PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 156-pmk-04-2022 Tahun 2022 tentang DOKUMEN CUKAI DAN/ATAU DOKUMEN PELENGKAP CUKAI

PERMEN Nomor 156-pmk-04-2022 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dokumen Cukai adalah dokumen yang digunakan dalam rangka pelaksanaan UNDANG-UNDANG Cukai, dalam bentuk fomulir atau melalui media elektronik. 2. Dokumen Pelengkap Cukai adalah semua dokumen yang digunakan sebagai dokumen pelengkap dari Dokumen Cukai. 3. Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan, diproses, diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan komputer atau perangkat pengolah data elektronik, optikal, atau cara lain yang sejenis. 4. Pertukaran Data Elektronik Cukai yang selanjutnya disebut PDE Cukai adalah proses penyampaian Dokumen Cukai dalam bentuk pertukaran Data Elektronik melalui komunikasi antaraplikasi dan antarorganisasi yang terintegrasi dengan menggunakan perangkat sistem komunikasi data. 5. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum. 6. Pengusaha Pabrik adalah Orang yang mengusahakan pabrik. 7. Pengusaha Tempat Penyimpanan adalah Orang yang mengusahakan tempat penyimpanan. 8. Importir adalah Orang yang memasukkan barang kena cukai ke dalam daerah pabean. 9. Penyalur adalah Orang yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir. 10. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran adalah Orang yang mengusahakan tempat penjualan eceran. 11. Pengguna Barang Kena Cukai yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan Cukai yang selanjutnya disebut dengan Pengguna Pembebasan Cukai adalah Orang yang menggunakan barang kena cukai dengan fasilitas pembebasan cukai. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 13. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 14. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Kepabeanan dan UNDANG-UNDANG Cukai.

Pasal 3

Koreksi

(1) Dokumen Cukai diselenggarakan oleh Pejabat Bea dan Cukai, Pengusaha Pabrik, Importir, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Penyalur, Pengusaha Tempat Penjualan Eceran, atau Pengguna Pembebasan Cukai. (2) Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Dokumen Cukai yang diselenggarakan akan tetapi tidak harus disampaikan; atau b. Dokumen Cukai yang diselenggarakan dan harus disampaikan. (3) Penyelenggaraan Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk Data Elektronik atau dalam bentuk tulisan di atas formulir dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dokumen Cukai dalam bentuk Data Elektronik diselenggarakan dengan cara: 1. mengakses sistem aplikasi di bidang cukai berbasis webform atau sistem lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai; dan/atau 2. menggunakan format yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang cukai. b. Dokumen Cukai dalam bentuk tulisan di atas formulir, diselenggarakan dengan menggunakan format sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang cukai. (4) Penyampaian Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk Data Elektronik atau dalam bentuk tulisan di atas formulir, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dokumen Cukai dalam bentuk Data Elektronik disampaikan dengan cara: 1. mengakses sistem aplikasi di bidang cukai berbasis webform atau sistem lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai; dan/atau 2. menggunakan sistem pertukaran Data Elektronik, untuk pelayanan yang menerapkan PDE Cukai. b. Dokumen Cukai dalam bentuk tulisan di atas formulir, disampaikan dengan menyerahkan langsung ke Kantor atau melalui media lain seperti surat elektronik, ekspedisi, jasa kurir, dan lainnya. (5) Dokumen Cukai dianggap sah jika telah diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. (6) Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Dalam hal Dokumen Cukai disampaikan oleh Pejabat Bea dan Cukai, Dokumen Cukai dianggap sah jika memenuhi persyaratan: 1. telah diberikan nomor dokumen; dan 2. telah diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang. b. Dalam hal Dokumen Cukai disampaikan oleh Pengusaha Pabrik, Importir, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Penyalur, Pengusaha Tempat Penjualan Eceran, atau Pengguna Pembebasan Cukai, Dokumen Cukai dianggap sah jika memenuhi persyaratan: 1. telah diberikan nomor dokumen; dan 2. telah diterima oleh sistem aplikasi di bidang cukai atau telah diterima dan ditandasahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai. (7) Dokumen Cukai harus diisi dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, mata uang rupiah, serta bahasa INDONESIA.

Peraturan Menteri Nomor 156-pmk-04-2022 Tahun 2022 tentang DOKUMEN CUKAI DAN/ATAU DOKUMEN PELENGKAP CUKAI

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8