PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 154-pmk-01-2021 Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

PERMEN Nomor 154-pmk-01-2021 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Pasal 1

(1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. (2) Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BAB Kedua

Struktur Organisasi Kantor Wilayah

Pasal 4

Koreksi

Kantor Wilayah terdiri atas: a. Bagian Umum; b. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara; c. Bidang Piutang Negara; d. Bidang Penilaian; e. Bidang Lelang; f. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Koreksi

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pemantauan program pemangku jabatan fungsional, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, perlengkapan, protokol, tata usaha, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan area pelayanan terpadu di lingkungan Kantor Wilayah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan pemantauan program pemangku jabatan fungsional; b. pelaksanaan urusan sumber daya manusia; c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis beban kerja; d. pelaksanaan urusan keuangan; e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan; dan f. perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, pengawasan barang milik negara dan pengelolaan area pelayanan terpadu di lingkungan Kantor Wilayah.

Pasal 7

Bagian Umum terdiri atas: a. Subbagian Sumber Daya Manusia; b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Pasal 8

(1) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program pemangku jabatan fungsional, melaksanakan urusan sumber daya manusia, serta menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis beban kerja. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. (3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, dan kearsipan, melakukan perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara, serta melakukan pengelolaan area pelayanan terpadu di lingkungan Kantor Wilayah.

Pasal 9

Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, pembinaan, penatausahaan dan akuntansi, di bidang kekayaan negara, serta mengoordinasikan penatausahaan barang milik negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di lingkungan Kantor Wilayah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pembinaan, penatausahaan dan akuntansi, pemantauan barang milik negara/ kekayaan negara; b. penyiapan bahan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan penatausahaan barang milik negara/kekayaan negara; c. penyiapan bahan penatausahaan dan akuntansi, serta penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara; dan d. pengoordinasian penatausahaan barang milik negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di lingkungan Kantor Wilayah.

Pasal 11

Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara terdiri atas: a. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara I; b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara II; dan c. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara III.

Pasal 12

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara I, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara II, dan Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, pembinaan, penatausahaan, akuntansi, dan penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara lingkup I, lingkup II, dan lingkup III, sesuai penugasan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 13

Bidang Piutang Negara mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, koordinasi, dan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, serta penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Piutang Negara menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara; b. penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara; c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penghapusan piutang negara; d. penyiapan bahan pelaksanaan penghapusan piutang negara; e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan piutang negara; dan f. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan piutang negara.

Pasal 15

Bidang Piutang Negara terdiri atas: a. Seksi Piutang Negara I; dan b. Seksi Piutang Negara II.

Pasal 16

Seksi Piutang Negara I dan Seksi Piutang Negara II masing- masing mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, koordinasi dan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan penghapusan piutang negara, dan melakukan bimbingan teknis, pembinaan, evaluasi, dan pelaksanaan penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara lingkup I dan lingkup II, sesuai penugasan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 17

Bidang Penilaian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian, penyusunan basis data penilaian, pembinaan, dan pengawasan terhadap penilai serta pelaksanaan kegiatan penilaian.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Penilaian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan bimbingan teknis, supervisi pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian; b. penyiapan bahan penyusunan pengelolaan basis data di bidang penilaian; c. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan peningkatan kualitas penilai; dan d. pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian.

Pasal 19

Bidang Penilaian terdiri atas: a. Seksi Penilaian I; dan b. Seksi Penilaian II.

Pasal 20

Seksi Penilaian I dan Seksi Penilaian II masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian, penyusunan dan pengelolaan basis data, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan kualitas penilai, serta pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian lingkup I dan lingkup II sesuai penugasan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 21

Bidang Lelang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalian potensi, dan pengembangan lelang serta verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, pengawasan lelang, pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang, pelaksanaan pengolahan data di bidang lelang, dan bimbingan terhadap Profesi Lelang dan Jasa Lelang.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Lelang menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalian potensi dan pengembangan; b. penyiapan bahan dan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan risalah lelang, dan pengawasan lelang; c. pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang; d. pelaksanaan pengolahan data di bidang lelang; e. penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan Profesi Lelang dan Jasa Lelang; f. penunjukkan Pejabat Lelang Kelas I/Pelelang untuk melaksanakan bantuan pelaksanaan lelang; dan g. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

Pasal 23

Bidang Lelang terdiri atas: a. Seksi Bimbingan Lelang I; dan b. Seksi Bimbingan Lelang II.

Pasal 24

Seksi Bimbingan Lelang I dan Seksi Bimbingan Lelang II masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalian potensi dan pengembangan lelang, verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, pengawasan lelang, pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang, pengolahan data di bidang lelang, melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan Profesi Lelang dan Jasa Lelang, melakukan penyiapan penunjukkan Pejabat Lelang Kelas I/Pelelang untuk melaksanakan bantuan pelaksanaan lelang, serta melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa lingkup I dan lingkup II sesuai penugasan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 25

Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penyiapan bahan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja, melaksanakan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, melaksanakan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum, serta melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan pengawasan implementasi sistem aplikasi, penyajian informasi dan hubungan masyarakat.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja; b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Kantor Wilayah; c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Wilayah; d. penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum; e. penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; f. penyiapan pengawasan implementasi sistem aplikasi; dan g. penyiapan bahan penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan.

Pasal 27

Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi terdiri atas: a. Seksi Kepatuhan Internal; b. Seksi Hukum; dan c. Seksi Informasi.

Pasal 28

(1) Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis. (2) Seksi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum, serta penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan tahunan. (3) Seksi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengawasan implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyajian informasi, dan hubungan kemasyarakatan.

BAB II

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

Pasal 29

Koreksi

(1) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disebut KPKNL adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. (2) KPKNL dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 30

Koreksi

KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, KPKNL menyelenggarakan fungsi: a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara; b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara; c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara; d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara; e. pelaksanaan pelayanan penilaian; f. pelaksanaan pelayanan lelang; g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang; h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang; i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan j. pelaksanaan administrasi KPKNL.

Pasal 32

KPKNL terdiri atas: a. Subbagian Umum; b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara; c. Seksi Piutang Negara; d. Seksi Hukum dan Informasi; e. Seksi Kepatuhan Internal; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 33

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL. (2) Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara. (3) Seksi Piutang Negara mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara. (4) Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang. (5) Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

BAB Kedua

Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Pasal 32

Koreksi

KPKNL terdiri atas: a. Subbagian Umum; b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara; c. Seksi Piutang Negara; d. Seksi Hukum dan Informasi; e. Seksi Kepatuhan Internal; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 33

Koreksi

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 35

Koreksi

Kepala Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 36

Koreksi

(1) Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara harus menyusun bahan masukan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 37

Kepala Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara secara berjenjang menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara mengenai hasil pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara secara berkala atau sewaktu- waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 38

Dalam hal diperlukan, penyampaian laporan kepada atasan ditembuskan kepada pimpinan satuan unit organisasi terkait.

Pasal 39

(1) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Kantor Wilayah, serta Kepala KPKNL mengolah laporan yang diterima dari bawahan untuk dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan berkala dan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah. (2) Kompilasi dan penyusunan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum menjadi laporan berkala Kantor Wilayah. (3) Laporan Kepala KPKNL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kompilasi dari laporan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada KPKNL. (4) Kompilasi dan penyusunan laporan Kepala KPKNL dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Umum. (5) Pejabat fungsional menyampaikan laporan kepada pejabat atasannya.

Pasal 40

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara harus menyusun bahan masukan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 41

Setiap unsur di lingkungan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara maupun dalam hubungan antar kementerian dengan lembaga lain terkait.

Pasal 42

Setiap unsur di lingkungan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan, bimbingan, dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Setiap pemimpin satuan organisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara harus melaksanakan pembinaan dan pengawasan melekat/mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

Koreksi

(1) Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dalam pelaksanaan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada Kantor Pusat, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. (2) Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada KPKNL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dalam pelaksanaan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada unit kepatuhan internal pada Kantor Wilayah, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala KPKNL.

Pasal 48

(1) Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada Kantor Wilayah dan KPKNL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 33 berhak meminta dan memperoleh data dan informasi dari unit organisasi/pejabat terkait di lingkungan kantor/wilayah kerja yang bersangkutan. (2) Unit organisasi/pejabat yang terkait wajib memberikan data dan informasi yang diminta oleh pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal.

Pasal 49

Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, Bidang Lelang juga melaksanakan fungsi pembinaan terhadap profesi Pejabat Lelang Kelas II sampai dengan dialihkan kepada unit organisasi yang menangani fungsi pembinaan profesi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 50

(1) Perubahan atas tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. (2) Perubahan lokasi dan wilayah kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat dilakukan dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara setelah mendapatkan rekomendasi dari Sekretaris Jenderal, dalam hal tidak melakukan perubahan nomenklatur serta pembentukan dan/atau pergeseran satuan kerja anggaran. (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan tertulis.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 53

(1) Selama organisasi, tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan Peraturan Menteri ini belum dapat dilaksanakan secara efektif, organisasi, tata kerja, lokasi dan wilayah kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku, paling lama 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Menteri ini. (2) Ketentuan mengenai waktu pelaksanaan secara efektif atas organisasi, tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan Peraturan Menteri ini, ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Peraturan Menteri Nomor 154-pmk-01-2021 Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kesatu

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB II

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB Kesatu

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB Kedua

Pasal 32

Pasal 33

BAB III

Pasal 34

BAB IV

Pasal 35