PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 153-pmk-07-2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2018

PERMEN Nomor 153-pmk-07-2018 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. perubahan rincian Dana Bagi Hasil menurut daerah provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018; dan b. penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2018.

Pasal 2

Pasal 3

Koreksi

(1) Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.569.864.286.000,00 (empat triliun lima ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) terdiri atas: a. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp35.695.480.018,00 (tiga puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu delapan belas rupiah); dan b. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp4.534.168.805.982,00 (empat triliun lima ratus tiga puluh empat miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah). (2) Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penyelesaian sebagian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2018 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Tahun 2018. (3) Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. sebesar Rp206.964.289.884,00 (dua ratus enam miliar sembilan ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) untuk penyelesaian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada wilayah terdampak bencana alam gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat; dan b. sebesar Rp4.362.899.996.116,00 (empat triliun tiga ratus enam puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus enam belas rupiah) untuk penyelesaian sebagian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara serta Minyak Bumi dan Gas Bumi secara proporsional. (4) Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara serta Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak termasuk tambahan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2017.

Pasal 5

Koreksi

Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.543.455.221.953,00 (dua triliun lima ratus empat puluh tiga miliar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah), terdiri atas: 1. Iuran Tetap sebesar Rp15.084.687.411,00 (lima belas miliar delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sebelas rupiah); dan 2. Royalti sebesar Rp2.528.370.534.542,00 (dua triliun lima ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua rupiah); b. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.989.044.356.847,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), terdiri atas: 1. Minyak Bumi sebesar Rp875.039.252.376,00 (delapan ratus tujuh puluh lima miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah); dan 2. Gas Bumi sebesar Rp1.114.005.104.471,00 (satu triliun seratus empat belas miliar lima juta seratus empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah); c. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp974.934.485,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), terdiri atas: 1. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) sebesar Rp2.883.113,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah); 2. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar 240.963.171,00 (dua ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu rupiah); dan 3. Dana Reboisasi (DR) sebesar Rp731.138.201,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus satu rupiah); d. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan sebesar Rp694.292.697,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Peraturan Menteri Nomor 153-pmk-07-2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2018

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8