Peraturan Menteri Nomor 157-pmk-010-2021 Tahun 2021 tenta...

Pasal 1

Terhadap impor produk kertas sigaret dan kertas plug wrap non-porous yang termasuk dalam pos tarif ex 4813.20.00, ex 4813.90.10, dan ex 4813.90.90 dengan uraian barang: 1. Kertas sigaret/ tobacco wrapping paper adalah suatu jenis kertas yang digunakan sebagai pembungkus tembakau beserta campurannya, untuk dibentuk menjadi batang rokok; dan 2. Kertas plug wrap non-porous adalah lapisan terluar dari filter plug rokok yang membungkus filter dengan nilai porositas maksimal 12 cm3 (min-1.cm-2) berdasarkan Permeabilitas Udara CORESTA, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk kertas sigaret dan kertas plug wrap non-porous yang diproduksi dari negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Koreksi

(1) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan: a. tambahan bea masuk umum (Most Favoured Nation); atau b. tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dari negara yang termasuk dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional. (2) Dalam hal ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak dipenuhi atau sedang dilakukan permintaan Retroactive Check, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas importasi dari negara yang termasuk dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (Most Favoured Nation).

Pasal 5

Koreksi

(1) Terhadap impor produk kertas sigaret dan kertas plug wrap non-porous yang diproduksi dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin). (2) Dalam hal Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) preferensi, penelitian Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penelitian Surat Keterangan Asal dalam rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional. (3) Dalam hal Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) non preferensi, penelitian Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap barang impor kertas sigaret dan kertas plug wrap non- porous yang: a. dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean; atau b. tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean. (2) Terhadap pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus.

Pasal 7

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2021 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 November 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIYANTO LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 157/PMK.010/2021 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KERTAS SIGARET DAN KERTAS PLUG WRAP NON-POROUS DAFTAR NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KERTAS SIGARET DAN KERTAS PLUG WRAP NON-POROUS NO. NAMA NEGARA NO. NAMA NEGARA 1. Afghanistan 24. Colombia 2. Albania 25. Congo 3. Angola 26. Costa Rica 4. Antigua and Barbuda 27. Cote d’Ivoire 5. Argentina 28. Cuba 6. Armenia 29. Democratic Republic of the Congo 7. Bahrain, Kingdom of 30. Djibouti 8. Bangladesh 31. Dominica 9. Barbados 32. Dominican Republic 10. Belize 33. Ecuador 11. Benin 34. Egypt 12. Bolivia, Plurinational State of 35. El Salvador 13. Botswana 36. Eswatini 14. Brazil 37. Fiji 15. Brunei Darussalam 38. Gabon 16. Burkina Faso 39. Gambia 17. Burundi 40. Georgia 18. Cabo Verde 41. Ghana 19. Cambodia 42. Grenada 20. Cameroon 43. Guatemala 21. Central African Republic 44. Guinea NO. NAMA NEGARA NO. NAMA NEGARA 22. Chad 45. Guinea-Bissau 23. Chile 46. Guyana 47. Haiti 82. Nigeria 48. Honduras 83. North Macedonia 49. Hong Kong, China 84. Oman 50. India 85. Pakistan 51. Israel 86. Panama 52. Jamaica 87. Papua New Guinea 53. Jordan 88. Paraguay 54. Kazakstan 89. Peru 55. Kenya 90. Philippines 56. Korea, Republic of 91. Qatar 57. Kuwait, the State of 92. Russian Federation 58. Kyrgyz Republic 93. Rwanda 59. Lao People's Democratic Republic 94. Saint Kitts and Nevis 60. Lesotho 95. Saint Lucia 61. Liberia 96. Saint Vincent and the Grenadines 62. Liechtenstein 97. Samoa 63. Macao, China 98. Saudi Arabia, Kingdom of 64. Madagascar 99. Senegal 65. Malawi 100. Seychelles 66. Malaysia 101. Sierra Leone 67. Maldives 102. Singapore 68. Mali 103. Solomon Islands 69. Mauritania 104. South Africa 70. Mauritius 105. Sri Lanka 71. Mexico 106. Suriname 72. Moldova, Republic of 107. Chinese Taipei 73. Mongolia 108. Tajikistan 74. Montenegro 109. Tanzania 75. Morocco 110. Thailand 76. Mozambique 111. Togo 77. Myanmar 112. Tonga NO. NAMA NEGARA NO. NAMA NEGARA 78. Namibia 113. Trinidad and Tobago 79. Nepal 114. Tunisia 80. Nicaragua 115. Turkey 81. Niger 116. Uganda 117. Ukraine 121. Venezuela, Bolivarian Republic of 118. United Arab Emirates 122. Yemen 119. Uruguay 123. Zambia 120. Vanuatu 124. Zimbabwe MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI

Peraturan Menteri Nomor 157-pmk-010-2021 Tahun 2021 tentang PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KERTAS SIGARETDAN KERTAS PLUG WRAP NON-POROUS

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7