PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 151-pmk-06-2014 Tahun 2014 tentang PENETAPAN KUALITAS PIUTANG DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH EKS BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL DAN EKS KELOLAAN PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

PERMEN Nomor 151-pmk-06-2014 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Pasal 4

Koreksi

(1) Penyisihan Piutang tidak tertagih dari: a. Piutang Eks BPPN selain tagihan penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS); dan b. Piutang Eks Kelolaan PT PPA; dihitung dengan cara saldo akhir piutang dikurangi hasil perkalian dari saldo akhir piutang dikalikan tingkat pengembalian (recovery rate) Piutang Eks BPPN selain tagihan penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) dan Piutang Eks Kelolaan PT PPA sebagaimana contoh dan rumus yang tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Tingkat pengembalian (recovery rate) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh recovery dibandingkan dengan saldo awal Piutang. (3) Pengembalian (recovery) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hak penyerah piutang selain yang berasal dari tagihan penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) yang disetorkan ke rekening kas umum negara pada rekening 502.000000980 Bank INDONESIA. (4) Saldo awal Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan: a. jumlah Piutang Eks Kelolaan PT PPA sesuai dengan berita acara pengembalian hak tagih/aset kredit dari PT PPA kepada Menteri Keuangan; b. jumlah Piutang yang tercatat dalam sistem aplikasi pengganti bunisys (SAPB) yang didukung dengan dokumen hukum dan/atau dokumen jaminan selain Piutang Eks Kelolaan PT PPA; dan c. jumlah Piutang yang tidak tercatat dalam sistem aplikasi pengganti bunisys (SAPB) yang didukung dengan dokumen hukum dan/atau dokumen jaminan serta telah diterbitkan penetapan jumlah piutang negara (PJPN)/pernyataan bersama (PB) oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). (5) Saldo awal Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk tagihan yang berasal dari penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS).

Pasal 5

Penyisihan Piutang tidak tertagih yang berasal dari tagihan penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan.

Pasal 6

(1) Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan Piutang tidak tertagih ditetapkan sebesar: a. 100% (seratus persen) dari agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA, surat berharga negara, garansi bank, tabungan dan deposito yang diblokir pada bank, emas dan logam mulia; b. 80% (delapan puluh persen) dari nilai hak tanggungan atas tanah bersertipikat hak milik (SHM) atau bersertipikat hak guna bangunan (SHGB) berikut bangunan di atasnya; c. 60% (enam puluh persen) dari nilai jual objek pajak atas tanah bersertipikat hak milik (SHM), bersertipikat hak guna bangunan (SHGB), atau bersertipikat hak pakai, berikut bangunan di atasnya yang tidak diikat dengan hak tanggunan; d. 50% (lima puluh persen) dari nilai jual objek pajak atas tanah dengan bukti kepemilikan berupa surat girik (letter C) atau bukti kepemilikan non sertipikat lainnya yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) terakhir; e. 50% (lima puluh persen) dari nilai hipotik atas pesawat udara dan kapal laut dengan isi kotor paling sedikit 20 m3 (dua puluh meter kubik); f. 50% (lima puluh persen) dari nilai jaminan fidusia atas kendaraan bermotor; dan g. 50% (lima puluh persen) dari nilai atas pesawat udara, kapal laut, dan kendaraan bermotor yang tidak diikat sesuai ketentuan yang berlaku dan yang disertai bukti kepemilikan. (2) Pengecualian atas nilai agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil penilaian dalam hal terdapat laporan hasil penilaian atas agunan. (3) Agunan selain yang dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan penyisihan Piutang tidak tertagih setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. (4) Agunan yang mempunyai nilai di atas Piutangnya diperhitungkan sama dengan sisa Piutang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMAD CHATIB BASRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TENTANG PENETAPAN KUALITAS PIUTANG DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH EKS BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL DAN EKS KELOLAAN PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) CONTOH DAN RUMUS A. Contoh Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Yang Berasal Dari Tagihan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Saldo Piutang Laporan Keuangan tahun 2012: Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Nilai hak tanggungan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), maka nilai agunan adalah nilai hak tanggungan x 80% (delapan puluh persen) = Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) x 80% (delapan puluh persen) = Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) (vide Pasal 6 ayat (1) huruf b). Tiap tahun terdapat angsuran sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka Laporan Keuangan tahun 2013 (akhir): saldo Piutang Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah). Penyisihan Piutang tahun 2013 = 100% (seratus persen) dari Piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan (vide Pasal 6 ayat (1) huruf b). 100% (seratus persen) x (Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah) – Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) = Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (catatan: net realizable value (NRV) = Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah) - Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) = Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah). Pada tahun 2017, angsuran yang telah diterima Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), sehingga saldo Piutang sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Nilai agunan sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah). Jadi, penyisihan Piutang pada Laporan Keuangan pada tahun 2017 sebesar: Rp0,00 (nol rupiah) atau tidak dilakukan penyisihan piutang (vide Pasal 6 ayat (4)). (catatan: net realizable value (NRV) = Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) - Rp0,00 (nol rupiah) = Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Dalam hal atas agunan tersebut terdapat hasil penilaian dengan nilai Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), maka penyisihan pada tahun 2013: Nilai hasil penilaian Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), maka nilai agunan adalah nilai hasil penilaian x 70% (tujuh puluh persen) = Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) x 70% (tujuh puluh persen) = Rp105.000.000.000,00 (seratus lima miliar rupiah) (vide Pasal 6 ayat (2)). Tiap tahun terdapat angsuran sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka Laporan Keuangan tahun 2013 (akhir): saldo Piutang Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah). Jadi, penyisihan Piutang pada Laporan Keuangan pada tahun 2013 sebesar: Rp0,00 (nol rupiah) atau tidak dilakukan penyisihan piutang (vide

Pasal 6

ayat (4)). B. Rumus Recovery Rate, Contoh Recovery Rate, dan Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dari Piutang Eks BPPN Selain Tagihan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dan Piutang Eks Kelolaan PT PPA. Rumus: = saldo akhir Piutang – (saldo akhir Piutang x ) = saldo akhir Piutang – (saldo akhir Piutang x recovery rate) = (1 (satu) – recovery rate) x saldo akhir Piutang Contoh: Saldo awal Piutang: Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) (pengurusan Piutang diawali pada tahun 2011). Recovery tahun 2011: Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Saldo Piutang Laporan Keuangan tahun 2011: Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah). Recovery tahun 2012: Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah). Saldo Piutang Laporan Keuangan tahun 2012: Rp81.000.000.000,00 (delapan puluh satu miliar rupiah). Recovery tahun 2013: Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Saldo akhir Piutang tahun 2013: Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) – (Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) + Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) + Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)) = Rp73.000.000.000,00 (tujuh puluh tiga miliar rupiah). Recovery rate dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013: (Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) + Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) + Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)/Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) x 100% (seratus persen) = 27% (dua puluh tujuh persen). Penyisihan tahun 2013 (vide Pasal 4 ayat (2)): = (1 (satu) – recovery rate) x saldo akhir Piutang = (1 (satu) – 27% (dua puluh tujuh persen) x Rp73.000.000.000,00 (tujuh puluh tiga miliar rupiah) = 73% (tujuh puluh tiga persen) x Rp73.000.000.000,00 (tujuh puluh tiga miliar rupiah) = Rp 53.290.000.000.000,00 (lima puluh miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah). (Catatan: net realizable value (NRV) = saldo akhir Piutang – penyisihan Piutang = Rp19.710.000.000.000,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah). MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMAD CHATIB BASRI

Peraturan Menteri Nomor 151-pmk-06-2014 Tahun 2014 tentang PENETAPAN KUALITAS PIUTANG DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH EKS BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL DAN EKS KELOLAAN PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

Pasal 6