Kompensasi Listrik adalah Dana Kompensasi yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha atas kekurangan penerimaan Badan Usaha akibat selisih neto antara tarif tenaga listrik non subsidi berdasarkan perhitungan formula penyesuaian tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dengan penetapan tarif tenaga listrik non subsidi oleh Pemerintah. 4. Badan Usaha adalah badan usaha yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan serta tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 6. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) yang selanjutnya disebut BA 999.08 adalah subbagian anggaran bendahara umum negara yang menampung belanja Pemerintah Pusat untuk keperluan belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belanja lain-lain, yang pagu anggarannya tidak dialokasikan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga. 7. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara. 8. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara. 9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. 10. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari bendahara umum negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa bendahara umum negara. 12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara. 13. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/bendahara pengeluaran. 14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/bendahara pengeluaran. 15. Asersi Manajemen adalah pernyataan tanggung jawab manajemen atas nilai yang disajikan sebagai bagian dari Laporan Keuangan Tahunan.

BAB III

PERHITUNGAN DANA KOMPENSASI

Pasal 5

Koreksi

(1) Dana Kompensasi BBM terdiri atas: a. Dana Kompensasi untuk jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (gas oil); dan b. Dana Kompensasi untuk jenis bahan bakar minyak khusus penugasan. (2) Dana Kompensasi BBM jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (gas oil) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan formula sebagai berikut: DK BBMSolar = SHSolar x VSolar Keterangan: DK BBMSolar = Dana Kompensasi BBM jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (gas oil). SHSolar = selisih antara harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (gas oil) berdasarkan perhitungan formula dan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (gas oil) tidak berdasarkan perhitungan formula yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. VSolar = volume bahan bakar minyak jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (gas oil). (3) Dana Kompensasi BBM jenis bahan bakar minyak khusus penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan formula sebagai berikut: DK BBMJBKP = SHJBKP x VJBKP Keterangan: DK BBMJBKP = Dana Kompensasi BBM jenis bahan bakar minyak khusus penugasan. SHJBKP = selisih antara harga jual eceran jenis bahan bakar minyak khusus penugasan berdasarkan perhitungan formula dan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak khusus penugasan tidak berdasarkan perhitungan formula yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. VJBKP = volume bahan bakar minyak jenis bahan bakar minyak khusus penugasan. (4) Harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (gas oil) dan jenis bahan bakar khusus penugasan yang ditetapkan tidak berdasarkan perhitungan formula oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sudah termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. (5) Volume jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (gas oil) dan jenis bahan bakar khusus penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada hasil verifikasi yang dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. (6) Perhitungan Dana Kompensasi BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan pada hasil pemeriksaan dan/atau reviu perhitungan oleh auditor yang berwenang. (7) Contoh perhitungan Dana Kompensasi BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau reviu perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) terdapat kekurangan penerimaan Badan Usaha akibat selisih antara harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (gas oil) dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan berdasarkan perhitungan formula dan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (gas oil) dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan tidak berdasarkan perhitungan formula yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Keuangan MENETAPKAN kebijakan Dana Kompensasi BBM setelah berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Badan Usaha Milik Negara. (2) Kebijakan Dana Kompensasi BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat Menteri Keuangan. (3) Dalam hal Menteri Keuangan MENETAPKAN kebijakan penggantian atas kekurangan penerimaan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka: a. harga dasar yang terdapat dalam kekurangan penerimaan Badan Usaha, dibayarkan kepada Badan Usaha; b. pajak pertambahan nilai yang terdapat dalam kekurangan penerimaan Badan Usaha diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan, dan tidak dibayarkan kepada Badan Usaha; dan c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor Dana Kompensasi yang terdapat dalam kekurangan penerimaan Badan Usaha, bukan termasuk objek pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan dan tidak dibayarkan kepada Badan Usaha. (4) Kekurangan penerimaan Badan Usaha tahun-tahun sebelumnya akan diselesaikan pembayarannya dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 7

Pasal 8

Dana Kompensasi Listrik dihitung dengan formula sebagai berikut: DK Listrik = Po - Pi Keterangan: DK Listrik = Dana Kompensasi Listrik. Po = pendapatan seharusnya yang dihitung sesuai dengan penyesuaian tarif tenaga listrik non subsidi berdasarkan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang tarif tenaga listrik. Pi = pendapatan yang dihitung sesuai dengan penetapan penyesuaian tarif tenaga listrik non subsidi berdasarkan kebijakan Pemerintah.

Pasal 9

BAB V

PENCAIRAN DANA KOMPENSASI

Pasal 12

Koreksi

(1) Dalam rangka pencairan Dana Kompensasi, Direksi Badan Usaha mengajukan surat tagihan kepada KPA BUN Dana Kompensasi. (2) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. kuitansi tagihan penyaluran Dana Kompensasi yang disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. faktur pajak dan surat setoran pajak atas penyerahan jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (gas oil) dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan; c. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Laporan Hasil Reviu Perhitungan Dana Kompensasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; d. surat Menteri Keuangan mengenai kebijakan Dana Kompensasi; e. nomor rekening untuk pembayaran Dana Kompensasi; dan f. perhitungan kekurangan penerimaan Badan Usaha akibat kebijakan penetapan harga jual eceran bahan bakar minyak dan tarif tenaga listrik.

Pasal 13

(1) Berdasarkan surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, PPK melakukan pengujian terhadap administrasi tagihan dan ketersediaan Dana Kompensasi dalam DIPA BUN. (2) Dalam hal tagihan telah dinyatakan benar, PPK menerbitkan SPP-LS dan menyusun surat pernyataan tanggung jawab belanja. (3) PPK menyampaikan SPP-LS kepada PPSPM dengan dilampiri kuitansi tagihan penyaluran Dana Kompensasi dan surat pernyataan tanggung jawab belanja. (4) Surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani PPK dan Direksi Badan Usaha.

Pasal 14

(1) PPSPM melakukan pengujian atas SPP-LS yang diajukan PPK terhadap administrasi kuitansi tagihan penyaluran Dana Kompensasi dan surat pernyataan tanggung jawab belanja yang tercantum dalam SPP-LS serta ketersediaan dan pembebanan dana dalam DIPA BUN. (2) Berdasarkan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPSPM membuat, menandatangani, dan menyampaikan SPM-LS kepada Kepala KPPN. (3) KPPN melakukan pengujian ketersediaan dana dalam DIPA BUN atas SPM-LS yang diajukan oleh PPSPM. (4) Berdasarkan hasil pengujian SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening Badan Usaha.

Pasal 15

Tata cara pengajuan, penerbitan, dan pengujian SPM-LS serta penerbitan SP2D mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara atas beban anggaran bendahara umum negara pada KPPN.

Pasal 16

(1) Pembayaran Dana Kompensasi kepada Badan Usaha dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara. (2) Pemungutan pajak pertambahan nilai atas pembayaran Dana Kompensasi BBM dilakukan dengan cara pemotongan langsung dari tagihan Badan Usaha pada SPM-LS berkenaan.

Pasal 17

(1) Pembayaran Dana Kompensasi kepada Badan Usaha untuk periode semester pertama pada tahun anggaran berjalan dapat dibayarkan setelah berakhirnya semester berkenaan berdasarkan kebijakan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7). (2) Pembayaran Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara.

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

(1) Berdasarkan Asersi Manajemen Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) atau ayat (5), Pemerintah dan Badan Usaha melakukan pencatatan Dana Kompensasi unaudited dalam laporan keuangan masing-masing. (2) Berdasarkan Asersi Manajemen Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk menyusun kebijakan Dana Kompensasi yang antara lain berisi besaran Dana Kompensasi dalam tahun anggaran sebelumnya. (3) Kebijakan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat Menteri Keuangan. (4) Berdasarkan surat Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dan Badan Usaha dapat melakukan koreksi/pemutakhiran pencatatan Dana Kompensasi unaudited dalam laporan keuangan masing-masing.

Pasal 21

(1) Berdasarkan surat Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), KPA BUN Dana Kompensasi dapat mengusulkan alokasi Dana Kompensasi kepada PPA BUN dalam BA 999.08. (2) Ketentuan mengenai pencairan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pencairan Dana Kompensasi semesteran dan tahunan yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 22

(1) Pembayaran Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (2) serta Asersi Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan. (3) Besaran Dana Kompensasi dalam 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final. (4) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk menyusun kebijakan Dana Kompensasi. (5) Kebijakan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam surat Menteri Keuangan. (6) Berdasarkan Kebijakan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah dan Badan Usaha melakukan pencatatan Dana Kompensasi audited dalam laporan keuangan masing-masing. (7) Apabila laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima sampai dengan batas waktu penyusunan LKPP maka dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat audited, Menteri Keuangan menggunakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3).

Pasal 23

(1) Dalam hal terdapat selisih kurang pembayaran Dana Kompensasi antara yang telah dibayar kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan kebijakan Dana Kompensasi sesuai surat Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), selisih kurang pembayaran Dana Kompensasi tersebut akan dibayarkan kepada Badan Usaha setelah dianggarkan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan. (2) Dalam hal terdapat selisih lebih pembayaran Dana Kompensasi antara yang telah dibayar kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan kebijakan Dana Kompensasi sesuai surat Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), maka: a. penyelesaian selisih lebih pembayaran Dana Kompensasi BBM mengacu ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5). b. penyelesaian selisih lebih pembayaran Dana Kompensasi Listrik tersebut disetorkan ke kas negara oleh badan usaha sebagai penerimaan kembali belanja lain-lain tahun anggaran yang lalu (kode akun 425918).

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau reviu perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) terdapat kelebihan penerimaan Badan Usaha akibat selisih antara harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (gas oil) dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan berdasarkan perhitungan formula dan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (gas oil) dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan tidak berdasarkan perhitungan formula yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Keuangan MENETAPKAN kebijakan atas kelebihan penerimaan Badan Usaha setelah berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Badan Usaha Milik Negara. (2) Kebijakan atas kelebihan penerimaan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat Menteri Keuangan. (3) Dalam hal Menteri Keuangan MENETAPKAN kebijakan atas kelebihan penerimaan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan Usaha menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan penyelesaian pajak pertambahan nilai dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor kepada KPA BUN Dana Kompensasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah surat Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh Badan Usaha. (4) Surat pemberitahuan pelaksanaan penyelesaian pajak pertambahan nilai dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Kebijakan penyelesaian atas kelebihan penerimaan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa: a. pengurangan pembayaran utang Dana Kompensasi BBM tahun-tahun sebelumnya; dan/atau b. penyetoran kelebihan penerimaan dari harga dasar oleh Badan Usaha ke Kas Negara. (6) Kebijakan penyelesaian pajak pertambahan nilai atas kelebihan penerimaan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa: a. pengurangan pembayaran utang pajak pertambahan nilai Dana Kompensasi BBM tahun-tahun sebelumnya; dan/atau b. pemindahbukuan dari rekening penerimaan pajak ke rekening Kas Negara. (7) Dalam hal Menteri Keuangan MENETAPKAN kebijakan atas kelebihan penerimaan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, maka Badan Usaha melakukan penyetoran atas kelebihan penerimaan dari harga dasar paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah surat Menteri Keuangan diterima oleh Badan Usaha pada akun Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran yang Lalu (Kode Akun 425918). (8) Kelebihan penerimaan Badan Usaha tahun-tahun sebelumnya akan diselesaikan pembayarannya dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).

(1) Dalam hal Pemerintah tidak melaksanakan kebijakan penyesuaian: a. harga jual eceran bahan bakar minyak sesuai dengan perhitungan formula berdasarkan yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan b. tarif tenaga listrik non subsidi yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, pada tahun anggaran berjalan, Badan Usaha menyampaikan perhitungan Dana Kompensasi kepada KPA BUN Dana Kompensasi. (2) Perhitungan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi paling sedikit dengan data dukung sebagai berikut: a. perhitungan Dana Kompensasi BBM: 1. harga dasar jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (gas oil) dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan berdasarkan surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 2. harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (gas oil) dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan berdasarkan perhitungan formula yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 3. harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (gas oil) dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan tidak berdasarkan perhitungan formula yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan 4. volume penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (gas oil) dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi; b. perhitungan Dana Kompensasi Listrik: 1. laporan penjualan tenaga listrik; 2. tarif tenaga listrik non subsidi hasil perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan 3. surat penetapan tarif adjustment. (3) Perhitungan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat setelah semester pertama pada tahun anggaran berjalan. (4) Berdasarkan perhitungan Dana Kompensasi yang disusun oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Anggaran dapat meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan reviu perhitungan Dana Kompensasi. (5) Laporan Hasil Reviu Perhitungan Dana Kompensasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyampaian permintaan reviu perhitungan Dana Kompensasi diterima oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (6) Berdasarkan hasil reviu perhitungan Dana Kompensasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan MENETAPKAN kebijakan Dana Kompensasi setelah berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Badan Usaha Milik Negara. (7) Kebijakan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam surat Menteri Keuangan. (8) Berdasarkan surat Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), KPA BUN Dana Kompensasi dapat mengusulkan alokasi Dana Kompensasi kepada PPA BUN dalam BA 999.08.

(1) Berdasarkan penghitungan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf (b) dan/atau hasil reviu awal sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (8), Direktorat Jenderal Anggaran dapat meminta perhitungan Dana Kompensasi 1 (satu) tahun kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2) Hasil perhitungan Dana Kompensasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan hasil reviu perhitungan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat 3 (tiga) minggu setelah permintaan reviu perhitungan Dana Kompensasi diterima oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (3) KPA BUN Dana Kompensasi menyusun Asersi Manajemen Dana Kompensasi setelah berkoordinasi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dengan berdasarkan laporan hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Asersi Manajemen KPA BUN Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Dalam hal laporan hasil reviu perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan belum diterima sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA BUN Dana Kompensasi dapat menggunakan Asersi Manajemen Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf (b) dalam rangka penyusunan Asersi Manajemen Dana Kompensasi setelah berkoordinasi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. (6) Berdasarkan Asersi Manajemen Dana Kompensasi yang disusun oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf (b), KPA BUN Dana Kompensasi menyampaikan Asersi Manajemen Dana Kompensasi kepada Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara selaku PPA BUN BA 999.08 paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya. (7) Laporan hasil reviu perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dan ayat (7) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 159-pmk-02-2021 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KOMPENSASI ATAS KEKURANGAN PENERIMAAN BADAN USAHA AKIBAT KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN TARIF TENAGA LISTRIK

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB VII

Pasal 28

BAB VIII

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB IX

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34