Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Hasil Optimalisasi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah dicapai. 2. Target Kinerja adalah rencana prestasi kerja berupa volume keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur yang tertuang dalam dokumen anggaran. 3. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan kementerian negara/lembaga yang disusun menurut bagian anggaran kementerian negara/lembaga. 4. Kinerja Penganggaran adalah prestasi kerja di bidang penganggaran.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

Kementerian negara/lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya, dapat dikenakan pemotongan anggaran belanja dalam penetapan alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya, yang selanjutnya disebut dengan sanksi.

Pasal 4

Koreksi

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada kementerian negara/lembaga dengan kriteria sebagai berikut: a. mempunyai Hasil Optimalisasi atas pelaksanaan anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya yang target sasarannya telah dicapai dan belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya; b. Hasil Optimalisasi yang belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan c. memiliki capaian Kinerja Penganggaran tahun sebelumnya yaitu: (1) persentase penyerapan anggaran paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen); (2) persentase realisasi capaian output paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen); dan (3) laporan keuangan kementerian negara/lembaga berpredikat wajar tanpa pengecualian.

Pasal 5

Koreksi

(1) Penghargaan yang diberikan kepada kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berupa: a. tambahan alokasi anggaran kementerian negara/lembaga pada tahun anggaran berikutnya; b. prioritas dalam mendapatkan dana atas inisiatif baru yang diajukan; atau c. prioritas dalam mendapatkan anggaran belanja tambahan apabila kondisi keuangan negara memungkinkan. (2) Tambahan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak sebesar selisih antara Hasil Optimalisasi yang belum digunakan dan sisa anggaran belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tahun anggaran sebelumnya. (3) Tambahan alokasi anggaran kepada kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus diberikan secara penuh kepada program yang memberikan kontribusi terhadap perolehan penghargaan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan kepada kementerian negara/lembaga dengan kriteria sebagai berikut: a. terdapat sisa anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan b. sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan lebih besar dari Hasil Optimalisasi yang belum digunakan di tahun anggaran sebelumnya. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan kepada kementerian negara/lembaga dalam hal capaian Kinerja Penganggaran kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c telah tercapai seluruhnya.

Pasal 7

Koreksi

(1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan kepada kementerian negara/lembaga dalam bentuk pemotongan anggaran belanja dalam penetapan alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya. (2) Pemotongan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar selisih antara sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan Hasil Optimalisasi yang belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya. (3) Pemotongan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikenakan secara penuh kepada program yang memberikan kontribusi terhadap perolehan sanksi. (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menghambat pencapaian target pembangunan nasional dan menurunkan pelayanan kepada publik.

Pasal 8

Koreksi

(1) Sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (1) huruf a yaitu sisa anggaran belanja yang tidak terserap pada tahun anggaran sebelumnya yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: a. tidak dipenuhinya kriteria-kriteria kegiatan yang dapat dibiayai dari anggaran belanja; b. tidak diikutinya peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah; c. keterlambatan penunjukan kepala satuan kerja dan/atau pelaksana kegiatan atau pejabat perbendaharaan; d. alokasi Tahun Anggaran 2013 yang diblokir oleh Direktorat Jenderal Anggaran sebagai akibat tidak dipenuhinya dokumen TOR/RAB dan dokumen pendukung terkait; dan/atau e. kelalaian kuasa pengguna anggaran dan/atau pelaksana kegiatan atau pejabat perbendaharaan dalam pelaksanaan anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya. (2) Sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk sisa anggaran yang berasal dari: a. pelaksanaan kegiatan operasional yang termasuk dalam komponen 001 (gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, lembur, vakasi, dan pembayaran yang terkait dengan belanja pegawai) dan komponen 002 (kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya/jasa, pemeliharaan kantor, dan pembayaran yang terkait dengan pelaksanaan operasional kantor); b. pelaksanaan kegiatan operasional yang termasuk dalam komponen 003 (dukungan operasional pertahanan dan keamanan); c. pelaksanaan kegiatan operasional yang termasuk dalam komponen 004 (dukungan operasional penyelenggaraan pendidikan); d. pelaksanaan kegiatan operasional yang termasuk dalam komponen 005 (dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit); e. pelaksanaan paket-paket pekerjaan yang dilaksanakan secara kontrak tahun jamak dan masih berkelanjutan; f. pelaksanaan paket-paket kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola yang target sasarannya telah tercapai; g. pelaksanaan paket-paket kegiatan yang dananya bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri, Pinjaman/Hibah Dalam Negeri, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Rupiah Murni Badan Layanan Umum (BLU), Surat Berharga Syariah Negara/Project Based Sukuk (SBSN/PBS), dan Rupiah Murni Pendamping; h. alokasi Tahun Anggaran 2013 yang penggunaannya harus mendapatkan persetujuan DPR RI dan/atau diblokir oleh DPR RI; i. alokasi Tahun Anggaran 2013 yang diblokir oleh Direktorat Jenderal Anggaran selain karena alasan tidak dipenuhinya dokumen TOR/RAB dan dokumen pendukung terkait; atau j. akibat keadaan kahar antara lain meliputi bencana alam, terjadi konflik/berpotensi terjadi konflik sosial, dan cuaca.

Pasal 9

Koreksi

Menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan kepada Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Anggaran: a. laporan realisasi anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan; b. ikhtisar kontrak Hasil Optimalisasi tahun anggaran sebelumnya; c. laporan capaian Kinerja Penganggaran kementerian negara/lembaga tahun anggaran sebelumnya; dan d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

Pasal 10

Koreksi

(1) Penyampaian laporan realisasi anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a disertai dengan Arsip Data Komputer (ADK) yang memuat: a. data pagu anggaran berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran sebelumnya dan realisasi anggaran menurut unit eselon I per program; dan b. penjelasan atas selisih antara pagu dan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a. (2) Dalam hal terdapat APBN-Perubahan tahun anggaran sebelumnya, pagu yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pagu APBN-Perubahan. (3) Dalam hal kementerian negara/lembaga tidak mencantumkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sisa anggaran belanja tersebut dikategorikan sebagai sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. (4) Format laporan realisasi anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Koreksi

(1) Laporan realisasi anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. pagu anggaran yang dicantumkan merupakan pagu per program tahun anggaran sebelumnya; b. realisasi anggaran yang dicantumkan merupakan realisasi per program tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan; c. Hasil Optimalisasi yang dicantumkan merupakan sisa anggaran yang berasal dari Hasil Optimalisasi yang belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya; d. sisa anggaran yang bukan merupakan Hasil Optimalisasi yang dicantumkan merupakan sisa anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah dikurangi dengan Hasil Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, terdiri dari sisa anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan dan sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan e. penjelasan yang dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya merupakan uraian dan rincian nilai atas sisa anggaran belanja yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Hasil Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilengkapi dokumen pendukung berupa ikhtisar kontrak Hasil Optimalisasi tahun anggaran sebelumnya yang sumber dananya berasal dari rupiah murni dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I selaku Penanggung jawab Program. (3) Format ikhtisar kontrak Hasil Optimalisasi tahun anggaran sebelumnya yang sumber dananya berasal dari rupiah murni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Koreksi

(1) Laporan capaian Kinerja Penganggaran kementerian negara/lembaga tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c memuat: a. persentase penyerapan anggaran kementerian negara/lembaga berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang bersumber dari data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); b. persentase realisasi capaian output yang bersumber dari target dan realisasi yang tercantum dalam aplikasi evaluasi kinerja penganggaran; c. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga. (2) Format laporan capaian Kinerja Penganggaran kementerian negara/lembaga tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Koreksi

(1) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Direktur Jenderal/ Kepala Badan/Pejabat Eselon I selaku penanggung jawab program bertanggung jawab atas seluruh data laporan realisasi anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya, ikhtisar kontrak Hasil Optimalisasi tahun anggaran sebelumnya dan laporan capaian Kinerja Penganggaran kementerian negara/lembaga tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran penghargaan dan sanksi, yang dinyatakan dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. (2) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Koreksi

(1) Berdasarkan laporan realisasi anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan laporan capaian Kinerja Penganggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Menteri Keuangan cq. Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penilaian dalam rangka pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi kepada kementerian negara/lembaga. (2) Dalam hal kementerian negara/lembaga tidak menyampaikan laporan realisasi anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan laporan capaian Kinerja Penganggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data yang ada pada Menteri Keuangan cq. Direktorat Jenderal Anggaran. (3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan MENETAPKAN keputusan mengenai pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi kepada kementerian negara/lembaga.

Pasal 15

Koreksi

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), kementerian negara/lembaga melakukan penyesuaian terhadap RKA-K/L yang akan ditetapkan menjadi pagu alokasi anggaran kementerian negara/lembaga.

Pasal 16

Koreksi

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini masih berlaku sepanjang penerapan sistem pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/lembaga tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UNDANG-UNDANG mengenai APBN.

Pasal 17

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMAD CHATIB BASRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 20xx NO URAIAN (1) Diisi dengan nama dan kode kementerian negara/lembaga. (2) Diisi dengan nama dan kode unit eselon I atau unit lain setingkat eselon I pada kementerian negara/lembaga. (3) Diisi dengan nomor urut. (4) Diisi dengan kode dan nama program. (5) Diisi dengan pagu anggaran kementerian negara/lembaga yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran sebelumnya (apabila terdapat pagu APBN-Perubahan, maka pagu yang digunakan adalah pagu APBN- Perubahan). (6) Diisi dengan realisasi anggaran (audited) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (7) Diisi dengan sisa anggaran berupa selisih antara pagu anggaran (kolom 3) dengan realisasi anggaran (audited) (kolom 4) tahun anggaran sebelumnya. (8) Diisi dengan sisa anggaran yang berasal dari Hasil Optimalisasi yang belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Hasil Optimalisasi berasal dari paket-paket pekerjaan kontraktual dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah dicapai (bukan berasal dari paket-paket pekerjaan swakelola); b. Sumber dana Hasil Optimalisasi berasal dari rupiah murni (bukan berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak/Hibah/Pinjaman/Badan Layanan Umum (BLU), Surat Berharga Syariah Negara/Project Based Sukuk (SBSN/PBS) dan Rupiah Murni Pendamping); dan c. Harus dilengkapi dengan Ikhtisar Kontrak Hasil Optimalisasi tahun anggaran sebelumnya sumber dana rupiah murni. (9) Diisi dengan sisa anggaran bukan dari Hasil Optimalisasi, yang berasal dari Sisa Anggaran Yang Dapat Dipertangungjawabkan (SAYD) pada tahun anggaran sebelumnya. (10) Diisi dengan sisa anggaran bukan dari Hasil Optimalisasi, yang berasal dari Sisa Anggaran Yang Tidak Dapat Dipertangungjawabkan (SAYTD) pada tahun anggaran sebelumnya. NO URAIAN (11) Diisi dengan penjelasan berupa uraian dan rincian nilai atas Sisa Anggaran Yang Dapat Dipertanggungawabkan (SAYD), dan dapat ditambahkan pada halaman tersendiri apabila kolom ini tidak mencukupi. Contoh: Bukan Hasil Optimalisasi yang dapat dipertanggungjawabkan (SAYD) sebesar Rp338.93 miliar, yang terdiri dari, antara lain: a. sisa anggaran belanja pegawai sebesar Rp263.29 miliar; b. sisa anggaran belanja operasional kantor sebesar Rp23.35 miliar; c. sisa pagu anggaran PHLN sebesar Rp15.05 miliar; dan d. sisa anggaran belanja kegiatan swakelola sebesar Rp37.24 miliar. (12) Diisi dengan nama jabatan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I selaku Penanggung jawab Program. (13) Diisi dengan nama pejabat Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I selaku Penanggung jawab Program. (14) Diisi dengan Nomor Induk Pegawai/Nomor Register Pegawai pejabat Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Direktur Jenderal/Kepala Badan/ Pejabat Eselon I selaku Penanggung jawab Program. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMAD CHATIB BASRI PETUNJUK PENGISIAN IKHTISAR KONTRAK HASIL OPTIMALISASI TAHUN ANGGARAN 20xx SUMBER DANA RUPIAH MURNI NO URAIAN (1) Diisi dengan nama dan kode kementerian negara/lembaga. (2) Diisi dengan nama dan kode unit eselon I atau unit lain setingkat eselon I pada kementerian negara/lembaga. (3) Diisi dengan nomor urut. (4) Diisi dengan tanggal dan nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran sebelumnya. (5) Diisi dengan kode dan nama program. (6) Diisi dengan alokasi pagu paket pekerjaan kontrakual dari suatu kegiatan pada program terkait, yang terdapat dalam DIPA tahun anggaran sebelumnya. (7) Diisi dengan nilai kontrak pekerjaan kontraktual dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah tercapai. (8) Diisi dengan tanggal dan nomor kontrak pekerjaan kontraktual dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah tercapai. (9) Diisi dengan hasil lebih atau sisa pagu kontrak yang tercantum dalam DIPA tahun anggaran sebelumnya, yang diperoleh dari selisih pagu kontrak dalam DIPA (kolom 4) dengan nilai kontrak pekerjaan kontraktual (kolom 5) dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah dicapai. (10) Diisi dengan penjelasan atas hasil lebih atau sisa pagu kontrak yang tercantum dalam DIPA tahun anggaran sebelumnya yang diperoleh pada kolom 7 (kolom 4 – kolom 5) Contoh: Kolom 7 Sisa pagu kontrak DIPA Rp 100,00 miliar, maka pada Kolom 8 penjelasan diisi dengan Hasil Optimalisasi belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya atau Hasil Optimalisasi telah digunakan pada tahun anggaran sebelumnya. (11) Diisi dengan nama jabatan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I selaku Penanggung jawab Program. NO URAIAN (12) Diisi dengan nama pejabat Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I selaku Penanggung jawab Program. (13) Diisi dengan Nomor Induk Pegawai/Nomor Register Pegawai pejabat Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Direktur Jenderal/Kepala Badan/ Pejabat Eselon I selaku Penanggung jawab Program. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMAD CHATIB BASRI PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PENGANGGARAN TAHUN ANGGARAN 20xx NO URAIAN (15) Diisi dengan nama dan kode kementerian negara/lembaga. (16) Diisi dengan nomor urut. (17) Diisi dengan nama dan kode unit eselon I atau unit lain setingkat eselon I pada kementerian negara/lembaga. (18) Diisi dengan persentase penyerapan anggaran yang telah di audit BPK pada unit eselon I atau unit lain setingkat eselon I pada kementerian negara/lembaga apabila dibandingkan dengan pagu APBN (apabila terdapat APBN- Perubahan, pagu yang digunakan adalah pagu APBN- Perubahan). (19) Diisi dengan persentase realisasi capaian output unit eselon I atau unit lain setingkat eselon I pada kementerian negara/lembaga yang tercantum pada aplikasi evaluasi kinerja penganggaran. (20) Diisi dengan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan unit eselon I atau unit lain setingkat eselon I pada kementerian negara/lembaga. (21) Diisi dengan melingkari “Terpenuhi” apabila: a. persentase penyerapan anggaran paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen); b. persentase realisasi capaian output paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen); dan c. laporan keuangan kementerian negara/lembaga berpredikat wajar tanpa pengecualian. Apabila salah satu persyaratan tersebut tidak tercapai, lingkari “Tidak Terpenuhi”. (22) Diisi dengan nama jabatan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I selaku Penanggung jawab Program. (23) Diisi dengan nama pejabat Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I selaku Penanggung jawab Program. NO URAIAN (24) \Diisi dengan Nomor Induk Pegawai/Nomor Register Pegawai pejabat Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I selaku Penanggung jawab Program. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMAD CHATIB BASRI LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 158/PMK.02/2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN SANKSI ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA LOGO (1) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.…(2) UNIT ESELON I ……………………………..(3) KOP kementerian negara/ Alamat………………………………………….(4) lembaga SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Nomor : ……………(5) Tanggal................(6) Kode dan Nama Unit Organisasi :...........................................................(7) Kode dan Nama Program :...........................................................(8) Dalam rangka pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 20xx pada Tahun Anggaran 20xx yang tercakup dalam kode dan nomenklatur tersebut di atas, yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I*) selaku Penanggung jawab Program pada kementerian negara/lembaga …….......................(9) dengan ini menyatakan bahwa: 1. laporan realisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 20xx telah sesuai dengan yang tercantum dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, 2. ikhtisar kontrak Hasil Optimalisasi Tahun Anggaran 20xx sumber dana rupiah murni telah sesuai dengan dokumen kontrak dan bukti-bukti pengeluaran anggaran atas pelaksanaan pekerjaan kontraktual yang sasarannya telah dicapai, 3. persentase penyerapan anggaran Tahun Anggaran 20xx sebesar .............persen (10) dihitung dari realisasi anggaran yang tercantum di laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibandingkan dengan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/APBN-Perubahan *) tahun anggaran 20xx, .........................(11) 4. persentase realisasi capaian output Tahun Anggaran 20xx mencapai ........... persen (12); dan 5. opini BPK atas audit Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 20xx berpredikat .....................(13) Seluruh dokumen tersebut di atas disimpan oleh Penanggung jawab Program untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional. Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini dibuat dengan sebenarnya. *) coret salah satu …………., ……………….. 20xx Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/ Direktur Jenderal/Kepala Badan/ Pejabat Eselon I Selaku Penanggung jawab Program (14) ttd ………………………………..(15) NIP/NRP.........……………….(16) PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK NO URAIAN (14) Diisi dengan logo kementerian negara/lembaga. (15) Diisi dengan uraian nama kementerian negara/lembaga. (16) Diisi dengan uraian nama unit eselon I. (17) Diisi dengan alamat kementerian negara/lembaga atau unit eselon I. (18) Diisi dengan nomor surat. (19) Diisi dengan tanggal. (20) Diisi dengan kode dan nama unit organisasi. (21) Diisi dengan kode dan nama program. (22) Diisi dengan uraian nama kementerian negara/lembaga. (23) Diisi dengan persentase penyerapan anggaran pada kementerian negara/lembaga. (24) Apabila terdapat APBN-Perubahan, pagu yang digunakan adalah pagu APBN-Perubahan. (25) Diisi dengan persentase realiasasi capaian output pada kementerian negara/lembaga. (26) Diisi dengan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pada kementerian negara/lembaga. (27) Diisi dengan nama jabatan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I selaku Penanggung jawab Program. (28) Diisi dengan nama pejabat Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I selaku Penanggung jawab Program. (29) Diisi dengan Nomor Induk Pegawai/Nomor Register Pegawai pejabat Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/Direktur Jenderal/Kepala Badan/ Pejabat Eselon I selaku Penanggung jawab Program. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMAD CHATIB BASRI

Peraturan Menteri Nomor 158-pmk-02-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN SANKSI ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18