PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 153-pmk-06-2021 Tahun 2021 tentang PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA

PERMEN Nomor 153-pmk-06-2021 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab MENETAPKAN kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN. 3. Pengguna Barang adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan BMN pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. 4. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat APIP K/L adalah Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. 6. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 7. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. 8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN. 9. Direktorat Jenderal adalah unit organisasi eselon I pada Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN. 10. Perencanaan Kebutuhan BMN adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. 11. Rencana Kebutuhan BMN yang selanjutnya disingkat RKBMN adalah dokumen perencanaan BMN untuk periode 1 (satu) tahun. 12. RKBMN Hasil Penelaahan adalah RKBMN yang telah ditelaah dan ditandatangani oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang. 13. Usulan Perubahan RKBMN adalah dokumen RKBMN Hasil Penelaahan yang diusulkan untuk dilakukan perubahan. 14. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renstra-K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun. 15. Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN dalam Perencanaan Kebutuhan Kementerian/Lembaga. 16. Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN dalam Perencanaan Kebutuhan Kementerian/Lembaga. 17. Daftar Hasil Pemeliharaan BMN adalah dokumen yang memuat informasi mengenai pemeliharaan dalam 1 (satu) tahun anggaran atas BMN yang berada di dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. 18. Daftar Barang adalah daftar yang memuat data BMN.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 7

Koreksi

(1) Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang bertugas: a. melakukan penelitian atas usulan RKBMN; b. melakukan penelaahan atas usulan RKBMN; c. melakukan penelitian atas Usulan Perubahan RKBMN; d. melakukan penelaahan atas Usulan Perubahan RKBMN; dan e. melakukan tugas lainnya di bidang Perencanaan Kebutuhan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab untuk: a. memberikan persetujuan atas usulan RKBMN; b. memberikan persetujuan atas Usulan Perubahan RKBMN; c. menandatangani RKBMN Hasil Penelahaan; dan d. melakukan kewenangan lainnya di bidang Perencanaan Kebutuhan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tugas Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Direktur Jenderal; dan b. pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal. (4) Kewenangan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan kepada: a. Direktur Jenderal dalam bentuk subdelegasi; dan b. pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang BMN dalam bentuk mandat. (5) Kewenangan subdelegasi pada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal. (6) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam bentuk mandat kepada pejabat struktural di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 8

Pasal 9

(1) Dalam Perencanaan Kebutuhan BMN, Kuasa Pengguna Barang bertugas: a. menyusun usulan RKBMN; b. mengajukan usulan RKBMN kepada Pengguna Barang; c. menyusun Usulan Perubahan RKBMN; d. mengajukan Usulan Perubahan RKBMN kepada Pengguna Barang; e. menyusun rincian anggaran biaya berdasarkan RKBMN Hasil Penelaahan; f. menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan BMN; dan g. melaporkan Daftar Hasil Pemeliharaan BMN kepada Pengguna Barang. (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab untuk: a. menandatangani usulan RKBMN; b. menandatangani Usulan Perubahan RKBMN; c. menandatangani rincian anggaran biaya berdasarkan RKBMN Hasil Penelaahan; dan d. menandatangani laporan Daftar Hasil Pemeliharaan BMN.

BAB Kedua

Tugas dan Wewenang Pengguna Barang

Pasal 8

Koreksi

(1) Dalam Perencanaan Kebutuhan BMN, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang bertugas: a. melakukan konsolidasi atas RKBMN yang diusulkan oleh Kuasa Pengguna Barang; b. melakukan penelitian atas RKBMN hasil konsolidasi sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. mengajukan usulan RKBMN kepada Pengelola Barang; d. melakukan pembahasan dan memberikan penjelasan atas usulan RKBMN; e. melakukan penelitian atas Usulan Perubahan RKBMN yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang; f. mengajukan Usulan Perubahan RKBMN kepada Pengelola Barang; g. melakukan pembahasan dan memberikan penjelasan atas Usulan Perubahan RKBMN; h. menyusun rincian anggaran biaya berdasarkan RKBMN Hasil Penelaahan; i. menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan BMN; dan j. melakukan tugas lainnya di bidang Perencanaan Kebutuhan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab untuk: a. memberikan persetujuan atas usulan RKBMN hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; b. menandatangani RKBMN Hasil Penelaahan; c. memberikan persetujuan atas Usulan Perubahan RKBMN yang disampaikan Kuasa Pengguna Barang; d. menandatangani rincian anggaran biaya berdasarkan RKBMN Hasil Penelaahan; dan e. melakukan kewenangan lainnya di bidang Perencanaan Kebutuhan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang dapat melimpahkan dalam bentuk subdelegasi kepada: a. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama pada Kementerian/Lembaga, termasuk Kantor Menteri Koordinator/Kantor Menteri Negara; b. Jaksa Agung Muda Pembinaan pada Kejaksaan Agung; atau c. Pimpinan Kesekretariatan/Kepaniteraan pada Lembaga Tinggi Negara. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang dapat melimpahkan dalam bentuk mandat kepada pejabat struktural yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan BMN pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat struktural dan teknis pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang.

BAB Kesatu

Tata Cara Penyusunan RKBMN

Pasal 17

Koreksi

(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMN untuk pengadaan BMN sesuai formulir 2.1 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pengguna Barang melakukan konsolidasi atas RKBMN untuk pengadaan BMN yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang. (3) Pengguna Barang melakukan penelitian atas RKBMN untuk pengadaan BMN yang telah dilakukan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dilakukan untuk memastikan terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 12, dilakukan pula untuk memastikan kebenaran data masukan (input) penyusunan RKBMN untuk pengadaan BMN, yang paling sedikit mempertimbangkan: a. kesesuaian program, kegiatan, dan keluaran (output) berupa BMN dengan Renstra-K/L; b. ketersediaan BMN pada satuan kerja di lingkungan Pengguna Barang dalam hal: 1. sebagian tanah dan/atau bangunan sedang tidak digunakan dan/atau tidak direncanakan untuk digunakan dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga sebelum berakhirnya tahun ketiga dan/atau tidak direncanakan untuk dimanfaatkan sebelum berakhirnya tahun kedua terhitung sejak tahun yang direncanakan; 2. selain tanah dan/atau bangunan sedang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga; atau 3. jangka waktu pemanfaatan BMN berakhir paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun yang direncanakan. (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mempertimbangkan peta jalan (roadmap) pengelolaan untuk pengadaan BMN yang disusun oleh Pengguna Barang sepanjang tidak melebihi Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN; (6) Hasil penelitian RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada APIP K/L bersangkutan untuk keperluan pelaksanaan reviu. (7) APIP K/L menyampaikan hasil reviu kepada Pengguna Barang. (8) RKBMN hasil penelitian Pengguna Barang yang telah memperhatikan hasil reviu APIP K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang, sesuai formulir 2.2 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB 1

Tata Cara Penyusunan RKBMN untuk Pengadaan BMN

Pasal 17

Koreksi

(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMN untuk pengadaan BMN sesuai formulir 2.1 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pengguna Barang melakukan konsolidasi atas RKBMN untuk pengadaan BMN yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang. (3) Pengguna Barang melakukan penelitian atas RKBMN untuk pengadaan BMN yang telah dilakukan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dilakukan untuk memastikan terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 12, dilakukan pula untuk memastikan kebenaran data masukan (input) penyusunan RKBMN untuk pengadaan BMN, yang paling sedikit mempertimbangkan: a. kesesuaian program, kegiatan, dan keluaran (output) berupa BMN dengan Renstra-K/L; b. ketersediaan BMN pada satuan kerja di lingkungan Pengguna Barang dalam hal: 1. sebagian tanah dan/atau bangunan sedang tidak digunakan dan/atau tidak direncanakan untuk digunakan dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga sebelum berakhirnya tahun ketiga dan/atau tidak direncanakan untuk dimanfaatkan sebelum berakhirnya tahun kedua terhitung sejak tahun yang direncanakan; 2. selain tanah dan/atau bangunan sedang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga; atau 3. jangka waktu pemanfaatan BMN berakhir paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun yang direncanakan. (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mempertimbangkan peta jalan (roadmap) pengelolaan untuk pengadaan BMN yang disusun oleh Pengguna Barang sepanjang tidak melebihi Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN; (6) Hasil penelitian RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada APIP K/L bersangkutan untuk keperluan pelaksanaan reviu. (7) APIP K/L menyampaikan hasil reviu kepada Pengguna Barang. (8) RKBMN hasil penelitian Pengguna Barang yang telah memperhatikan hasil reviu APIP K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang, sesuai formulir 2.2 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMN untuk pemeliharaan BMN yang berada dalam penguasaannya sesuai formulir 2.3 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pengguna Barang melakukan konsolidasi atas RKBMN untuk pemeliharaan BMN yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang. (3) Pengguna Barang melakukan penelitian atas RKBMN untuk pemeliharaan BMN yang telah dilakukan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dilakukan untuk memastikan terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 13, dilakukan pula untuk memastikan kebenaran data masukan (input) penyusunan RKBMN untuk pemeliharaan BMN, yang paling sedikit mengacu pada: a. Daftar Barang Kuasa Pengguna; b. Daftar Barang Pengguna; dan c. Daftar Hasil Pemeliharaan BMN. (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mempertimbangkan peta jalan (roadmap) pengelolaan untuk pemeliharaan BMN yang disusun oleh Pengguna Barang. (6) Hasil penelitian RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada APIP K/L bersangkutan untuk keperluan pelaksanaan reviu. (7) APIP K/L menyampaikan hasil reviu kepada Pengguna Barang. (8) RKBMN hasil penelitian Pengguna Barang yang telah memperhatikan hasil reviu APIP K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang, sesuai formulir 2.4 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB 2

Tata Cara Penyusunan RKBMN untuk Pemeliharaan BMN

Pasal 18

Koreksi

(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMN untuk pemeliharaan BMN yang berada dalam penguasaannya sesuai formulir 2.3 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pengguna Barang melakukan konsolidasi atas RKBMN untuk pemeliharaan BMN yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang. (3) Pengguna Barang melakukan penelitian atas RKBMN untuk pemeliharaan BMN yang telah dilakukan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dilakukan untuk memastikan terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 13, dilakukan pula untuk memastikan kebenaran data masukan (input) penyusunan RKBMN untuk pemeliharaan BMN, yang paling sedikit mengacu pada: a. Daftar Barang Kuasa Pengguna; b. Daftar Barang Pengguna; dan c. Daftar Hasil Pemeliharaan BMN. (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mempertimbangkan peta jalan (roadmap) pengelolaan untuk pemeliharaan BMN yang disusun oleh Pengguna Barang. (6) Hasil penelitian RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada APIP K/L bersangkutan untuk keperluan pelaksanaan reviu. (7) APIP K/L menyampaikan hasil reviu kepada Pengguna Barang. (8) RKBMN hasil penelitian Pengguna Barang yang telah memperhatikan hasil reviu APIP K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang, sesuai formulir 2.4 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMN untuk pemanfaatan BMN yang berada dalam penguasaannya sesuai formulir 2.5 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pengguna Barang melakukan konsolidasi atas RKBMN untuk pemanfaatan BMN yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang. (3) Pengguna Barang melakukan penelitian atas RKBMN untuk pemanfaatan BMN yang telah dilakukan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dilakukan untuk memastikan terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 14, dilakukan pula untuk memastikan kebenaran data masukan (input) penyusunan RKBMN untuk pemanfaatan BMN yang paling sedikit mengacu pada Daftar Barang Kuasa Pengguna dan Daftar Barang Pengguna. (5) Hasil penelitian RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada APIP K/L bersangkutan untuk keperluan pelaksanaan reviu. (6) APIP K/L menyampaikan hasil reviu kepada Pengguna Barang. (7) RKBMN hasil penelitian Pengguna Barang yang telah memperhatikan hasil reviu APIP K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang, sesuai formulir 2.6 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB 3

Tata Cara Penyusunan RKBMN untuk Pemanfaatan BMN

Pasal 19

Koreksi

(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMN untuk pemanfaatan BMN yang berada dalam penguasaannya sesuai formulir 2.5 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pengguna Barang melakukan konsolidasi atas RKBMN untuk pemanfaatan BMN yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang. (3) Pengguna Barang melakukan penelitian atas RKBMN untuk pemanfaatan BMN yang telah dilakukan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dilakukan untuk memastikan terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 14, dilakukan pula untuk memastikan kebenaran data masukan (input) penyusunan RKBMN untuk pemanfaatan BMN yang paling sedikit mengacu pada Daftar Barang Kuasa Pengguna dan Daftar Barang Pengguna. (5) Hasil penelitian RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada APIP K/L bersangkutan untuk keperluan pelaksanaan reviu. (6) APIP K/L menyampaikan hasil reviu kepada Pengguna Barang. (7) RKBMN hasil penelitian Pengguna Barang yang telah memperhatikan hasil reviu APIP K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang, sesuai formulir 2.6 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMN untuk pemindahtanganan BMN yang berada dalam penguasaannya sesuai formulir 2.7 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pengguna Barang melakukan konsolidasi atas RKBMN untuk pemindahtanganan BMN yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang. (3) Pengguna Barang melakukan penelitian atas RKBMN untuk pemindahtanganan BMN yang telah dilakukan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dilakukan untuk memastikan terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 15, dilakukan pula untuk memastikan kebenaran data masukan (input) penyusunan RKBMN untuk pemindahtanganan BMN yang paling sedikit mengacu pada Daftar Barang Kuasa Pengguna dan Daftar Barang Pengguna. (5) Hasil penelitian RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada APIP K/L bersangkutan untuk keperluan pelaksanaan reviu. (6) APIP K/L menyampaikan hasil reviu kepada Pengguna Barang. (7) RKBMN hasil penelitian Pengguna Barang yang telah memperhatikan hasil reviu APIP K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang, sesuai formulir 2.8 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB 4

Tata Cara Penyusunan RKBMN untuk Pemindahtanganan BMN

Pasal 20

Koreksi

(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMN untuk pemindahtanganan BMN yang berada dalam penguasaannya sesuai formulir 2.7 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pengguna Barang melakukan konsolidasi atas RKBMN untuk pemindahtanganan BMN yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang. (3) Pengguna Barang melakukan penelitian atas RKBMN untuk pemindahtanganan BMN yang telah dilakukan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dilakukan untuk memastikan terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 15, dilakukan pula untuk memastikan kebenaran data masukan (input) penyusunan RKBMN untuk pemindahtanganan BMN yang paling sedikit mengacu pada Daftar Barang Kuasa Pengguna dan Daftar Barang Pengguna. (5) Hasil penelitian RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada APIP K/L bersangkutan untuk keperluan pelaksanaan reviu. (6) APIP K/L menyampaikan hasil reviu kepada Pengguna Barang. (7) RKBMN hasil penelitian Pengguna Barang yang telah memperhatikan hasil reviu APIP K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang, sesuai formulir 2.8 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMN untuk penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya sesuai formulir 2.9 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pengguna Barang melakukan konsolidasi atas RKBMN untuk penghapusan BMN yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang. (3) Pengguna Barang melakukan penelitian atas RKBMN untuk penghapusan BMN yang telah dilakukan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dilakukan untuk memastikan terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 16, dilakukan pula untuk memastikan kebenaran data masukan (input) penyusunan RKBMN untuk penghapusan BMN, yang paling sedikit mengacu pada Daftar Barang Kuasa Pengguna dan Daftar Barang Pengguna. (5) Hasil penelitian RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada APIP K/L bersangkutan untuk keperluan pelaksanaan reviu. (6) APIP K/L menyampaikan hasil reviu kepada Pengguna Barang. (7) RKBMN hasil penelitian Pengguna Barang yang telah memperhatikan hasil reviu APIP K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang, sesuai formulir 2.10 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB 5

Tata Cara Penyusunan RKBMN untuk Penghapusan BMN

Pasal 21

Koreksi

(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMN untuk penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya sesuai formulir 2.9 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pengguna Barang melakukan konsolidasi atas RKBMN untuk penghapusan BMN yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang. (3) Pengguna Barang melakukan penelitian atas RKBMN untuk penghapusan BMN yang telah dilakukan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dilakukan untuk memastikan terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 16, dilakukan pula untuk memastikan kebenaran data masukan (input) penyusunan RKBMN untuk penghapusan BMN, yang paling sedikit mengacu pada Daftar Barang Kuasa Pengguna dan Daftar Barang Pengguna. (5) Hasil penelitian RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada APIP K/L bersangkutan untuk keperluan pelaksanaan reviu. (6) APIP K/L menyampaikan hasil reviu kepada Pengguna Barang. (7) RKBMN hasil penelitian Pengguna Barang yang telah memperhatikan hasil reviu APIP K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang, sesuai formulir 2.10 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

(1) Reviu RKBMN bertujuan untuk mendapatkan keyakinan terbatas (limited assurance) dan memastikan kelengkapan dokumen persyaratan atas usulan RKBMN yang disampaikan, serta kepatuhan terhadap penerapan ketentuan Perencanaan Kebutuhan BMN. (2) Reviu RKBMN dilakukan oleh APIP K/L berdasarkan permintaan tertulis dari Pengguna Barang. (3) Reviu RKBMN dilakukan oleh APIP K/L sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan reviu. (4) Hasil reviu RKBMN berupa catatan reviu dan pernyataan telah direviu oleh APIP K/L yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

BAB 6

Tata Cara Reviu RKBMN oleh APIP K/L

Pasal 22

Koreksi

(1) Reviu RKBMN bertujuan untuk mendapatkan keyakinan terbatas (limited assurance) dan memastikan kelengkapan dokumen persyaratan atas usulan RKBMN yang disampaikan, serta kepatuhan terhadap penerapan ketentuan Perencanaan Kebutuhan BMN. (2) Reviu RKBMN dilakukan oleh APIP K/L berdasarkan permintaan tertulis dari Pengguna Barang. (3) Reviu RKBMN dilakukan oleh APIP K/L sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan reviu. (4) Hasil reviu RKBMN berupa catatan reviu dan pernyataan telah direviu oleh APIP K/L yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 23

(1) Pengguna Barang wajib menyampaikan RKBMN untuk pengadaan BMN, pemeliharaan BMN, pemanfaatan BMN, pemindahtanganan BMN, dan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun anggaran sebelumnya. (2) RKBMN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan: a. surat pengantar RKBMN yang ditandatangani oleh Pengguna Barang; b. surat pernyataan Pengguna Barang atas kebenaran RKBMN, termasuk informasi yang tercantum didalamnya; c. catatan hasil reviu dan pernyataan telah direviu oleh APIP K/L yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; dan d. arsip data komputer RKBMN. (3) RKBMN beserta kelengkapan dokumen persyaratan RKBMN disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik melalui sistem informasi manajemen aset negara dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik. (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun sesuai formulir 2.11 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dalam hal terdapat kondisi darurat atau kondisi lainnya, dalam rangka rencana pengadaan dan/atau rencana pemeliharaan BMN, Pengguna Barang mengusulkan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan penyediaan anggaran angka dasar (baseline) mengikuti mekanisme penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, bencana non alam dan gangguan keamanan skala besar. (3) Kondisi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada: a. pelaksanaan perjanjian/komitmen internasional; dan/atau b. pelaksanaan instruksi/kebijakan PRESIDEN, yang perlu diselesaikan sebelum berakhirnya periode RKBMN tahun bersangkutan. (4) Pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang bersamaan dengan penyampaian RKBMN berikutnya.

Pasal 25

Pengguna Barang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (4) tidak dapat menyusun dan mengusulkan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan penyediaan anggaran angka dasar (baseline) dalam rangka rencana pengadaan dan/atau rencana pemeliharaan dalam rencana kerja Kementerian/Lembaga bersangkutan.

BAB 7

Tata Cara Penyampaian RKBMN oleh Pengguna Barang

Pasal 23

Koreksi

(1) Pengguna Barang wajib menyampaikan RKBMN untuk pengadaan BMN, pemeliharaan BMN, pemanfaatan BMN, pemindahtanganan BMN, dan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun anggaran sebelumnya. (2) RKBMN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan: a. surat pengantar RKBMN yang ditandatangani oleh Pengguna Barang; b. surat pernyataan Pengguna Barang atas kebenaran RKBMN, termasuk informasi yang tercantum didalamnya; c. catatan hasil reviu dan pernyataan telah direviu oleh APIP K/L yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; dan d. arsip data komputer RKBMN. (3) RKBMN beserta kelengkapan dokumen persyaratan RKBMN disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik melalui sistem informasi manajemen aset negara dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik. (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun sesuai formulir 2.11 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dalam hal terdapat kondisi darurat atau kondisi lainnya, dalam rangka rencana pengadaan dan/atau rencana pemeliharaan BMN, Pengguna Barang mengusulkan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan penyediaan anggaran angka dasar (baseline) mengikuti mekanisme penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, bencana non alam dan gangguan keamanan skala besar. (3) Kondisi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada: a. pelaksanaan perjanjian/komitmen internasional; dan/atau b. pelaksanaan instruksi/kebijakan PRESIDEN, yang perlu diselesaikan sebelum berakhirnya periode RKBMN tahun bersangkutan. (4) Pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang bersamaan dengan penyampaian RKBMN berikutnya.

Pasal 25

Pengguna Barang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (4) tidak dapat menyusun dan mengusulkan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan penyediaan anggaran angka dasar (baseline) dalam rangka rencana pengadaan dan/atau rencana pemeliharaan dalam rencana kerja Kementerian/Lembaga bersangkutan.

BAB 7

Forum Penelaahan RKBMN untuk Penghapusan BMN

Pasal 32

Koreksi

(1) Forum penelaahan atas RKBMN untuk penghapusan BMN dilakukan dengan menelaah data BMN yang diusulkan rencana penghapusan dan mempertimbangkan hasil penelaahan atas RKBMN untuk pemindahtanganan BMN. (2) Forum penelaahan atas RKBMN untuk penghapusan BMN paling sedikit memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Pasal 33

Koreksi

(1) Hasil dari forum penelaahan atas RKBMN dituangkan dalam lembar persetujuan yang ditandatangani oleh Pengelola Barang sesuai formulir 3.1 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penelaahan RKBMN dituangkan dalam RKBMN Hasil Penelaahan yang memuat informasi paling sedikit mengenai: a. unit satuan kerja (nama dan kode satuan kerja); b. jenis dan satuan BMN; c. bentuk pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN; d. peruntukan BMN sesuai program, atas RKBMN untuk pengadaan BMN; e. skema pengadaan BMN, atas RKBMN untuk pengadaan BMN; dan f. potensi PNBP, atas RKBMN untuk pemanfaatan BMN. (3) RKBMN Hasil Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai: a. formulir 3.2, atas RKBMN Hasil Penelaahan untuk pengadaan BMN; b. formulir 3.3, atas RKBMN Hasil Penelaahan untuk pemeliharaan BMN; c. formulir 3.4, atas RKBMN Hasil Penelaahan untuk pemanfaatan BMN; d. formulir 3.5, atas RKBMN Hasil Penelaahan untuk pemindahtanganan BMN; dan e. formulir 3.6, atas RKBMN Hasil Penelaahan untuk penghapusan BMN, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

RKBMN Hasil Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) digunakan sebagai pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang dalam proses pengelolaan BMN.

Pasal 35

RKBMN Hasil Penelaahan bukan merupakan dokumen yang berlaku sebagai persetujuan dari Pengelola Barang atas usulan pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN yang diajukan oleh Pengguna Barang.

BAB 8

Persetujuan dan Penandatanganan RKBMN

Pasal 33

Koreksi

(1) Hasil dari forum penelaahan atas RKBMN dituangkan dalam lembar persetujuan yang ditandatangani oleh Pengelola Barang sesuai formulir 3.1 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penelaahan RKBMN dituangkan dalam RKBMN Hasil Penelaahan yang memuat informasi paling sedikit mengenai: a. unit satuan kerja (nama dan kode satuan kerja); b. jenis dan satuan BMN; c. bentuk pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN; d. peruntukan BMN sesuai program, atas RKBMN untuk pengadaan BMN; e. skema pengadaan BMN, atas RKBMN untuk pengadaan BMN; dan f. potensi PNBP, atas RKBMN untuk pemanfaatan BMN. (3) RKBMN Hasil Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai: a. formulir 3.2, atas RKBMN Hasil Penelaahan untuk pengadaan BMN; b. formulir 3.3, atas RKBMN Hasil Penelaahan untuk pemeliharaan BMN; c. formulir 3.4, atas RKBMN Hasil Penelaahan untuk pemanfaatan BMN; d. formulir 3.5, atas RKBMN Hasil Penelaahan untuk pemindahtanganan BMN; dan e. formulir 3.6, atas RKBMN Hasil Penelaahan untuk penghapusan BMN, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

RKBMN Hasil Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) digunakan sebagai pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang dalam proses pengelolaan BMN.

Pasal 35

RKBMN Hasil Penelaahan bukan merupakan dokumen yang berlaku sebagai persetujuan dari Pengelola Barang atas usulan pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN yang diajukan oleh Pengguna Barang.

Pasal 36

(1) Direktur Jenderal menyampaikan RKBMN Hasil Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran sebelumnya. (2) Penyampaian RKBMN Hasil Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai formulir 3.7 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) RKBMN Hasil Penelaahan disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik melalui sistem informasi manajemen aset negara dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

BAB V

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN USULAN PERUBAHAN RKBMN

Pasal 38

Koreksi

(1) Perubahan RKBMN dilakukan dalam hal: a. terdapat rencana revisi anggaran yang berdampak pada perubahan kebutuhan pengadaan dan/atau pemeliharaan BMN; b. terdapat perubahan organisasi yang berdampak pada perubahan kebutuhan pengadaan dan/atau pemeliharaan BMN berdasarkan persetujuan menteri yang mempunyai tugas di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi, namun dokumen persetujuannya diterima setelah batas waktu penyampaian usulan RKBMN kepada Pengelola Barang atau setelah penetapan RKBMN Hasil Penelaahan sebelum tahun pelaksanaan RKBMN; atau c. terdapat perubahan mekanisme pemenuhan kebutuhan pengadaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN. (2) Perubahan RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diusulkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang sebelum dilakukan revisi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang penganggaran. (3) Perubahan RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diusulkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang pada periode setelah penetapan RKBMN Hasil Penelaahan sampai dengan tahun pelaksanaan RKBMN. (4) Perubahan RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pengguna Barang dengan mempertimbangkan ketersediaan dan waktu pelaksanaan anggaran. (5) Perubahan RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diusulkan oleh Pengguna Barang dengan mempertimbangkan analisis biaya manfaat, prinsip efisiensi dan efektivitas serta keberlangsungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

Pasal 39

(1) Pengguna Barang menyusun Usulan Perubahan RKBMN sesuai formulir 4.1, formulir 4.2, formulir 4.3, formulir 4.4, dan formulir 4.5 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Usulan perubahan RKBMN harus telah disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas waktu penyampaian revisi anggaran Kementerian/Lembaga dengan dilengkapi surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengguna Barang. (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai formulir 4.6 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKBMN sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Peraturan Menteri ini berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Usulan Perubahan RKBMN.

Pasal 40

(1) Hasil penelaahan Usulan Perubahan RKBMN dituangkan dalam RKBMN Hasil Penelaahan Perubahan sesuai formulir 5.1, formulir 5.2, formulir 5.3, formulir 5.4, dan formulir 5.5 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) RKBMN Hasil Penelaahan Perubahan ditandatangani oleh: a. pejabat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang BMN; dan b. Pengguna Barang, paling lambat 1 (satu) minggu sebelum batas waktu penyampaian revisi anggaran Kementerian/Lembaga. (3) Materi yang telah disepakati dalam RKBMN Hasil Penelaahan Perubahan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun usulan penyediaan anggaran Kementerian/Lembaga bersangkutan. (4) Direktur Jenderal menyampaikan RKBMN Hasil Penelaahan Perubahan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran sesuai formulir 5.6 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Ketentuan mengenai tata cara penelaahan RKBMN sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Peraturan Menteri ini berlaku mutatis mutandis terhadap penelaahan Usulan Perubahan RKBMN.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan BMN, termasuk perubahan RKBMN ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan.

BAB Kesatu

Tata Cara Penyusunan Usulan Perubahan RKBMN

Pasal 38

Koreksi

(1) Perubahan RKBMN dilakukan dalam hal: a. terdapat rencana revisi anggaran yang berdampak pada perubahan kebutuhan pengadaan dan/atau pemeliharaan BMN; b. terdapat perubahan organisasi yang berdampak pada perubahan kebutuhan pengadaan dan/atau pemeliharaan BMN berdasarkan persetujuan menteri yang mempunyai tugas di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi, namun dokumen persetujuannya diterima setelah batas waktu penyampaian usulan RKBMN kepada Pengelola Barang atau setelah penetapan RKBMN Hasil Penelaahan sebelum tahun pelaksanaan RKBMN; atau c. terdapat perubahan mekanisme pemenuhan kebutuhan pengadaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN. (2) Perubahan RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diusulkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang sebelum dilakukan revisi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang penganggaran. (3) Perubahan RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diusulkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang pada periode setelah penetapan RKBMN Hasil Penelaahan sampai dengan tahun pelaksanaan RKBMN. (4) Perubahan RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pengguna Barang dengan mempertimbangkan ketersediaan dan waktu pelaksanaan anggaran. (5) Perubahan RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diusulkan oleh Pengguna Barang dengan mempertimbangkan analisis biaya manfaat, prinsip efisiensi dan efektivitas serta keberlangsungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

Pasal 39

(1) Pengguna Barang menyusun Usulan Perubahan RKBMN sesuai formulir 4.1, formulir 4.2, formulir 4.3, formulir 4.4, dan formulir 4.5 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Usulan perubahan RKBMN harus telah disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas waktu penyampaian revisi anggaran Kementerian/Lembaga dengan dilengkapi surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengguna Barang. (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai formulir 4.6 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKBMN sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Peraturan Menteri ini berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Usulan Perubahan RKBMN.

(1) Dalam Perencanaan Kebutuhan BMN, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang bertugas: a. melakukan konsolidasi atas RKBMN yang diusulkan oleh Kuasa Pengguna Barang; b. melakukan penelitian atas RKBMN hasil konsolidasi sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. mengajukan usulan RKBMN kepada Pengelola Barang; d. melakukan pembahasan dan memberikan penjelasan atas usulan RKBMN; e. melakukan penelitian atas Usulan Perubahan RKBMN yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang; f. mengajukan Usulan Perubahan RKBMN kepada Pengelola Barang; g. melakukan pembahasan dan memberikan penjelasan atas Usulan Perubahan RKBMN; h. menyusun rincian anggaran biaya berdasarkan RKBMN Hasil Penelaahan; i. menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan BMN; dan j. melakukan tugas lainnya di bidang Perencanaan Kebutuhan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab untuk: a. memberikan persetujuan atas usulan RKBMN hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; b. menandatangani RKBMN Hasil Penelaahan; c. memberikan persetujuan atas Usulan Perubahan RKBMN yang disampaikan Kuasa Pengguna Barang; d. menandatangani rincian anggaran biaya berdasarkan RKBMN Hasil Penelaahan; dan e. melakukan kewenangan lainnya di bidang Perencanaan Kebutuhan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang dapat melimpahkan dalam bentuk subdelegasi kepada: a. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama pada Kementerian/Lembaga, termasuk Kantor Menteri Koordinator/Kantor Menteri Negara; b. Jaksa Agung Muda Pembinaan pada Kejaksaan Agung; atau c. Pimpinan Kesekretariatan/Kepaniteraan pada Lembaga Tinggi Negara. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang dapat melimpahkan dalam bentuk mandat kepada pejabat struktural yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan BMN pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat struktural dan teknis pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang.

Peraturan Menteri Nomor 153-pmk-06-2021 Tahun 2021 tentang PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB II

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

BAB 1

Pasal 12

Pasal 13

BAB 2

Pasal 13

Pasal 14

BAB 3

Pasal 14

Pasal 15

BAB 4

Pasal 15

Pasal 16

BAB 5

Pasal 16

BAB IV

BAB Kesatu

Pasal 17

BAB 1

Pasal 17

Pasal 18

BAB 2

Pasal 18

Pasal 19

BAB 3

Pasal 19

Pasal 20

BAB 4

Pasal 20

Pasal 21

BAB 5

Pasal 21

Pasal 22

BAB 6

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 7

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 26

BAB 1

Pasal 26

Pasal 27

BAB 2

Pasal 27

Pasal 28

BAB 3

Pasal 28