PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 158-pmk-05-2022 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 188/PMK.05/2017 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA MELALUI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

PERMEN Nomor 158-pmk-05-2022 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Ketentuan ayat (1a) Pasal 16 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1770) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 531) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Bank Operasional dan/atau BPG melakukan penyaluran dana SP2D/SP2D-R sesuai dengan: a. tanggal SP2D/SP2D-R; dan b. Kelompok Bayar (Paygroup) pada SP2D/SP2D-R. (la) Khusus Dana SP2D Gaji Induk, Bank Operasional dan/atau BPG melakukan penyaluran dana pada hari pertama atau hari kerja pertama setiap bulan. (2) Penyaluran dana SP2D/SP2D-R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (1a) dilakukan setelah cukup tersedia dana pada rekening sumber. (3) Dana SP2D/SP2D-R yang disalurkan pada tanggal SP2D/SP2D-R adalah SP2D/SP2D-R yang telah diterima oleh Bank Operasional dan/atau BPG paling lambat pada pukul 15.00 WIB hari kerja berkenaan. (4) SP2D yang diterima oleh Bank Operasional dan/atau BPG pada tanggal SP2D setelah Pukul 15.00 WIB hari kerja berkenaan dapat dibayarkan pada tanggal berkenaan setelah dilakukan tambahan Penyediaan Dana (Dropping) oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara. (5) Penyaluran dana SP2D/SP2D-R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme Pemindahbukuan (Overbooking) untuk rekening penerima yang berada di Bank Operasional dan/atau BPG. (6) Penyaluran dana SP2D/SP2D-R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan/atau SKN-BI untuk rekening penerima yang berada di luar Bank Operasional dan/atau BPG.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2022 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY