PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 150-pmk-06-2014 Tahun 2014 tentang PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA

PERMEN Nomor 150-pmk-06-2014 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab MENETAPKAN kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN. 3. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN. 4. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 5. Perencanaan Kebutuhan BMN adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akandatang. 6. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat RKBMN, adalah dokumen perencanaan BMN untuk periode 1 (satu) tahun. 7. Hasil Penelaahan RKBMN adalah dokumen penelaahan RKBMN antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang. 8. Usulan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN adalah dokumen penelaahan RKBMN yang diusulkan untuk dilakukan perubahan. 9. Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN adalah dokumen penelaahan Usulan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang. 10. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Renstra-K/L, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun. 11. Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan BMN dalam perencanaan kebutuhan Kementerian/Lembaga. 12. Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN dalam perencanaan kebutuhan Kementerian/Lembaga. 13. Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 14. Lembaga adalah organisasi non kementerian lembaga dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. 15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN. 16. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Koreksi

(1) Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab untuk: a. menelaah RKBMN; b. menandatangani Hasil Penelaahan RKBMN; c. menyampaikan Hasil Penelaahan RKBMN kepada Pengguna Barang; d. memproses atau tidak memproses Usulan PerubahanHasil Penelaahan RKBMN; e. menandatangani Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN; dan f. menyampaikan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN kepada Pengguna Barang. (2) Direktur Jenderal merupakan pelaksana fungsional Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang atas kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan dapat mendelegasikan kepada pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 3

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga merupakan Pengguna Barang yang dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya secara fungsional dilaksanakan oleh: a. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama pada Kementerian/Lembaga, termasuk Kantor Menteri Koordinator/Kantor Menteri Negara; b. Jaksa Agung Muda Pembinaan pada Kejaksaan Agung; c. Pimpinan Kesekretariatan/Kepaniteraan pada Lembaga Tinggi Negara. (2) Pengguna Barang berwenang untuk: a. melakukan penelitian atas RKBMN yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang; b. menyampaikan RKBMN kepada Pengelola Barang; c. memberikan penjelasan, klarifikasi, dan/atau keterangan lain yang diperlukan oleh Pengelola Barang terkait dengan RKBMN yang diusulkan; d. menandatangani Hasil Penelaahan RKBMN; e. menandatangani Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN. (3) Pengguna Barang bertanggung jawab atas: a. kebenaran dan kelengkapan dari usulan RKBMN yang disampaikannya; b. kepatuhan terhadap penerapan ketentuan Perencanaan Kebutuhan BMN. (4) Pengguna Barang dapat menunjuk pejabat pada kantor pusat dan/atau pejabat di instansi vertikal untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). (5) Kuasa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab mengajukan RKBMN untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya kepada Pengguna Barang.

BAB V

PRINSIP PERENCANAAN KEBUTUHAN BMN

Pasal 6

Koreksi

RKBMN memuat informasi berupa unit BMN yang direncanakan untuk dilakukan pengadaan dan/atau pemeliharaan.

Pasal 7

Koreksi

RKBMN disusun oleh Pengguna Barang dengan berpedoman pada: a. Renstra-K/L; b. Standar Barang; dan c. Standar Kebutuhan.

Pasal 8

(1) Penyusunan RKBMN untuk pengadaan BMN memperhatikan ketersediaan BMN yang ada pada Kementerian/Lembaga. (2) Penyusunan RKBMN untuk pemeliharaan BMN memperhatikan daftar barang yang memuat informasi mengenai status barang dan kondisi barang.

Pasal 9

(1) RKBMN untuk pengadaan BMN diusulkan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap BMN yang telah terdapat Standar Barang dan Standar Kebutuhan. (2) RKBMN untuk pemeliharaan BMN diusulkan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap: a. BMN berupa tanah dan/atau bangunan; b. BMN selain tanah dan/atau bangunan, untuk: 1. BMN berupa alat angkutan bermotor; 2. BMN selain angka 1, dengan nilai perolehan per satuan paling sedikit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 10

(1) RKBMN untuk pemeliharaan BMN tidak dapat diusulkan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barangterhadap: a. BMN yang berada dalam kondisi rusak berat; b. BMN yang sedang dalam status penggunaan sementara; c. BMN yang sedang dalam status dioperasikan pihak lain; dan/atau d. BMN yang sedang dalam status dilakukan pemanfaatan. (2) RKBMN untuk pemeliharaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh Kementerian/Lembaga yang menggunakan sementara BMN. (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak termasuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai dengan jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 11

(1) RKBMN ditelaah dalam forum penelaahan antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang. (2) Hasil dari forum penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Hasil Penelaahan RKBMN yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dan Pengelola Barang. (3) Hasil Penelaahan RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyajikan informasi berupa unit BMN yang direkomendasikan untuk dilakukan pengadaan dan/atau pemeliharaan. (4) Materi mengenai pengadaan BMN yang tertuang dalam HasilPenelaahan RKBMN dapat mengakibatkan belanja modal dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran. (5) Materi mengenai pemeliharaan BMN yang tertuang dalam Hasil Penelaahan RKBMN dapat mengakibatkan belanja barang dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Pasal 12

(1) Dalam hal terdapat revisi anggaran yang berdampak pada perubahan kebutuhan pengadaan dan/atau pemeliharaan BMN, Pengguna Barang dapat mengusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan perubahan atas Hasil Penelaahan RKBMN. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam UsulanPerubahan Hasil Penelaahan RKBMN.

Pasal 13

(1) Hasil Penelaahan RKBMN digunakan oleh Kementerian/Lembaga sebagai dasar pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative). (2) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud padaayat (1), Hasil Penelaahan RKBMN dapat digunakan oleh: a. Kementerian/Lembaga sebagai dasar pengusulan penyediaan anggaran angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan b. Direktorat Jenderal Anggaransebagai salah satu bahan penilaian sesuai prioritas dan ketersediaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB Kesatu

Tata Cara Penyusunan RKBMN

Pasal 14

Koreksi

(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMN untuk pengadaan BMN di lingkungan kantor yang dipimpinnya sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Form IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berjenjang kepada Pengguna Barang. (3) Pengguna Barang melakukan penelitian atas RKBMN yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang. (4) Dalam penelitian RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna Barang mengikutsertakanAparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga bersangkutan untuk melakukan reviewterhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMN serta kepatuhan terhadap penerapan ketentuan Perencanaan Kebutuhan BMN. (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan (input) penyusunan RKBMN yang sekurang-kurangnya mempertimbangkan: a. kesesuaian program, kegiatan, dan keluaran (output) berupa BMN dengan Renstra-K/L; dan b. ketersediaan BMN pada satuan kerja di lingkungan Pengguna Barang dalam hal: 1. sebagian tanah dan/atau bangunan sedang tidak digunakan dan/atau tidak direncanakan untuk digunakan dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga sebelum berakhirnya tahun ketiga dan/atau tidak direncanakan untuk dimanfaatkan sebelum berakhirnya tahun kedua terhitung sejak tahun yang direncanakan; 2. selain tanah dan/atau bangunan sedang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga; dan/atau 3. jangka waktu pemanfaatan BMN berakhir paling lama 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun yang direncanakan. (6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBMN untuk pengadaan BMN tingkat Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat informasi: a. unit satuan kerja (nama dan kode satuan kerja); b. program; c. kegiatan; d. Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN; e. daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang pada Kuasa Pengguna Barang; f. pertimbangan kebutuhan pengadaan; dan g. usulan skema pengadaan BMN, sesuai format sebagaimana tercantum dalam LampiranI Form IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Pengguna Barang menyampaikan RKBMN untuk pengadaan BMN tingkat Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

BAB 1

Tata Cara Penyusunan RKBMN Untuk Pengadaan BMN

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMN untuk pemeliharaan BMN di lingkungan kantor yang dipimpinnya sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Form IC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berjenjang kepada Pengguna Barang. (3) Pengguna Barang melakukan penelitian atas RKBMN yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang. (4) Dalam penelitian RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna Barang mengikutsertakanAparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga bersangkutan untuk melakukan reviewterhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMN serta kepatuhan terhadap penerapan ketentuan Perencanaan Kebutuhan BMN. (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan (input) penyusunan RKBMN yang sekurang-kurangnya mengacupada daftar barang Kuasa Pengguna Barang yang memuat informasi mengenai status barang dan kondisi barang. (6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBMN untuk pemeliharaan BMN tingkat Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat informasi: a. unit satuan kerja (nama dan kode satuan kerja); dan b. status barang dan kondisi barang, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Form ID yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Pengguna Barang wajib menyampaikan RKBMN untuk pemeliharaan BMN tingkat Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 16

(1) Pengguna Barang menyampaikan RKBMN tingkat Pengguna Barang kepada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) dan Pasal 15 ayat (7) dengan dilengkapi: a. surat pengantar RKBMN yang ditandatangani oleh Pengguna Barang; b. RKBMN tingkat Kuasa Pengguna Barang; c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pengguna Barang atas kebenaran RKBMN; d. laporan hasil review Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; dan e. Arsip Data Komputer (ADK) RKBMN. (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Form IE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB 2

Tata Cara Penyusunan RKBMN Untuk Pemeliharaan BMN

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

BAB 1

Tata Cara Penelaahan RKBMN Untuk Pengadaan BMN

Pasal 17

Koreksi

(1) Penelaahan atas RKBMN untuk pengadaan BMN dilakukan terhadap: a. relevansi program dengan rencana keluaran (output) Kementerian/Lembaga berupa BMN; b. optimalisasi penggunaan BMN yang berada pada Pengguna Barang; dan c. efektivitas penggunaan BMN yang berada pada Pengguna Barang sesuai peruntukannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. (2) Penelaahan atas RKBMN untuk pengadaan BMNsekurang-kurangnya memperhatikan: a. program danrencana keluaran (output) Kementerian/Lembaga berupa BMN; b. Standar Barang; c. Standar Kebutuhan; d. daftarbarang pada Pengguna Barang; dan e. ketersediaan BMN pada Pengelola Barang. (3) Hasil penelaahan atas RKBMN untuk pengadaan BMN dituangkan dalam Hasil Penelaahan RKBMN untuk pengadaan BMN yang sekurang-kurangnya memuat: a. unit satuan kerja (nama dan kode satuan kerja); b. jenis dan satuan BMN; c. peruntukan BMN sesuai program; dan d. skema pengadaan BMN, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Form IIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Hasil Penelaahan RKBMN untuk pengadaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh: a. pejabat eselon II di lingkungan Pengelola Barang yang mendapatkan delegasi wewenang dari Pengelola Barang; dan b. Pengguna Barang.

Pasal 18

(1) Penelaahan atas RKBMN untuk pemeliharaan BMN dilakukan untuk melakukan telaahan terhadap data BMN yang diusulkan rencana pemeliharaannya. (2) Penelaahan atas RKBMN untuk pemeliharaan BMN sekurang- kurangnya memperhatikan daftar barang pada Pengguna Barang yang memuat informasi mengenai status barang dan kondisi barang. (3) Hasil penelaahan atas RKBMN untuk pemeliharaan BMN dituangkan dalam Hasil Penelaahan RKBMN untuk pemeliharaan BMN yang sekurang-kurangnya memuat: a. unit satuan kerja (nama dan kode satuan kerja); dan b. jenis dan satuan BMN, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Form IIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Hasil Penelaahan RKBMN untuk pemeliharaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh: a. pejabat eselon II di lingkungan Pengelola Barang yang mendapatkan delegasi wewenang dari Pengelola Barang; dan b. Pengguna Barang.

Pasal 19

(1) Direktur Jenderal menyampaikan Hasil Penelaahan RKBMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (4) kepada Pimpinan Kementerian/Lembagadengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat pada minggu ketiga bulan Februari tahun anggaran sebelumnya. (2) Penyampaian Hasil Penelaahan RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulissesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIForm IIC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

(1) Pengguna Barang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) dan/atau Pasal 15 ayat (7) tidak dapat mengusulkan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan penyediaan anggaran angka dasar (baseline) dalam rangka rencana pengadaan dan/atau rencana pemeliharaan BMN dalam Rencana KerjaKementerian/Lembaga bersangkutan. (2) Dalam hal terdapat kondisi darurat atau kondisi lainnya yang terjadi setelah batas akhir penyampaian Hasil Penelaahan RKBMN, pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan penyediaan anggaran angka dasar (baseline) dalam rangka rencana pengadaan dan/atau rencana pemeliharaan BMN dilakukan berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bencana alam dan gangguan keamanan skala besar. (4) Kondisi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi antara lain pelaksanaan perjanjian/komitmen internasionaldan instruksi/kebijakan PRESIDEN. (5) Hasil pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang bersamaan dengan penyampaian RKBMN tahun berikutnya. (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh Pengelola Barang sebagai bahan pertimbangan tambahan dalam penelaahan atas RKBMN yang disampaikan oleh Pengguna Barang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB 2

Tata Cara Penelaahan RKBMN Untuk Pemeliharaan BMN

Pasal 18

Koreksi

Pasal 19

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMAD CHATIB BASRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 150/PMK.06/2014 TENTANG PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA A. FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA KUASA PENGGUNA BARANG PENGADAAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA KUASA PENGGUNA BARANG PENGADAAN TAHUN…….(2) Halaman: …….(1) KEMENTERIAN/LEMBAGA : …….(3) UNIT ESELON I : …….(4) UNIT WILAYAH : …….(5) UNIT SATUAN KERJA : …….(6) PROGRAM : …….(7) KEGIATAN : …….(8) OUTPUT : …….(9) JENIS BELANJA : …..(10) NO KODE BARANG URAIAN BARANG USULAN BMN SBSK OPTIMALISASI EXISTING BMN KEBUTUHAN RIIL BMN KET (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (11) …….(12) …….(13) …….(14) ….(15) …….(16) …….(17) …(1 8) ...................,............................(19) Penanggung Jawab UAKPB ................................................(20) ................................................(21) NIP/NRP …………………………………… FORM IA Petunjuk Pengisian: (1) Diisi nomor halaman. (2) Diisi tahun anggaran berjalan. (3) Diisi nama Kementerian/Lembaga. (4) Diisi Unit Eselon I yang membawahi Satuan Kerja yang bersangkutan. (5) Diisi Unit Wilayah yang membawahi Satuan Kerja yang bersangkutan. (6) Diisi kode dan nama Satuan Kerja yang bersangkutan. (7) Diisi kode dan nama program yang diinduk pada kegiatan yang bersangkutan. (8) Diisi kode dan nama kegiatan sesuai Bagan Akun Standar (BAS) dalam rangka mewujudkan sasaran program. (9) Diisi kode dan output kegiatan berupa fisik BMN yang hendak diadakan. (10) Diisi kode dan uraian Bagan Akun Standar (BAS) belanja negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran tersebut. (11) Diisi nomor urut. (12) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasiBMN yang berlaku. (13) Diisi uraian nama barang sesuai kode pada kolom (2) berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasiBMN yang berlaku. (14) Diisi kuantitas barang yang diusulkan, dengan satuan barang sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. (15) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku yaitu: panjang (m),luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. (16) Diisi besaran optimalisasi existing data BMN, yaitu data existing BMN di lingkungan Satuan Kerja/Pengguna Barang yang bersangkutan yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasi. (17) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan oleh Satuan Kerja. (18) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap. (19) Diisi tempat dan tanggal RKBMN disahkan. (20) Diisi jabatan penandatangan RKBMN. (21) Diisi nama dan NIP/NRP pejabat yang mengesahkan RKBMN. Petunjuk Pengisian: (1) Diisi nomor halaman. (2) Diisi tahun anggaran berjalan. (3) Diisi nama Kementerian/Lembaga. (4) Diisi nomor urut. (5) Diisi informasi kode lokasi dan uraian Unit Kuasa Pengguna Barang, dikelompokkan berdasarkan Unit Eselon I, Unit Wilayah, dan lokasi Unit Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. (6) Diisi kode program/kegiatan/output/jenis belanja sesuai Bagan Akun Standar (BAS). (7) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi BMN yang berlaku. (8) Diisi uraian nama barang sesuai kode pada kolom (4) berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasiBMN yang berlaku. (9) Diisi kuantitas barang yang diusulkan, dengan satuan barang sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. (10) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. (11) Diisi besaran optimalisasi existing data BMN, yaitu data existing BMN di lingkungan Satuan Kerja/Pengguna Barang yang bersangkutan yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasi. (12) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan oleh Satuan Kerja. (13) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap. (14) Diisi tempat dan tanggal RKBMN disahkan. (15) Diisi jabatan penandatangan RKBMN. BARANG MILIK NEGARA PENGGUNA RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA PENGGUNA BARANG PENGADAAN TAHUN…….(2) M/KEGIATAN/ PUT/JENIS ELANJA KODE BARANG URAIAN BARANG USULAN BMN SBSK (3) (4) (5) (6) ….(6) ….(7) ….(8) ….(9) ….(10) (16) Diisi nama dan NIP/NRP pejabat yang mengesahkan RKBMN. Petunjuk Pengisian: (1) Diisi nomor halaman. (2) Diisi tahun anggaran berjalan. (3) Diisi nama Kementerian/Lembaga. (4) Diisi Unit Eselon I yang membawahi Satuan Kerja yang bersangkutan. (5) Diisi Unit Wilayah yang membawahi Satuan Kerja yang bersangkutan. (6) Diisi kode dan nama Satuan Kerja yang bersangkutan. (7) Diisi kode dan uraian Bagan Akun Standar (BAS) Belanja Negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran tersebut. (8) Diisi status BMN yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBN: digunakan sendiri atau pinjam pakai kurang dari 6 (enam) bulan. (9) Diisi nomor urut. (10) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasiBMN yang berlaku. (11) Diisi uraian nama barang sesuai kode pada kolom (2) berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi BMN yang berlaku. (12) Diisi rekapitulasi (jumlah) barang yang kondisinya Baik (B) pada Satuan Kerja yang bersangkutan, dalam satuan unit/buah/bidang. (13) Diisi rekapitulasi (jumlah) barang yang kondisinya Rusak Ringan (RR) pada Satuan Kerja yang bersangkutan, dalam satuan unit/buah/bidang. (14) Diisi rekapitulasi (jumlah) barang yang kondisinya Rusak Berat (RB) pada Satuan Kerja yang bersangkutan, dalam satuan unit/buah/bidang. (15) Diisi rekapitulasi (jumlah) barang yang kondisinya Baik (B) dan Rusak Ringan (RR) dalam satuan unit. HAN BARANG MILIK NEGARA KUASA ARAANRENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA KUASA PENGGUNA BARANG PEMELIHARAAN TAHUN…….(2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) BARANG KONDISI KEBUTUHAN PEM B RR RB UNIT (3) (4) (5) (6) (7) 1) ….(12) ….(13) ….(14) ….(15) (16) Diisi rekapitulasi (jumlah) barang yang kondisinya Baik (B) dan Rusak Ringan (RR) dalam satuan meter persegi (m2). (17) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap. (18) Diisi tempat dan tanggal RKBMN disahkan. (19) Diisi jabatan penandatangan RKBMN. (20) Diisi nama dan NIP/NRP pejabat yang mengesahkan. Petunjuk Pengisian: (1) Diisi nomor halaman. (2) Diisi tahun anggaran berjalan. (3) Diisi nama Kementerian/Lembaga. (4) Diisi nomor urut. (5) Diisi informasi kode lokasi dan uraian Unit Kuasa Pengguna Barang, dikelompokkan berdasarkan Unit Eselon I, Unit Wilayah, dan lokasi Unit Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. (6) Diisi kode dan uraian Bagan Akun Standar (BAS) Belanja Negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran tersebut. (7) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasiBMN yang berlaku. (8) Diisi uraian nama barang sesuai kode pada kolom (4) berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasiBMN yang berlaku. (9) Diisi status BMN yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBN: digunakan sendiri atau pinjam pakai kurang dari 6 (enam) bulan. (10) Diisi rekapitulasi (jumlah) barang yang kondisinya Baik(B) pada satuan kerja yang bersangkutan, dalam satuan unit/buah/bidang. (11) Diisi rekapitulasi (jumlah) barang yang kondisinya Rusak Ringan (RR) pada Satuan Kerja yang bersangkutan, dalam satuan unit/buah/bidang. (12) Diisi rekapitulasi (jumlah) barang yang kondisinya Rusak Berat (RB) pada Satuan Kerja yang bersangkutan, dalam satuan unit/buah/bidang. (13) Diisi rekapitulasi (jumlah) barang yang kondisinya Baik (B) dan Rusak Ringan (RR) dalam satuan unit. AN BARANG MILIK NEGARA PENGGUNA RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA PENGGUNA BARANG PEMELIHARAAN TAHUN…….(2) KODE BARANG URAIAN BARANG STATUS BARANG KONDISI B RR R (4) (5) (6) (7) (8) (9 ….(7) ….(8) ..(9) ….(10) ….(11) …. (14) Diisi rekapitulasi (jumlah) barang yang kondisinya Baik (B) dan Rusak Ringan (RR) dalam satuan meter persegi (m2). (15) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap. (16) Diisi tempat dan tanggal RKBMN disahkan. (17) Diisi jabatan penandatangan RKBMN. (18) Diisi nama dan NIP/NRP pejabat yang mengesahkan RKBMN. E. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK USULAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA KOP SURAT…….(1) SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Nomor …….(2) Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengguna Barang ......(3), menyatakan bahwa: 1. Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara ......(3)periode Tahun Anggaran ......(4)yang kami susun selaku Pengguna Barang sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor ......(5) tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara, telah benar dan lengkap serta mematuhi penerapan kaidah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. 2. Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara tersebut disusun dengan memperhatikan kesesuaian program, kegiatan, dan keluaran (output) berupa Barang Milik Negara dengan Rencana Strategis ......(3) dan ketersediaan Barang Milik Negara pada satuan kerja di lingkungan Pengguna Barang. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. ...................,...........................(6) Pengguna Barang ...............................................(7) ...........................................(8) NIP/NRP.........................(8) FORM IE Petunjuk Pengisian: (1) Kop surat resmi yang berlaku pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. (2) Nomor surat sesuai ketentuan tata naskah dinas yang berlaku pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. (3) Diisi nama Kementerian/Lembaga. (4) Diisi periode tahun anggaran RKBMN yang disusun/diubah. (5) Diisi nomor Peraturan Menteri tentang Perencanaan Kebutuhan BMN. (6) Diisi tempat dan tanggal RKBMN disahkan. (7) Diisi jabatan penandatangan RKBMN. (8) Diisi nama dan NIP/NRP pejabat yang mengesahkan RKBMN. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMAD CHATIB BASRI Petunjuk Pengisian: (1) Diisi nomor halaman. (2) Diisi tahun anggaran berjalan. (3) Diisi nama Kementerian/Lembaga. (4) Diisi nomor urut. (5) Diisi informasi kode lokasi dan uraian Unit Kuasa Pengguna Barang, dikelompokkan berdasarkan Unit Eselon I, Unit Wilayah, dan lokasi Unit Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. (6) Diisi kode program/kegiatan/output/jenis belanja sesuai Bagan Akun Standar (BAS). (7) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasiBMN yang berlaku. (8) Diisi uraian nama barang sesuai kode pada kolom (4) berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasiBMN yang berlaku. (9) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan oleh Satuan Kerja. (10) Diisi kuantitas BMN yang disetujui. (11) Diisi skema pemenuhan kebutuhan BMN yang disetujui. LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI K NOMOR 150/PMK.06/20 TENTANG PERENCANAAN KEBUTU ELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA PENGADAAN HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA PENGADAAN TAHUN…….(2) AGA: …….(3) GRAM/KEGIATAN/ OUTPUT/JENIS BELANJA KODE BARANG URAIAN BARANG KEBUTUHAN RIIL BMN KEBUTUHAN BMN YANG DISETUJUI PEME KEBUTU SKEMA (3) (4) (5) (6) (7) (8) ….(6) ….(7) ….(8) ….(9) ….(10) ….(11) ..............,............................(14) ..........................................(17) a.n..........................................(15) .......................................(16) ......................................(18) NIP/NRP..…..................(16) NIP...........…..................(18) (12) Diisi kuantitas pemenuhan kebutuhan BMN yang disetujui, dalam satuan barang yang berlaku. (13) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap. (14) Diisi tempat dan tanggal Hasil Penelaahan disahkan. (15) Diisi jabatan tingkat Pengguna Barang penandatangan Hasil Penelaahan RKBMN. (16) Diisi nama dan NIP/NRP pejabat tingkat Pengguna Barang yang mengesahkan Hasil Penelaahan RKBMN. (17) Diisi jabatan tingkat Pengelola Barang penandatangan Hasil Penelaahan RKBMN. (18) Diisi nama dan NIP pejabat tingkat Pengelola Barang yang mengesahkanHasil Penelaahan RKBMN. Petunjuk Pengisian: (1) Diisi nomor halaman. (2) Diisi tahun anggaran berjalan. (3) Diisi nama Kementerian/Lembaga. (4) Diisi nomor urut. (5) Diisi informasi kode lokasi dan uraian Unit Kuasa Pengguna Barang, dikelompokkan berdasarkan Unit Eselon I, Unit Wilayah, dan lokasi Unit Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. (6) Diisi kode dan uraian Bagan Akun Standar (BAS) Belanja Negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran tersebut. (7) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasiBMN yang berlaku. (8) Diisi uraian nama barang sesuai kode pada kolom (4) berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasiBMN yang berlaku. (9) Diisi status BMN yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBN: digunakan sendiri atau pinjam pakai kurang dari 6 (enam) bulan. (10) Diisi jumlah pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMN yang disetujui, dalam satuan unit. (11) Diisi luas pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMN yang disetujui, dalam satuan meter persegi (m2). (12) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap. (13) Diisi tempat dan tanggal Hasil Penelaahan RKBMN disahkan. (14) Diisi jabatan tingkat Pengguna Barang penandatangan Hasil Penelaahan RKBMN. RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK L PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK N PEMELIHARAAN TAHUN…….(2) ) JENIS BELANJA KODE BARANG URAIAN BARANG STATUS BARANG PE U (3) (4) (5) (6) ….(6) ….(7) ….(8) ….(9) … ..................(13) ................ ..................(14) .................(15) .............. .................(15) NIP...…… (15) Diisi nama dan NIP/NRP pejabat tingkat Pengguna Barang yang mengesahkan Hasil Penelaahan RKBMN. (16) Diisi jabatan tingkat Pengelola Barang penandatangan Hasil Penelaahan RKBMN. (17) Diisi nama dan NIP pejabat tingkat Pengelola Barang yang mengesahkan Hasil Penelaahan RKBMN. C. FORMAT SURAT HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA KOP SURAT ...(1) Nomor : ............(2) Sifat : Sangat Segera Lampiran : ......(3) berkas Hal : Hasil Penelahaan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun ...(4) pada ......(5) Yth. ..........(6) di ......(7) Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: .......(8) tanggal .......(8) hal Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun ...(4) pada ...(5) pada prinsipnya kami menyetujui RKBMN sebagaimana diuraikan pada lampiran surat ini. Untuk selanjutnya,Hasil Penelaahan RKBMN dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Hasil Penelaahan RKBMN menyajikan informasi berupa satuan BMN yang direkomendasikan untuk dilakukan pengadaan dan/atau pemeliharaan. 2. Hasil Penelaahan RKBMN untuk pengadaan BMN dapat mengakibatkan belanja modal dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 3. Hasil Penelaahan RKBMN untuk pemeliharaan BMN dapat mengakibatkan belanja barang dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 4. Hasil Penelaahan RKBMN dapat diusulkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang untuk dilakukan perubahan. 5. Batas waktu penyampaian perubahan sebagaimana dimaksud pada angka4di atas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penyampaian batas waktu revisi anggaran. Demikian kami sampaikan.Atas perhatian Saudara,kami ucapkan terimakasih. a.n. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Kekayaan Negara, ................................(9) NIP ..........................(9) Tembusan: 1. Menteri Keuangan (sebagai laporan) 2. Direktur Jenderal Anggaran 3. Inspektur Jenderal ...............(5) 4. Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara FORM IIC Petunjuk Pengisian: (1) Diisi kop surat sesuai dengan Tata Naskah Dinas yang berlaku pada instansi yang bersangkutan. (2) Diisi nomor surat. (3) Diisi jumlah lampiran surat yang bersangkutan. (4) Diisi tahun anggaran RKBMN yang diusulkan. (5) Diisi Kementerian/Lembaga yang dikirim. (6) Diisi Menteri/Pimpinan Lembaga (diisi jabatan), sesuai Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. (7) Diisi lokasi kedudukan Kementerian/Lembaga. (8) Diisi Nomor dan tanggal surat Usulan RKBMN yang dikirim oleh Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. (9) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan Hasil Penelaahan RKBMN. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMAD CHATIB BASRI Petunjuk Pengisian: (1) Diisi nomor halaman. (2) Diisi tahun anggaran berjalan. (3) Diisi nama Kementerian/Lembaga. (4) Diisi nomor urut. (5) Diisi informasi kode lokasi dan uraian Unit Kuasa Pengguna Barang, dikelompokkan berdasarkan Unit Eselon I, Unit Wilayah, dan lokasi Unit Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. (6) Diisi kode program/kegiatan/output/jenis belanja sesuaiBagan Akun Standar (BAS). (7) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasiBMN yang berlaku. (8) Diisi uraian nama barang sesuai kode pada kolom (4) berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasiBMN yang berlaku. (9) Diisi kuantitas BMN yang tercantum pada Hasil Penelaahan RKBMN yang diusulkan untuk dilakukan perubahan, dalam satuan barang yang berlaku. LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEU NOMOR 150/PMK.06/2014 TENTANG PERENCANAAN KEBUTUHA BAHAN HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGAR ERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK PENGADAAN TAHUN…….(2) : …….(3) n FORM IB PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT/JENIS BELANJA KODE BARANG URAIAN BARANG MATRIKS PERUBAHAN RK SEMULA MENJADI AL PERU (3) (4) (5) (6) (7) ….(6) ….(7) ….(8) ….(9) ….(10) … .... Pe .... .... NI (10) Diisi kuantitas BMN yang diusulkan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada Hasil Penelaahan RKBMN,dalam satuan barang yang berlaku. (11) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMN yang sudah pernah diusulkan sebelumnya. (12) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap. (13) Diisi tempat dan tanggal RKBMN disahkan. (14) Diisi jabatan penandatangan RKBMN. (15) Diisi nama dan NIP/NRP pejabat yang mengesahkan RKBMN. Petunjuk Pengisian: (1) Diisi nomor halaman. (2) Diisi tahun anggaran berjalan. (3) Diisi nama Kementerian/Lembaga. (4) Diisi nomor urut. (5) Diisi informasi kode lokasi dan uraian Unit Kuasa Pengguna Barang, dikelompokkan berdasarkan Unit Eselon I, Unit Wilayah, dan lokasi Unit Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. (6) Diisi kode dan uraian Bagan Akun Standar (BAS) Belanja Negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran tersebut. (7) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasiBMN yang berlaku. (8) Diisi uraian nama barang sesuai kode pada kolom (4) berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasiBMN yang berlaku. (9) Diisi status BMN yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBN: digunakan sendiri atau pinjam pakai kurang dari 6 (enam) bulan. (10) Diisi jumlah unit BMN yang tercantum pada Hasil Penelaahan RKBMN yang diusulkan untuk dilakukan perubahan,dalam satuan unit. (11) Diisi jumlah luasan BMN yang tercantum pada Hasil Penelaahan RKBMN yang diusulkan untuk dilakukan perubahan, dalam satuan meter persegi (m2). HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK N AHAN HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG M PEMELIHARAAN TAHUN…….(2) 3) n FORM ID S JA KODE BARANG URAIAN BARANG STATUS BARANG MATRIK R SEMULA M UNIT M2 UN (4) (5) (6) (7) (8) (9 ….(7) ….(8) ..(9) ….(10) ….(11) ….( (12) Diisi jumlah unit BMN diusulkan baru menggantikan besaran usulan sebelumnya (sebelum diubah),dalam satuan unit. (13) Diisi luasan BMN diusulkan baru menggantikan besaran usulan sebelumnya (sebelum diubah),dalam satuan meter persegi (m2). (14) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMN yang sudah pernah diusulkan sebelumnya. (15) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap. (16) Diisi tempat dan tanggal RKBMN disahkan. (17) Diisi jabatan penandatangan RKBMN. (18) Diisi nama dan NIP/NRP pejabat yang mengesahkan RKBMN. C. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK USULAN PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKBMN KOP SURAT…….(1) SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Nomor …….(2) Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengguna Barang ......(3)menyatakan bahwa: 3. Usulan Perubahan Hasil Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara .......(3) Periode Tahun Anggaran .......(4) yang kami susun selaku Pengguna Barang sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor ......(5) tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara, telah benar dan lengkap serta mematuhi penerapan kaidah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. 4. Usulan Perubahan Hasil Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara tersebut disusun dengan memperhatikan kesesuaian program, kegiatan, dan keluaran (output) berupa Barang Milik Negara dengan Rencana Strategis ......(3) dan ketersediaan Barang Milik Negara pada satuan kerja di lingkungan Pengguna Barang. 5. Usulan Perubahan Hasil Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara tersebut disusun karena ......(6) Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. ...................,...........................(7) Pengguna Barang ...............................................(8) ...............................................(9) NIP/NRP .............................(9) FORM IIIC Petunjuk Pengisian: (1) Kop surat resmi yang berlaku pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. (2) Nomor surat sesuai ketentuan tata naskah dinas yang berlaku pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. (3) Diisi nama Kementerian/Lembaga. (4) Diisi periode tahun anggaran RKBMN yang disusun/diubah. (5) Diisi nomor Peraturan Menteri tentang Perencanaan Kebutuhan BMN. (6) Diisi alasan dilakukan perubahan atas usulan RKBMN yang sudah dibuat sebelumnya. (7) Diisi tempat dan tanggal Usulan Perubahan RKBMN disahkan. (8) Diisi jabatan penandatangan Usulan Perubahan RKBMN (9) Diisi nama dan NIP/NRP pejabat yang mengesahkan Usulan Perubahan RKBMN. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMAD CHATIB BASRI Petunjuk Pengisian: (1) Diisi nomor halaman. (2) Diisi tahun anggaran berjalan. (3) Diisi nama Kementerian/Lembaga. (4) Diisi nomor urut. (5) Diisi informasi kode lokasi dan uraian Unit Kuasa Pengguna Barang, dikelompokkan berdasarkan Unit Eselon I, Unit Wilayah, dan lokasi Unit Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. (6) Diisi kode program/kegiatan/output/jenis belanja sesuai Bagan Akun Standar (BAS). (7) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasiBMN yang berlaku. (8) Diisi uraian nama barang sesuai kode pada kolom (4) berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasiBMN yang berlaku. LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEUANG NOMOR 150/PMK.06/2014 TENTANG PERENCANAAN KEBUTUHAN B HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA PENGADAAN ERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA PENGADAAN TAHUN…….(2) AGA: …….(3) N I/ PB PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT/JENIS BELANJA KODE BARANG URAIAN BARANG MATRIKS PERUBAHAN R SEMULA MENJA (3) (4) (5) (6) (7) ….(6) ….(7) ….(8) ….(9) ….(10 ………..,…………….... (12) ...……………………….(13) ...……………………….(14) NIP/NRP….....….……..(14) ……………………… ……………………… NIP.………………… (9) Diisi kuantitas BMN yang tercantum pada Hasil Penelaahan RKBMN yang diusulkan untuk dilakukan perubahan, dalam satuan barang yang berlaku. (10) Diisi kuantitas BMN menggantikan besaran yang tercantum pada Hasil Penelaahan RKBMN,dalam satuan barang yang berlaku. (11) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap. (12) Diisi tempat dan tanggal Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN disahkan. (13) Diisi jabatan tingkat Pengguna Barang penandatangan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN. (14) Diisi nama dan NIP/NRP pejabat tingkat Pengguna Barang yang mengesahkan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN. (15) Diisi jabatan tingkat Pengelola Barang penandatangan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN. (16) Diisi nama dan NIP pejabat tingkat Pengelola Barang yang mengesahkan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN. Petunjuk Pengisian: (1) Diisi nomor halaman. (2) Diisi tahun anggaran berjalan. (3) Diisi nama Kementerian/Lembaga. (4) Diisi nomor urut. (5) Diisi informasi kode lokasi dan uraian Unit Kuasa Pengguna Barang, dikelompokkan berdasarkan Unit Eselon I, Unit Wilayah, dan lokasi Unit Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. (6) Diisi kode dan uraian Bagan Akun Standar (BAS) Belanja Negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran tersebut. (7) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasiBMN yang berlaku. (8) Diisi uraian nama barang sesuai kode pada kolom (4) berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasiBMN yang berlaku. (9) Diisi status BMN yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBN: digunakan sendiri atau pinjam pakai kurang dari 6 (enam) bulan. (10) Diisi kuantitas BMN yang tercantum pada Hasil Penelaahan RKBMNyang diusulkan untuk dilakukan perubahan,dalam satuan unit. (11) Diisi jumlah luasan BMN yang tercantum pada Hasil Penelaahan RKBMN yang diusulkan untuk dilakukan perubahan, dalam satuan meter persegi (m2). (12) Diisi jumlah unit BMN diusulkan baru menggantikan besaran usulan sebelumnya yang tercantum pada Hasil Penelaahan RKBMN, dalam satuan unit. ELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG M PEMELIHARAAN TAHUN…….(2) NIS ANJA KODE BARANG URAIAN BARANG STATUS BARANG MATRIKS P SEMULA UNIT M 3) (4) (5) (6) (7) ( .(6) ….(7) ….(8) ….(9) ….(10) … ……………… ……………… NIP.....……… ……….. (15) …………(16) …………(17) …………(17) (13) Diisi luasan BMN menggantikan besaran yang tercantum pada Hasil Penelaahan RKBMN,dalam satuan meter persegi (m2). (14) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap. (15) Diisi tempat dan tanggal Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN disahkan. (16) Diisi jabatan tingkat Pengguna Barang penandatangan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN. (17) Diisi nama dan NIP/NRP pejabat tingkat Pengguna Barang yang mengesahkan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN. (18) Diisi jabatan tingkat Pengelola Barang penandatangan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN. (19) Diisi nama dan NIP pejabat tingkat Pengelola Barang yang mengesahkan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN. C. FORMAT SURAT PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA KOP SURAT ... (1) Nomor : ............(2) Sifat : Sangat Segera Lampiran : ......(3) berkas Hal : Perubahan Hasil Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun ...(4) pada ......(5) Yth...........(6) di ......(7) Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: .......(8) tanggal .......(8) hal Usulan Perubahan Hasil Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun ...(4) pada ...(5), pada prinsipnya kami menyetujui perubahanHasil Penelaahan RKBMN sebagaimana diuraikan pada lampiran surat ini. FORM IVC Untuk selanjutnya,Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Demikian kami sampaikan. Atasperhatian Saudara,kami ucapkan terimakasih. a.n. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Kekayaan Negara, ................................(9) NIP ..........................(9) Tembusan: 5. Menteri Keuangan (sebagai laporan) 6. Direktur Jenderal Anggaran 7. Inspektur Jenderal ...............(5) 8. Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Petunjuk Pengisian: (1) Diisi kop surat sesuai dengan Tata Naskah Dinas yang berlaku pada instansi yang bersangkutan. (2) Diisi nomor surat. (3) Diisi jumlah lampiran surat yang bersangkutan. (4) Diisi tahun anggaran RKBMN yang diusulkan. (5) Diisi Kementerian/Lembaga yang dikirim. (6) Diisi Menteri/Pimpinan Lembaga (diisi jabatan), sesuai Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. (7) Diisi lokasi kedudukan Kementerian/Lembaga. (8) Diisi nomor dan tanggal surat Usulan RKBMN yang dikirim oleh Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. (9) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan RKBMN. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMAD CHATIB BASRI

Peraturan Menteri Nomor 150-pmk-06-2014 Tahun 2014 tentang PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

BAB Kesatu

Pasal 14

BAB 1

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 2

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

BAB 1

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 2

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

BAB Kedua

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

Pasal 24

BAB IX

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28