PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 149-pmk-01-2017 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

PERMEN Nomor 149-pmk-01-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah setiap Warga Negara INDONESIA yang melamar dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk menjadi PNS namun masih dalam masa percobaan sebagai PNS. 3. Pelaksana adalah CPNS dan PNS Kementerian Keuangan yang tidak menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, maupun jabatan fungsional. 4. Pelaksana Umum adalah Pelaksana yang menduduki jabatan yang disyaratkan pangkat/golongan ruang sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan. 5. Pelaksana Khusus adalah Pelaksana yang menduduki jabatan yang disyaratkan masa kerja sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan. 6. Pelaksana Tertentu adalah Pelaksana selain Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus yang menduduki jabatan dengan persyaratan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan. 7. Pelaksana Pawang Anjing Pelacak yang selanjutnya disingkat PPAP adalah Pelaksana Tertentu yang bertugas melaksanakan operasional pelacakan dan pengelolaan unit anjing pelacak di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 8. Kompetensi Teknis Pelaksana yang selanjutnya disebut Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan Pelaksana, yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan. 9. Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah unit eselon II, eselon III, eselon IV dan eselon V di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 10. Atasan Langsung PPAP adalah jabatan pengawas yang langsung membawahi PPAP. 11. Formasi Jabatan adalah kebutuhan jabatan PPAP sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan serta kebutuhan jumlah PPAP sesuai dengan jenjang jabatan. 12. Nilai Prestasi Kerja PNS yang selanjutnya disingkat NPKP adalah penjumlahan Nilai Sasaran Kerja Pegawai dengan Nilai Perilaku dengan memperhitungkan masing-masing bobot sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. 13. Nilai Kinerja Organisasi yang selanjutnya disingkat NKO adalah nilai keseluruhan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) suatu organisasi dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif pada unit yang memiliki peta strategi sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. 14. Evaluasi adalah proses penilaian oleh Atasan Langsung PPAP atas pelaksanaan tugas PPAP untuk 1 (satu) periode evaluasi. 15. Periode Evaluasi adalah waktu pelaksanaan evaluasi yang dihitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember. 16. Nilai Evaluasi Pelaksana yang selanjutnya disingkat NEP adalah nilai yang digunakan sebagai dasar penilaian bagi Pelaksana yang mengacu pada NPKP dan NKO. 17. Pejabat Penilai adalah kelompok pejabat yang bertugas melakukan penilaian akhir atas hasil Evaluasi bagi PPAP. 18. Masa Kerja PPAP yang selanjutnya disebut Masa Kerja adalah lamanya menjalankan tugas sebagai PPAP di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk 1 (satu) Periode Evaluasi. 19. Waktu Pelacakan adalah jumlah hari kegiatan operasional pelacakan PPAP di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk 1 (satu) Periode Evaluasi, yang dibuktikan dengan surat tugas yang ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang bersangkutan. 20. Waktu Pelatihan adalah jumlah hari kegiatan melatih calon anjing pelacak, anjing pelacak, calon PPAP, dan/atau PPAP di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk 1 (satu) Periode Evaluasi, yang dibuktikan dengan surat tugas yang ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tingi Pratama yang bersangkutan. 21. Uji Tahunan PPAP adalah kegiatan penilaian atas aspek umum dan aspek khusus PPAP untuk 1 (satu) Periode Evaluasi.

BAB IV

MEKANISME PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PPAP

Pasal 4

Koreksi

Penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berlaku bagi: a. PNS dari luar Kementerian Keuangan yang beralih status menjadi PNS Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai PPAP; b. Pelaksana Khusus yang berstatus PNS dan ditetapkan menjadi PPAP untuk pertama kali; dan c. Pelaksana Umum yang berstatus PNS dan ditetapkan menjadi PPAP untuk pertama kali.

Pasal 5

(1) Pelaksana yang ditetapkan pertama kali dalam jabatan dan peringkat PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. lulus rekrutmen PPAP; b. lulus diklat pembentukan pawang anjing pelacak yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; dan c. tersedia Formasi Jabatan PPAP. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen PPAP dan diklat pembentukan pawang anjing pelacak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepabeanan dan cukai di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 6

Pelaksana yang ditetapkan pertama kali dalam jabatan dan peringkat PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan jabatan dan peringkat sebagai Pawang Anjing Pelacak Junior.

Pasal 7

(1) Penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi PPAP ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepabeanan dan cukai di lingkungan Kementerian Keuangan, yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi PPAP yang bersangkutan untuk dan atas nama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepabeanan dan cukai di lingkungan Kementerian Keuangan. (2) Keputusan penetapan pertama jabatan dan peringkat PPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Keputusan penetapan pertama jabatan dan peringkat PPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada: a. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; b. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penindakan dan penyidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; c. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perencanaan dan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal; d. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan e. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal, paling lama 1 (satu) bulan setelah keputusan penetapan pertama ditetapkan.

BAB V

MEKANISME PENETAPAN KEMBALI JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PPAP

Pasal 8

Koreksi

Penetapan kembali jabatan dan peringkat PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berlaku bagi: a. PPAP yang dimutasi antar Unit Kerja sebagai PPAP; b. PPAP yang tidak aktif bertugas di Kementerian Keuangan karena: 1. cuti di luar tanggungan negara; 2. ditugaskan di luar Kementerian Keuangan; atau 3. diberhentikan sementara dari jabatan PNS, dan pada saat kembali aktif bertugas di Kementerian Keuangan ditetapkan kembali sebagai PPAP; dan c. Pelaksana Umum, Pelaksana Khusus, atau Pelaksana Tertentu lainnya yang sebelumnya pernah menduduki jabatan PPAP, dan ditetapkan kembali sebagai PPAP.

Pasal 9

(1) Penetapan kembali jabatan dan peringkat PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a hanya dapat dilakukan dalam hal Formasi Jabatan PPAP tersedia. (2) Penetapan kembali jabatan dan peringkat PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan huruf c hanya dapat dilakukan dalam hal: a. Formasi Jabatan PPAP yang berkenaan tersedia; b. Pelaksana yang bersangkutan memiliki usia di bawah batas usia paling tinggi pada jabatan PPAP yang berkenaan; c. Pelaksana yang bersangkutan tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan PPAP; dan d. Pelaksana yang bersangkutan tidak pernah lalai dalam melaksanakan tugas sebagai PPAP.

Pasal 10

PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan jabatan dan peringkat sama dengan jabatan dan peringkat terakhir sebagai PPAP.

Pasal 11

(1) NEP pada jabatan terakhir sebagai PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat diperhitungkan pada penetapan kembali sebagai PPAP. (2) NEP pada jabatan terakhir sebagai PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan huruf c tidak dapat diperhitungkan pada penetapan kembali sebagai PPAP.

Pasal 12

Masa Kerja, Waktu Pelacakan, dan Waktu Pelatihan yang belum diperhitungkan setelah penetapan terakhir sebagai PPAP sampai dengan yang bersangkutan dinonaktifkan, dapat diakumulasi pada penetapan kembali sebagai PPAP.

Pasal 16

(1) Penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi PPAP ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepabeanan dan cukai di lingkungan Kementerian Keuangan, yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi PPAP yang bersangkutan untuk dan atas nama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepabeanan dan cukai di lingkungan Kementerian Keuangan. (2) Keputusan penetapan kembali jabatan dan peringkat PPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Keputusan penetapan kembali jabatan dan peringkat PPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada: a. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; b. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penindakan dan penyidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; c. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perencanaan dan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal; d. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan e. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal, paling lama 1 (satu) bulan setelah keputusan penetapan kembali ditetapkan.

BAB 1

Penghitungan Akumulasi Masa Kerja pada Penetapan Kembali Jabatan dan Peringkat bagi PPAP

Pasal 13

Koreksi

(1) Akumulasi Masa Kerja pada penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, diperhitungkan sama dengan akumulasi Masa Kerja yang ditetapkan dalam keputusan penetapan jabatan dan peringkat terakhir yang dimiliki sebagai PPAP. (2) Akumulasi Masa Kerja pada penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan huruf c diperhitungkan dengan cara menjumlahkan akumulasi Masa Kerja yang ditetapkan dalam keputusan penetapan terakhir sebagai PPAP dengan Masa Kerja setelah penetapan terakhir sebagai PPAP sampai dengan yang bersangkutan tidak aktif bertugas sebagai PPAP. (3) Masa Kerja setelah penetapan terakhir sebagai PPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. diperhitungkan 1 (satu) tahun bagi PPAP yang telah melaksanakan tugas paling singkat 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) Periode Evaluasi; atau b. diperhitungkan 0 (nol) tahun bagi PPAP yang melaksanakan tugas kurang dari 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) Periode Evaluasi. (4) Penghitungan Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah memenuhi 1 (satu) Periode Evaluasi setiap tahun. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku bagi PPAP yang menjalani hukuman disiplin.

Pasal 14

(1) Akumulasi Waktu Pelacakan pada penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi Pawang Anjing Pelacak Junior dan Pawang Anjing Pelacak Senior sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, diperhitungkan sama dengan akumulasi Waktu Pelacakan pada keputusan penetapan jabatan dan peringkat terakhir yang dimiliki sebagai PPAP. (2) Akumulasi Waktu Pelacakan pada penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi Pawang Anjing Pelacak Junior dan Pawang Anjing Pelacak Senior sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan huruf c diperhitungkan dengan cara menjumlahkan akumulasi Waktu Pelacakan sebagaimana tercantum pada penetapan terakhir sebagai PPAP, dengan Waktu Pelacakan setelah penetapan terakhir sebagai PPAP sampai dengan yang bersangkutan dinonaktifkan.

BAB VI

MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PPAP BERDASARKAN SIDANG PENILAIAN

Pasal 17

Koreksi

Penetapan jabatan dan peringkat berdasarkan sidang penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan melalui tahapan berikut: a. Evaluasi bagi PPAP; b. penilaian bagi PPAP; dan c. penetapan jabatan dan peringkat bagi PPAP.

Pasal 32

Koreksi

(1) Penetapan jabatan dan peringkat bagi PPAP berdasarkan hasil sidang penilaian ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepabeanan dan cukai di lingkungan Kementerian Keuangan, yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi PPAP yang bersangkutan untuk dan atas nama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepabeanan dan cukai di lingkungan Kementerian Keuangan. (2) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi PPAP berdasarkan hasil sidang penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi PPAP berdasarkan hasil sidang penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun yang sama dengan pelaksanaan sidang penilaian dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi PPAP yang dimutasi pada bulan Januari dan belum dilakukan sidang penilaian. (5) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi PPAP berdasarkan hasil sidang penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun yang sama dengan pelaksanaan sidang penilaian dan berlaku surut sejak tanggal mutasi PPAP yang bersangkutan. (6) Keputusan penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada: a. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; b. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penindakan dan penyidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; c. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perencanaan dan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal; d. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan e. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal, paling lama bulan Februari di tahun yang sama dengan pelaksanaan sidang penilaian.

BAB 1

Pelaksanaan Evaluasi bagi PPAP

Pasal 18

Koreksi

(1) Evaluasi bagi PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan untuk 1 (satu) Periode Evaluasi. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi PPAP yang sedang menjalani hukuman disiplin. (3) Evaluasi bagi PPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada bulan Januari tahun berikutnya oleh Atasan Langsung PPAP yang bersangkutan. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Pawang Anjing Pelacak Junior dan Pawang Anjing Pelacak Senior dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Instruktur Anjing Pelacak dan/atau Asisten Instruktur Anjing Pelacak pada unit eselon IV yang sama. (5) Dalam hal Atasan Langsung PPAP yang bersangkutan berhalangan tetap atau sementara, Evaluasi dilakukan oleh: a. Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atasan langsung PPAP yang bersangkutan dari pejabat dengan jabatan yang setingkat dengan atau lebih tinggi dari Atasan Langsung PPAP yang bersangkutan; b. pejabat dengan jabatan yang setingkat dengan Atasan Langsung PPAP yang bersangkutan dalam unit eselon III yang sama, dalam hal Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian yang ditunjuk/ditetapkan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau c. pejabat dengan jabatan yang lebih tinggi dari Atasan Langsung PPAP yang bersangkutan secara berjenjang, dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tidak terpenuhi. (6) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan di dalam sidang penilaian PPAP.

Pasal 19

Evaluasi bagi PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan kepada: a. Pawang Anjing Pelacak Junior dan Pawang Anjing Pelacak Senior, berdasarkan: 1. akumulasi Masa Kerja; 2. akumulasi Waktu Pelacakan; 3. nilai evaluasi kinerja PPAP; 4. nilai Uji Tahunan PPAP; dan 5. usia; serta b. Asisten Instruktur Anjing Pelacak dan Instruktur Anjing Pelacak, berdasarkan: 1. akumulasi Masa Kerja; 2. akumulasi Waktu Pelatihan; 3. nilai evaluasi kinerja PPAP; 4. nilai Uji Tahunan PPAP; dan 5. usia.

BAB 6

Nilai Evaluasi Kinerja PPAP

Pasal 23

Koreksi

(1) Penghitungan nilai evaluasi kinerja PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan cara menghitung NEP. (2) NEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara menjumlahkan NPKP dan NKO tahun berjalan, yang masing-masing memiliki bobot sebagai berikut: a. bobot NPKP sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus); dan b. bobot NKO sebesar 25% (dua puluh lima per seratus). (3) Kriteria NEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Baik, apabila memiliki NEP paling rendah 85 (delapan puluh lima), dengan NPKP paling rendah 76 (tujuh puluh enam); b. Sedang, apabila memiliki NEP 70 (tujuh puluh) sampai dengan kurang dari 85 (delapan puluh lima), dengan NPKP paling rendah 76 (tujuh puluh enam); dan c. Kurang, apabila memiliki NEP kurang dari 70 (tujuh puluh), atau memiliki NPKP kurang dari 76 (tujuh puluh enam). (4) NEP hanya dapat diperhitungkan bagi Pelaksana yang telah melaksanakan tugas sebagai PPAP di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, paling singkat 6 (enam) bulan pada 1 (satu) periode evaluasi tahun berjalan.

Pasal 24

(1) Uji Tahunan PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri dari penilaian atas: a. aspek umum; dan b. aspek khusus. (2) Aspek umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kemampuan PPAP dalam melaksanakan tugas pada jabatan saat ini; b. kepatuhan atas pelaksanaan tugas sebagai PPAP; dan c. kreativitas dan inisiatif. (3) Aspek khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa potensi PPAP dalam melaksanakan tugas pada jabatan dan peringkat yang diusulkan. (4) Penilaian aspek umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada setiap Evaluasi bagi PPAP. (5) Penilaian aspek khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada Evaluasi bagi PPAP yang akan diusulkan kenaikan jabatan dan peringkat. (6) Penilaian aspek khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat digunakan untuk sidang penilaian berikutnya.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Uji Tahunan PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepabeanan dan cukai di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

BAB 1

Pelaksanaan Penilaian bagi PPAP

Pasal 26

Koreksi

(1) Penilaian bagi PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan dalam sidang penilaian. (2) Sidang penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada bulan Januari setelah Evaluasi bagi PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (3) Dalam hal diperlukan, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan berwenang MENETAPKAN Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan batas waktu pelaksanaan sidang penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 27

(1) Sidang penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penilai pada: a. kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau b. instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2) Pejabat Penilai pada kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penindakan dan penyidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pimpinan sidang; b. Pejabat Administrator, atasan dari Atasan Langsung PPAP yang bersangkutan; c. Pejabat Administrator lain di lingkungan unit eselon II yang menangani bidang penindakan dan penyidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan d. Pejabat Pengawas yang membidangi urusan kepegawaian di lingkungan unit eselon II yang menangani bidang penindakan dan penyidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (3) Pejabat Penilai di instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan instansi vertikal yang membawahi PPAP yang bersangkutan sebagai pimpinan sidang; b. Pejabat Administrator, atasan dari Atasan Langsung PPAP yang bersangkutan; c. Pejabat Administrator lain di lingkungan instansi vertikal yang membawahi PPAP yang bersangkutan; dan d. Pejabat Pengawas yang membidangi urusan kepegawaian di lingkungan instansi vertikal yang membawahi PPAP yang bersangkutan. (4) Sidang penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), ditambah 1 (satu) Pejabat Penilai dan harus dihadiri oleh atasan dari Atasan Langsung PPAP yang bersangkutan.

BAB 2

Pejabat Penilai

Pasal 27

Koreksi

(1) Sidang penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penilai pada: a. kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau b. instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2) Pejabat Penilai pada kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penindakan dan penyidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pimpinan sidang; b. Pejabat Administrator, atasan dari Atasan Langsung PPAP yang bersangkutan; c. Pejabat Administrator lain di lingkungan unit eselon II yang menangani bidang penindakan dan penyidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan d. Pejabat Pengawas yang membidangi urusan kepegawaian di lingkungan unit eselon II yang menangani bidang penindakan dan penyidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (3) Pejabat Penilai di instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan instansi vertikal yang membawahi PPAP yang bersangkutan sebagai pimpinan sidang; b. Pejabat Administrator, atasan dari Atasan Langsung PPAP yang bersangkutan; c. Pejabat Administrator lain di lingkungan instansi vertikal yang membawahi PPAP yang bersangkutan; dan d. Pejabat Pengawas yang membidangi urusan kepegawaian di lingkungan instansi vertikal yang membawahi PPAP yang bersangkutan. (4) Sidang penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), ditambah 1 (satu) Pejabat Penilai dan harus dihadiri oleh atasan dari Atasan Langsung PPAP yang bersangkutan.

Pasal 28

(1) Sidang penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 menghasilkan rekomendasi, yang terdiri atas: a. kenaikan dalam jabatan dan peringkat; atau b. tetap dalam jabatan dan peringkat. (2) Rekomendasi kenaikan atau tetap dalam jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk berita acara sidang penilaian dengan format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Rekomendasi kenaikan atau tetap dalam jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan jabatan dan peringkat bagi PPAP.

BAB 3

Rekomendasi Sidang Penilaian

Pasal 28

Koreksi

(1) Sidang penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 menghasilkan rekomendasi, yang terdiri atas: a. kenaikan dalam jabatan dan peringkat; atau b. tetap dalam jabatan dan peringkat. (2) Rekomendasi kenaikan atau tetap dalam jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk berita acara sidang penilaian dengan format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Rekomendasi kenaikan atau tetap dalam jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan jabatan dan peringkat bagi PPAP.

Pasal 29

PPAP direkomendasikan untuk mendapat kenaikan jabatan dan peringkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi oleh Pejabat Penilai dalam hal: a. memenuhi: 1. akumulasi Masa Kerja dan Waktu Pelacakan dalam jabatan Pawang Anjing Pelacak Junior, bagi Pawang Anjing Pelacak Junior yang diusulkan menjadi Pawang Anjing Pelacak Senior; 2. akumulasi Masa Kerja dan Waktu Pelacakan dalam jabatan Pawang Anjing Pelacak Senior, bagi Pawang Anjing Pelacak Senior yang diusulkan menjadi Asisten Instruktur; atau 3. akumulasi Masa Kerja dan Waktu Pelatihan dalam jabatan Asisten Instruktur, bagi Asisten Instruktur yang diusulkan menjadi Instruktur; b. memiliki NEP bernilai Baik untuk setiap Periode Evaluasi yang dipersyaratkan; c. memenuhi nilai minimum Uji Tahunan PPAP untuk setiap Periode Evaluasi yang dipersyaratkan; d. tersedia Formasi Jabatan PPAP pada jabatan dan peringkat yang diusulkan; dan e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat pada saat sidang penilaian.

Pasal 30

(1) Dalam hal Pawang Anjing Pelacak Junior ditetapkan sebagai Pawang Anjing Pelacak Senior, berlaku ketentuan: a. akumulasi Masa Kerja dalam jabatan Pawang Anjing Senior dihitung 0 (nol) tahun; dan b. akumulasi Waktu Pelacakan dalam jabatan Pawang Anjing Senior dihitung 0 (nol) hari. (2) Dalam hal Pawang Anjing Pelacak Senior ditetapkan sebagai Asisten Instruktur Pawang Anjing Pelacak, akumulasi Masa Kerja dalam jabatan Asisten Instruktur Pawang Anjing Pelacak dihitung 0 (nol) tahun. (3) Dalam hal Asisten Instruktur Pawang Anjing Pelacak ditetapkan sebagai Instruktur Pawang Anjing Pelacak, berlaku ketentuan: a. akumulasi Masa Kerja dalam jabatan Instruktur Pawang Anjing Pelacak dihitung 0 (nol) tahun; dan b. akumulasi Waktu Pelatihan dalam jabatan Instruktur Pawang Anjing Pelacak dihitung 0 (nol) hari.

BAB 4

Kenaikan dalam Jabatan dan Peringkat bagi PPAP

Pasal 29

Koreksi

PPAP direkomendasikan untuk mendapat kenaikan jabatan dan peringkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi oleh Pejabat Penilai dalam hal: a. memenuhi: 1. akumulasi Masa Kerja dan Waktu Pelacakan dalam jabatan Pawang Anjing Pelacak Junior, bagi Pawang Anjing Pelacak Junior yang diusulkan menjadi Pawang Anjing Pelacak Senior; 2. akumulasi Masa Kerja dan Waktu Pelacakan dalam jabatan Pawang Anjing Pelacak Senior, bagi Pawang Anjing Pelacak Senior yang diusulkan menjadi Asisten Instruktur; atau 3. akumulasi Masa Kerja dan Waktu Pelatihan dalam jabatan Asisten Instruktur, bagi Asisten Instruktur yang diusulkan menjadi Instruktur; b. memiliki NEP bernilai Baik untuk setiap Periode Evaluasi yang dipersyaratkan; c. memenuhi nilai minimum Uji Tahunan PPAP untuk setiap Periode Evaluasi yang dipersyaratkan; d. tersedia Formasi Jabatan PPAP pada jabatan dan peringkat yang diusulkan; dan e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat pada saat sidang penilaian.

Pasal 30

(1) Dalam hal Pawang Anjing Pelacak Junior ditetapkan sebagai Pawang Anjing Pelacak Senior, berlaku ketentuan: a. akumulasi Masa Kerja dalam jabatan Pawang Anjing Senior dihitung 0 (nol) tahun; dan b. akumulasi Waktu Pelacakan dalam jabatan Pawang Anjing Senior dihitung 0 (nol) hari. (2) Dalam hal Pawang Anjing Pelacak Senior ditetapkan sebagai Asisten Instruktur Pawang Anjing Pelacak, akumulasi Masa Kerja dalam jabatan Asisten Instruktur Pawang Anjing Pelacak dihitung 0 (nol) tahun. (3) Dalam hal Asisten Instruktur Pawang Anjing Pelacak ditetapkan sebagai Instruktur Pawang Anjing Pelacak, berlaku ketentuan: a. akumulasi Masa Kerja dalam jabatan Instruktur Pawang Anjing Pelacak dihitung 0 (nol) tahun; dan b. akumulasi Waktu Pelatihan dalam jabatan Instruktur Pawang Anjing Pelacak dihitung 0 (nol) hari.

Pasal 31

PPAP direkomendasikan tetap pada jabatan dan peringkat oleh Pejabat Penilai, dalam hal syarat kenaikan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak terpenuhi.

BAB Keempat

Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat PPAP Berdasarkan Sidang Penilaian dan Pejabat yang Berwenang Menandatangani

Pasal 32

Koreksi

(1) Penetapan jabatan dan peringkat bagi PPAP berdasarkan hasil sidang penilaian ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepabeanan dan cukai di lingkungan Kementerian Keuangan, yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi PPAP yang bersangkutan untuk dan atas nama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepabeanan dan cukai di lingkungan Kementerian Keuangan. (2) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi PPAP berdasarkan hasil sidang penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi PPAP berdasarkan hasil sidang penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun yang sama dengan pelaksanaan sidang penilaian dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi PPAP yang dimutasi pada bulan Januari dan belum dilakukan sidang penilaian. (5) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi PPAP berdasarkan hasil sidang penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun yang sama dengan pelaksanaan sidang penilaian dan berlaku surut sejak tanggal mutasi PPAP yang bersangkutan. (6) Keputusan penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada: a. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; b. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penindakan dan penyidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; c. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perencanaan dan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal; d. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan e. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal, paling lama bulan Februari di tahun yang sama dengan pelaksanaan sidang penilaian.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Koreksi

(1) Pelaksana Umum yang telah menjalankan tugas sebagai Instruktur, Senior Dog Handler, atau Dog Handler di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dapat ditetapkan dalam jabatan dan peringkat PPAP dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dog Handler ditetapkan jabatan dan peringkat sebagai Pawang Anjing Pelacak Junior; b. Senior Dog Handler ditetapkan jabatan dan peringkat sebagai Pawang Anjing Pelacak Senior; dan c. Instruktur ditetapkan jabatan dan peringkat sebagai Instruktur Anjing Pelacak. (2) Pelaksana Umum yang telah menjalankan tugas sebagai Instruktur, Senior Dog Handler, atau Dog Handler di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penindakan dan penyidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (3) Penetapan jabatan dan peringkat PPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sampai dengan bulan Desember pada tahun Peraturan Menteri ini ditetapkan. (4) Penetapan jabatan dan peringkat PPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan keputusan penetapan kembali PPAP karena penyesuaian jabatan dan peringkat, sesuai dengan format dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

(1) Masa Kerja, Waktu Pelacakan, dan Waktu Pelatihan bagi Pelaksana Umum yang telah menjalankan tugas sebagai Instruktur, Senior Dog Handler, atau Dog Handler di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dapat diakumulasi untuk diperhitungkan sebagai akumulasi Masa Kerja, Waktu Pelacakan, dan Waktu Pelatihan yang bersangkutan pada jabatan dan peringkat yang baru. (2) Masa Kerja, Waktu Pelacakan, dan Waktu Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakumulasi terhitung mulai tanggal Pelaksana Umum yang bersangkutan ditetapkan pada jabatan terakhir sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penindakan dan penyidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 39

Hasil Evaluasi Tahunan bagi Pelaksana Umum yang telah menjalankan tugas sebagai Instruktur, Senior Dog Handler, atau Dog Handler di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terhitung mulai tanggal Pelaksana yang bersangkutan ditetapkan pada jabatan terakhir sesuai Surat Keputusan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penindakan dan penyidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dapat digunakan sebagai hasil penilaian aspek umum Uji Tahunan PPAP pada jabatan dan peringkat yang baru.

Pasal 40

NEP bagi Pelaksana Umum yang telah melaksanakan tugas sebagai Instruktur, Senior Dog Handler, atau Dog Handler di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terhitung mulai tanggal Pelaksana yang bersangkutan ditetapkan pada jabatan terakhir sesuai Surat Keputusan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penindakan dan penyidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dapat digunakan sebagai salah satu hasil Evaluasi apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).

Peraturan Menteri Nomor 149-pmk-01-2017 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB Keempat

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kelima

Pasal 13

BAB 1

Pasal 13

Pasal 14

BAB 2

Pasal 14

Pasal 15

BAB 3

Pasal 15

BAB Keenam

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 32

BAB Kesatu

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

BAB 1

Pasal 18

Pasal 19

BAB 2

Pasal 19

Pasal 20

BAB 3

Pasal 20

Pasal 21

BAB 4

Pasal 21

Pasal 22

BAB 5

Pasal 22

Pasal 23

BAB 6

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 7

Pasal 24

Pasal 25

BAB Ketiga