Peraturan Menteri Nomor 156-pmk-07-2020 Tahun 2020 tentan…

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1700) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan: a. Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 384); b. Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 500); diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 32A diubah, dan di antara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a), sehingga Pasal 32A berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 47

Koreksi

(1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa: a. kepala desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau b. desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum. (2) Kementerian Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait. (3) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, berdasarkan: a. surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyatakan status hukum kepala desa sebagai tersangka; atau b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. (4) Dalam hal surat penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya. (5) Dalam hal terdapat kepala desa yang tersangkut permasalahan hukum terkait penyalahgunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah kabupaten/kota bersangkutan bertanggungjawab memantau perkembangan proses hukum penyalahgunaan Dana Desa tersebut. 3. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Koreksi

(1) Kementerian Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), setelah menerima: a. pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang disampaikan oleh Pemerintah kabupaten/kota bersangkutan sebagai hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6); atau b. rekomendasi penyaluran kembali Dana Desa dari kementerian/lembaga terkait. (2) Penyaluran kembali Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan: a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk penghentian penyaluran Dana Desa karena kepala desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a; atau b. rekomendasi penyaluran kembali Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk penghentian penyaluran Dana Desa karena Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2020 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 156-pmk-07-2020 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 205/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal I

Pasal 32A

Pasal I

Pasal 32A

Pasal 47

Pasal 48

Pasal II