Peraturan Menteri Nomor 149-pmk-04-2015 Tahun 2015 tentang PEMBEBASAN BEA MASUK DANATAU CUKAI ATAS IMPOR BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
PERMEN Nomor 149-pmk-04-2015 Tahun 2015
Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. UNDANG-UNDANG Kepabeanan adalah UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun
2006. 2.
Daerah Pabean adalah wilayah Republik INDONESIA yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku UNDANG-UNDANG Kepabeanan.
3. Perwakilan Negara Asing adalah perwakilan diplomatik dan/atau perwakilan konsuler yang diakreditasikan kepada pemerintah Republik INDONESIA, termasuk perwakilan tetap/ misi diplomatik yang diakreditasikan kepada Sekretariat ASEAN, organisasi internasional yang diperlakukan sebagai perwakilan diplomatik/konsuler, serta misi khusus, dan berkedudukan di INDONESIA.
4. Pejabat Perwakilan Negara Asing yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Kepala, pejabat beserta staf Perwakilan Negara Asing kecuali staf yang merupakan Warga Negara INDONESIA.
5. Pejabat Diplomatik dan Pejabat Konsuler yang selanjutnya disebut dengan Pejabat Diplomatik adalah pejabat perwakilan diplomatik atau perwakilan konsuler negara asing yang memiliki status diplomatik yang dibuktikan dengan kartu identitas yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri.
6. Pejabat Senior adalah pejabat pada perwakilan diplomatik atau perwakilan konsuler setingkat counsellor ke atas.
7. Azas Timbal Balik adalah azas perlakuan secara berimbang mengenai hak istimewa dan kekebalan terhadap Perwakilan Negara Asing beserta para Pejabatnya di INDONESIA sebagaimana perlakuan terhadap perwakilan Republik INDONESIA beserta para Pejabatnya yang berstatus diplomatik atau dinas di luar negeri.
8. Kendaraan Bermotor untuk Perwakilan Negara Asing Beserta Para Pejabatnya yang selanjutnya disebut Kendaraan Bermotor adalah alat transportasi atau kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel,
di laut maupun di udara dalam rangka pelaksanaan tugas Perwakilan Negara Asing beserta para Pejabatnya.
9. Barang Pindahan Perwakilan Negara Asing Beserta Para Pejabatnya yang selanjutnya disebut Barang Pindahan adalah barang rumah tangga dan/atau Kendaraan Bermotor yang karena kepindahan pemiliknya ke INDONESIA, dimasukkan ke dalam Daerah Pabean INDONESIA untuk menunjang tugas Perwakilan Negara Asing beserta para Pejabatnya di INDONESIA.
10. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
12. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG Kepabeanan.
13. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Kepabeanan.
14. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
15. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang impor yang mendapat pembebasan bea masuk dan/atau cukai dari daftar barang yang berada dalam pengawasan Menteri Luar Negeri, sehingga Menteri Luar Negeri dibebaskan dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang dimaksud.
(1) Atas impor barang Perwakilan Negara Asing beserta para Pejabatnya yang bertugas di INDONESIA berdasarkan Azas Timbal Balik, dapat diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai.
(2) Perwakilan Negara Asing berupa organisasi internasional yang diperlakukan sebagai perwakilan diplomatik atau konsuler yang dapat diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2015 No. 1142 5
(3) Penetapan dan perubahan Perwakilan Negara Asing yang berhak mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Luar Negeri.
(4) Penerapan Azas Timbal Balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi kewenangan dari Menteri Luar Negeri.
Pasal 3
(1) Barang untuk Perwakilan Negara Asing beserta para Pejabatnya yang diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus digunakan untuk keperluan:
a. pendirian, perluasan dan/atau perbaikan gedung Perwakilan Negara Asing;
b. kantor Perwakilan Negara Asing;
c. pribadi dan/atau keluarganya termasuk Barang Pindahan; atau
d. kunjungan resmi dan/atau kunjungan kerja Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, menteri, atau pejabat setingkat menteri.
(2) Atas impor barang Perwakilan Negara Asing beserta para Pejabatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai, apabila Pejabat yang bersangkutan:
a. menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perwakilan Negara Asing;
b. diakreditasikan kepada Pemerintah
yang markasnya berkedudukan di INDONESIA;
c. prosedur pengangkatannya tidak dilakukan di INDONESIA;
d. berdomisili dan berkedudukan di INDONESIA; dan
e. berkewarganegaraan asing.
(3) Dalam hal Barang Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Kendaraan Bermotor, pembebasan bea masuk atas Barang Pindahan tersebut hanya diberikan kepada Pejabat Diplomatik.
(4) Barang Pindahan dapat diberikan pembebasan bea masuk paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal izin tinggal dikeluarkan.
(5) Pembebasan bea masuk dan/atau cukai
kepada Perwakilan Negara Asing beserta para Pejabatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Luar Negeri.
Pasal 4
(1) Untuk memperoleh pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang Perwakilan Negara Asing beserta para Pejabatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Perwakilan Negara Asing harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Luar Negeri dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Atas permohonan pembebasan bea masuk dan/atau cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri dapat menerbitkan keputusan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau cukai.
Pasal 5
(1) Pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang oleh Perwakilan Negara Asing diberikan berdasarkan kewajaran yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.
(2) Kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan ukuran kepatutan jumlah dan jenis barang yang diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau cukai dengan mengacu pada jumlah Pejabat Diplomatik, tugas, fungsi, dan kebutuhan Perwakilan Negara Asing beserta para Pejabatnya.
Pasal 6
Terhadap impor barang Perwakilan Negara Asing beserta para Pejabatnya yang telah diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) dan ayat (2), dapat diberikan fasilitas:
a. pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan
b. dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22,
2015 No. 1142 7 sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
BAB III
KUOTA DAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN KENDARAAN BERMOTOR
(1) Untuk keperluan kantor perwakilan diplomatik, pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/Completely Built Up (CBU) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. paling banyak 16 (enam belas) unit untuk kantor dengan Pejabat Senior lebih dari 10 (sepuluh) orang;
atau
b. paling banyak 10 (sepuluh) unit untuk kantor dengan Pejabat Senior 10 (sepuluh) orang atau kurang.
(2) Untuk keperluan kantor perwakilan konsuler, pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/Completely Built Up (CBU) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. paling banyak 6 (enam) unit untuk kantor dengan Pejabat Senior lebih dari 5 (lima) orang; atau
b. paling banyak 5 (lima) unit untuk kantor dengan Pejabat Senior 5 (lima) orang atau kurang.
(3) Untuk keperluan kantor Perwakilan Negara Asing berupa perwakilan tetap/misi diplomatik yang diakreditasikan kepada Sekretariat ASEAN dan organisasi internasional yang diperlakukan sebagai perwakilan diplomatik/ konsuler, pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/Completely Built Up (CBU) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. paling banyak 6 (enam) unit untuk kantor dengan Pejabat Senior lebih dari 5 (lima) orang; atau
b. paling banyak 5 (lima) unit untuk kantor dengan Pejabat Senior 5 (lima) orang atau kurang.
(4) Untuk keperluan kantor Perwakilan Negara Asing yang merupakan misi khusus, dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/Completely Built Up (CBU) berdasarkan pertimbangan dari Menteri Luar Negeri.
(5) Untuk keperluan kantor perwakilan diplomatik/konsuler, atas impor Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/ Completely Built Up (CBU) dapat diberikan pembebasan bea masuk dengan jumlah selain jumlah sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan azas timbal balik setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Luar Negeri.
Pasal 8
Untuk keperluan Pejabat Diplomatik, dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/Completely Built Up (CBU) paling banyak 1 (satu) unit selama bertugas di INDONESIA.
Pasal 9
(1) Kendaraan Bermotor yang telah diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 yang telah selesai digunakan oleh kantor Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Diplomatik, diselesaikan kewajiban pabeannya dengan cara:
a. diekspor kembali;
b. dipindahtangankan; atau
c. dimusnahkan.
(2) Dalam hal Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahun pembuatan pada saat impornya melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, penyelesaian kewajiban pabean hanya dapat dilakukan dengan cara dipindahtangankan kepada penerima fasilitas lainnya, diekspor kembali, atau dimusnahkan.
Pasal 10
(1) Untuk mendapatkan persetujuan diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat
(2), Kepala Perwakilan Negara Asing mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Luar Negeri dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2015 No. 1142 9
(2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan persetujuan ekspor yang salinannya disampaikan kepada Menteri Luar Negeri.
(3) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perwakilan Negara Asing menyampaikan pemberitahuan pabean ekspor ke Kantor Pabean tempat pengeluaran barang.
(4) Atas pelaksanaan ekspor, Kepala Perwakilan Negara Asing menyampaikan bukti realisasi ekspor yang meliputi pemberitahuan pabean ekspor, nota pelayanan ekspor, dan dokumen pengangkutan kepada Menteri Luar Negeri untuk Penghapusan atas Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
(5) Pemberian pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor Perwakilan Negara Asing beserta Pejabat Diplomatik sebagai pengganti Kendaraan Bermotor yang telah diekspor, dapat dilakukan setelah Menteri Luar Negeri melakukan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(1) Untuk keperluan kantor perwakilan diplomatik, pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/Completely Built Up (CBU) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. paling banyak 16 (enam belas) unit untuk kantor dengan Pejabat Senior lebih dari 10 (sepuluh) orang;
atau
b. paling banyak 10 (sepuluh) unit untuk kantor dengan Pejabat Senior 10 (sepuluh) orang atau kurang.
(2) Untuk keperluan kantor perwakilan konsuler, pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/Completely Built Up (CBU) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. paling banyak 6 (enam) unit untuk kantor dengan Pejabat Senior lebih dari 5 (lima) orang; atau
b. paling banyak 5 (lima) unit untuk kantor dengan Pejabat Senior 5 (lima) orang atau kurang.
(3) Untuk keperluan kantor Perwakilan Negara Asing berupa perwakilan tetap/misi diplomatik yang diakreditasikan kepada Sekretariat ASEAN dan organisasi internasional yang diperlakukan sebagai perwakilan diplomatik/ konsuler, pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/Completely Built Up (CBU) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. paling banyak 6 (enam) unit untuk kantor dengan Pejabat Senior lebih dari 5 (lima) orang; atau
b. paling banyak 5 (lima) unit untuk kantor dengan Pejabat Senior 5 (lima) orang atau kurang.
(4) Untuk keperluan kantor Perwakilan Negara Asing yang merupakan misi khusus, dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/Completely Built Up (CBU) berdasarkan pertimbangan dari Menteri Luar Negeri.
(5) Untuk keperluan kantor perwakilan diplomatik/konsuler, atas impor Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/ Completely Built Up (CBU) dapat diberikan pembebasan bea masuk dengan jumlah selain jumlah sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan azas timbal balik setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Luar Negeri.
Pasal 8
Untuk keperluan Pejabat Diplomatik, dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/Completely Built Up (CBU) paling banyak 1 (satu) unit selama bertugas di INDONESIA.
(1) Kendaraan Bermotor yang telah diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 yang telah selesai digunakan oleh kantor Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Diplomatik, diselesaikan kewajiban pabeannya dengan cara:
a. diekspor kembali;
b. dipindahtangankan; atau
c. dimusnahkan.
(2) Dalam hal Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahun pembuatan pada saat impornya melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, penyelesaian kewajiban pabean hanya dapat dilakukan dengan cara dipindahtangankan kepada penerima fasilitas lainnya, diekspor kembali, atau dimusnahkan.
Pasal 10
(1) Untuk mendapatkan persetujuan diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat
(2), Kepala Perwakilan Negara Asing mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Luar Negeri dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2015 No. 1142 9
(2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan persetujuan ekspor yang salinannya disampaikan kepada Menteri Luar Negeri.
(3) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perwakilan Negara Asing menyampaikan pemberitahuan pabean ekspor ke Kantor Pabean tempat pengeluaran barang.
(4) Atas pelaksanaan ekspor, Kepala Perwakilan Negara Asing menyampaikan bukti realisasi ekspor yang meliputi pemberitahuan pabean ekspor, nota pelayanan ekspor, dan dokumen pengangkutan kepada Menteri Luar Negeri untuk Penghapusan atas Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
(5) Pemberian pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor Perwakilan Negara Asing beserta Pejabat Diplomatik sebagai pengganti Kendaraan Bermotor yang telah diekspor, dapat dilakukan setelah Menteri Luar Negeri melakukan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara periodik melakukan rekonsiliasi data persetujuan pembebasan bea masuk dan penyelesaian kewajiban pabean atas Kendaraan Bermotor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dengan Kementerian Luar Negeri.
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
a. tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang Perwakilan Negara Asing beserta para Pejabatnya yang bertugas di INDONESIA;
dan
b. tata cara penyelesaian kewajiban pabean Kendaraan Bermotor, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
(2) Perubahan terhadap contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:
a. Permohonan pembebasan bea masuk atas Kendaraan Bermotor yang telah diberikan persetujuan oleh Menteri Luar Negeri sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diperlakukan sebagai berikut:
1. Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/Completely Built Up (CBU) yang diimpor langsung oleh Perwakilan Negara Asing atau yang impornya difasilitasi oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) atau dealer, permohonan tetap berlaku dan diproses berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
2. Kendaraan Bermotor dalam keadaan terurai/Completely Knocked Down (CKD) dan dalam keadaan jadi/Completely Built Up (CBU) yang dibeli di dalam Daerah Pabean, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon untuk diproses lebih lanjut di Direktorat Jenderal Pajak.
b. Permohonan penyelesaian kewajiban pabean berupa pemindahtanganan Kendaraan Bermotor dalam keadaan terurai/Completely Knocked Down (CKD) dan dalam keadaan jadi/Completely Built Up (CBU) yang dibeli di dalam Daerah Pabean, yang telah diberikan persetujuan oleh Menteri Luar Negeri sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dan pemindahtanganan kepada:
1. Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional beserta Pejabatnya diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor;
2. Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/Lembaga/Badan dalam hal diperuntukkan untuk kepentingan umum atau pengembangan ilmu pengetahuan/penelitian, diberikan pembebasan bea masuk dan terhadap pajak yang terutang sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
dan
3. selain penerima fasilitas yaitu dengan melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a) tarif dan nilai pabean yang berlaku pada saat Kendaraan Bermotor dimaksud dipindahtangankan kepada selain penerima fasilitas pembebasan bea masuk; dan/atau
2015 No. 1142 17 b) pajak yang terutang sesuai peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan, tetap diproses penyelesaiannya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing Dan Pejabatnya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.011/2013.
c. Terhadap permohonan penyelesaian kewajiban pabean berupa pemindahtanganan Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/Completely Built Up (CBU) yang diimpor langsung, yang telah diberikan persetujuan Menteri Luar Negeri dan diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diperlakukan sebagai berikut:
1. pemindahtanganan kepada penerima fasilitas lainnya; dan
2. pemindahtanganan kepada selain penerima fasilitas yaitu dengan melunasi bea masuk dan pajak yang terutang, diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri ini.
d. Terhadap Kendaraan Bermotor dalam keadaan terurai/ Completely Knocked Down (CKD), dalam keadaan jadi/ Completely Built Up (CBU) yang dibeli di dalam Daerah Pabean dan dalam keadaan jadi/Completely Built Up (CBU) yang diimpor langsung, yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, penyelesaian kewajiban pabean dengan cara diekspor kembali atau pemusnahan diproses berdasarkan Peraturan Menteri ini.
e. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atas Kendaraan Bermotor yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku dan penyelesaian kewajiban pabeannya dengan cara dipindahtangankan, diekspor kembali, atau dimusnahkan diproses berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur pada huruf b, huruf c, dan huruf d.
f. Terhadap Keputusan Direktur Jenderal mengenai pelunasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang belum diselesaikan pelunasan bea masuknya tetap berlaku dan diselesaikan dengan Peraturan Menteri ini.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing Dan Pejabatnya sebagaimana telah diubah dengan:
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.04/2007;
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.011/2011; dan
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.011/2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 18
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2015 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
2015 No. 1142 19
DAFTAR NAMA ORGANISASI INTERNASIONAL YANG DAPAT DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI
1. ASEAN (Association of South East Asian Nations) Secretariat
2. ASEAN Foundation
3. AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly) Secretariat
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONE NOMOR 149/pmk.04/2015 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMP BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING BESERTA PA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
FORMAT PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS BARANG IMPOR PERWAKILAN NEGARA ASING BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
Yth. Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. ………… (1) ……………… melalui Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri
Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Perwakilan Negara Asing ....................(2)........................, menerangkan bahwa barang-barang tersebut dibawah ini yang akan/telah diimpor dari ………….....(3)......................... adalah milik:
1. Kantor Kedutaan Besar ………………………………(2)…………………………………... di INDONESIA.
2. Perwakilan Diplomatik/Konsuler*) .............................(2)..............................
di ………..(4).............
3. Organisasi Internasional yang dipersamakan Perwakilan Negara Asing ……………(5)……….… di INDONESIA
4. Tuan/Ny*) .........................(6)............................., jabatan ………………...(7)................................., pada..................................(2)..................................................
NO.
URAIAN BARANG JUMLAH BARANG HARGA PEMBERITAHUAN BARANG
..(8)..
……………….(9)……………….
………….(10)………….
.
……………(11)…………..
Catt.: Dalam hal kolom tidak mencukupi, menggunakan lampiran tambahan
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONE NOMOR 149/pmk.04/2015 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMP BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING BESERTA PA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
2015 No. 1142 21 Atas impor barang-barang tersebut di atas, kami mohon dapat diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai. Selanjutnya kami menerangkan bahwa:
1. barang-barang sebagaimana diuraikan di atas adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas Perwakilan Negara Asing di INDONESIA dan tidak untuk diperdagangkan.
2. Perwakilan Negara Asing Republik INDONESIA di negara kami memperoleh perlakuan yang sama berdasarkan azas timbal balik.
.........(12)......., ................(13).................
Kepala Perwakilan Negara Asing
(..............................(14)……....................)
*) Coret yang tidak perlu
Persetujuan Menteri Luar Negeri Nomor : ............(15).................
Tanggal : ............(16).................
Permohonan tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan disetujui untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
a.n. Menteri Luar Negeri Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler
(.................. (17) ......................)
PETUNJUK PENGISIAN
No. (1) : Diisi jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atau Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang.
No. (2) : Diisi nama Perwakilan Negara Asing.
No. (3) : Diisi nama Negara asal tempat pengiriman barang (jika diimpor langsung oleh penerima fasilitas) atau nama penerima fasilitas lainnya (jika Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/Completely Built Up (CBU) dibeli dari penerima fasilitas lainnya).
No. (4) : Diisi kota tempat Perwakilan Negara Asing berdomisili.
No. (5) : Diisi nama Organisasi Internasional yang dipersamakan Perwakilan Negara Asing No. (6) : Diisi nama Pejabat Perwakilan Negara Asing.
No. (7) : Diisi nama jabatan Pejabat Perwakilan Negara Asing.
No. (8) : Diisi nomor urut jenis barang yang diajukan pembebasan bea masuk dan/atau cukai.
No. (9) : Diisi uraian rincian jenis barang impor yang diajukan pembebasan bea masuk dan/atau cukai.
No. (10) : Diisi jumlah barang impor yang diajukan pembebasan bea masuk dan/atau cukai.
No. (11) : Diisi perkiraan nilai pabean barang impor yang diajukan pembebasan bea masuk dan/atau cukai.
No. (12) : Diisi kota tempat pengajuan permohonan.
No. (13) : Diisi tanggal pengajuan permohonan.
No. (14) : Diisi nama Kepala Perwakilan Negara Asing.
No. (15) : Diisi nomor persetujuan Menteri Luar Negeri.
No. (16) : Diisi tanggal persetujuan Menteri Luar Negeri.
No. (17) : Diisi nama Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler atau Pejabat yang ditunjuk.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
2015 No. 1142 23
FORMAT PERMOHONAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN KENDARAAN BERMOTOR PERWAKILAN NEGARA ASING BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA DENGAN CARA DIEKSPOR KEMBALI
Yth. Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. …………(1)…………..
melalui Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri
Yang bertandatangan di bawah ini:
1. Nama :
..................................(2)..................................
.
2. Nomor Identitas :
..................................(3)……...........................
..
3. Kebangsaan :
..................................(4)……...........................
..
4. Perwakilan Negara Asing :
..................................(5)….…….......................
..
5. Jabatan :
..................................(6)……..…......................
..
6. Alamat :
..................................(7)………........................
..
dengan ini mengajukan permohonan agar Kendaraan Bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut:
1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor/Tanggal :
..............(8)................/….............(9)................
..
2. Formulir B Nomor/tanggal :
..............(10)…........../...............(11)…………...
.
3. Nama Pemilik dalam Formulir B :
...............................(12)...................................
.
4. Jenis/Merek/Tipe kendaraan :
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONE NOMOR 149/PMK.04/2015 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMP BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING BESERTA PA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
...............................(13)...................................
.
5. Tahun :
...............................(14)...................................
.
6. Nomor Mesin :
...............................(15)……………...................
..
7. Nomor Rangka :
...............................(16)……………...................
..
8. Diimpor dari Negara :
...............................(17)……............................
..
9. Nomor Polisi :
...............................(18)……............................
..
dapat disetujui untuk diselesaikan kewajiban pabean dengan diekspor ke Negara ………(19)……… dengan alasan ..............................................................(20)...............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………..… ……
Demikian permohonan ini dibuat dengan keterangan sesungguhnya.
......(21)......, ………………(22)…..…………..
Kepala Perwakilan Negara Asing
(………………………..(2)…………..…………….)
*) Coret yang tidak perlu
2015 No. 1142 25
Persetujuan Menteri Luar Negeri Nomor : .............(23).................
Tanggal : .............(24).................
Permohonan tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan atas Kendaraan Bermotor tersebut disetujui untuk diekspor kembali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
a.n. Menteri Luar Negeri Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler
(.................... (25) .......................)
Persetujuan Menteri Keuangan Nomor : ............(26)................
Tanggal : ............(26)................
Permohonan untuk mengekspor barang sebagaimana tercantum dalam persetujuan Kementerian Luar Negeri tersebut di atas disetujui.
Bukti realisasi ekspor berupa fotokopi Persetujuan Ekspor (PE) dan dokumen pengangkutan (AWB/B/L) disampaikan kepada Direktur Fasilitas Diplomatik – Kementerian Luar Negeri untuk kepentingan Penghapusan Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
a.n. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.b.
……………….(1)..……………….
………….……(27)……….……….
NIP ……….…(28)………………..
PETUNJUK PENGISIAN
No. (1) : Diisi jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
No. (2) : Diisi nama Kepala Perwakilan Negara Asing.
No. (3) : Diisi nomor identitas Kepala Perwakilan Negara Asing.
No. (4) : Diisi kebangsaan Kepala Perwakilan Negara Asing.
No. (5) : Diisi nama Perwakilan Negara Asing.
No. (6) : Diisi nama jabatan Kepala Perwakilan Negara Asing.
No. (7) : Diisi nama tempat Perwakilan Negara Asing berdomisili.
No. (8) : Diisi nomor Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
No. (9) : Diisi tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
No. (10) : Diisi nomor Formulir B.
No. (11) : Diisi tanggal Formulir B.
No. (12) : Diisi nama pemilik/penerima fasilitas yang tercantum dalam Formulir B.
No. (13) : Diisi jenis, merek, tipe Kendaraan Bermotor yang akan diekspor.
No. (14) : Diisi tahun pembuatan sesuai dengan Invoice.
No. (15) : Diisi nomor mesin Kendaraan Bermotor yang akan diekspor.
No. (16) : Diisi nomor rangka Kendaraan Bermotor yang akan diekspor.
No. (17) : Diisi Negara asal tempat pengiriman barang.
No. (18) : Diisi nomor polisi Kendaraan Bermotor pada saat beroperasi di INDONESIA.
No. (19) : Diisi Negara tujuan ekspor Kendaraan Bermotor.
No. (20) : Diisi alasan Perwakilan Negara Asing melakukan ekspor Kendaraan Bermotor.
No. (21) : Diisi kota tempat pengajuan permohonan.
No. (22) : Diisi tanggal pengajuan permohonan.
No. (23) : Diisi nomor persetujuan Menteri Luar Negeri.
No. (24) : Diisi tanggal persetujuan Menteri Luar Negeri.
No. (25) : Diisi nama Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler atau pejabat yang ditunjuk.
No. (26) : Diisi nomor dan tanggal persetujuan Menteri Keuangan.
No. (27) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
No. (28) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
2015 No. 1142 27 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
FORMAT PERMOHONAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN KENDARAAN BERMOTOR PERWAKILAN NEGARA ASING BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA DENGAN CARA DIPINDAHTANGANKAN KEPADA PENERIMA FASILITAS LAINNYA
Yth. Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. …………(1)…………..
melalui Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri
Yang bertandatangan di bawah ini:
1. Nama :
..................................(2)..................................
.
2. Nomor Identitas :
..................................(3)..................................
.
3. Kebangsaan :
..................................(4)..................................
.
4. Perwakilan Negara Asing :
..................................(5)..................................
.
5. Jabatan :
..................................(6)..................................
.
6. Alamat :
..................................(7)..................................
.
dengan ini mengajukan permohonan agar kendaraan bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut:
1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor/Tanggal :
..............(8)................/….............(9)................
..
2. Formulir B Nomor/tanggal :
..............(10)............../…............(11)...............
..
3. Nama Pemilik dalam Formulir B :
...............................(12)...................................
.
4. Jenis/Merek/Tipe kendaraan :
...............................(13)...................................
.
LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONE NOMOR 149/PMK.04/2015 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMP BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING BESERTA PA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
2015 No. 1142 29
5. Tahun :
...............................(14)...................................
.
6. Nomor Mesin :
...............................(15)...................................
.
7. Nomor Rangka :
...............................(16)...................................
.
8. Diimpor dari negara :
...............................(17)...................................
.
9. Nomor Polisi :
...............................(18)...................................
.
dapat disetujui untuk diselesaikan kewajiban pabean dengan cara dipindahtangankan kepada penerima fasilitas pembebasan bea masuk dengan alasan ..........................(19)................................. kepada:
1. Nama :
...............................(20)...................................
.
2. Nomor Identitas :
...............................(21)...................................
.
3. Kebangsaan :
...............................(22)...................................
.
4. Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional/ Kementerian/Lembaga*) :
...............................(23)...................................
.
5. Jabatan :
...............................(24)...................................
.
6. Alamat :
...............................(25)...................................
.
Demikian permohonan ini dibuat dengan keterangan sesungguhnya.
.........(26)........, ………...(27)…..………....
Kepala Perwakilan Negara Asing
(……………….………(2)……....…………………)
*) Coret yang tidak perlu
Persetujuan Menteri Luar Negeri Nomor :
...................(28)..................
Tanggal : ...................(29)..................
Permohonan tersebut diatas telah memenuhi persyaratan dan atas Kendaraan Bermotor
tersebut disetujui untuk dapat dipindahtangankan kepada penerima fasilitas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan kepabeanan.
a.n. Menteri Luar Negeri Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler
(.............. (30) ..................)
Persetujuan Menteri Keuangan Nomor :
................... (31) ..................
Tanggal : ................... (31) ..................
Atas permohonan pemindahtanganan kendaraan bermotor kepada penerima fasilitas lainnya disetujui untuk dipindahtangankan kepada Perwakilan Diplomatik/Konsuler/Badan Internasional/Kementerian/Lembaga/Badan/Yayasan*) sebagaimana tersebut di atas
a.n. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.b.
……….……(1)………………....
……………(32).............…….
NIP ………(33)………………..
2015 No. 1142 31 PETUNJUK PENGISIAN
No. (1) : Diisi jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
No. (2) : Diisi nama Kepala Perwakilan Negara Asing.
No. (3) : Diisi nomor identitas Kepala Perwakilan Negara Asing.
No. (4) : Diisi kebangsaan Kepala Perwakilan Negara Asing.
No. (5) : Diisi nama Perwakilan Negara Asing.
No. (6) : Diisi nama jabatan Kepala Perwakilan Negara Asing.
No. (7) : Diisi nama tempat Perwakilan Negara Asing berdomisili.
No. (8) : Diisi nomor Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
No. (9) : Diisi tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
No. (10) : Diisi nomor Formulir B.
No. (11) : Diisi tanggal Formulir B.
No. (12) : Diisi nama pemilik/penerima fasilitas yang tercantum dalam Formulir B.
No. (13) : Diisi jenis, merek, tipe Kendaraan Bermotor yang akan dipindahtangankan.
No. (14) : Diisi tahun pembuatan Kendaraan Bermotor sesuai dengan Invoice.
No. (15) : Diisi nomor mesin Kendaraan Bermotor yang akan dipindahtangankan.
No. (16) : Diisi nomor rangka Kendaraan Bermotor yang akan dipindahtangankan.
No. (17) : Diisi Negara asal tempat pengiriman barang.
No. (18) : Diisi nomor polisi Kendaraan Bermotor pada saat beroperasi di INDONESIA.
No. (19) : Diisi alasan Perwakilan Negara Asing melakukan pemindahtanganan Kendaraan Bermotor kepada penerima fasilitas lainnya.
No. (20) : Diisi nama Pejabat Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional/penerima fasilitas pembebasan bea masuk lainnya yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
No. (21) : Diisi nomor identitas Pejabat Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional/ penerima fasilitas pembebasan bea masuk lainnya yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
No. (22) : Diisi nama kebangsaan Pejabat Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional/ penerima fasilitas pembebasan bea masuk lainnya yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
No. (23) : Diisi nama Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional/penerima fasilitas pembebasan bea masuk lainnya yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
No. (24) : Diisi nama jabatan Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional/penerima fasilitas pembebasan bea masuk lainnya yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
No. (25) : Diisi nama tempat Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional/penerima fasilitas pembebasan bea masuk lainnya yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor berdomisili.
No. (26) : Diisi kota tempat pengajuan permohonan.
No. (27) : Diisi tanggal pengajuan permohonan pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
No. (28) : Diisi nomor persetujuan Menteri Luar Negeri.
No. (29) : Diisi tanggal persetujuan Menteri Luar Negeri.
No. (30) : Diisi nama Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler atau Pejabat yang ditunjuk.
No. (31) : Diisi nomor dan tanggal persetujuan Menteri Keuangan.
No. (32) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
No. (33) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
2015 No. 1142 33
FORMAT PERMOHONAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN KENDARAAN BERMOTOR PERWAKILAN NEGARA ASING BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA DENGAN CARA DIPINDAHTANGANKAN KEPADA SELAIN PENERIMA FASILITAS DENGAN MELUNASI BEA MASUK DAN PAJAK YANG TERUTANG
Yth. Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. …………(1)…………..
melalui Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri
Yang bertandatangan di bawah ini:
1. Nama :
............................................(2)........................................
..
2. Nomor Identitas :
............................................(3)........................................
.
3. Kebangsaan :
............................................(4)........................................
..
4. Perwakilan Negara Asing :
............................................(5)........................................
..
5. Jabatan :
............................................(6)........................................
..
6. Alamat :
............................................(7)........................................
..
dengan ini mengajukan permohonan agar kendaraan bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut:
1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor/Tanggal :
.....................(8)..................../………............(9)................
..
2. Formulir B Nomor/tanggal :
.....................(10)................../.....................(11)...............
..
3. Nama Pemilik dalam Formulir B :
LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONE NOMOR 149/PMK.04/2015 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMP BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING BESERTA PA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
...........................................(12)........................................
.
4. Jenis/Merek/Tipe kendaraan :
...........................................(13)........................................
.
5. Tahun :
...........................................(14)........................................
.
6. Nomor Mesin :
...........................................(15)........................................
.
7. Nomor Rangka :
...........................................(16)........................................
.
8. Diimpor dari negara :
...........................................(17)........................................
.
9. Nomor Polisi :
...........................................(18)........................................
.
dapat disetujui untuk diselesaikan kewajiban pabean dengan cara dipindahtangankan kepada selain penerima fasilitas dengan melunasi bea masuk dan pajak yang terutang dengan alasan ...............................................................(19).............................................................. kepada:
1. Nama :
............................................(20).......................................
.
2. Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor*) :
............................................(21).......................................
.
3. NPWP :
............................................(22).......................................
.
4. Alamat :
............................................(23).......................................
.
Demikian permohonan ini dibuat dengan keterangan sesungguhnya.
......(24).....,……..…….(25)...........… Kepala Perwakilan Negara Asing
(…………………..(2)...............……….)
*) Coret yang tidak perlu
Persetujuan Menteri Luar Negeri Nomor : .............(26).................
Tanggal : .............(27).................
Permohonan tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan atas Kendaraan Bermotor tersebut
2015 No. 1142 35 disetujui untuk dapat dipindahtangankan kepada ……………(20)………………. dengan alasan ………………(19)………………...
a.n. Menteri Luar Negeri Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler
(............. (28) ..................)
PETUNJUK PENGISIAN
No. (1) : Diisi jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
No. (2) : Diisi nama Kepala Perwakilan Negara Asing.
No. (3) : Diisi nomor identitas Kepala Perwakilan Negara Asing.
No. (4) : Diisi kebangsaan Kepala Perwakilan Negara Asing.
No. (5) : Diisi nama Perwakilan Negara Asing.
No. (6) : Diisi nama jabatan Kepala Perwakilan Negara Asing.
No. (7) : Diisi nama tempat Perwakilan Negara Asing berdomisili.
No. (8) : Diisi nomor Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
No. (9) : Diisi tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
No. (10) : Diisi nomor Formulir B.
No. (11) : Diisi tanggal Formulir B.
No. (12) : Diisi nama pemilik/penerima fasilitas yang tercantum dalam Formulir B.
No. (13) : Diisi jenis, merek, tipe Kendaraan Bermotor yang akan dipindahtangankan.
No. (14) : Diisi tahun pembuatan Kendaraan Bermotor sesuai dengan Invoice.
No. (15) : Diisi nomor mesin Kendaraan Bermotor yang akan dipindahtangankan.
No. (16) : Diisi nomor rangka Kendaraan Bermotor yang akan dipindahtangankan.
No. (17) : Diisi Negara asal tempat pengiriman barang.
No. (18) : Diisi nomor polisi Kendaraan Bermotor pada saat beroperasi di INDONESIA.
No. (19) : Diisi alasan Perwakilan Negara Asing melakukan pemindahtanganan Kendaraan Bermotor kepada selain penerima fasilitas dengan melunasi bea masuk dan pajak yang terutang.
No. (20) : Diisi nama individu/perusahaan yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
No. (21) : Diisi nomor identitas dalam hal penerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor adalah individu.
No. (22) : Diisi nomor pokok wajib pajak (NPWP) individu/perusahaan yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
No. (23) : Diisi nama tempat individu/perusahaan yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor berdomisili.
No. (24) : Diisi kota tempat pengajuan permohonan.
No. (25) : Diisi tanggal pengajuan permohonan pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
No. (26) : Diisi nomor persetujuan Menteri Luar Negeri.
No. (27) : Diisi tanggal persetujuan Menteri Luar Negeri.
No. (28) : Diisi nama Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler atau Pejabat yang ditunjuk.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
2015 No. 1142 37
FORMAT SURAT IZIN PEMINDAHTANGANAN
DENGAN KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN/ATAU PPN ATAU PPN DAN PPNBM SERTA TIDAK DIPUNGUT PPH PASAL 22
SURAT IZIN PEMINDAHTANGANAN DENGAN KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN/ATAU PPN ATAU PPN DAN PPNBM SERTA TIDAK DIPUNGUT PPH PASAL 22 NOMOR SI- ............(1).........…..
Diizinkan kepada:
Nama : …………..…….(2)…………………….
Jabatan : ……………..….(3)…………………….
Perwakilan Negara Asing : ……………..….(4)…………………….
Alamat Kantor : ……………..….(5)…………………….
Untuk memindahtangankan Kendaraan Bermotor:
Jenis : ……………..….(6)…………………….
Merek dan Tipe : ……………..….(7)…………………….
Tahun : ……………..….(8)…………………….
Nomor Rangka : ……………..….(9)…………………….
Nomor Mesin : ……………..….(10)…………………..
Kapasitas Mesin : ……………..….(11)…………………..
Formulir B Nomor : ……………..….(12)…………………..
Tanggal :
……………..…..….(13)……….……………..
PIB Nomor : ……………..….(14)…………………..
Tanggal :
……………..…..….(15)……………….……..
Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk : ……………..….(16)…………………..
Tanggal :
……………..…..….(17)……………….……..
dengan disertai kewajiban membayar Bea Masuk dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM serta tidak dipungut PPh Pasal 22, dengan perincian sebagai berikut:
Nilai Pabean - Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPN, PPnBM, PPh
(1) Penyelesaian kewajiban pabean dengan cara dipindahtangankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan ayat (2), dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. telah digunakan paling kurang selama 3 (tiga) tahun bagi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau selama 2 (dua) tahun bagi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor;
b. masa tugas Pejabat Diplomatik yang bersangkutan berakhir sebelum 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan nota diplomatik dari Perwakilan Negara Asing terkait; atau
c. Kendaraan Bermotor tersebut secara meyakinkan terbukti tidak dapat atau tidak layak dipergunakan lagi dalam melaksanakan tugas.
(2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan oleh kondisi khusus, dapat diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Luar Negeri.
(3) Untuk menyelesaikan kewajiban pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perwakilan Negara Asing mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Luar Negeri dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam:
a. Lampiran IV untuk pemindahtanganan kepada penerima fasilitas lainnya; atau
b. Lampiran V untuk pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan pajak yang terutang, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan persetujuan dari Menteri Luar Negeri.
(5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak.
(6) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan:
a. surat mengenai izin pemindahtanganan kepada penerima fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
atau
b. surat mengenai izin pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Jangka waktu surat mengenai izin pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf b berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan.
(2) Dalam hal terdapat alasan tertentu, Kepala Perwakilan Negara Asing dapat mengajukan pembatalan terhadap surat mengenai izin pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak yang terutang sebagaimana
2015 No. 1142 11 dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf b.
(3) Pengajuan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Kepala Perwakilan Negara Asing paling lambat pada hari ke 30 (tiga puluh) sejak diterbitkan surat mengenai izin pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf b.
(4) Atas pembatalan surat mengenai pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan surat pembatalan atas surat mengenai pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak yang terutang.
(5) Dalam hal tidak terdapat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima fasilitas atau orang yang menguasai Kendaraan Bermotor dapat mengajukan permohonan penerbitan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Dan/Atau Pajak (SPPBMCP).
(6) Dalam hal tidak terdapat pembatalan atau permintaan penerbitan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Dan/Atau Pajak (SPPBMCP) dari penerima fasilitas atau orang yang menguasai Kendaraan Bermotor atas surat mengenai izin pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), pada hari kerja berikutnya setelah tanggal berakhirnya surat izin sebagaimana dimaksud ayat (1), Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Dan/Atau Pajak (SPPBMCP) dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(7) Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Dan/Atau Pajak (SPPBMCP) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), menjadi dokumen dasar pelunasan bea masuk dan/atau pajak terutang dan disampaikan kepada penerima fasilitas atau orang yang menguasai Kendaraan Bermotor.
(8) Dalam hal Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Dan/Atau Pajak (SPPBMCP) belum dilunasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan:
a. terhadap Kendaraan Bermotor yang belum dilakukan pelunasan bea masuk dan pajak yang terutang diberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian Republik INDONESIA untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya; dan
b. dapat diusulkan untuk dimasukkan dalam daftar hitam (black list) terhadap orang yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor dan disampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kementerian Luar Negeri.
(1) Atas pemindahtanganan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), bea masuk dan pajak yang terutang harus dilunasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan.
(2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. dalam hal dipindahtangankan kepada Perwakilan Negara Asing beserta para Pejabatnya atau Badan Internasional beserta Pejabatnya, dapat diberikan pembebasan bea masuk dan terhadap Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dibebaskan tidak perlu dibayar kembali; atau
b. dalam hal dipindahtangankan kepada Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah/Lembaga/Badan, dapat diberikan pembebasan bea masuk dan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
dan
c. tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dikecualikan pada saat impornya dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal
22. (3) Pembebasan bea masuk kepada Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah/Lembaga/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dalam hal
2015 No. 1142 13 diperuntukkan untuk kepentingan umum atau pengembangan ilmu pengetahuan/penelitian.
(4) Atas pemindahtanganan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. bea masuk yang terutang atas impor Kendaraan Bermotor tersebut harus dilunasi dengan ketentuan sebagai berikut:
1. tarif pembebanan pada saat impor; dan
2. nilai pabean yang berlaku pada saat Kendaraan Bermotor dimaksud dipindahtangankan kepada selain penerima fasilitas pembebasan bea masuk;
dan
b. pajak dalam rangka impor berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. apabila dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak impor, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dibebaskan wajib dibayar kembali; dan
2. tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dikecualikan pada saat impornya.
(5) Dalam hal terdapat perbedaan perlakuan mengenai pengenaan pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, pengenaan pajak dalam rangka impor dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(6) Dalam hal bea masuk dan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilunasi, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan surat keterangan pengimporan Kendaraan Bermotor berupa Formulir C.
(7) Pemberian pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor untuk keperluan Perwakilan Negara Asing beserta para Pejabatnya sebagai pengganti Kendaraan Bermotor yang telah dipindahtangankan, dapat dilakukan setelah Menteri Luar Negeri melakukan Penghapusan Kendaraan Bermotor berdasarkan:
a. surat mengenai izin pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf a; atau
b. bukti atas pelunasan bea masuk dan pajak yang terutang beserta surat keterangan pengimporan Kendaraan Bermotor berupa Formulir C sebagai
penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(8) Surat keterangan pengimporan Kendaraan Bermotor berupa Formulir C sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diganti dengan pengiriman data secara elektronik, dalam hal telah tersedia sistem otomasi pertukaran data pengimporan Kendaraan Bermotor.
(1) Penyelesaian kewajiban pabean dengan cara dimusnahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan ayat (2), dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Luar Negeri.
(2) Untuk mendapatkan izin pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perwakilan Negara Asing mengajukan permohonan pemusnahan secara tertulis kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai izin pemusnahan Kendaraan Bermotor.
(4) Berdasarkan persetujuan mengenai izin pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), dilakukan pemusnahan Kendaraan Bermotor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perwakilan Negara Asing dengan disaksikan oleh:
a. Pejabat;
b. pejabat Kementerian Luar Negeri; dan
c. Pejabat Bea dan Cukai, serta dibuatkan berita acara pemusnahan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5) Pemusnahan dilakukan dengan cara merusak Kendaraan Bermotor dan komponen/bagian utama Kendaraan Bermotor sehingga menjadi tidak dapat difungsikan dan diperbaiki kembali.
(6) Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditanggung oleh
2015 No. 1142 15 pihak Perwakilan Negara Asing.
(7) Berdasarkan berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Luar Negeri melakukan Penghapusan Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
(8) Terhadap Kendaraan Bermotor yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibebaskan dari kewajiban pelunasan bea masuk dan pajak yang terutang.
(9) Pemberian pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor untuk keperluan Perwakilan Negara Asing beserta para Pejabatnya sebagai pengganti Kendaraan Bermotor yang telah dimusnahkan, dapat dilakukan setelah Penghapusan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(1) Penyelesaian kewajiban pabean dengan cara dipindahtangankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan ayat (2), dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. telah digunakan paling kurang selama 3 (tiga) tahun bagi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau selama 2 (dua) tahun bagi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor;
b. masa tugas Pejabat Diplomatik yang bersangkutan berakhir sebelum 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan nota diplomatik dari Perwakilan Negara Asing terkait; atau
c. Kendaraan Bermotor tersebut secara meyakinkan terbukti tidak dapat atau tidak layak dipergunakan lagi dalam melaksanakan tugas.
(2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan oleh kondisi khusus, dapat diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Luar Negeri.
(3) Untuk menyelesaikan kewajiban pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perwakilan Negara Asing mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Luar Negeri dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam:
a. Lampiran IV untuk pemindahtanganan kepada penerima fasilitas lainnya; atau
b. Lampiran V untuk pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan pajak yang terutang, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan persetujuan dari Menteri Luar Negeri.
(5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak.
(6) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan:
a. surat mengenai izin pemindahtanganan kepada penerima fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
atau
b. surat mengenai izin pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Jangka waktu surat mengenai izin pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf b berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan.
(2) Dalam hal terdapat alasan tertentu, Kepala Perwakilan Negara Asing dapat mengajukan pembatalan terhadap surat mengenai izin pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak yang terutang sebagaimana
2015 No. 1142 11 dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf b.
(3) Pengajuan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Kepala Perwakilan Negara Asing paling lambat pada hari ke 30 (tiga puluh) sejak diterbitkan surat mengenai izin pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf b.
(4) Atas pembatalan surat mengenai pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan surat pembatalan atas surat mengenai pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak yang terutang.
(5) Dalam hal tidak terdapat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima fasilitas atau orang yang menguasai Kendaraan Bermotor dapat mengajukan permohonan penerbitan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Dan/Atau Pajak (SPPBMCP).
(6) Dalam hal tidak terdapat pembatalan atau permintaan penerbitan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Dan/Atau Pajak (SPPBMCP) dari penerima fasilitas atau orang yang menguasai Kendaraan Bermotor atas surat mengenai izin pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), pada hari kerja berikutnya setelah tanggal berakhirnya surat izin sebagaimana dimaksud ayat (1), Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Dan/Atau Pajak (SPPBMCP) dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(7) Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Dan/Atau Pajak (SPPBMCP) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), menjadi dokumen dasar pelunasan bea masuk dan/atau pajak terutang dan disampaikan kepada penerima fasilitas atau orang yang menguasai Kendaraan Bermotor.
(8) Dalam hal Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Dan/Atau Pajak (SPPBMCP) belum dilunasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan:
a. terhadap Kendaraan Bermotor yang belum dilakukan pelunasan bea masuk dan pajak yang terutang diberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian Republik INDONESIA untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya; dan
b. dapat diusulkan untuk dimasukkan dalam daftar hitam (black list) terhadap orang yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor dan disampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kementerian Luar Negeri.
(1) Atas pemindahtanganan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), bea masuk dan pajak yang terutang harus dilunasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan.
(2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. dalam hal dipindahtangankan kepada Perwakilan Negara Asing beserta para Pejabatnya atau Badan Internasional beserta Pejabatnya, dapat diberikan pembebasan bea masuk dan terhadap Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dibebaskan tidak perlu dibayar kembali; atau
b. dalam hal dipindahtangankan kepada Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah/Lembaga/Badan, dapat diberikan pembebasan bea masuk dan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
dan
c. tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dikecualikan pada saat impornya dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal
22. (3) Pembebasan bea masuk kepada Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah/Lembaga/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dalam hal
2015 No. 1142 13 diperuntukkan untuk kepentingan umum atau pengembangan ilmu pengetahuan/penelitian.
(4) Atas pemindahtanganan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. bea masuk yang terutang atas impor Kendaraan Bermotor tersebut harus dilunasi dengan ketentuan sebagai berikut:
1. tarif pembebanan pada saat impor; dan
2. nilai pabean yang berlaku pada saat Kendaraan Bermotor dimaksud dipindahtangankan kepada selain penerima fasilitas pembebasan bea masuk;
dan
b. pajak dalam rangka impor berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. apabila dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak impor, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dibebaskan wajib dibayar kembali; dan
2. tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dikecualikan pada saat impornya.
(5) Dalam hal terdapat perbedaan perlakuan mengenai pengenaan pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, pengenaan pajak dalam rangka impor dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(6) Dalam hal bea masuk dan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilunasi, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan surat keterangan pengimporan Kendaraan Bermotor berupa Formulir C.
(7) Pemberian pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor untuk keperluan Perwakilan Negara Asing beserta para Pejabatnya sebagai pengganti Kendaraan Bermotor yang telah dipindahtangankan, dapat dilakukan setelah Menteri Luar Negeri melakukan Penghapusan Kendaraan Bermotor berdasarkan:
a. surat mengenai izin pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf a; atau
b. bukti atas pelunasan bea masuk dan pajak yang terutang beserta surat keterangan pengimporan Kendaraan Bermotor berupa Formulir C sebagai
penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(8) Surat keterangan pengimporan Kendaraan Bermotor berupa Formulir C sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diganti dengan pengiriman data secara elektronik, dalam hal telah tersedia sistem otomasi pertukaran data pengimporan Kendaraan Bermotor.
(1) Penyelesaian kewajiban pabean dengan cara dimusnahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan ayat (2), dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Luar Negeri.
(2) Untuk mendapatkan izin pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perwakilan Negara Asing mengajukan permohonan pemusnahan secara tertulis kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai izin pemusnahan Kendaraan Bermotor.
(4) Berdasarkan persetujuan mengenai izin pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), dilakukan pemusnahan Kendaraan Bermotor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perwakilan Negara Asing dengan disaksikan oleh:
a. Pejabat;
b. pejabat Kementerian Luar Negeri; dan
c. Pejabat Bea dan Cukai, serta dibuatkan berita acara pemusnahan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5) Pemusnahan dilakukan dengan cara merusak Kendaraan Bermotor dan komponen/bagian utama Kendaraan Bermotor sehingga menjadi tidak dapat difungsikan dan diperbaiki kembali.
(6) Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditanggung oleh
2015 No. 1142 15 pihak Perwakilan Negara Asing.
(7) Berdasarkan berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Luar Negeri melakukan Penghapusan Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
(8) Terhadap Kendaraan Bermotor yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibebaskan dari kewajiban pelunasan bea masuk dan pajak yang terutang.
(9) Pemberian pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor untuk keperluan Perwakilan Negara Asing beserta para Pejabatnya sebagai pengganti Kendaraan Bermotor yang telah dimusnahkan, dapat dilakukan setelah Penghapusan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
Rincian Pembayaran
……..(18)……… ……..(19)……… Bea Masuk .…..(20)…... % = ……………..……(25)……….…………….
Cukai ……….….(21)…… % = ………………..…(26)………….………….
PPN …………..…(22)…... % = …………………..(27)……….…………….
PPnBM …………(23)…… % = ………………..…(28)……………….…….
PPh Pasal 22..…(24)…... % = …………..………(29)……………….…….
Jumlah ……………………(30)……………...…….
LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONE NOMOR 149/PMK.04/2015 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMP BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING BESERTA PA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
Kepada:
Nama : ………….(31)…………………….
Nomor Identitas : ………….(32)…………………….
Alamat : ………….(33)…………………….
NPWP : ………….(34)…………………….
Berdasarkan Persetujuan:
Kementerian Luar Negeri Nomor : …………(35)…………………….
Tanggal :
……………..…..….(36)……………….……..
......(37)......., …….(38)….........
a.n. Menteri Keuangan RI Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.b.
……………….(39)…………..…….
……………….(40)…………..…….
NIP ………….(41)…………………
Tembusan:
1. Menteri Luar Negeri RI;
2. Kepala Perwakilan Negara Asing;
3. Kepala KPU/KPPBC tempat diselesaikan kewajiban pabean.
PERHATIAN
1. Surat Izin Pemindahtanganan dengan Kewajiban Membayar Bea Masuk dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM serta tidak dipungut PPh Pasal 22 berlaku dalam jangka 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
2. Apabila keberatan terhadap surat persetujuan tersebut di atas dapat mengajukan pembatalan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
2015 No. 1142 39 PETUNJUK PENGISIAN
No. (1) : Diisi nomor surat izin pemindahtanganan.
No. (2) : Diisi nama Pejabat Perwakilan Negara Asing.
No. (3) : Diisi jabatan Pejabat Perwakilan Negara Asing.
No. (4) : Diisi nama Perwakilan Negara Asing (Negara/organisasi internasional yang dipersamakan dengan perwakilan diplomatik/misi khusus).
No. (5) : Diisi nama tempat Perwakilan Negara Asing berdomisili.
No. (6) : Diisi jenis Kendaraan Bermotor.
No. (7) : Diisi merek dan tipe Kendaraan Bermotor.
No. (8) : Diisi tahun pembuatan Kendaraan Bermotor sesuai dengan Invoice.
No. (9) : Diisi nomor rangka Kendaraan Bermotor.
No. (10) : Diisi nomor mesin Kendaraan Bermotor.
No. (11) : Diisi kapasitas mesin Kendaraan Bermotor.
No. (12) : Diisi nomor Formulir B.
No. (13) : Diisi tanggal Formulir B.
No. (14) : Diisi nomor Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
No. (15) : Diisi tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
No. (16) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk.
No. (17) : Diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk.
No. (18) : Diisi nilai pabean dalam rupiah.
No. (19) : Diisi pos HS, tarif bea masuk, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22.
No. (20) : Diisi persentase tarif bea masuk.
No. (21) : Diisi persentase tarif cukai.
No. (22) : Diisi persentase tarif PPN.
No. (23) : Diisi persentase tarif PPnBM.
No. (24) : Diisi persentase tarif PPh Pasal 22.
No. (25) : Diisi jumlah bea masuk yang wajib dilunasi.
No. (26) : Diisi jumlah cukai yang wajib dilunasi.
No. (27) : Diisi jumlah PPN yang wajib dilunasi.
No. (28) : Diisi jumlah PPnBM yang wajib dilunasi.
No. (29) : Diisi jumlah PPh Pasal 22 yang wajib dilunasi.
No. (30) : Diisi total jumlah bea masuk, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 yang wajib dilunasi.
No. (31) : Diisi nama orang/badan/lembaga yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
No. (32) : Diisi nomor identitas orang/badan/lembaga yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
No. (33) : Diisi nama tempat orang/badan/lembaga yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor berdomisili.
No. (34) : Diisi nomor pokok wajib pajak (NPWP) orang/badan/lembaga yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
No. (35) : Diisi nomor Persetujuan Menteri Luar Negeri mengenai pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
No. (36) : Diisi tanggal Persetujuan Menteri Luar Negeri mengenai pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
No. (37) : Diisi tempat surat izin pemindahtanganan Kendaraan Bermotor diterbitkan.
No. (38) : Diisi tanggal surat izin pemindahtanganan Kendaraan Bermotor diterbitkan.
No. (39) : Diisi jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
No. (40) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
No. (41) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
2015 No. 1142 41 FORMAT SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI .........(1)...........
SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP) Nomor : ……….(2)……….
Tanggal : ……….(3)……….
Berdasarkan Surat Izin Pemindahtanganan Nomor ................(4)............... tanggal ...........(5)................... dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap .............................(6)...................................
atas nama:
Importir/Penerima Fasilitas *):
Nama : ……………………(7)...……….……….
....................................................
Nomor Identitas : ……………….…..(8)…....…..…….….
NPWP : ……………….…..(9)…....…..…….… Alamat : …………….…….(10)…..….………….
..…………………………………….…...
Eksportir/Penerima Pindah Tangan *):
Nama : ………..…..(11)……..….….…..
.............................................
Nomor Identitas : ………..…..(12)....…..…….…..
NPWP : …………….(13) ..…..…….…… Alamat : …………….(14)………............
..………………………………….
sebagai berikut:
No.
Uraian Barang Jumlah Dan Jenis Satuan Nilai Pabean
- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPN, PPnBM, PPh
..(15)..
…..(16)….
…..(17)….
…..(18)….
…..(19)….
NDPBM : …..(20)….
Dalam Rupiah (Rp.) : …..(21)…..
Perhitungan Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor
Bea Masuk …..(22)…... % = ………………(28)………….….
Cukai ………….(23)…… % = ………………(29)………….….
PPN ………….…(24)…... % = ………………(30)……..…..….
PPnBM ……..…(25)…… % = ………………(31)………….….
PPh Pasal 22….(26)…... % = ………………(32)………….….
Denda .............(27)...... % = ………………(33)………….….
Jumlah ………………(34)……….…….
..............(38)...............
LEMBAR LANJUTAN SPPBMCP Unit Kerja :
………………(1)…………….
Nomor : ………………(2)…………….
halaman …(39)…. dari …(40)….
.................(35)................,
LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONE NOMOR TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMP BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI No.
Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya Jumlah dan Jenis Satuan Nilai Pabean - Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPN, PPnBM, PPh
...(15)…
…..(16)…..
…..(17)…..
…..(18)…..
…..(19).….
.................(35)...............,
……….……(36)…………… NIP. ………(37)…………...
2015 No. 1142 43
PETUNJUK PENGISIAN
No. (1) : Diisi nama Kantor Pabean tempat SPPBMCP diterbitkan.
No. (2) : Diisi nomor SPPBMCP.
No. (3) : Diisi tanggal pendaftaran SPPBMCP.
No. (4) : Diisi nomor Surat Izin Pemindahtanganan.
No. (5) : Diisi tanggal Surat Izin Pemindahtanganan.
No. (6) : Diisi jenis barang impor atau jenis prosedur (contoh:
pemindahtanganan kendaraan bermotor eks fasilitas perwakilan negara asing).
No. (7) : Diisi nama importir/penerima fasilitas dan jabatan apabila ada.
No. (8) : Diisi nomor identitas (KTP/Paspor/Lainnya).
No. (9) : Diisi nomor pokok wajib pajak (NPWP) apabila ada.
No. (10) : Diisi alamat importir/penerima fasilitas.
No. (11) : Diisi nama eksportir/penerima pindah tangan.
No. (12) : Diisi nomor identitas (KTP/Paspor/Lainnya).
No. (13) : Diisi nomor pokok wajib pajak (NPWP) apabila ada.
No. (14) : Diisi alamat eksportir/penerima pindah tangan.
No. (15) : Diisi dengan nomor urut.
No. (16) : Diisi hasil pemeriksaan Pejabat Bea dan Cukai mengenai jenis, jumlah, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi dari barang impor.
No. (17) : Diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan.
No. (18) : Diisi nilai pabean yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai.
No. (19) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan penetapan Pejabat Bea dan Cukai mengenai:
a. klasifikasi barang; dan
b. besarnya pembebanan bea masuk, cukai, PPN, PPN dan PPnBM, dan PPh Pasal 22.
No. (20) : Diisi Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM), yaitu nilai tukar yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk.
No. (21) : Diisi nilai pabean dalam rupiah, yaitu hasil perkalian antara nilai pabean pada kolom 18 dengan NDPBM pada kolom 21.
No. (22) : Diisi persentase tarif bea masuk.
No. (23) : Diisi persentase tarif cukai.
No. (24) : Diisi persentase tarif PPN.
No. (25) : Diisi persentase tarif PPnBM.
No. (26) : Diisi persentase tarif PPh Pasal 22.
No. (27) : Diisi tarif denda, apabila terdapat denda yang dihitung dengan persen.
No. (28) : Diisi jumlah bea masuk yang wajib dilunasi.
No. (29) : Diisi jumlah cukai yang wajib dilunasi.
No. (30) : Diisi jumlah PPN yang wajib dilunasi.
No. (31) : Diisi jumlah PPnBM yang wajib dilunasi.
No. (32) : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22 yang wajib dilunasi.
No. (33) : Diisi dengan jumlah denda apabila ada.
No. (34) : Diisi dengan total jumlah bea masuk, cukai, pajak, dan denda yang wajib dilunasi.
No. (35) : Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan SPPBMCP.
No. (36) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan SPPBMCP.
No. (37) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan SPPBMCP.
No. (38) : Diisi dengan keterangan lainnya seperti dasar hukum, ketentuan pembayaran, tanggal jatuh tempo dll.
No. (39) : Diisi nomor halaman.
No. (40) : Diisi jumlah halaman.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
2015 No. 1142 45
FORMAT PERMOHONAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN KENDARAAN BERMOTOR PERWAKILAN NEGARA ASING BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA DENGAN CARA DIMUSNAHKAN
Yth. Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. …………(1)…………..
melalui Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri
Yang bertandatangan di bawah ini:
1. Nama :
................................(2)…................................
..
2. Nomor Identitas :
................................(3)…….............................
..
3. Kebangsaan :
................................(4)…….............................
..
4. Perwakilan Negara Asing :
................................(5)…….............................
..
5. Jabatan :
................................(6)…….............................
..
6. Alamat :
................................(7)…….............................
.
dengan ini mengajukan permohonan agar kendaraan bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut:
1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Nomor/Tanggal :
..............(8)................/….............(9)..................
2. Formulir B Nomor/tanggal :
..............(10)............../….............(11)..............
..
3. Nama Pemilik dalam Formulir B :
...............................(12)...................................
.
4. Jenis/Merek/Tipe kendaraan :
...............................(13)...................................
LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONE NOMOR 149/PMK.04/2015 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMP BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING BESERTA PA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
.
5. Tahun :
...............................(14)...................................
.
6. Nomor Mesin :
...............................(15)...................................
.
7. Nomor Rangka :
...............................(16)...................................
.
8. Diimpor dari negara :
...............................(17)……............................
..
9. Nomor Polisi :
...............................(18)...................................
.
dapat disetujui untuk diselesaikan kewajiban pabean dengan cara dimusnahkan menggunakan metode dihancurkan/dibakar/diledakkan/lainnya …….……(19)……………*) di .............(20)..............
dengan alasan ......................................................(21)....................................................……………….
……………………………………………………………………………………………………………………………… …..
Demikian permohonan ini dibuat dengan keterangan sesungguhnya.
....(22)....,……(23) ………...
Kepala Perwakilan Negara Asing
(…………… (2) …………….)
*) Coret yang tidak perlu
2015 No. 1142 47
Persetujuan Menteri Luar Negeri Nomor : ...................(24)..................
Tanggal : ...................(25)..................
Permohonan tersebut diatas telah memenuhi persyaratan dan atas Kendaraan Bermotor tersebut disetujui untuk dimusnahkan dengan menggunakan metode dihancurkan/dibakar/diledakkan/ lainnya ……… (19) ……………….*) di ………………… (20) ………………….
a.n. Menteri Luar Negeri Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler
(..................(26) .......................)
Persetujuan Menteri Keuangan Nomor : ........... (27) .................
Tanggal : ........... (27) ..................
Atas permohonan penyelesaian kewajiban pabean dengan cara dimusnahkan menggunakan metode dihancurkan/dibakar /diledakkan/lainnya*) sebagaimana tersebut di atas disetujui.
a.n. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.b.
……………(1)……………..
……………(28)……………….
NIP ………(29)………………..
PETUNJUK PENGISIAN
No. (1) : Diisi jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
No. (2) : Diisi nama Kepala Perwakilan Negara Asing.
No. (3) : Diisi nomor identitas Kepala Perwakilan Negara Asing.
No. (4) : Diisi kebangsaan Kepala Perwakilan Negara Asing.
No. (5) : Diisi nama Perwakilan Negara Asing.
No. (6) : Diisi nama jabatan Kepala Perwakilan Negara Asing.
No. (7) : Diisi nama tempat Perwakilan Negara Asing berdomisili.
No. (8) : Diisi nomor Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
No. (9) : Diisi tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
No. (10) : Diisi nomor Formulir B.
No. (11) : Diisi tanggal Formulir B.
No. (12) : Diisi nama pemilik/penerima fasilitas yang tercantum dalam Formulir B.
No. (13) : Diisi jenis, merek, tipe Kendaraan Bermotor yang akan dimusnahkan.
No. (14) : Diisi tahun pembuatan Kendaraan Bermotor sesuai dengan Invoice.
No. (15) : Diisi nomor mesin Kendaraan Bermotor yang akan dimusnahkan.
No. (16) : Diisi nomor rangka Kendaraan Bermotor yang akan dimusnahkan.
No. (17) : Diisi Negara asal tempat pengiriman barang.
No. (18) : Diisi nomor polisi Kendaraan Bermotor pada saat beroperasi di INDONESIA.
No. (19) : Diisi metode pemusnahan lainnya (jika ada).
No. (20) : Diisi lokasi tempat dilaksanakan pemusnahan.
No. (21) : Diisi alasan Perwakilan Negara Asing melakukan pemusnahan Kendaraan Bermotor.
No. (22) : Diisi kota tempat pengajuan permohonan.
No. (23) : Diisi tanggal pengajuan permohonan pemusnahan.
No. (24) : Diisi nomor persetujuan Menteri Luar Negeri.
No. (25) : Diisi tanggal persetujuan Menteri Luar Negeri.
No. (26) : Diisi nama Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler atau Pejabat yang ditunjuk.
No. (27) : Diisi nomor dan tanggal persetujuan Menteri Keuangan.
No. (28) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
No. (29) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
2015 No. 1142 49
FORMAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN UNTUK PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN KENDARAAN BERMOTOR PERWAKILAN NEGARA ASING BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
Pada hari ini, …..(1)....... tanggal ….....(2).….... bulan ........(3)…..... tahun …...(4)…... di .......(5)…...., kami yang bertandatangan di bawah ini:
A.
Perwakilan Kementerian Luar Negeri
1. Nama : ..........................(6)..................................
2. NIP : ..........................(7)..................................
3. Unit Kerja : ..........................(8)..................................
4. Jabatan : ..........................(9)..................................
B.
Perwakilan Kementerian Keuangan
1. Nama : ........................(10)..................................
2. NIP
: ........................(11) ..................................
3. Unit Kerja : ........................(12)..................................
4. Jabatan : ........................(13)..................................
C.
Perwakilan dari Perwakilan Negara Asing
1. Nama : ........................(14)..................................
2. Nomor Identintas : ........................(15)..................................
3. Perwakilan Negara Asing : ........................(16)..................................
4. Jabatan : ........................(17)..................................
D.
Pihak Yang Melakukan Pemusnahan
1. Nama : ........................(18)..................................
2. Nomor Identintas : ........................(19)..................................
3. Nama Entitas : ........................(20)..................................
4. Jabatan : ........................(21)..................................
telah datang di ........(22)............
dan menyaksikan/melakukan pemusnahan Kendaraan Bermotor milik ………..(23)…………… dengan spesifikasi sebagai berikut:
1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor/Tanggal : ...........(24)............/..............(25)..............
2. Formulir B Nomor/tanggal : ...........(26)............/..............(27)..............
3. Nama Pemilik dalam Formulir B : .........................(28)..................................
4. Jenis/Merek/Tipe kendaraan : .........................(29)..................................
5. Tahun : .........................(30)..................................
6. Nomor Mesin : .........................(31)..................................
7. Nomor Rangka : .........................(32)..................................
8. Diimpor dari negara : .........................(33)..................................
9. Nomor Polisi : .........................(34)..................................
yang telah mendapat persetujuan dari .......(35)........ u.b. Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan melalui Surat Persetujuan Pemusnahan Nomor ............(36)................ tanggal .........(37)........... untuk diselesaikan kewajiban pabean dengan cara dimusnahkan menggunakan metode dihancurkan/dibakar/diledakkan/lainnya ……..…(38)………….*) di ...................(39)…....................... (foto-foto hasil pemusnahan sebagaimana terlampir).
Demikian Berita Acara Pemusnahan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Perwakilan Kementerian Luar Negeri
( .........................(6)..............................) Perwakilan Kementerian Keuangan
( .......................(10)............................) Perwakilan dari Perwakilan Negara Asing
( .........................(14)..............................) Pihak Yang Melakukan Pemusnahan
( .......................(18)............................. ) *) Coret yang tidak perlu LAMPIRAN IX PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONE NOMOR TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMP BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING BESERTA PA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
PETUNJUK PENGISIAN
No. (1) : Diisi hari saat pelaksanaan pemusnahan.
No. (2) : Diisi tanggal saat pelaksanaan pemusnahan.
No. (3) : Diisi bulan saat pelaksanaan pemusnahan.
No. (4) : Diisi tahun saat pelaksanaan pemusnahan.
No. (5) : Diisi tempat (kota) pelaksanaan pemusnahan.
No. (6) : Diisi nama pejabat Kementerian Luar Negeri yang menyaksikan pemusnahan.
No. (7) : Diisi NIP pejabat Kementerian Luar Negeri yang menyaksikan pemusnahan.
No. (8) : Diisi nama unit kerja pejabat Kementerian Luar Negeri yang menyaksikan pemusnahan.
No. (9) : Diisi nama jabatan pejabat Kementerian Luar Negeri yang menyaksikan pemusnahan.
No. (10) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang mewakili Kementerian Keuangan untuk menyaksikan pemusnahan.
No. (11) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang mewakili Kementerian Keuangan untuk menyaksikan pemusnahan.
No. (12) : Diisi nama unit kerja Pejabat Bea dan Cukai yang mewakili Kementerian Keuangan untuk menyaksikan pemusnahan.
No. (13) : Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang mewakili Kementerian Keuangan untuk menyaksikan pemusnahan.
No. (14) : Diisi nama Pejabat Perwakilan Negara Asing yang menyaksikan pemusnahan.
No. (15) : Diisi nomor identintas Pejabat Perwakilan Negara Asing yang menyaksikan pemusnahan.
No. (16) : Diisi nama Perwakilan Negara Asing.
No. (17) : Diisi nama jabatan Pejabat Perwakilan Negara Asing yang menyaksikan pemusnahan.
No. (18) : Diisi nama pihak yang melakukan pemusnahan.
No. (19) : Diisi nomor identitas pihak yang melakukan pemusnahan.
No. (20) : Diisi nama entitas (perusahaan/badan/lainnya) yang melakukan pemusnahan.
No. (21) : Diisi nama jabatan yang melakukan pemusnahan.
No. (22) : Diisi nama tempat pelaksanaan pemusnahan.
No. (23) : Disii nama Perwakilan Negara Asing pemilik Kendaraan Bermotor yang dimusnahkan.
No. (24) : Diisi nomor Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
No. (25) : Diisi tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
2015 No. 1142 51 No. (26) : Diisi nomor Formulir B.
No. (27) : Diisi tanggal Formulir B.
No. (28) : Diisi nama pemilik/penerima fasilitas yang tercantum dalam Formulir B.
No. (29) : Diisi jenis, merek, tipe Kendaraan Bermotor yang akan dimusnahkan.
No. (30) : Diisi tahun pembuatan Kendaraan Bermotor sesuai dengan Invoice.
No. (31) : Diisi nomor mesin Kendaraan Bermotor yang akan dimusnahkan.
No. (32) : Diisi nomor rangka Kendaraan Bermotor yang akan dimusnahkan.
No. (33) : Diisi Negara asal tempat pengiriman barang.
No. (34) : Diisi nomor polisi Kendaraan Bermotor pada saat beroperasi di INDONESIA.
No. (35) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
No. (36) : Diisi nomor surat persetujuan pemusnahan.
No. (37) : Diisi tanggal surat persetujuan pemusnahan.
No. (38) : Diisi metode pemusnahan lainnya (jika ada).
No. (39) : Diisi lokasi tempat dilaksanakan pemusnahan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO