PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 155-pmk-02-2021 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

PERMEN Nomor 155-pmk-02-2021 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri, yang mempunyai kewajiban membayar PNBP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 4. Instansi Pengelola PNBP adalah instansi yang menyelenggarakan pengelolaan PNBP. 5. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut dengan Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 6. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA 1945 atau peraturan perundang-undangan lain. 7. Pimpinan Instansi Pengelola PNBP adalah Bendahara Umum Negara atau Pimpinan Kementerian/Lembaga yang memegang kewenangan sebagai Pengguna Anggaran. 8. Pejabat Kuasa Pengelola PNBP adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dalam Pengelolaan PNBP yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas lain terkait PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. 10. Mitra Instansi Pengelola PNBP adalah Badan yang membantu Instansi Pengelola PNBP melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan PNBP yang menjadi tugas Instansi Pengelola PNBP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Instansi Pemeriksa adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 14. Rencana PNBP adalah hasil penghitungan dan/atau penetapan target PNBP dan pagu penggunaan dana PNBP yang diperkirakan dalam satu tahun anggaran. 15. Target PNBP adalah perkiraan PNBP yang akan diterima dalam satu tahun anggaran untuk tahun yang direncanakan. 16. Pagu Penggunaan Dana PNBP adalah batas tertinggi anggaran yang bersumber dari PNBP yang akan dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga untuk tahun yang direncanakan. 17. Bagian Anggaran adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur Kementerian/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara. 18. Tahun Anggaran adalah periode dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 19. Collecting Agent adalah agen penerimaan meliputi bank persepsi, pos persepsi, bank persepsi Valas, lembaga persepsi lainnya, atau lembaga persepsi lainnya Valas yang ditunjuk oleh Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran Penerimaan Negara. 20. Pengelolaan PNBP adalah pemanfaatan sumber daya dalam rangka tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBP. 21. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. 22. PNBP Terutang adalah kewajiban PNBP dari Wajib Bayar kepada Pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 23. Piutang PNBP adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. 24. Surat Tagihan PNBP adalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBP Terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administrasif berupa denda. 25. Surat Ketetapan PNBP adalah surat dan/atau dokumen yang MENETAPKAN jumlah PNBP Terutang yang meliputi Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar, Surat Ketetapan PNBP Nihil, dan Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar. 26. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti pembayaran atau penyetoran ke Kas Negara yang tertera pada Bukti Penerimaan Negara dan diterbitkan oleh sistem settlement yang dikelola Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. 27. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga adalah instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian/Lembaga meliputi inspektorat jenderal/inspektorat utama/inspektorat/unit lain yang menjalankan peran pengawasan internal Kementerian/Lembaga. 28. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

BAB II

PENGELOLA PNBP

Pasal 2

Koreksi

Pengelola PNBP terdiri atas: a. Menteri selaku pengelola fiskal; dan b. Pimpinan Instansi Pengelola PNBP.

Pasal 3

Koreksi

(1) Instansi Pengelola PNBP terdiri atas: a. Kementerian/Lembaga; dan b. Kementerian yang menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara. (2) Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang. (3) Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara. (4) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat menunjuk Pejabat Kuasa Pengelola PNBP untuk melaksanakan tugas pengelolaan PNBP. (5) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dibantu oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP untuk melaksanakan sebagian tugas pengelolaan PNBP.

Pasal 4

Menteri selaku pengelola fiskal dalam mengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berwenang: a. menyusun kebijakan umum Pengelolaan PNBP; b. mengevaluasi, menyusun, dan/atau MENETAPKAN jenis dan tarif PNBP pada Instansi Pengelola PNBP berdasarkan usulan dari Instansi Pengelola PNBP; c. MENETAPKAN Rencana PNBP dalam rangka penyusunan rancangan APBN dan/atau rancangan APBN perubahan; d. MENETAPKAN persetujuan penggunaan dana PNBP; e. melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban PNBP; f. meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBP terhadap Instansi Pengelola PNBP, Wajib Bayar, dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP; g. MENETAPKAN Pengelolaan PNBP lintas Instansi Pengelola PNBP; dan h. melaksanakan kewenangan lain di bidang PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai kewenangan untuk mengelola PNBP pada Instansi Pengelola yang dipimpinnya. (2) Dalam mengelola PNBP sebagaimanan dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNBP bertugas: a. menyusun dan menyampaikan usulan jenis dan tarif PNBP; b. menyusun dan menyampaikan Rencana PNBP dalam rangka penyusunan rancangan APBN dan/atau rancangan APBN perubahan; c. melaksanakan penentuan PNBP Terutang; d. memungut dan menyetorkan PNBP ke Kas Negara; e. melaksanakan penetapan dan penagihan PNBP Terutang; f. mengelola piutang PNBP; g. mengusulkan penggunaan dana PNBP; h. melaksanakan anggaran yang bersumber dari pagu penggunaan dana PNBP; i. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban PNBP; j. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan PNBP; k. meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP; l. menyelesaikan permohonan keberatan, keringanan dan pengembalian yang diajukan Wajib Bayar; dan m. melaksanakan tugas lain di bidang PNBP pada Instansi Pengelola PNBP yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP. (3) Tugas Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diserahkan kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), kecuali tugas: a. menyampaikan usulan jenis dan tarif PNBP kepada Menteri; dan b. mengusulkan penggunaan dana PNBP. (4) Dengan pertimbangan percepatan layanan dan/atau karakteristik PNBP pada Instansi Pengelola PNBP, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat menyerahkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I yang setingkat.

Pasal 6

(1) Penunjukan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) bersifat ex officio yang melekat pada jabatan Kuasa Pengguna Anggaran. (2) Dalam menjalankan tugas pengelolaan PNBP, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh: a. pejabat perbendaharaan lainnya untuk melaksanakan sebagian tugas pengelolaan PNBP yang melekat dengan tanggung jawab perbendaharaan; dan/atau b. pengelola PNBP lainnya sesuai kebutuhan untuk melaksanakan tugas-tugas teknis dan administrasi dalam rangka pengelolaan PNBP. (3) Tanggung jawab perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa penagihan atas PNBP denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan. (4) Tugas-tugas teknis dan administrasi dalam rangka pengelolaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa pengadministrasian loket pemungutan PNBP dan/atau melaksanakan penelitian dokumen terkait pengelolaan PNBP. (5) Penunjukan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat tahun anggaran. (6) Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Kuasa Pengelola PNBP pada saat pergantian tahun anggaran, penunjukan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku. (7) Penjelasan mengenai Pejabat Kuasa Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf B angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Dalam hal diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kewenangan Pengelolaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Kuasa Pengguna Anggaran pada unit eselon I atau pada unit eselon II yang diberikan kewenangan dapat menunjuk dan MENETAPKAN tersendiri jumlah, susunan dan kewenangan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dengan tetap mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi. (2) Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Kuasa Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat ex officio yang melekat pada jabatan sesuai organisasi dan tata kerja Instansi Pengelola PNBP. (3) Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menatausahakan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2). (4) Penjelasan mengenai kewenangan Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf B angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Pasal 9

(1) Penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBP oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan memperhatikan: a. kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. pertimbangan biaya-manfaat berupa analisis besaran tambahan beban terhadap APBN dan peningkatan layanan/manfaat yang didapatkan melalui penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBP dibandingkan dengan beban APBN untuk pengelolaan sendiri oleh Instansi Pengelola PNBP; dan/atau c. kesiapan tata kelola dan persyaratan badan yang akan ditunjuk sebagai Mitra Instansi Pengelola PNBP berupa rencana strategis atau proposal badan berkenaan. (2) Penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBP berdasarkan UNDANG-UNDANG/PERATURAN PEMERINTAH/Peraturan PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBP berdasarkan penugasan Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilaksanakan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel. (4) Penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat didelegasikan kepada Pejabat Eselon I atas nama Pimpinan Instansi Pengelola PNBP. (5) Penjelasan lebih lanjut penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf C angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Dalam hal seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a telah dilaksanakan, Mitra Instansi Pengelola PNBP dapat diberikan imbal jasa berupa: a. pembagian pendapatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP; b. pemberian kewenangan untuk memberikan sebagian layanan Instansi Pengelola PNBP dan mendapatkan pendapatan atas layanan tersebut; c. pembayaran biaya jasa layanan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau d. dukungan sarana prasarana untuk pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Dalam hal suatu badan telah membantu sebagian pelaksanaan pengelolaan PNBP sebelum ditetapkan sebagai Mitra Instansi Pengelola PNBP, bentuk imbal jasa yang selama ini telah menjadi hak badan dimaksud tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penjelasan lebih lanjut mengenai imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf C angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

TATA CARA PERENCANAAN PNBP

Pasal 11

Koreksi

(1) Dalam rangka penyusunan rancangan APBN dan/atau rancangan perubahan APBN, Instansi Pengelola PNBP wajib menyusun dan menyampaikan Rencana PNBP atas Bagian Anggaran yang menjadi tugas dan kewenangannya kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dengan mengikuti siklus APBN. (2) Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Rencana PNBP untuk tahun anggaran yang direncanakan dan perkiraan maju Rencana PNBP untuk 3 (tiga) tahun anggaran setelah tahun anggaran yang direncanakan.

Pasal 12

(1) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam bentuk: a. Target PNBP; atau b. Target dan Pagu Penggunaan Dana PNBP. (2) Penyusunan Rencana PNBP dalam bentuk Target PNBP dan Pagu Penggunaan Dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Instansi Pengelola PNBP yang dalam hal telah memperoleh persetujuan penggunaan dana PNBP.

Pasal 13

(1) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) disusun secara realistis, optimal, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (2) Realistis dalam Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk mempertimbangkan data historis, potensi, asumsi, dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Optimal dalam Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah PNBP yang paling baik yang bisa dicapai dalam suatu kondisi pada saat menyusun Rencana PNBP. (4) Rencana PNBP disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memperhatikan rencana jangka pendek dan jangka menengah.

Pasal 14

(1) Target PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan menggunakan dasar berupa: a. jenis PNBP dan tarif atas jenis PNBP; b. perkiraan jumlah/volume yang menjadi dasar perhitungan PNBP dari masing-masing jenis PNBP; c. asumsi dasar ekonomi makro dan/atau parameter lainnya untuk jenis PNBP tertentu; d. Piutang PNBP yang diperkirakan akan tertagih pada tahun anggaran yang direncanakan; dan/atau e. hasil pengawasan PNBP yang dapat berupa adanya PNBP kurang bayar atau PNBP lebih bayar. (2) Pagu Penggunaan Dana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disusun dengan mengacu pada persetujuan penggunaan dana PNBP. (3) Persetujuan penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pagu tertinggi yang dapat diajukan pada Rencana PNBP.

Pasal 15

(1) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) disusun dan disampaikan secara berjenjang untuk setiap Bagian Anggaran yang terdiri atas: a. Rencana PNBP tingkat Satuan Kerja; b. Rencana PNBP tingkat Unit Eselon I; dan/atau c. Rencana PNBP tingkat Instansi Pengelola PNBP atau Bagian Anggaran. (2) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk proposal yang paling sedikit memuat: a. pokok-pokok kebijakan PNBP; b. perkiraan realisasi PNBP tahun anggaran berjalan; c. Target PNBP untuk tahun anggaran yang direncanakan dan perkiraan maju untuk 3 (tiga) tahun anggaran berikutnya; d. justifikasi atas peningkatan atau penurunan target PNBP tahun anggaran yang direncanakan terhadap target PNBP tahun anggaran berjalan; e. perkiraan realisasi penggunaan dana PNBP tahun anggaran berjalan untuk Instansi Pengelola PNBP yang telah memiliki persetujuan penggunaan dana PNBP; f. Pagu Penggunaan Dana PNBP untuk tahun anggaran yang direncanakan dan perkiraan maju untuk 3 (tiga) tahun anggaran berikutnya untuk Instansi Pengelola PNBP yang telah memiliki persetujuan penggunaan dana PNBP; dan g. penjelasan capaian realisasi kinerja PNBP dalam 3 (tiga) tahun terakhir. (3) Penyampaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan arsip data komputer (ADK) Rencana PNBP.

Pasal 16

(1) Dalam rangka penyusunan Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP wajib: a. melakukan penyusunan rencana PNBP tingkat Satuan Kerja; dan b. menyampaikan rencana PNBP kepada Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Pejabat Eselon II setingkat. (2) Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Pejabat Eselon II setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas: a. melakukan penelitian, konfirmasi dan konsolidasi penyusunan rencana PNBP tingkat unit organisasi/ unit eselon I; dan b. menyampaikan rencana PNBP kepada Kepala Biro Perencanaan/Kepala Biro Keuangan/ Pejabat Eselon II setingkat terkait perencanaan lingkup Instansi Pengelola PNBP atau mengembalikan kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terdapat perbaikan atau penyesuaian berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a. (3) Kepala Biro Perencanaan/Kepala Biro Keuangan/Pejabat Eselon II setingkat bertugas melakukan penelitian, konfirmasi dan konsolidasi penyusunan rencana PNBP tingkat Instansi Pengelola PNBP atau mengembalikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Pejabat Eselon II setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal terdapat perbaikan atau penyesuaian berdasarkan penelitian. (4) Dalam hal Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala Biro Perencanaan/Kepala Biro Keuangan/Pejabat Eselon II setingkat bertindak selaku Pejabat Kuasa Pengelola PNBP tingkat satuan kerja, pelaksanaan penelitian, konfirmasi dan konsolidasi rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan penyusunan rencana PNBP tingkat satuan kerja yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 17

Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat menyampaikan rencana PNBP tingkat Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 18

Dalam hal pimpinan Instansi Pengelola PNBP menunjuk Pejabat Kuasa Pengelola PNBP selain Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Kuasa Pengguna Anggaran pada unit eselon I atau pada unit eselon II yang diberikan kewenangan dapat MENETAPKAN tersendiri mekanisme penyusunan, konsolidasi, dan penyampaian Rencana PNBP.

Pasal 19

Penyusunan dan penyampaian Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 18 dapat dilakukan melalui sistem informasi yang dikelola Kementerian Keuangan atau sistem informasi yang dikelola Instansi Pengelola PNBP yang terintegrasi dan/atau terkoneksi dengan sistem informasi yang dikelola Kementerian Keuangan.

Pasal 20

(1) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan terhadap Rencana PNBP tingkat Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. (2) Proses penelaahan berupa penilaian Rencana PNBP dilakukan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan dapat didasarkan pada data atau informasi berupa: a. perkiraan asumsi dasar ekonomi makro dan/atau parameter lainnya; b. pokok kebijakan PNBP Instansi Pengelola PNBP; c. data historis; dan d. mitigasi risiko. (3) Penelahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Keuangan.

Pasal 21

(1) Dalam hal satuan kerja pada Instansi Pengelola PNBP telah ditetapkan sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum, analisis Rencana PNBP berupa Target PNBP dilaksanakan bersamaan dengan analisis rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum. (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara Rencana PNBP yang disampaikan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan hasil analisis rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau dengan Rencana PNBP yang akan dituangkan dalam rangka penyusunan kapasitas fiskal atau dalam rangka penyusunan postur Rancangan UNDANG-UNDANG APBN, Direktorat Jenderal Anggaran melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Instansi Pengelola PNBP.

Pasal 22

(1) Dalam hal berdasarkan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Rencana PNBP yang disampaikan Instansi Pengelola PNBP tidak sesuai dengan kriteria, Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan penyesuaian atas Rencana PNBP. (2) Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan koordinasi dengan Instansi Pengelola PNBP terkait untuk melakukan penyesuaian atas Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen pendukung Rencana PNBP berdasarkan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Kepala Biro Perencanaan/Kepala Biro Keuangan/Pejabat Eselon II atas nama Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I pada Instansi Pengelola PNBP harus menyampaikan perbaikan dan/atau kelengkapan dokumen pendukung dimaksud kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

BAB Kesatu

Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Rencana PNBP

Pasal 11

Koreksi

(1) Dalam rangka penyusunan rancangan APBN dan/atau rancangan perubahan APBN, Instansi Pengelola PNBP wajib menyusun dan menyampaikan Rencana PNBP atas Bagian Anggaran yang menjadi tugas dan kewenangannya kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dengan mengikuti siklus APBN. (2) Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Rencana PNBP untuk tahun anggaran yang direncanakan dan perkiraan maju Rencana PNBP untuk 3 (tiga) tahun anggaran setelah tahun anggaran yang direncanakan.

Pasal 12

(1) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam bentuk: a. Target PNBP; atau b. Target dan Pagu Penggunaan Dana PNBP. (2) Penyusunan Rencana PNBP dalam bentuk Target PNBP dan Pagu Penggunaan Dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Instansi Pengelola PNBP yang dalam hal telah memperoleh persetujuan penggunaan dana PNBP.

Pasal 13

(1) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) disusun secara realistis, optimal, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (2) Realistis dalam Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk mempertimbangkan data historis, potensi, asumsi, dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Optimal dalam Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah PNBP yang paling baik yang bisa dicapai dalam suatu kondisi pada saat menyusun Rencana PNBP. (4) Rencana PNBP disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memperhatikan rencana jangka pendek dan jangka menengah.

Pasal 14

(1) Target PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan menggunakan dasar berupa: a. jenis PNBP dan tarif atas jenis PNBP; b. perkiraan jumlah/volume yang menjadi dasar perhitungan PNBP dari masing-masing jenis PNBP; c. asumsi dasar ekonomi makro dan/atau parameter lainnya untuk jenis PNBP tertentu; d. Piutang PNBP yang diperkirakan akan tertagih pada tahun anggaran yang direncanakan; dan/atau e. hasil pengawasan PNBP yang dapat berupa adanya PNBP kurang bayar atau PNBP lebih bayar. (2) Pagu Penggunaan Dana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disusun dengan mengacu pada persetujuan penggunaan dana PNBP. (3) Persetujuan penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pagu tertinggi yang dapat diajukan pada Rencana PNBP.

Pasal 15

(1) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) disusun dan disampaikan secara berjenjang untuk setiap Bagian Anggaran yang terdiri atas: a. Rencana PNBP tingkat Satuan Kerja; b. Rencana PNBP tingkat Unit Eselon I; dan/atau c. Rencana PNBP tingkat Instansi Pengelola PNBP atau Bagian Anggaran. (2) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk proposal yang paling sedikit memuat: a. pokok-pokok kebijakan PNBP; b. perkiraan realisasi PNBP tahun anggaran berjalan; c. Target PNBP untuk tahun anggaran yang direncanakan dan perkiraan maju untuk 3 (tiga) tahun anggaran berikutnya; d. justifikasi atas peningkatan atau penurunan target PNBP tahun anggaran yang direncanakan terhadap target PNBP tahun anggaran berjalan; e. perkiraan realisasi penggunaan dana PNBP tahun anggaran berjalan untuk Instansi Pengelola PNBP yang telah memiliki persetujuan penggunaan dana PNBP; f. Pagu Penggunaan Dana PNBP untuk tahun anggaran yang direncanakan dan perkiraan maju untuk 3 (tiga) tahun anggaran berikutnya untuk Instansi Pengelola PNBP yang telah memiliki persetujuan penggunaan dana PNBP; dan g. penjelasan capaian realisasi kinerja PNBP dalam 3 (tiga) tahun terakhir. (3) Penyampaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan arsip data komputer (ADK) Rencana PNBP.

Pasal 16

(1) Dalam rangka penyusunan Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP wajib: a. melakukan penyusunan rencana PNBP tingkat Satuan Kerja; dan b. menyampaikan rencana PNBP kepada Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Pejabat Eselon II setingkat. (2) Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Pejabat Eselon II setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas: a. melakukan penelitian, konfirmasi dan konsolidasi penyusunan rencana PNBP tingkat unit organisasi/ unit eselon I; dan b. menyampaikan rencana PNBP kepada Kepala Biro Perencanaan/Kepala Biro Keuangan/ Pejabat Eselon II setingkat terkait perencanaan lingkup Instansi Pengelola PNBP atau mengembalikan kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terdapat perbaikan atau penyesuaian berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a. (3) Kepala Biro Perencanaan/Kepala Biro Keuangan/Pejabat Eselon II setingkat bertugas melakukan penelitian, konfirmasi dan konsolidasi penyusunan rencana PNBP tingkat Instansi Pengelola PNBP atau mengembalikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Pejabat Eselon II setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal terdapat perbaikan atau penyesuaian berdasarkan penelitian. (4) Dalam hal Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala Biro Perencanaan/Kepala Biro Keuangan/Pejabat Eselon II setingkat bertindak selaku Pejabat Kuasa Pengelola PNBP tingkat satuan kerja, pelaksanaan penelitian, konfirmasi dan konsolidasi rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan penyusunan rencana PNBP tingkat satuan kerja yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 17

Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat menyampaikan rencana PNBP tingkat Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 18

Dalam hal pimpinan Instansi Pengelola PNBP menunjuk Pejabat Kuasa Pengelola PNBP selain Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Kuasa Pengguna Anggaran pada unit eselon I atau pada unit eselon II yang diberikan kewenangan dapat MENETAPKAN tersendiri mekanisme penyusunan, konsolidasi, dan penyampaian Rencana PNBP.

Pasal 19

Penyusunan dan penyampaian Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 18 dapat dilakukan melalui sistem informasi yang dikelola Kementerian Keuangan atau sistem informasi yang dikelola Instansi Pengelola PNBP yang terintegrasi dan/atau terkoneksi dengan sistem informasi yang dikelola Kementerian Keuangan.

BAB Kedua

Penelaahan Rencana PNBP

Pasal 20

Koreksi

(1) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan terhadap Rencana PNBP tingkat Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. (2) Proses penelaahan berupa penilaian Rencana PNBP dilakukan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan dapat didasarkan pada data atau informasi berupa: a. perkiraan asumsi dasar ekonomi makro dan/atau parameter lainnya; b. pokok kebijakan PNBP Instansi Pengelola PNBP; c. data historis; dan d. mitigasi risiko. (3) Penelahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Keuangan.

Pasal 21

(1) Dalam hal satuan kerja pada Instansi Pengelola PNBP telah ditetapkan sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum, analisis Rencana PNBP berupa Target PNBP dilaksanakan bersamaan dengan analisis rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum. (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara Rencana PNBP yang disampaikan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan hasil analisis rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau dengan Rencana PNBP yang akan dituangkan dalam rangka penyusunan kapasitas fiskal atau dalam rangka penyusunan postur Rancangan UNDANG-UNDANG APBN, Direktorat Jenderal Anggaran melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Instansi Pengelola PNBP.

Pasal 22

(1) Dalam hal berdasarkan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Rencana PNBP yang disampaikan Instansi Pengelola PNBP tidak sesuai dengan kriteria, Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan penyesuaian atas Rencana PNBP. (2) Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan koordinasi dengan Instansi Pengelola PNBP terkait untuk melakukan penyesuaian atas Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen pendukung Rencana PNBP berdasarkan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Kepala Biro Perencanaan/Kepala Biro Keuangan/Pejabat Eselon II atas nama Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I pada Instansi Pengelola PNBP harus menyampaikan perbaikan dan/atau kelengkapan dokumen pendukung dimaksud kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

BAB 1

Penyusunan Rencana PNBP dalam rangka Penyusunan Kapasitas Fiskal

Pasal 23

Koreksi

(1) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/ Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menyampaikan rencana PNBP tingkat Instansi Pengelola PNBP kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran paling lambat pada bulan Januari tahun anggaran berjalan. (2) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan atas Rencana PNBP tingkat Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam lembar rekomendasi hasil penelaahan.

Pasal 24

(1) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) menjadi salah satu bahan penetapan Menteri terhadap postur sementara dalam rangka penyusunan kapasitas fiskal dan bahan Direktorat Jenderal Anggaran dalam melakukan reviu angka dasar. (2) Penetapan Menteri terhadap postur sementara dalam rangka penyusunan kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penetapan Rencana PNBP berupa Target PNBP. (3) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana yang bersifat dinamis sampai dengan penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau sampai hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN. (4) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan kepada Instansi Pengelola PNBP bersamaan dengan penyampaian pagu indikatif.

Pasal 25

(1) Dalam hal hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN dan/atau adanya perubahan kebijakan Pemerintah mengakibatkan perubahan Rencana PNBP, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP melakukan penyesuaian atas Rencana PNBP secara berjenjang. (2) Mekanisme penyusunan dan penelitian Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyesuaian Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat pada Instansi Pengelola PNBP menyampaikan penyesuaian atas Rencana PNBP tingkat Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran dengan dilengkapi paling sedikit penjelasan atas perubahan Rencana PNBP berdasarkan hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau adanya perubahan kebijakan Pemerintah. (4) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan atas penyesuaian Rencana PNBP tingkat Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan ke dalam lembar rekomendasi hasil penelaahan. (6) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi salah satu bahan dalam rangka penetapan Menteri terhadap penyusunan pagu anggaran dan postur Rancangan UNDANG-UNDANG APBN. (7) Penetapan Menteri terhadap penyusunan pagu anggaran dan postur Rancangan UNDANG-UNDANG APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup penetapan Rencana PNBP berupa Target PNBP. (8) Rencana PNBP berupa target PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan rencana yang bersifat dinamis sampai dengan penyampaian Rancangan UNDANG-UNDANG APBN oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB 2

Penyesuaian Rencana PNBP dalam rangka Penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG APBN

Pasal 25

Koreksi

(1) Dalam hal hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN dan/atau adanya perubahan kebijakan Pemerintah mengakibatkan perubahan Rencana PNBP, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP melakukan penyesuaian atas Rencana PNBP secara berjenjang. (2) Mekanisme penyusunan dan penelitian Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyesuaian Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat pada Instansi Pengelola PNBP menyampaikan penyesuaian atas Rencana PNBP tingkat Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran dengan dilengkapi paling sedikit penjelasan atas perubahan Rencana PNBP berdasarkan hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau adanya perubahan kebijakan Pemerintah. (4) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan atas penyesuaian Rencana PNBP tingkat Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan ke dalam lembar rekomendasi hasil penelaahan. (6) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi salah satu bahan dalam rangka penetapan Menteri terhadap penyusunan pagu anggaran dan postur Rancangan UNDANG-UNDANG APBN. (7) Penetapan Menteri terhadap penyusunan pagu anggaran dan postur Rancangan UNDANG-UNDANG APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup penetapan Rencana PNBP berupa Target PNBP. (8) Rencana PNBP berupa target PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan rencana yang bersifat dinamis sampai dengan penyampaian Rancangan UNDANG-UNDANG APBN oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 26

(1) Instansi Pengelola PNBP melakukan pemutakhiran Rencana PNBP berdasarkan Rencana PNBP yang telah ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG APBN. (2) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat menyampaikan hasil pemutakhiran Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran paling lambat 1 (satu) minggu setelah UNDANG-UNDANG APBN ditetapkan. (3) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelitian atas pemutakhiran Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Hasil penelitian atas pemutakhiran Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai penetapan Target PNBP yang dituangkan dalam rincian pendapatan dalam Peraturan PRESIDEN mengenai rincian APBN dan menjadi salah satu bahan penetapan dokumen penganggaran tahun anggaran berikutnya.

BAB 4

Revisi Perkiraan Penerimaan dalam Dokumen Penganggaran Tahun Berjalan

Pasal 27

Koreksi

(1) Instansi Pengelola PNBP dapat mengusulkan revisi perkiraan penerimaan yang bersumber dari PNBP dalam dokumen penganggaran tahun berjalan sesuai kewenangan. (2) Revisi perkiraan penerimaan yang bersumber dari PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar perubahan pagu penggunaan PNBP dalam dokumen penganggaran. (3) Dalam hal revisi perkiraan penerimaan yang bersumber dari PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Instansi Pengelola PNBP harus melakukan pemutakhiran perkiraan penerimaan yang bersumber dari PNBP per satker dalam dokumen penganggaran. (4) Revisi perkiraan penerimaan yang bersumber dari PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemutakhiran perkiraan penerimaan yang bersumber dari PNBP per satker dalam dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme revisi anggaran sesuai Peraturan Menteri mengenai Tata Cara Revisi Anggaran.

Pasal 28

(1) Dalam rangka penyusunan rancangan perubahan APBN, Instansi Pengelola PNBP dapat menyampaikan perubahan Rencana PNBP kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran. (2) Perubahan rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat dalam bentuk proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2). (3) Penyusunan dan penelitian Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan atas perubahan Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Hasil penelaahan Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan ke dalam lembar rekomendasi hasil penelaahan. (6) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu bahan dalam rangka penyusunan postur perubahan APBN untuk mendapatkan penetapan Menteri Keuangan. (7) Penetapan Menteri terhadap postur perubahan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup penetapan Rencana PNBP berupa Target PNBP. (8) Rencana PNBP berupa Target PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan rencana yang bersifat dinamis sampai dengan Rancangan UNDANG-UNDANG Perubahan APBN disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat. (9) Rencana PNBP dalam bentuk Target PNBP dituangkan dalam rincian Rancangan UNDANG-UNDANG Perubahan APBN.

Pasal 29

(1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP melakukan pemutakhiran rencana PNBP berdasarkan Rencana PNBP yang telah ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG Perubahan APBN. (2) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat menyampaikan hasil pemutakhiran atas Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran paling lambat 1 (satu) minggu setelah UNDANG-UNDANG Perubahan APBN ditetapkan. (3) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelitian atas pemutakhiran Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Hasil pemutakhiran Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan penyusunan rincian pendapatan dalam Peraturan PRESIDEN mengenai rincian Perubahan APBN dan menjadi salah satu bahan penetapan dokumen penganggaran.

Pasal 30

(1) Dalam hal Instansi Pengelola PNBP tidak menyampaikan Rencana PNBP dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2), Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan perhitungan Rencana PNBP berdasarkan data historis PNBP dan kebijakan fiskal Pemerintah. (2) Dalam hal Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Rencana PNBP disusun untuk tingkat Instansi Pengelola PNBP. (3) Berdasarkan Rencana PNBP yang disusun untuk tingkat Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pengelola PNBP melakukan perincian Rencana PNBP sampai dengan tingkat Satuan Kerja. (4) Dalam hal tertentu, Instansi Pengelola PNBP tidak diharuskan untuk menyampaikan penyesuaian Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan pemutakhiran Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2). (5) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN dan/atau adanya perubahan kebijakan Pemerintah tidak mengakibatkan perubahan Rencana PNBP; dan/atau b. penetapan UNDANG-UNDANG tidak mengakibatkan perubahan Rencana PNBP.

BAB 5

Perubahan Rencana PNBP dalam rangka Rancangan Perubahan APBN

Pasal 28

Koreksi

(1) Dalam rangka penyusunan rancangan perubahan APBN, Instansi Pengelola PNBP dapat menyampaikan perubahan Rencana PNBP kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran. (2) Perubahan rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat dalam bentuk proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2). (3) Penyusunan dan penelitian Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan atas perubahan Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Hasil penelaahan Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan ke dalam lembar rekomendasi hasil penelaahan. (6) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu bahan dalam rangka penyusunan postur perubahan APBN untuk mendapatkan penetapan Menteri Keuangan. (7) Penetapan Menteri terhadap postur perubahan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup penetapan Rencana PNBP berupa Target PNBP. (8) Rencana PNBP berupa Target PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan rencana yang bersifat dinamis sampai dengan Rancangan UNDANG-UNDANG Perubahan APBN disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat. (9) Rencana PNBP dalam bentuk Target PNBP dituangkan dalam rincian Rancangan UNDANG-UNDANG Perubahan APBN.

Pasal 29

(1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP melakukan pemutakhiran rencana PNBP berdasarkan Rencana PNBP yang telah ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG Perubahan APBN. (2) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat menyampaikan hasil pemutakhiran atas Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran paling lambat 1 (satu) minggu setelah UNDANG-UNDANG Perubahan APBN ditetapkan. (3) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelitian atas pemutakhiran Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Hasil pemutakhiran Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan penyusunan rincian pendapatan dalam Peraturan PRESIDEN mengenai rincian Perubahan APBN dan menjadi salah satu bahan penetapan dokumen penganggaran.

Pasal 30

(1) Dalam hal Instansi Pengelola PNBP tidak menyampaikan Rencana PNBP dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2), Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan perhitungan Rencana PNBP berdasarkan data historis PNBP dan kebijakan fiskal Pemerintah. (2) Dalam hal Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Rencana PNBP disusun untuk tingkat Instansi Pengelola PNBP. (3) Berdasarkan Rencana PNBP yang disusun untuk tingkat Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pengelola PNBP melakukan perincian Rencana PNBP sampai dengan tingkat Satuan Kerja. (4) Dalam hal tertentu, Instansi Pengelola PNBP tidak diharuskan untuk menyampaikan penyesuaian Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan pemutakhiran Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2). (5) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN dan/atau adanya perubahan kebijakan Pemerintah tidak mengakibatkan perubahan Rencana PNBP; dan/atau b. penetapan UNDANG-UNDANG tidak mengakibatkan perubahan Rencana PNBP.

(1) Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dapat berbentuk: a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. badan usaha milik swasta; atau d. badan lain sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. (2) Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas termasuk namun tidak terbatas pada: a. melakukan penentuan PNBP Terutang; b. melakukan pemungutan PNBP; c. melakukan penyetoran PNBP; d. melakukan monitoring atau verifikasi atas PNBP Terutang; e. melakukan pencatatan Piutang PNBP; f. melakukan penagihan PNBP Terutang; g. menyelesaikan koreksi atas Surat Tagihan PNBP; h. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban PNBP; i. melaksanakan administrasi penerimaan atas permohonan pengembalian PNBP; dan/atau j. melaksanakan tugas lain di bidang PNBP sesuai penugasan dalam perjanjian/kontrak atau perikatan dalam bentuk lain. (3) Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk berdasarkan: a. UNDANG-UNDANG/PERATURAN PEMERINTAH/Peraturan PRESIDEN; dan/atau b. penugasan dari Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dalam melaksanakan Pengelolaan PNBP dengan tetap memperhatikan tanggung jawab Instansi Pengelola PNBP. (4) Penugasan dari Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa kontrak/perjanjian atau perikatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan Menteri. (5) Materi kontrak/perjanjian atau perikatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat paling sedikit: a. hak dan kewajiban berkenaan dengan pelaksanaan tugas sebagian pengelolaan PNBP; b. jangka waktu perjanjian; c. bentuk dan tata cara pengenaan sanksi; d. keadaan kahar; dan e. tata cara penyelesaian perselisihan. (6) Penjelasan mengenai materi kontrak/perjanjian atau perikatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran Huruf C angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 155-pmk-02-2021 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Ketiga

Pasal 23

Pasal 24

BAB 1

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 2

Pasal 25

Pasal 26

BAB 3

Pasal 26

Pasal 27

BAB 4

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 5

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB IV

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB 1

BAB 2

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB 1

BAB 2

BAB 3

BAB 4

BAB 5

BAB Kelima

BAB 1

BAB 2

BAB 3